Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan proporsi dan spektrum kelainan metabolik bawaan (KMB) di Indonesia, khususnya pada neonatus dengan dugaan klinis sepsis dengan menggunakan alat tandem mass spectrometry (MSIMS). Darah dari 245 neonatus dengan dugaan klinis sepsis diteteskan ke kertas saring kemudian dikirim ke Children's Hospital, Westmead, New South Wales untuk diperiksa dengan MSIMS. Hasil pemeriksaan tidak ada yang terbukti positif KMB. HasH studi pendahuluan ini berbeda dengan penelitian lain yang dapat disebabkan oleh kriteria pemilihan sampel (tanpa pemeriksaan lini pertama), keterlambatan waktu dalam memproses sampel, dan adanya kemungkinan beberapa jenis KMB yang tidak terdeteksi dengan MS/MS

Abstrak :
Berbagai Peraturan yang jelas tentang pelaksanakan peralihan hak atas tanah, pendaftaran tanah dan peraturan perpajakan telah dibuat dan diberlakukan, yang tentunya berlaku juga untuk tanah dalam kawasan industri MM2100, ini belumlah cukup, masih ada peraturan- peraturan lainnya yang harus dipenuhi agar peralihan haknya bisa didañar. Permasalahan pokok yang dianalisis adalah mengenai peraturan tentang peralihan hak atas tanah dalam kawasan industri MM2100 di Bekasi, apakah ada perbedaan antara peralihan hak atas tanah secara umum dan peralihan hak atas tanah dalam kawasan industri jika dilihat dari teori dan praktek dilapangan, dan dalam hal Perpajakan apakah ada perbedaan antara pajak-pajak tanah yang dikenakan dalam kawasan industri dan diluar kawasan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menghimpun dan menganalisis data sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel dan majalah-majalah, juga dilakukan penelitian secara langsung ke lapangan yaitu dengan wawancara dan diskusi dengan pihak pengelola Kawasan Industri MM2100. Kajian tesis ini menunjukan bahwa berbagai macam peraturan yang ada dalam tata cara peralihan yang ada atas tanah yang telah ada belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan peralihan hak atas tanah, ini disebabkan karena belum adanya peraturan atau diaturnya lembaga Khusus tentang jual beli, walaupun peraturan-peraturan yang menjadi dasar peralihan hak dan pendaftaran haknya telah ada, namun peraturan yang telah ada tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, masih saja ada kesimpang-siuran dalam penerapan suatu peraturan pada daerah yang satu dibandingkan dengan daerah lainnya.

---

Various clear Regulations regarding the implementation of transfer of right over land, land registration, and taxation regulations have been formulated and enacted, which certainly are also applicable to land in MM2100 industrial zone, this is not enough, there are still other regulations that must be fulfilled in order that the transfer o f right can be registered. The main issue being analyzed is concerning the regulation regarding the transfer of right over land in MM2100 industrial zone in Bekasi, whether there is any difference between the transfer of right over land in general and transfer of right over land in industrial zone, if observed from the theory and from the practice in the field, and in the case of Taxation, whether there is any difference between land taxes imposed inside industrial zone and outside such zone. To answer such issues, being conducted normative juridical research by collecting and analyzing secondary data in the form of books, literature, statutory regulations, articles and magazines, also being conducted direct research to the field, which is by means of interview and discussion with the management of MM2100 Industrial Zone. The review of this thesis indicates that various regulations existing in the existing procedure for transfer over land are not yet sufficient to fulfill the needs of the community for regulations on the transfer of right over land, this is cause by the non existence of regulation or the absence of stipulation regarding special institution concerning sale and purchase, even though regulations which become the basis for the transfer of right and the registration of the right are already available, however, the existing regulations are not duly implemented, there remains confusion in the application of a regulation in one region compared to that of other regions.

Abstrak :
ABSTRAK
Buah lengkeng yang dikemas dalam kemasan kaleng dapat terkontaminasi logam berat yang berasal dari komponen kaleng. Kontaminasi logam berat tersebut akan berbahaya bila masuk ke dalam metabolisme tubuh dalam jumlah melebihi ambang batas yang diizinkan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis timbal, timah dan kadmium dalam buah lengkeng kemasan kaleng dengan dua merek berbeda dan tiga masa simpan berbeda. Buah lengkeng yang telah dikeringkan dan dihaluskan didestruksi dengan asam nitrat pekat menggunakan microwave digestion system (180oC, 25 menit). Serapan logam diukur dengan spektrofotometer serapan atom (SSA) pada panjang gelombang yang spesifik. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kadar logam timbal pada enam sampel bervariasi antara 0,2067 mg/kg hingga 0,4696 mg/kg. Kadar logam timah pada enam sampel bervariasi antara 45,1083 mg/kg hingga 343,7587 mg/kg dan kadar logam kadmium bervariasi antara 0,0134 mg/kg hingga 0,0155 mg/kg. Terdapat tiga sampel buah lengkeng melebihi batas maksimum cemaran timah yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Badan Standardisasi Nasional. Sementara itu untuk cemaran timbal dan kadmium tidak ada yang melebihi batas maksimum cemaran pada semua sampel.

---

ABSTRACT
Canned longan fruit can be contaminated with heavy metals from its can. That contamination can be harmful if it reaches into metabolism in high level exceeding the statutory safe limit. The aim of this study was to investigate lead, tin and cadmium contamination in canned longan fruit of two brands with three different storage-periods. Dried and fined longan fruit was destructed with concentrated nitric acid using microwave digestion system (180oC, 25 minutes). Absorption of metals was measured with atomic absorption spectrophotometer at specific wavelength. This study shows that the mean level of studied metals varies between 0,2067 mg/kg-0,4696 mg/kg for lead; 45,1083 mg/kg-343,7587 mg/kg for tin; and 0,0134 mg/kg-0,0155 mg/kg for cadmium. The level of tin in three samples exceeded statutory safe limit according to National Standardization Agency of Indonesia and National Agency of Drug and Food Control while lead and cadmium levels did not in all samples.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“UU Nomor 24 Tahun 2009”) ditinjau dari Hukum Perjanjian. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tipe penelitian preskriptif untuk dapat mengetahui akibat hukum tidak dipenuhinya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ditinjau dari Hukum Perjanjian dan pada bagian akhir memberikan saran dan opini hukum yang lebih spesifik untuk permasalahan seputar kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing. Hasil penelitian menyatakan bahwa perjanjian yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak mengatur sanksi atau akibat hukum pelanggaran kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dan apabila ditinjau dari Hukum Perjanjian tidak dipenuhinya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tidak masuk dalam kerangka akibat hukum yang batal demi hukum jika syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi. Dengan demikian tidak dipenuhinya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian tidak serta merta mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum seperti dalam Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

---

ABSTRACT
This thesis specify obligation to use Bahasa Indonesia for agreement as stipulated in Article 31 of Law Number 24 of 2009 in view of Legal Agreement (Agreement Law). This is a normative judicial research by using prescriptive research to ascertainable that it is not an obligation to the law to fulfill obligation to use Bahasa Indonesia in agreement as stipulated in Article 31 Law Number 24 of 2009 in view of Legal Agreement (Agreement Law) and in the end of this thesis able to provide a legal advice and opinion which is more specific to settle issues around the obligation to use Bahasa Indonesia for agreement involving foreign party. The results finally determine that in view of Legal Agreement (Agreement Law) not fulfilling the obligation to use Bahasa Indonesia for agreement as stipulated in Article 31 Law Number 24 of 2009 is not include as void by law if objective requirement unfulfilled, therefore it does not necessarily lead the agreement to be void by law as decided by Judge of West Jakarta District Court Case number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

Abstrak :
Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang cukup rentan dan berpotensi terhadap praktek tindak pidana korupsi. Selain melibatkan pejabat pemerintah dan pengurus korporasi, korupsi pada sektor ini juga melibatkan korporasi. Adapun kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian didapat bahwa dalam kasus ini, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan adalah pengurus dan korporasi sebagai pembuat dan keduanya yang bertanggungjawab. Dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dilakukan dengan melihat actus reus dan mensrea yang dilakukan oleh directing mind korporasi, kemudian dianggap sebagai actus reus dan mensrea dari korporasi. Sanksi pidana berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan terhadap korporasi tidak memberikan efek deterrence. Oleh karena itu perlu dimaksimalkan pengenaan sanksi pidana lainnya, yaitu berupa pencabutan ijin usaha. ......Public procurement is one of the most vulnerable and potentially corrupt practices. In addition to involving government officials and corporate management, corruption in this sector also involves corporations. The case discussed in this research is Verdict No. 94 Pid.Sus TPK 2017 PN.Jkt.Pst jo. Verdict No. 3 Pid.Sus TPK 2018 PT.DKI. This research uses normative legal research method, with statute approach and case approach. From The results of the research is that the corporate criminal liability system used on this case is the management and the corporation both as perpetrators of criminal acts and both also must bear criminal responsibility. The basis for the imposition of criminal liability to corporations is by looking at the actus reus and mensrea of the ldquo the directing mind rdquo of the corporation, then considered as the actus reus and mensrea of the corporation. Criminal sanctions in the form of replacement payments imposed on corporations is not provide deterrence effects. Therefore it is necessary to maximize the imposition of other criminal sanctions, such as the revocation of business permit.

Abstrak :
Kaliks[n]aren mempakan ligan makrosiklik yang dibentuk oleh unit-unit fenolyang termetilasidan dapat membentuk kompleks dengan ion-ion logam. Penelitian ini bertujuan untuk tetapan ionisasi asam pertama (Kai) dari 25,26,27,28-tetra-karboksi-metoksi-5,11,17,23-tetra-tert-butil-kaliks[4]aren (kaliks[4]aren, LH4), 37,38,39,40,41,42-heksakis-karboksi-metoksi- 5,ll,17,23,29,35-heksakis-tert-butil-kaliks[6]aren (kaliks[6]aren,LH6) dan 49,50,51,52,53,54,55,56-okta-karboksi-metoksi-5,l 1,17,23,29,35,41,47- okta-tertbutii- kaliks[8]aren (kaliks[8]aren, LHg). Selanjutnya ligan dengan 4, 6 dan 8 gugus karboksilat tersebut dipelajari konstanta kestabilan kompleksnya dengan ion Yb^^ pada daerah pH sekitar pKai. Percobaan dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UVA^is berkas ganda. Kurva Absorbans (Absorbansi vs Panjang gelombang) dari ketiga ligan dipelajari pada berbagai pH dengan kenaikan 0,50 - 1,00 satuan pada kisaran pH 1,00 - 10,00 dibuat untuk menentukan titik-titik isobestiknya. Selanjutnya Kai ditentukan dengan membuat kurva Absorbansi vs Panjang Gelombang dengan daerah pH yang lebih sempit (0,03 - 0,5 satuan pH ). Dari spektrum serapan yang diperoleh, dibuat grafik Absorbansi vs pH dari panjang gelombang sebelum dan sesudah titik isobestik pertama. Kestabilan reaksi kompleks Yb(III)-Kaliks[n]aren ditentukan dengan menggunakan metode mol-rasio pada daerah pH 1,6-1,7 untuk mempelajari pengaruh ukuran molekul ligan terhadap kestabilan kompleks. Pada daerah pH yang dipelajari titik isobestik yang telah didapat untuk kaliks[4]aren, kaliks[6]aren dan kaliks[8]aren berturut-turut 4, 5, dan 3 dengan titik isobestik pertama terdapat pada panjang gelombang 242,3 nm, 237,9 nm, dan 234,4 nm. Dengan bertambahnya gugus karboksilat dan ukuran rongga ionisasi pertama lebih sukar teijadi. Nilai pKai rata-rata yang diperoleh dari kaliks[4]aren = 1.93 ; kaliks[6]aren = 1.97 ; kaliks[8]aren = 2.16 dan nilai konstanta kestabilan kompleks Yb(in)-kaliks[4]aren 5.4905.10^^; Yb(m) kaliks[6]aren 3.6697.lO^V Yb(III)-kaliks[8]aren 2.0508 . 10.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pengungkapan keberlanjutan pada PT ITDC berdasarkan SEOJK 16. Penelitan ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan data sekunder dan teknik analisis isi, penelitian ini menganalisis pengungkapan informasi keberlanjutan PT ITDC berdasarkan laporan tahunan yang diterbitkan oleh ITDC untuk periode 2021 dengan menggunakan pedoman penyusunan laporan keberlanjutan SEOJK 16. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya sudah cukup sesuai dengan SEOJK 16 dengan persentase pengungkapan sebesar 77%. ......This study aims to evaluate the level of sustainability disclosure of PT ITDC based on SEOJK 16. This study is a descriptive qualitative research with case study approach. By using secondary data and content analysis technique, this study analyzed the disclosure of sustainability information of PT ITDC based on the published annual report for the year 2021 using the sustainability reporting guidance of SEOJK 16. The result shows that the level of sustainability disclosure of the company’s annual report based on SEOJK 16 considered appropriate enough with 77% disclosure percentage.

Abstrak :
Instalasi Farmasi RSUD Pasar Rebo merupakan pusat pendapatan RS, Namun, realisasi anggaran Instalasi Farmasi selalu lebih tinggi dari perencanaannya selama lima tahun terakhir sejak 2007 sampai 2011 yang mungkin dipengaruhi oleh cost awareness, cost management, cost monitoring, dan cost incentive sebagai faktor-faktor dari cost containment. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis cost containment di Instalasi Farmasi RSUD Pasar Rebo dengan mengetahui cost awareness, cost management, cost monitoring, dan cost incentive dan juga upaya cost containment yang dilaksanakan secara keseluruhan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan dua teknik pengumpulan data yaitu data sekunder dan wawancara mendalam kepada pegawai level manajemen RS yang terkait erat dengan Instalasi Farmasi RSUD Pasar Rebo. Penelitian ini dilaksanakan selama Juli 2011 sampai Juli 2012. Hasil penelitian menunjukkan variabel cost awareness yaitu pelatihan belum mengarah pada efisiensi, serta pengkomunikasian harga melalui spanduk dengan slogan yang memotivasi pegawai ataupun acara khusus untuk pengenalan harga sediaan farmasi bagi pegawai pun belum ada. Variabel cost management yaitu budget dengan realisasi budget lebih tinggi dari perencanaan, pengkonsolidasian dokter melalui forum ?reboan? dihadiri sekitar 30 persen dokter, e-prescribing belum diaplikasikan, penyediaan obat dihitung dengan stok minimum dan maksimum tetapi belum ada pegawai yang ditunjuk untuk bertanggung jawab menghindari obat expired, pengurangan biaya operasional diterapkan dengan mematikan AC dan lampu yang tidak digunakan, pemanfaatan ulang kertas bekas, serta penyiapan obat dengan tepat, sementara dukungan eksekutif masih dipandang sebagai supervisi. Variabel cost monitoring yaitu pemonitoran keuangan berkelanjutan dalam hal ini cash flow masih belum mampu dimanfaatkan sebagai alat untuk memberi peringatan kepada Instalasi Farmasi untuk sejalan dengan perencanaan budget, selain belum kuatnya bargaining position RS walaupun margin obat generik dan obat non generik di atas 30 persen, dan masih terjadi selisih saat stock opname, pelayanan terintegrasi masih birokratis serta belum dapat meraih sense of belonging pegawai karena tidak sampainya informasi yang cukup, pengamanan obat penting dilakukan dengan pembedaan lemari serta adanya kartu stok. Variabel cost incentive yaitu pemberian insentif belum ditentukan oleh output kinerja melainkan kompetensi. Hal tersebut di atas menunjukkan upaya pengendalian biaya yang masih memprihatinkan di RSUD Pasar Rebo khususnya di Instalasi Farmasi. Kesimpulannya bahwa Instalasi Farmasi RSUD Pasar Rebo belum mengimplementasikan cost containment (cost awareness, cost management, cost monitoring, cost incentive) secara tepat.

---

The Pharmacy Installation of RSUD Pasar Rebo is a revenue centre for the hospital. Therefore, the Realisation of Budget of Pharmacy Installation had been higher than its planning for five years since 2007 until 2011 that might be influenced by cost awareness, cost management, cost monitoring and cost incentive as factors of cost containment. The objective of this research was to analyze the cost containment at The Pharmacy Installation of RSUD Pasar Rebo by knowing cost awareness, cost management, cost monitoring, and cost incentive and also the cost containment efforts for overall. This research was a qualitative research, conducted by utilizing two data collection techniques which were secondary data and in-depth interview on the entire management level of hospital which was related directly to The Pharmacy Installation of RSUD Pasar Rebo. This research conducted throughout the months of July 2011 ? July 2012. The result of the study revealed variables of cost awareness were the training program had not directed to efficiency and there were not the price communication by putting motivation statement on working area nor special event for making pharmacy staff knowing about price of pharmacy things. Variables of cost management were the budget which was realization higher than it plan, the doctor consolidation through "reboan" had admitted around 30 percent, the e-prescribing had not applied, the medicine reservation calculated by minimum and maximum stock but there was not a responsible staff to avoid expired medicine, the reducing operational cost was applied by turning off AC and lamp when unused, reuse paper, and preparation medicine correctly, the executive support was adjusted like a supervision not a support. Variables of cost monitoring were the monitoring financial continuely by cash flow was disable to warn The Pharmacy Installation strict to the budget planning nor had bargaining position in medicine principal even the generic and non generic margins upper 30 percent, moreover stock opname still had dismatch, the integrated service was birocratic and staff`s sense of belonging can?t be reached cause not enough information can be achieved, the security of important medicine through differentiating cupboard and stock card. Variable of cost incentive was the Insentive given had not determined by output of work but competences. It was revealed that cost containment efforts were still poorly implemented at RSUD Pasar Rebo especially at The Pharmacy Installation. The conclution was The Pharmacy Installation of RSUD Pasar Rebo had not yet properly implemented cost containment (cost awareness, cost management, cost monitoring, and cost incentive).