Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini difokuskan kepada keberadaan premisse dalam akta notaris. Dimana premisse akta notaris tidak diatur dalam Pasal 38 UUJN sebagai bagian dalam suatu akta notaris. Namun dalam praktik notaris, hampir semua akta notaris memuat premisse pada bagian setelah komparisi dan sebelum isi akta. Dan tidak jarang kita temukan kasus dimana premisse yang keberadaannya tidak diatur undang-undang tersebut memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan Notaris dijadikan pihak yang dituntut pertanggungjawabannya atas akta yang dibuatnya. Selain itu juga timbul pertanyaan mengenai akibat hukum bagi akta yang bersangkutan apabila suatu akta notaris tidak memuat premisse atau memuat premisse yang keterangannya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Dari hal tersebut diambil dua rumusan masalah yakni mengenai keberadaan premisse dalam akta notaris dan tanggung jawab notaris apabila keterangan yang tercantum dalam premisse tidak sesuai dengan fakta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa akta notaris yang tidak memuat premisse tetap merupakan akta otentik. Namun dalam praktiknya, premisse bukan hanya sekedar berperan menguraikan latar belakang dibuatnya akta yang bersangkutan, namun untuk beberapa akta, premisse menentukan terbentuk atau tidaknya suatu perjanjian. Premisse akta notaris yang tidak mencantumkan keterangan yang sesuai dengan fakta akan tetap diterima sebagai suatu keterangan yang benar, sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini dapat mengakibatkan akta tersebut mempunyai kekuatan di bawah tangan dan dapat dituntut pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Dan disini tanggung jawab notaris dinilai, apabila berkaitan dengan premisse tersebut, notaris tidak menjalankan jabatan sesuai dengan peraturan yang ada, maka notaris dapat dikenai sanksi perdata, administratif, etika, bahkan sanksi pidana.

---

ABSTRACT
This study focused on the existence of premisse within notarial deed. Where premisse is not regulated in Article 38 UUJN as part of a notarial deed. But in notary practice, almost all notary deed contains premisse in parts after comparitie and before the contents of the deed. And it is not uncommon to find cases where the position of premisse, which is not set by the law, provide an information that does not in accordance with the facts that occurred, and as result, the Notary held accountable as the parties who made the deed. It also raised questions about the legal effect of the deed in question, in the event of the deed does or does not contain premisse with a statement that does not match the fact that occurred. From this fact, taken two problem formulation, which is about the existence of the premisse in a notary deed, and the liability/responsibility of the notary if the information contained in premisse inconsistent with the facts. This study uses normative legal research method using normative juridical library research. From the survey results, revealed that the notary deed which does not contain a premisse remains an authentic deed. However, in practice, premisse not only plays a role on outlining the background of how the deed in question was made, but for some deed, premisse determine whether or not an agreement is formed. Premisse of the notary deed which does not include the information in accordance with the facts will still be accepted as a true statement, until there are those who can prove otherwise. This can result in the deed has the underhand power and the cancellation can be prosecuted by parties who feel aggrieved. And the responsibilities of notaries will be assessed here, if it is associated with the premisse, the notary does not execute the function of a public notary in accordance with the existing regulations, then notary may subject to civil penalties, administrative, ethical, even criminal sanctions.