Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat hidupnya. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat dari mana mereka berasal, dan akan ke mana pula mereka pergi. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial dan kultural. Oleh karena begitu pentingnya peranan tanah, di masyarakat banyak terjadi kasus pertanahan, yang meliputi sengketa, konflik, atau perkara pertanahan. Penanganan kasus pertanahan saat ini dilakukan oleh BPN berdasarkan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Namun ternyata kasus pertanahan masih belum sepenuhnya tertangani dan karenanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berinisiatif untuk melakukan pembentukan Pengadilan Pertanahan berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan. Rancangan Undang-Undang saat ini sedang dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pengadilan Pertanahan nantinya merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Dengan berlakunya Pengadilan Pertanahan maka BPN hanya mempunyai peranan dan kewenangan dalam menangani sebatas Sengketa Pertanahan dan Konflik Pertanahan, sedangkan untuk Perkara Pertanahan maka penanganan dan penyelesaiannya sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Pertanahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada studi kepustakaan serta didukung dengan wawancara terhadap Pihak BPN. Hasil penelitian preskriptif analitis akan memberikan gambaran dan solusi kepada Pembaca dalam hal mengalami kasus pertanahan saat ini dan dikemudian hari.

---

ABSTRACT
Land is primary need of a human. Since he is born until he dies, man needs land for his living. Cosmologically, land is a place where a human lives, a place where he belongs and where he will go. Land not only has a high economic value but also philosophy, politic, social and cultural value. Therefore, since land is very important, a lot of cases happened regarding the land, which includes a land dispute, conflict or case. The handling of land cases currently is conducted by BPN based on the Regulation of the Head of Land Office of the Republic of Indonesia No. 3 of 2011 on Management Assessment and Handling of Land Cases. However it turns out that the land cases are not completely handled and therefore the House of Representative of the Republic of Indonesia (DPR) has the initiative to form a Land Court based on the Bill of Law on Land. Such bill is in the process of discussion at the House of Representative. The Land Court will be a special court in the area of common court. With the Land Court, BPN will only have a role and authority in handling Land Dispute and Conflict, while for the Land Case, the handling and resolution will fully be the authority of the Land Court. The study method used in this thesis is juridical normative which emphasizes on literature study and is supported by an interview with BPN. The result of prescriptive analytic will give a picture and solution to the Reader who experiences land cases currently or in the future.

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai literasi teknologi, literasi media dan literasi informasi, yang memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana literasi teknologi remaja di Distrik Abepura, bagaimana literasi media remaja di Distrik Abepura, bagaimana literasi informasi remaja di Distrik Abepura, serta bagaimana hubungan antara literasi teknologi, literasi media, serta literasi informasi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksplanatif, dimana responden dalam penelitian ini adalah remaja yang berada di Distrik Abepura, Papua. Pengumpulan datan dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik non parametrik untuk membuktikan hipotesa pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang positif dan kuat antara variabel literasi teknologi, literasi media serta literasi informasi.

---

ABSTRAK

This study discusses about the technological literacy, media literacy and information literacy, which has the goal to find out how technology, media, and information literacy of adolescents in District Abepura, and how relationship between the technological, media, and information literacy. This research is a quantitative research design with explanative, where respondents in this study are adolescents in Abepura District, Papua. Collection of compaction is done by distributing questionnaires. Data analysis methods used are non-parametric statistical analysis to prove the hypothesis in this study. The results showed a strong positive relationship between the variables and technological, media and information literacy

Abstrak :
Dalam pengendalian biaya proyek sering terjadi penyimpangan biaya yang antara lain disebabkan oleh material, peralatan, tenaga kerja, subkontraktor, overhead dan kondisi umum. Material merupakan komponen biaya utama dalam proyek konstruksi. Kurang baiknya manajemen material dapat mengakibatkan peningkatan biaya proyek. Pengendalian biaya proyek terhadap terjadinya penyimpangan biaya yang disebabkan oleh kurang baiknya manajemen material, dapat dilakukan dengan tindakan koreksi terhadap penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan biaya tersebut. Berbagai teknik pengendalian biaya yang menerapkan berbagai software project management system saat ini banyak diciptakan untuk membantu pengelola proyek Tetapi, sampai kini software tersebut belum memberikan solusi yang maksimal. Makalah ini membahas penggunaan expert system untuk mengendalikan biaya proyek dalam tahap pelaksanaan. Suatu sistem yang didisain sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan dengan merekomendasikan tindakan koreksi.

---

In project cost control, there are six elements that cause cost overrun, material, equipment, labor, subcontractor, overhead and general condition. As material contributes around half of the construction cost, material management becomes an important element in project cost control. Corrective action on the cause of cost variance can be used overcoming the cost variance due to poor management. There are many cost control techniques using various project management software that can be used to assist contractors in controlling project cost. However, the output of that software doesn't provide an optimum solution. The paper discusses a project cost control system during construction phase using Expert System. A System that is designed as supporting tool in decision making process for corrective action recommendation.

Abstrak :
Peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba tahun 2011 di DKI Jakarta dan pada kalangan Pemuda yang signifikan, hampir 2 (dua) kali lipat dari penelitian yang dilakukan BNN pada tahun 2008, dan tidak terlihatnya peran Organisasi Kepemudaan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba bagi Pemuda Indonesia di DKI Jakarta menjadikan tujuan Tesis ini untuk menganalisis dan mengetahui peran OK saat ini dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba bagi Pemuda di Indonesia di DKI Jakarta, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi OK guna mewujudkan kondisi yang diharapkan dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba oleh Pemuda Indonesia di DKI Jakarta, dan mengetahui peran yang ideal dilakukan untuk mewujudkan peran OK dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba bagi Pemuda Indonesia di DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatf dengan desain deskriptif preskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan agar OK perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba bagi Pemuda Indonesia di DKI Jakarta, mendapatkan sosialisasi dengan baik dan benar mengenai informasi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi Pemuda Indonesia di DKI Jakarta yang ada diinstansi pemerintah pusat dan daerah, dan OK sendiri berani berkomitmen untuk menjalankan perannya dalam upaya ini. ......Significant increase in prevalence of drug abuse on 2011 in Jakarta Province and among Youth, almost 2 (two) times from BNN research on 2008, and invisibility Youth Organizations' Role of Effort for Prevention Drug Abuses for Indonesia's Youth in Jakarta Province, makes the purpose of this Thesis are to analyze and determine the Youth Organizations' Role of Effort for Prevention Drug Abuses for Indonesia's Youth in Jakarta Province, to know the constraints which Youth Organizations facing to create conditions that are expected in the prevention of drug abuses for Indonesia's Youth in Jakarta Province, and to know the ideal role for embody the role carried by Youth Organization in effort for prevention drug abuses for Indonesia's Youth in Jakarta Province. This research is qualitative descriptive prescriptive. The reseacher suggests that Youth Organization must to be involved, get well and properly inform about drug abuses prevention efforts for Indonesia's Youth in Jakarta Province by central government and local government, and Youth Organization its own have the courage to carry out its role in this.

Abstrak :
Salah satu desa di Kawasan Puncak yang mengalami degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan adalah Desa Tugu Utara. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, Desa Tugu Utara termasuk dalam kawasan hutan lindung, pertanian, dan pariwisata. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tipologi pengelolaan sumber daya alam, mengevaluasi tata guna lahan, mengetahui tingkat keberlanjutan lingkungan dari perspektif masyarakat, dan menemukan model pengembangan masyarakat berbasis sumber daya alam. Pengumpulan informasi dilakukan melalui kuesioner, diskusi kelompok terarah, wawancara semi terstuktur, dan data sekunder. Terdapat empat tipologi pengelolaan sumber daya alam yakni hutan, pertanian, perternakan, dan pariwisata. Atas lima peruntukkan lahan di Desa Tugu Utara yakni kawasan hutan lindung, hutan konservasi, perkebunan, permukiman, dan pertanian lahan kering, hutan lindung menempati urutan tertinggi yang mengalami alih fungsi lahan ke bentuk-bentuk lain yakni seluas 528,52 ha dengan pengalihan terbesar ke bentuk kebun teh mencapai 395,51 ha. Keberlanjutan lingkungan berada pada kategori cukup berkelanjutan yang dihasilkan dari aspek keberlanjutan lingkungan 65,36 , keberlanjutan sosial 62,25 , dan keberlanjutan ekonomi 68,25 . Agroforestri yang mengombinasikan tanaman pertanian di lahan hutan adalah potensi pengembangan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan ekonomi, ketahanan pangan wilayah, pendukung sektor pariwisata, dan keberlanjutan lingkungan. ...... Tugu Utara is one of villages in Puncak area which experiences to environmental degradation arising from population growth and land conversion. In spatial planning for 2005 2025 Bogor regency, Tugu Utara village is allocatted as protected forest area, agriculture, and tourism area. This study aim to i identify the typology of natural resource managed by communities, ii to evaluate the land use, iii to identify the level of environmental sustainability from community perspective iv and to find appropriate model for natural reources based community development. The information are collected from primary and secondary data through questionnaires, focus group discussions, semi structured interviews and desk analysis. The study shows four typologies of natural resources management which are forests, agriculture, livestock, and tourism. From five 5 the designation of land in Desa Tugu Utara i.e protected forest, conservation forest, plantation area, residential areas, and agricultural land, protected forest occupies the highest rank that experienced land conversion into other forms that is an area of 528.52 ha and the largest shift into the form of tea garden reached to 395.51 ha. Desa Tugu Utara in the category of sustainable enough. Percentage of environmental, social, and economic sustainability, based on community perception, is successively 65.36 , 62.25 , and 68.25 . Rehabilitation of forests need to be pursued as part of the protection of ecosystems and the cessation of the tendency of land conversion. Development of agroforestry combines agriculture need to be forest pursued as a source of food and economic activities. The use of sustainable forest can support other sectors including tourism.

Abstrak :
Penggunaan merkuri dalam PESK sangat menimbulkan masalah, karena selama prosesnya, PESK mengeluarkan merkuri ke lingkungan saat pembuangan limbah sehingga memungkinkan terjadi pencemaran lingkungan. Pajanan merkuri pada tubuh dalam waktu yang lama dapat menimbulkan dampak kesehatan salah satunya adalah terhadap ginjal karena merupakan organ ekskresi utama yang penting untuk mengeluarkan zat-zat toksik yang masuk ke dalam tubuh. Glomerulus filtration rate (GFR) merupakan salah satu parameter untuk mengetahui tingkat fungsi ginjal dan menentukan stadium penyakit ginjal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kadar merkuri dalam rambut pada masyarakat terhadap nilai estimasi glomerulus filtration rate (GFR). Penelitian ini menggunakan desain cross cectional dengan variabel terukur adalah kadar merkuri rambut, karakteristik responden (usia, jenis pekerjaan, indeks masa tubuh, lama tinggal, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, konsumsi obat, dan konsumsi air minum) dan nilai estimasi GFR. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 58 orang. Data yang diperoleh diuji menggunakan chi-square, independen t-Test dan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan 51,7% responden memiliki kadar merkuri dalam rambut yang melebihi batas maksimal (>2 μg/gr) dan 43,1% responden mengalami penurunan nilai estimasi GFR (fungsi ginjal yang tidak normal). Penurunan nilai estimasi GFR di pengaruhi oleh umur dan kadar merkuri dalam rambut. Menurunnya nilai estimasi GFR dapat dicegah dengan lebih banyak mengkonsumsi air minum dan mengurangi kebiasaan minum obat serta perlunya penyuluhan dari pelayanan kesehatan tentang bahaya dan dampak merkuri terhadap kesehatan pada masyarakat.

---

The application of mercury in ASGM is very problematic, because through the process, SSGM release mercury to the environment during waste disposal and enable environmental pollution. Mercury exposure to the body for a long time can cause health impact, one of them is the effect to kidney. It is the main excretory organs which are important to remove toxic substances that enter the body. Glomerulus Filtration Rate (GFR) is one of the parameters to determine the level of kidney function and stage of kidney disease. This study aimed at determine the relationship between mercury levels in hair of the community against the estimated Glomerular Filtration Rate (GFR). This research used cross-sectional design with measurable variables are mercury levels in hair, respondent characteristics (age, occupation, body mass index, length of stay, smoking habit, physical activity, medicine consumption and drinking water consumption) and estimated GFR value. The sample in this study 58 people. Data obtained tested using chi-square, independent t-Test and logistic regression. The results showed that 51.7% respondents had exceeded the guideline of hair mercury levels (>2 μg/gr) and 43.1% of respondents experienced a decrease estimated GFR value (abnormal kidney function). Estimated GFR values decreased was influence by age and mercury levels in hair. Decreasing of estimated GFR values can be prevented by consume more drinking water, reduce medicine consume habits and it is necessary to give health education about the dangers and impacts of mercury on health to the community.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah perusahaan yang melakukan transaksi derivatif keuangan memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi dan apakah nilai wajar derivatif keuangan mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI tahun 2011 - 2016. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan tiga ukuran effective tax rate ETR, yaitu rasio beban pajak penghasilan, rasio beban pajak kini dan rasio arus kas pajak tunai yang disajikan dalam laporan arus kas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terbukti perusahaan yang melakukan transaksi derivatif keuangan memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak melakukan transaksi derivatif keuangan. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa semakin tinggi nilai wajar derivatif keuangan maka tingkat penghindaran pajak akan semakin meningkat. ......The purpose of this study is to analyze whether companies engaged in financial derivative transactions have higher tax avoidance levels and whether the fair value of financial derivatives affects the levels of tax avoidance. This study uses financial statements of non financial companies listed in the Indonesian Stock Exchange Market BEI in 2011 2016. In this study, the tax avoidance is measured by three measurements of effective tax rate ETR, namely the ratio of income tax expense, current tax expense and cash tax which is presented in the statement of cash flow. The results of this study indicate that it is not proven that companies engaged in financial derivative transactions have higher tax avoidance levels than companies that do not engage in financial derivative transactions. The results of this study also prove that the higher the fair value of financial derivatives, the higher the tax avoidance levels are.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk untuk melihat peran Leader-member Exchange dalam hubungan antara kepribadian dan berbagi pengetahuan pada guru. Partisipan penelitian ini berjumlah 219 Guru SMA di Jabodetabek. Perilaku berbagi pengetahuan diukur dengan skala perilaku berbagi pengetahuan khusus guru (2018), trait conscientiousness dengan alat ukur NEO-4 (Seniati, 2002), serta leader-member exchange dengan LMX-MDM (Istono, 2018). Hasil penelitian menunjukkan t = -0,13, p = 0,89, LLCI -0,01 ULCI 0,01. Dapat disimpulkan bahwa peran leader-member exchange tidak memengaruhi hubungan trait conscientiousness dengan berbagi pengetahuan. Dengan kata lain, hubungan kepribadian individu yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, gigih, tepat waktu, pekerja keras dan berorientasi pada pekerjaan dengan perilaku berbagi pengetahuan tidak tergantung pada kualitas hubungan antara guru dengan kepala sekolah. Hal ini terjadi karena karakteristik struktur organisasi sekolah dan struktur organisasi di bidang bisnis berbeda yang memengaruhi hubungan guru dengan kepala sekolah yang tidak seperti hubungan karyawan dengan atasan pada perusahaan. 

---

This research aims to know the role of Exchange Leaders in the relationship between personality and knowledge sharing with the teacher. The participants of this study were 219 high school teachers in Jabodetabek. Knowledge sharing behavior is measured by the knowledge sharing scale specifically for teachers (2018), trait conscientiousness with NEO4 (Seniati, 2002), and leader-member exchange with LMX-MDM (Istono, 2018). The results showed t = -0.13, p = 0.89, LLCI -0.01 ULCI 0.01. It can be concluded that the role of leadermember exchange does not affect the relationship between trait conscientiousness and knowledge sharing. In other words, the personality relationship of individuals who are responsible, reliable, persistent, hard-working and work-oriented with knowledge sharing behavior does not depend on the quality of the relationship between the teacher and the principal. This happens because the characteristics of the schools organizational structure and organizational structure in the business field are different which affect the relationship between the teacher and the principal, unlike employee relations with leader in the company.   

Abstrak :
Tesis ini mengemukakan analisis bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pasca perubahan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Daerah No.57/UM/MPD/Kab.Bogor/V/2018. Adapun rumusan masalah yang dibahas pada tesis ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap PPAT setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("Permen ATR No.2 Tahun 2018"), perbandingan perlindungan hukum dan pengawasan antara Notaris dan PPAT dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum, serta upaya hukum pembeli atas Putusan MPD No.57/UM/MPD/Kab.Bogor/V/2018 dan perlindungan hukum terhadap pembeli. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan alat pengumpul data studi kepustakaan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis kualitatif. Perlindungan hukum terhadap PPAT ini berbeda dengan perlindungan hukum terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, walaupun dengan telah diterbitkan Permen ATR No.2 Tahun 2018. Profesi jabatan PPAT kurang dilindungi dibandingkan dengan Notaris yang memiliki organ Majelis Kehormatan Notaris dalam memberi keputusan menyetujui atau menolak suatu pemanggilan penyidikan. Belum diterbitkannya petunjuk pelaksana dari Permen ATR No.2 Tahun 2018 membuat perlindungan hukum terhadap PPAT belum terlaksana dengan sempurna sebagaimana halnya terhadap Notaris.

---

This research reveals an analysis legal protection form for Land Deed Making Officials (PPAT) Subsequent to the Amendment of Article 66 of Law of the Republic of Indonesia No.2 Year 2014 Concerning Notary Profession based on the Decision of the Regional Supervisory Council No.57/UM/MPD/Kab. Bogor/V/2018. The problem construction which discussed in this research is about the form of legal protection against PPAT after the issuance of regulation of the Minister of Agrarian and Spatial/Head of national Land Agency of the Republic of Indonesia Number 2 year 2018 about the Construction and Supervision of land deed official ("Permen ATR No. 2 years 2018"), the discrepancy of legal protection and supervision between notary Public and PPAT in providing the protection and legal certainty, and the buyer's legal efforts on the verdict MPD No. 57/UM/MPD/ Kab. Bogor/V/2018 and legal protection against buyers. This research method uses the normative juridical method, an analytical descriptive, with the library of data collection tools using secondary data and using qualitative analysis methods. The law protection for PPAT is different from the legal protection of the notary as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2014 on the Amendment to Law No. 30 of 2004, although with the published of Permen ATR No. 2 year 2018. The profession of the PPAT is less protected than the notary public who owns the organs of the notary assembly in making the decision to approve or reject a call of inquiry. Not published instructions for the implementation of Permen ATR No. 2 year 2018 makes legal protection against PPAT has not been carried out perfectly as is the case against notary.

Abstrak :
Pendahuluan: Perilaku caring merupakan aspek fundamental perawat dalam melakukan asuhan keperawatan meliputi sikap, pengetahuan dan ketrampilan secara profesional yang berdampak terhadap pelayanan dan asuhan keperawatan serta keselamatan pasien.  Tujuan: untuk mengidentifikasi hubungan karakteristik kepribadian dengan perilaku caring perawat.  Metode: Menggunakan rancangan cross sectional dengan sampel berjumlah 124 perawat yang bekerja di RS Pemerintah Jakarta. Instrumen penelitian terdiri dari karakteristik perawat, perilaku caring perawat, karakteristik model kepribadian Core Self Evaluation (CSE) dan karakteristik tipe kepribadian Dominance, Imfluence, Steadiness dan Compliance (DISC). Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen perlaku caring yaitu 0,361 – 0,784  (cronbach’s alpha 0,835) dan hasil model kepribadian CSE yaitu 0,361-0,834 (cronbach’s alpha 0,789). Hasil: Karakteristik model kepribadian CSE mempunyai hubungan yang sedang dan arah positif (p=0,0001, r=0,496) dengan perilaku caring, dan yang paling besar korelasinya adalah self efficacy  (p = 0,0001, r = 0,528), dan yang paling rendah korelasinya emotional stability (p= 0,0006, r = 0,243).  Sedangkan tipe kepribadian DISC dan karakteristik perilaku caring perawat tidak mempunyai hubungan (p>0,05).  Kesimpulan: karakteristik model kepribadian CSE berhubungan dengan perilaku caring perawat sedangkan karakteristik tipe kepribadian DISC dan karakteristik perawat tidak mempunyai hubungan dengan perilaku caring perawat. Rekomendasi mempertimbangkan penelitian selanjutnya hubungan karakteristik kepribadian perawat dengan perilaku caring perawat menurut persepsi pasien. ......Introduction: Caring behavior is a fundamental aspect of nurses in carrying out nursing care including attitudes, knowledge and professional skills that have an impact on nursing care and care and patient safety. Objective: to identify the relationship between personality characteristics and nurse caring behavior. Methods: Using a cross sectional design with a sample of 124 nurses who work in the Jakarta Government Hospital. The research instrument consisted of nurse characteristics, nurse caring behavior, Core Self Evaluation (CSE) personality model characteristics and Dominance, Imfluence, Steadiness and Compliance (DISC) personality types. The results of the validity and reliability test of the caring treatment instrument were 0.361 - 0.784 (cronbach's alpha 0.835). The results  CSE personality model were 0.361-0.834 (cronbach's alpha 0.789). 0001, r = 0.496) with caring behavior, and the one with the highest correlation was self efficacy (p = 0.0001, r = 0.528), and the lowest correlation was emotional stability (p = 0.0006, r = 0.243). Meanwhile, the DISC personality type and the caring behavior characteristics of nurses had no relationship (p> 0.05). Conclusion: the characteristics of the CSE personality model are related to the caring behavior of nurses, while the characteristics of the DISC personality type and the characteristics of nurses have no relationship with the caring behavior of nurses. Recommendations to consider further research with different respondents, for personality characteristics using nurse respondents while caring behavior uses patient perceptions.