Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak tahun 2014, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah mengganti sistem manual pendaftaran wasiat yang dilakukan oleh Notaris dengan menerapkan sistem online. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai mekanisme, kelemahan pendaftaran secara online, kendala yang dihadapi Notaris dan juga akibat hukum bagi Notaris yang tidak melaksanakan pendaftaran wasiat secara online. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang disertai dengan upaya memperoleh kelengkapan data yang mendukung analisis dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yaitu data melalui wawancara dengan Notaris maupun narasumber lain yang berkompeten untuk diminta pendapatnya. Pendaftaran wasiat secara online yang dilaksanakan oleh Notaris telah mempercepat kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam melayani kebutuhan masyarakat, sebab pendaftaran yang dilakukan menggunakan jaringan internet ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun sehingga efektif, efisien, bebas calo, dan tidak ada lagi penumpukan berkas laporan bulanan manual yang dikirim oleh Notaris. Namun Notaris juga terkadang mengalami kendala saat mendaftarkan wasiat secara online, misalnya website error, signal buruk atau Notaris gagap teknologi, sehingga perlu diadakan seminar atau penyuluhan agar Notaris yang hingga saat ini masih mendaftarkan wasiat secara manual, dapat mendaftarkan wasiat secara online dengan benar dan tepat. Wasiat yang didaftarkan secara manual membuat data yang ada di Daftar Pusat Wasiat menjadi tidak akurat sebab otomatis terdaftar nihil.

---

Since 2014, the Directorate General of Legal Administration has replaced the manual system of registration of wills made by Notary by implementing an online system. The issues that will be addressed in this study is about the mechanism, the weakness of online registration, constraints faced Notary and legal consequences for notaries who do not carry out the registration of wills online. This writing method normative accompanied by efforts to obtain completeness of the data that support the analysis with field research to obtain primary data through interviews with the Notary or other competent resource persons to be consulted. Registration will be online conducted by the Notary has accelerated the performance of the Directorate General of Legal Administration in serving the needs of the community, because the registration is done using the Internet network it can be done anywhere and anytime so effective, efficient, free brokers, and no longer buildup file monthly reports manual sent by the Notary. However Notary also sometimes experience problems when registering wills online, for example a website error, the signal is bad or Notary stuttering technology, making it necessary to hold seminars or counseling to notaries who are still to register a will manually, can register a will online with true and correct. Will that registered manually create the data contained in the Central List testament be inaccurate because automatically registered nil.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembelajaran di sekolah merupakan hal penting bagi perkembangan fisik, kognitif, dan sosial anak (Papalia, Olds, & Feldman, 2009). Perkembangan pada ketiga aspek ini umumnya akan menjadi kurang optimal ketika anak menunjukkan SRB. Penelitian dengan menggunakan single-subject design ini menerapkan contingency contract untuk meningkatkan frekuensi perilaku bersekolah pada seorang anak laki-laki berusia 5 tahun 11 bulan. SRB yang ia tunjukkan dilatarbelakangi oleh motif untuk memperoleh hal-hal yang menyenangkan di luar sekolah. Intervensi dilakukan sebanyak 19 sesi. Ketika anak menunjukkan perilaku bersekolah, anak akan memperoleh positive reinforcement yang telah disepakati. Demikian pula sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan anak dapat pergi ke sekolah pada 17 sesi intervensi tanpa memunculkan masalah perilaku. Hasil ini sesuai dengan kriteria keberhasilan program sebesar 90%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan contingency contract dalam penelitian ini cukup efektif untuk meningkatkan perilaku bersekolah pada anak.

---

ABSTRACT
Learning at school is an important process for children’s physical, cognitive, and social development (Papalia, Olds, & Feldman, 2009). Development on these aspects will be less optimal when the child shows SRB. Using single-subject design, this research utilized contingency contract to increase the frequency of going to school behavior on a 5-years-11-months-old boy, who refused to go to school in order to pursue tangible reinforcement outside the school setting. The intervention was conducted in 19 sessions. When the boy showed going to school behavior, he would get positive reinforcement due to the agreement in the contract, and vice versa. The result indicated that the boy could go to school for 17 sessions without showing behavior problems. This intervention was considered successful because it fullfilled the minimum criteria for program success, which was 90% of attendance. Thus it can be concluded that the application of contingency contract in this research was effective to increase going to school behavior.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila tidak dibacakan, dan untuk mengetahui kriteria dan norma-norma yang dipakai untuk memutuskan sanksi yang pantas bagi Notaris yang terbukti bersalah melanggar kode etik dengan menganalisa lebih dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor M.01.MPWN.Prov.Jatim.12.14 Tahun 2014, yaitu putusan mengenai kasus dimana Notaris Achmad Munif, SH.MM yang mengeluarkan Akta Nomor 31 tertanggal 12 Februari 2014 tentang Pernyataan Putusan Rapat Perngurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Banyuwangi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa suatu akta dibawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya, sedangkan suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. dalam akta para pihak yang memenuhi ketentuan hukum perdata materil dan Notaris melakukan kesalahan dalam pembuatannya maka akta tersebut paling tinggi hanya kembali menjadi akta di bawah tangan sebagaimana akta yang ditandatangani oleh pihak tanpa melibatkan notaris, tapi manakala hukum perdata materil yang dilanggar, baik mengenai syarat subyektif maupun syarat obyektif dari syarat sahnya perjanjian, maka akibat hukumnya juga akan kembali kepada KUHPer, yaitu dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

---

This study is aiming to understand the responsibilities of a Notary towards his or her deed of agreement that once written but not being read out to his or her clients. This study also investigating the appropriate sanctions to the Notary that is violating the ethical codes and proven guilty by breaking the criteria of Notary?s norms and values they have been taught. Further, this study will analyze in depth the Decision of Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor M.01.MPWN.Prov.Jatim.12.14 Year 2014, whereas the case started when Notary Achmad Munif, SH.MM issued a deed Number 31 dated February 12, 2014 about The Meeting Decision and Statement from Elder Members of Indonesia?s University Lecturers Association in Banyuwangi, East Java. Moreover, the decision from the case above will be elaborated in this study by using an investigation of law that has a juridical normative quality and applicable secondary data such as legislations and books. This study will conclude that a Un-Notary Deed will have a proven values that is as perfect as any Legal Notary Deed as long as all parties in the Deed aware and admitting the Deed itself. In other case, when a Notary Deed is being stated null in the face of law even though all parties associated with this Deed are compelling the rules and regulations of Indonesia?s Civil Laws, still this Deed will be considered never existed and the Notary?s signature will be waived. The Deed itself will be considered a Un-Notary Deed. Furthermore, when the Notary Deed is violating the Civil Law, thus, the legality conditions of the Deed (Objective condition and Subjective condition) will have legal implications referring to KUHPer (Indonesia?s Civil Law) and the Deed itself can be considered null or required to be void by laws.

Abstrak :
ABSTRAK
Auditor internal merupakan pihak yang diharapkan memberikanhasil audit yang dapatdiandalkandanberkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuisejauhmanapengaruhkompetensi, independensi, objektivitas, danintegritasterhadapkualitashasil audit. Metode yang digunakan adalah studi kuantitatifdenganinstrumentkuesioner (survey). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variablekompetensidanindependensitidakmemilikipengaruhsecarasignifikanterhad apkualitashasil audit. Sedangkanvariabelobjektivitasdanintegritasmemilikipengaruhyang signifikanterhadapkualitashasil audit. Dalam melakukankegiatan audit danuntukmendapatkanhasil audit yang bisa diandalkandanberkualitasInspektoratJenderalKemendikbudperluuntukmeningkatk ankompetensisepertipengetahuanstatistikdananalisis. Dalam melakukankegiatan audit perlujugapimpinanuntuktidakmelakukanintervensiterhadappenyusunan program audit, prosedur audit, dan memodifikasi bagian tertentu dalam kegiatan audit.

---

ABSTRACT
Internal auditor shall be the party expected to provide reliable and qualified audit. This research is aimed to find out to what extent the impact of competency, independency, objectivity, and integrity toward audit quality. Method used on this research is quantitative study by means of questionnaire (conduct of survey). The result of research concludes that variables of competency and independency do not have significant impact on audit quality. Meanwhile, variables of objectivity and integrity have significant impact on audit quality. In obtaining reliable and qualified audit result, Inspectorate General of Ministry of Education and Culture is required to improve competency such as statistic knowledge and analysis. It is also important to have leader/manager who will not do intervention in planning audit program, setting audit procedure, and modificating certain process of audit

Abstrak :
Kewirausahaan sosial Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi terutama dalam rangka pemulihan pandemi COVID-19 saat ini. Seiring dengan meningkatnya reliugisitas masyarakat, solidaritas sosial serta adanya perubahan pola hidup dan berkembangnya inovasi dan teknologi perlu didukung dengan strategi pengembangan kewirausahaan sosial Islam yang tepat. Walaupun pertumbuhan ekosistem kewirusahaan cukup pesat, masih banyak kendala dalam pengembangannya. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi penyebab serta faktor-faktor yang dominan menjadi hambatan dalam pengembangan kewirausahaan sosial Islam dengan pendekatan metode Analytic Network Process (ANP) BOCR termasuk solusi dan strategi yang diusulkan. Berdasarkan urutan prioritas, maka alternatif aspek masalah menunjukkan bahwa Sumber Daya manusia menjadi aspek prioritas, selanjutnya diikuti oleh aspek pemasaran, pendanaan, dan kelembagaan. Penguraian solusi secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas 1) Peningkatan pelatihan dan keterampilan 2) inovasi dan pemanfaatan teknologi, 3) Pemanfaatan ziswaf dan pembiayaan mikro syariah 4) regulasi untuk legalitas sosiacla entrepreneurship. Sedangkan prioritas strategi yang dianggap dapat meningkatkan pengembangan kewirausahaan sosial Islam terdiri dari: 1) Intervensi kurikulum pendidikan untuk pembentukan perilaku dan Jiwa kewirausahaan 2) Pemberdayaan komunitas/lembaga Islam seperti Masjid dan Pesantren, dan 3) Optimalisasi dukungan Pemerintah melalui regulasi pada ekosistem syariah ......Islamic social entrepreneurship has a very important role in supporting the improvement of social and economic welfare, especially in the context of recovering the current COVID-19 pandemic. Along with the increase in community religiosity, social solidarity as well as changes in lifestyle and the development of innovation and technology need to be supported by appropriate Islamic social entrepreneurship development strategies. Although the growth of the entrepreneurial ecosystem is quite rapid, there are still many obstacles in its development. This study tries to identify the causes and the dominant factors that become obstacles in the development of Islamic social entrepreneurship with the BOCR Analytic Network Process (ANP) method approach including the proposed solutions and strategies. Based on the order of priority, the alternative aspects of the problem indicate that human resources are the priority aspect, followed by marketing, funding, and institutional aspects. The breakdown of the overall solution resulted in a priority order of 1) Improvement of training and skills 2) innovation and use of technology, 3) Utilization of Ziswaf and Islamic microfinance 4) regulation for the legality of social entrepreneurship. Meanwhile, strategic priorities that are considered to be able to increase the development of Islamic social entrepreneurship consist of: 1) Educational curriculum interventions for the formation of entrepreneurial behavior and spirit 2) Empowerment of Islamic Communities/Institutions such as Mosques and Islamic Boarding Schools, and 3) Optimizing Government support through regulations on the sharia ecosystem.

Abstrak :
Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna si pengadilan bagi beberapa perjanjian maupun perbuatan hukum, seperti perbuatan hukum melepaskan ataupun menguasai tanah. Tesis ini membahas kekuatan hukum akta otentik dalam penguasaan hak atas sebidang tanah bekas eigendom verponding, dan peran Notaris dalam pembuatan akta tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Kesimpulan penelitian adalah akta otentik yang dijadikan sebagai alat bukti tertulis di pengadilan dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena terdapat cacad hukum dalam pembuatannya. Akta otentik yang telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum tidak dapat dijadikan dasar bagi seseorang untuk menguasai tanah. Hal seperti ini dapat terjadi sebagai akibat dari kelalaian Notaris. Hasil penelitian menyarankan agar Notaris dapat lebih teliti dan disiplin dalam pembuatan akta, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akta tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sepurna di pengadilan.

---

Authentic deed is a perfect evidence in court for multiple agreements and legal acts, such as legal actions remove or control the land. This thesis discusses the force of law in the authentic deed of a parcel of land tenure rights of the former eigendom verponding, and the role of the Notary in the manufacture of such deed. This research is normative explanatory. Research conclusions are authentic documents which serve as written evidence in court can be declared invalid and null and void, because there are legal defect in the making. Authentic documents that have been declared invalid and null and void can not be used as the basis for a person to control the land. Things like this can happen as a result of negligence Notary. The results suggest that deed can be more rigorous and disciplined in the manufacture of deed, in accordance with laws and regulations, so that the deed can be used as the perfect evidence in scourt.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai peran pengaturan Bank Indonesia dalam perlindungan konsumen pengguna jasa sistem pembayaran uang elektronik atau yang kerap disebut e-money. Satu produk uang elektronik yang dijadikan fokus dari penilitian yaitu Go-Pay milik PT Dompet Anak Bangsa milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Go-Jek. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Bank Indonesia mengatur perlindungan konsumen bagi para pengguna jasa uang elektornik di Indonesia dan bagaimana implementasi dari pengaturan perlindungan konsumen tersebut dalam penyelenggaraan Go-Pay. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan wawancara sebagai pendukung. Pada prakteknya, penyelenggaraan uang elektronik sering mengalami beberapa masalah seperti misalnya gagal bayar, gagal, penipuan dan kurangnya keamanan informasi teknologi. Implementasi pengaturan perlindungan konsumen oleh Bank Indonesia dapat dilihat dari dibentuknya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/16.DKSP perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Kedua peraturan ini telah terlaksana di dalam syarat dan ketentuan perusahaan Go-Pay dan penyyelesaian pengaduan di Bank Indonesia. Bank Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggara uang elektronik termasuk Go-Pay. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan edukasi, sosialisasi dan fasilitasi bagi para pengguna jasa uang elektronik yang melakukan pengaduan ke Bank Indonesia.

---

ABSTRACT
This research thesis discusses Bank Indonesia regulation on consumer protection on electronic money or also known as e-money as one of the payment system instruments that is currently growing rapidly in Indonesia. An electronic money product that is used as the focus of the research is Go-Pay which is owned by PT Dompet Anak Bangsa owned by PT Karya Anak Bangsa, also known as Go-Jek. The main issues discussed are related to Bank Indonesia regulation on consumer protection for electronic money services users in Indonesia and the implementation of the consumer protection regulation in the operation of Go-Pay. The research method used is normative juridical. The data used is secondary data with the support of interview. In practice, the operation of electronic money often experiences several problems such as payment failure, top-up failure, fraud and the lack of security in technology systems. The implementation of Bank Indonesia regulation can be seen from the issuance of Bank Indonesia Regulation Number 16/1/PBI/2014 on Consumer Protection for Payment System Services and Bank Indonesia Circular Letter Number 16/16.DKSP concerning the Procedures of Implementation of Consumer Protection for Payment System Services. Both of these regulations has been implemented within the Go-Pay terms and condition Bank Indonesia complaint settlements. Bank Indonesia also conduct the onsite and offsite supervision towards the operation of Go-Pay and provides education, socialization and facilitation for electronic money users who submit their complaints to Bank Indonesia.

Abstrak :
Kulit sebagai organ terbesar dan terluar dari tubuh manusia yang langsung berhadapan dengan lingkungan luar menjadi pertahanan fisik lini pertama sekaligus tempat kolonisasi mikrobiota komensal dalam mencegah invasi patogen. Identifikasi komposisi mikrobiota kulit menarik dilakukan untuk mengetahui interaksi antar mikrobiota sehingga mikrobiota kulit komensal yang bersifat probiotik dapat dikembangkan menjadi bahan aktif terapeutik mikrobioma kulit untuk menjaga kesehatan kulit. Keberagaman mikrobiota kulit dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor etnis. Penelitian ini mempelajari pengaruh faktor etnis pada dewasa muda pria dan wanita yang mewakili etnis Papua, Jawa, dan keturunan Tionghoa terhadap profil mikrobioma kulit. DNA genomik mikrobiota dari sampel kulit wajah diekstraksi dan disekuens dengan metode Next Generation Sequencing lalu dilakukan analisis diversitas alfa dan beta. Berdasarkan analisis alfa dengan indeks OTU yang dterobservasi, Shannon, dan Faiths PD, diversitas dalam grup tertinggi terdapat pada grup etnis Papua dan terendah pada grup etnis keturunan Tionghoa, namun diversitas alfa ketiga grup tidak berbeda signifikan secara statistik. Analisis beta dilakukan berdasarkan kualitatif dan kuantitatif menunjukkan pengaruh faktor etnis pada profil mikrobioma kulit antar etnis yang signifikan secara statistik serta pengelompokkan yang baik berdasarkan hasil PCoA pada indeks Jaccard, disimilaritas Bray Curtis, Unweighted, dan Weighted. Bakteri yang bersifat komensal dan dominan selanjutnya dapat dikembangkan menjadi bacterial cocktail maupun formula postbiotik untuk terapi mikrobiota kulit dengan pertimbangan interaksi komposisi mikrobiota kulit pada etnis terkait.

---

Skin as the largest and the outermost part of human body that directly exposed to the outer environment serves as the first physical barrier and colonised by commensal bacteria to prevent pathogen invasion. Identifying composition of commensal skin microbiota is interesting to know the interaction between the microbiota so the commensal skin microbiota who has probiotic effect can be developed as active substance of skin microbiome therapeutic to maintain skin health. The skin microbiome diversity is influenced by several factors, one of them is ethnicity. This study shows the influence of ethnicity factor in Papuans, Javanese, and Chinese descent young adults on skin microbiome profiles. The microbiota genomic DNA are extracted from the face skin samples and sequenced with Next Generation Sequencing method to be further analysed on its alpha and beta diversity. According to alpha diversity analysis with observed OTU, Shannon, and Faiths PD indices, the greatest alpha diversity shown in Papuans, while the smallest is shown in the Chinese descent group, but alpha diversity differences between three groups are not statistically significant. Beta diversity was assessed by the use of Jaccard index, Bray Curtis dissimilarity, Unweighted and Weighted Unifrac with PCoA shows the difference skin microbiome profiles according to ethnicity and is statistically significant between ethnic group. The characterised commensal and dominant bacteria can be further developed as bacterial cocktail and postbiotic formula as skin microbiome therapeutic with interaction between skin microbiota composition within each ethnicity taking into account.

Abstrak :
Bentuk nyata sebuah produk adalah penting bagi konsumen. Karena melaluinya, konsumen dapat mempersepsikan kualitas yang ditawarkan. dalam konteks jasa, ketidakberwujudan produk mendorong pemasar untuk menggunakan simbol dan bentuk fisik lainnya guna menginformasikan kualitas jasa. Dengan menggunakan lingkungan fisik sebagai simbol kualitas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh store atmosphere sebuah bioskop terhadap repurchase intention konsumen. Penelitian menggunakan metode non probabilita sampling dengan teknik purposive, dan melibatkan 110 responden yang merupakan bagian dari pengunjung bioskop Blitzmegaplex Bekasi Cyber Park. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh yang terbentuk di antara store atmosphere dengan repurchase intention adalah sebesar 28,3%. ......The tangibility of a products is important for consumers. Because through this, consumers may perceive the quality that have been offered. In services marketing context, the tangibility of product encourages marketers to use symbols and other physical forms, in order to inform the quality of services. This study aimed to determine the effect of a cinema’s store atmosphere on consumer’s repurchase intention, by using the physical environment as a symbol of quality. It used a nonprobability sampling method with purposive technique, and involved 110 respondents, which are part of Blitzmegaplex Bekasi Cyber Park cinema visitors. However, the results of this study indicate that, store atmosphere affect the consumer’s repurchase intention, with only 28,3% effects.