Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Mikroalga hijau seperti Chlorella sp. memiliki kemampuan untuk menfiksasi C02 melalui reaksi fotosintesis dengan bantuan energi cahaya sehingga menjadi altematif dalam mengurangi pemanasan global. Selain itu, hasil-hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa mikroalga hijau sangat potensial sebagai bahan makanan kesehatan, bahan kosmetik, pharmaceutical, umpan akuakultur, produk kimia intermediate dan bahan bakar raroah lingkungan. Potensi-potensi dari Chlorella sp. tersebut membuat fokus penelitian ini diarahkan kepada optimalisasi produksi biomassa dan fiksasi CO2 dari alga tersebut. Penelitian ini akan mengkultivasi Chlorella vulgaris Buitenzorg dengan perlakuan pencahayaan alami, sehingga dapat diperoleh gambaran akan perilaku pertumbuhan mikroalga tersebut pada fotobioreaktor dengan kondisi alam terbuka. Perlakuan pencahayaan alami diberikan dengan merubah intensitas cahaya per satuan waktu sesuai dengan siklus harian matahari. Pengkultivasian akan berlangsung dalam fotobioreaktor kolom gelembung tunggal dengan volume sebanyak 600 ml menggunakan medium Beneck sebagai sumber nutrisi pada temperatur 29°C dan tekanan operasi 1 atm. Sumber cahaya pada penelitian ini adalah lampu Phillips Halogen 20W/12V/50Hz. Fotobioreaktor juga akan dialiri udara yang mengandung C02 sebesar 10% sebagai carbon source-nya dengan kecepatan superfisial gas (UG) optimum sebesar 3,6 m/h. Perlakuan pencahayaan siklus harian pada kultivasi Chlorella vulgaris Buitenzorg menunjukkan hasil akhir produksi biomassa dan laju fiksasi C02 yang lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan pencahayaan kontinu, dengan perbandingan hasil produksi biomassa sebesar 79%, nilai CTR sebesar 54% dan nilai qco2 sebesar 50%. Selain itu , energi yang digunakan untuk produksi biomassa (Ex) juga lebih besar 1,69 kali lipat. Hasil penelitian ini menjadi gambaran produksi Chorella sp. dalam fotobioreaktor secara massal menggunakan sumber cahaya matahari.

Abstrak :
ABSTRAK
Tragedi Bom Bali di Legian Kuta pada tanggal 12 Oktober 2002 membawa isu terorisme ke garis depan pemikiran keamanan di Indonesia. Karena serangan yang mendadak, banyak korban yang tewas. Konstitusi Indonesia UUD 1945 mengamanatkan negara untuk bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah Indonesia yang merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan adalah produk dari proses politik dimana dilakukan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Salah satu bentuk kebijakan adalah kebijakan kriminal yang mengatur respon hukum masyarakat dan strategi pemberantasan kejahatan yang dilakukan secara formal oleh negara. Saat ini dalam kebijakan pidana Indonesia, terorisme didefinisikan sebagai tindak pidana. Hal ini telah menjadi perdebatan panjang karena ambiguitas dalam definisi teror dan telah menghasilkan multitafsir karena ketidakjelasan definisi teror. Banyak orang kuatir definisi teror ini akan diterjemahkan bebas oleh para pemangku kepentingan. Akibatnya, tujuan ideal dari suatu kebijakan tidak dapat dicapai, sebaliknya malah menghasilkan masalah baru yang mencederai demokrasi. Penelitian kriminologis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data. Dalam hal menganalisis data, digunakan teori hegemoni Gramsci Antonio serta teori kriminologi konstitutif Stuart Henry dan Dragan Milovanovic. Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara telah memainkan peran penting untuk merumuskan strategi kontra terorisme di Indonesia dengan pendekatan Penegakan Hukum dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia pada kerangka demokrasi. Meskipun demikian, model Penegakan Hukum ini tetap harus didukung oleh langkah-langkah pencegahan yang akan diatur dalam kebijakan sosial untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan koersif dan kekuatan persuasif.

---

ABSTRACT
The tragedy of Bali Bombing in Legian-Kuta in October 12, 2002 brought the issue of terrorism to the forefront of Indonesia’s security thinking. Due to the suddenness of attack, a large number of people were killed. The Constitution of Indonesia UUD 1945 has mandated the state to be responsible to protect all Indonesian people and Indonesia’s motherland. To achieve this purpose Indonesia’s government formulated a policy. Policy is a product of the political process under which circumstances separation or distribution of power is executed. One form of policies is criminal policy which regulates legal responses of the society and the strategy on crime eradication that legalized formally by the state. Currently in Indonesia’s criminal policy, terrorism is defined as criminal act. This has been a long debate because of the ambiguities in the definition of terror and has produced multi-interpretation because it does not clearly specify the definition of terror. Most people feel anxious this the definition of terror interpreted freely by stakeholders. As a result, the ideal purpose of a policy could not be achieved, on the contrary it will produce a new problem that harms democracy instead. This criminological research is conducted by using qualitative research methods to collect data. In order to analyze the data, the theory of hegemony Antonio Gramsci as well as the theory of constitutive criminology Stuart Henry and Dragan Milovanovic were applied. This research concludes that the state has played an important role to formulate Indonesia’s counter terrorism strategy in Law Enforcement model due to the protection of human rights in the democracy framework. However, this Law Enforcement model should be supported by the preventive measures which will be regulated under social policy to keep the coercive power and the persuasive power balance.

Abstrak :
ABSTRAK
Partai politik menjadi organisasi yang turut mendongkrak serta mempertahankan legitimasi kekuasaan bagi Lee Kuan Yew dan Soeharto di Singapura dan Indonesia. Melalui People Action’s Party (PAP) dan Golongan Karya (Golkar) kedua tokoh tersebut mendominasi kekuasaan hingga lebih dari 30 Tahun. Dengan alasan politis, yakni terciptanya stabilitas politik dalam proses pembangunan negara, PAP dan Golkar menjadi salah satu organisasi politik yang mengakar dan mendarah daging di dalam tatanan masyarakat maupun sistem tata kelola pemerintahan. PAP di era Kepemimpin Lee Kuan Yew dan Golkar di era Orde Baru, kepemimpinan Soeharto mampu mendominasi pembentukan perilaku budaya politik masyarakat, sistem kepartaian dan sistem politik karena didesain sedemikian rupa sehingga kedua partai tersebut dapat mengungguli partai oposisi di tiap periodesasi pemilu. Oleh karena itu, kedua negara tersebut, dinilai sebagai negara otoriter atau psedeou-demokrasi bagi beberapa pengamat politik pada era 1960-an hingga 1990-an. Teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah teori partai politik menurut Prof. Miriam Budiardjo dan Alan Ware, teori pembangunan negara menurut Lucian Pye, Seymour Martin Lipset, Daniel Bell, dan Samuel P. Huntington, teori hegemoni oleh John Agnew, Afan Gaffar dan Dany Rodan, dan Otoritarianisme oleh Lucan Levitsky. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan (literature review) yang digunakan sebagai sumber data primer maupun sekunder. Kesimpulan penelitian bahwa sebagai bentuk dominasi kekuasaan rezim otoriter di Singapura dan Indonesia di era Lee Kuan Yew dan Orde Baru Soeharto, maka dibutuhkan penguatan-penguatan kelembagaan politik, khususnya partai politik, yakni PAP dan Golkar. Sistem kepartaian, hegemonik sebagaimana disampaikan oleh Affan Gafar dilandasakan pada pemahaman dan landasan argumentasi bahwa sistem kepartaian yang tidka membuka ruang kompetisi formal dalam kekuasaan. Partai politik selain PAP di Singapura maupun Golkar di Indonesia diperbolehkan hidup akan tetapi peranya dimarginalkan. Selain dari pada itu, didalam proses pengukuhan dominasi kekuasaan, partai difungsikan untuk mendukung kebijakan di Parlemen yang berhubungan erat didalam konteks budaya politik, sistem politik dan sistem ek onomi sehingga menunjang otoritarianisme tersebut. Stabilitas politik menjadi propaganda untuk melanggengkan kekuasaan. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa pendekatan hegemoni partai berkuasa, dan teori pembangunan negara berimplikasi positif didalam strategi PAP dan Golkar untuk memperkokoh kekuasaan politik Singapura dan Indonesia.

---

ABSTRACT
Political party as an organization was relied by Lee Kuan Yew and Soeharto to gain power legitimacy in Singapore and Indonesia. Through People's Action Party (PAP) and Golongan Karya (Golkar), both figures had dominated for over 30 years. For political reasons, political stability in the process of nation development, PAP and Golkar played an intensive role in the public society as part of the government. PAP during Lee Kuan Yew's leadership and Golkar in the New Order through Soeharto's leadership were able to shape up the political culture of the society, the party system and even the political system because of how they managed to adapt and designed their political and were able to hold on until several elections. This resulted to the forming of a authoritarian or some would say a psedeou-democracy in the year of 1960s to 1990s. Theories that were used, party politic by Prof. Miriam Budiardjo and Alan Ware, nation building by Lucian Pye, Seymour Martin Lipset, Daniel Bell, and Samuel P. Huntington, theory of hegemony by John Agnew, Afan Gaffar and Dany Rodan, and also theory of authoritarianism by Lucan Levitsky. This research were made through qualitative method and also consists of some literature review as a secondary data. Conclusion of the research showed that, PAP as a dominant force in Lee Kuan Yew era and Golkar on the other hand in Soeharto era needed strengthening through several political institutions. The hegemonic party system that was defined by Affan Gafar focused on the understanding and the argumentation that the parties were able to obstruct fair political competition in the country. Opposition parties in Singapore and Indonesia were allowed to operate but were marginally outcast in the political competition. Moreover, in the process of gaining political dominance, party was functioned to support public policies in the Parliament and that had a significant relation in the shaping of political culture, political and economic system in the country, so much so that they turned into authoritarian. Political stability is the key to retaining power in their (PAP and Golkar) propaganda. Theoritical implication showed that the hegemonic ruling party and the theory of national building had a positive impact in the strategical process of PAP and Golkar.

Abstrak :
ABSTRAK Automated People Mover System (APMS) adalah moda transportasi berbasis monorel yang direncanakan akan menghubungkan antar terminal di bandara internasional Soekarno-Hatta. Bogie merupakan suatu kesatuan konstruksi yang mendukung sarana kereta api monorel saat berjalan diatas track. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan dan memastikan batas kekuatan pembebanan statik dan dinamik rangka bogie secara numerik sebelum prototype bogie melalui proses pengujian atau tahap verifikasi desain. Tahapan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dan gambar CAD solid bogie, kemudian dilakukan validasi kualitas model 3D solid menggunakan software Autodesk Inventor, kemudian menggunakan software ANSYS dilakukan simulasi pembebanan statik dan fatik. Penentuan beban statik yang dihitung secara analitis, yaitu beban arah vertikal, beban arah lateral, dan beban arah longitudinal dengan empat variasi pembebanan sesuai kondisi operasionalnya. Penentuan beban dinamik hanya pada arah translasi arah vertikal berupa load time history yang di-generate menggunakan software Matlab/Simulink. Telah dilakukan pula analisis magnification factor pada bogie untuk mengetahui amplitudo maksimum yang terjadi pada bogie. Berdasarkan hasil analisis, desain rangka bogie memenuhi kriteria aman pada berbagai kasus pembebanan statik yang diberikan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil equivalent von misses stress yang dihasilkan masih dibawah tensile yield strength material bogie. Sedangkan berdasarkan hasil analisis fatik, didapatkan bahwa struktur rangka bogie APMS mampu bertahan terhadap pembebanan dinamik arah translasi vertikal hingga umur tak-hingga (lebih dari 106 siklus), dengan equivalent alternating stress masih dibawah nilai fatik limit material, sehingga hal ini sesuai dengan kriteria desain infinite life. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai referensi sebelum dilakukan pengujian kekuatan struktur prototype sekaligus sebagai masukan dalam penyempurnaan desain bogie APMS.

---

ABSTRACT Automated People Mover System (APMS) is a mass transit system to connect between terminals at Soekarno-Hatta International Airport. Bogie is a structure to supports the construction of a monorail train vehicle while running on track. The purpose of this research is to determine and ensure the strength limit of static and dynamic loading by using finite element model before the prototype bogie through the process of testing. First step in this research is collecting information data and CAD drawings solid bogie, then validate quality models using Autodesk Inventor software, then using ANSYS software to simulate static and fatigue structural. Static structural such as vertical, lateral and longitudinal load is calculated analytically and simulate using four variations of loading appropriate operating conditions. Static and dynamic amplitudo have been analized on the bogie to determine the maximum amplitude of the bogie. Dynamic load is determine only in vertical translation direction (vz axis) are generated using the software Matlab / Simulink as a load time history. Based on the analysis, design bogie frame meets the criteria of safety at various static loading case were given. The results of analysis is equivalent von misses stress is still below the tensile yield strength material bogie. Based on the fatigue analysis, bogie APMS structure is able to withstand the dynamic loading translational vertical direction up to the infinite life (over 1e6 cycles), the equivalent alternating stress is below the value of the fatigue limit of the material, so that it is in accordance with infinite life design criteria. Results of this research can be used as a reference and improve bogie design before testing the strength of the structure bogie prototyp.

Abstrak :
ABSTRAK
Analisis dan perencanaan struktur inelastik banyak derajat kebebasan terhadap beban seismik umumnya menggunakan metode respon spektrum. Penerapan metode respon spektrum pada sistem inelastik banyak derajat kebebasan didasarkan pada konsep equal displacement rule dan analisis modal yang mengombinasikan respon struktur secara statistik. Pada struktur dengan karakteristik ragam getar awal dominan, metode respon spektrum telah terbukti menghasilkan respon inelastik struktur dengan tingkat akurasi yang baik. Ketika partisipasi ragam getar tinggi dari struktur meningkat, penerapan konsep dan pendekatan yang menjadi dasar metode respon spektrum untuk struktur inelastik banyak derajat kebebasan menjadi kurang relevan sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat akurasi respon struktur. Penelitian dilakukan pada empat buah bangunan portal beton tujuh lapis dengan menggunakan metode integrasi langsung riwayat waktu nonlinear untuk melihat respon seismik inelastik dari struktur secara lebih akurat. Keempat bangunan juga dianalisis menggunakan metode uncoupled modal riwayat waktu untuk melihat pengaruh ragam getar tinggi terhadap respon inelastik dari struktur.

---

ABSTRACT
Analysis and design of inelastic multi degree of freedom structures caused by seismic load generally solved using response spectrum method. Application of response spectrum method on inelastic multi degree of freedom structures are based on equal displacement concept and modal analysis which combine structural responses statistically. For dominated first vibration mode structures, response spectrum method has been proved to deliver good accuracy of inelastic structural responses. When the participation of higher modes of structure increased, the application of previous concept and approach in response spectrum method for inelastic multi degree of freedom structures will become less relevant thus influence the accuracy level of structural responses. Research conducted on four seven story concrete frame building using nonlinear time history direct integration method to observe inelastic seismic responses of structure accurately. All buildings also analyzed using uncoupled modal time history method to examine higher modes effect on inelastic responses of structures.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk menjawab kejanggalan yang terjadi pada emiten produsen semen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, seperti nilai kapitalisasi pasar harga saham x jumlah saham beredar INTP yang melebihi SMGR, dimana faktanya Revenue, EBITDA, Net Income, Capactiy dan Production, SMGR melebihi INTP, demikian pula dengan nilai kapitalisasi pasar SMBR yang melambung 6 kali lebih besar dari SMCB, dimana faktanya SMCB memiliki Revenue, EBITDA, Capactiy dan Production lebih besar SMBR. Penelitian ini mencoba menelaah kinerja keuangan emiten produsen semen pada periode industri semen yang mengalami overcapacity dengan menggunakan Altman Z-Score untuk memprediksi tingkat kebangkrutan, Beneish M-Score untuk mendeteksi manajemen laba, Piotroski F-Score untuk menganalisa kelayakan kinerja keuangan, serta Dupont Analysis untuk melihat komposisi detil dari imbal hasil ekuitas Return On Equity . Kinerja keuangan emiten produsen semen pada masa overcapacity diduga kurang baik selain labanya berkualitas rendah karena diperkirakan adanya earning management dan kelayakan investasi kurang menarik. ......This Thesis aims to answer the irregularities that occur in listed cement producers which listed on the Indonesia Stock Exchange, such as market capitalization value share price x number of outstanding shares INTP bigger than SMGR, where in fact Revenue, EBITDA, Net Income, Capactiy and Production, SMGR exceeds INTP, as well as the market capitalization value of SMBR that skyrocketed 6 times larger than SMCB, where in fact SMCB has Revenue, EBITDA, Capactiy and Production larger than SMBR. This study attempts to examine the earnings quality of cement manufacturer in overcapacity period by Altman Z Score to predict the bankruptcy rate, Beneish M Score to detect earnings managementt, Piotroski F Score to analyze financial performance feasibility, and Dupont Analysis to see the detailed composition of returns equity Return On Equity . The financial performance of cement producers during the overcapacity period is underperformed, besides the low quality earnings caused by earning management and the investment return is not attractive.

Abstrak :
Mulai akhir tahun 2003 terjadi krisis bahan baku besi yang hingga kini masih terus berlanjut dan berakibat pada tingginya biaya pengadaan bijih besi unwk keperluan industri besi baja, terutama untuk negara-negara yang masih mengimpor bahan baku seperti indonesia khususnya PT KRAKATAU STEEL Sekitar 5% dari -+ 2 juta ton pellet per tahun yang akan direduksi hancur pada saat transportasi dan bongkar muat serta berubah menjadi pellet halus (fine pellet) berarti setiap tahunnya dihasilkan sekitar 125.000 ton debu pellet yang berkadar besi tinggi (64%). Debu pellet ini harus dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan baku pembuatan besi baja dari pada di reeksport dengan harga yang murah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan bentorut 1 % dan 2 % terhadap sifat mekanis dan melalui pellet dengan harapan pellet yang dihasilkan dapat memenuhi standar PT KS. Beberapa pengujian dilakukan untuk mengetahui sifat mekanis dan metalurgi seperti pengujian komposisi kimia distribusi ukuran pellet, bulk densily. reducibility. parosifas, basasitas, dan kerahanan abrasi.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis mengenai sengketa kewenangan yang terjadi di antara lembaga negara bantu KPK dengan POLRI. Kehadiran lembaga negara bantu berkembang di Indonesia pasca perubahan UUD NRI 1945. Berbagai lembaga negara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa diantaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang. Apabila terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut, namun di dalam pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 membatasi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara hanya terhadap lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, Sehingga apabila terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945 akan terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundangundangan, yaitu mencari sumber data dan mencari sumber informasi melalui Undang-Undang. Data pada penelitian ini juga diperoleh melalui data yang sudah terkodifikasi dalam bentuk buku, jurnal, maupun artikel yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah, KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang diberi kewenangan yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam UUD 1945, Serta belum adanya kepastian hukum mengenai proses penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945.

---

ABSTRACT
This thesis explains KPK?s legal standing as a state auxilary organ in the constutional system of Republic of Indonesia, and the analysis of the dispute between KPK and POLRI. The existence of State Auxilary Organ has been developing since the amandment of the Republic of Indonesia Constitution of 1945. Some state auxilary organs were not established at the same legal ground. Some were established by the delegation of The Constitution, some were legitimated by Indonesian laws. In an event of dispute between the organs, The Constitutional Court has the jurisdiction to settle those matters. Article 24C no. 1 of The Constitution limits the Constitutional Court competence to only conduct dispute settlements between the organs established by The Constitution. So, in the matter of disputes between the organs established by another Indonesian laws, it will constitute an absence of law. This thesis uses a jurisdical-normative method. The author uses different sources; laws and codified data such as books, journals, and articles related to this thesis. The conclusion of this thesis is that firstly, KPK belongs to the constitutional system, supported by the authority delegation from The Constitution. Secondly, there is an uncertainty in Indonesian law regarding the competence dispute of the state auxilary organs established by other Indonesian laws.

Abstrak :
ABSTRAK
Glaukoma merupakan penyakit multifaktorial dan penyebab kematian terbesar kedua di dunia. Riskesdas 2007, menyatakan sekitar 4.6 penduduk Indonesia menderita glaukoma. Baku emas penegakkan diagnosis glaukoma menggunakan nilai rerata RNFL. Tujuan penelitian ini untuk melihat korelasi nilai rim area dengan rerata RNFL sebagai alat diagnostik glaukoma primer sudut terbuka. Penelitian ini menggunakan metode studi potong-lintang dengan jumlah sampel sebanyak 55 subjek yang diambil dari total data rekam medis bulan februari 2015 hingga juni 2016. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pasien glaukoma primer sudut terbuka berusia >58 tahun 56.4 , laki-laki 61.8 , cup-disk rasio >0.7 63.6 , nilai rerata RNFL 60.76 19.86 ?m, dan nilai rim area 0.73 0.56 mm2. Hasil uji korelasi pearson antara Rim area dengan rerata RNFL didapatkan nilai r 0,734 dan nilai p< 0,05 yang menyatakan kedua variabel memiliki korelasi kuat dan secara statistik bermakna. Pengukuran menggunakan ROC curve didapatkan nilai cut-off rim area sebasar 1.049 dengan nilai sensitivitas 81.8 dan spesifisitas 95.5 . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai Rim area memiliki korelasi dengan nilai rerata RNFL dan dapat digunakan sebagai alat diagnostik glaukoma primer sudut terbuka.

---

ABSTRAK
Glaucoma is a multifactorial disease and the second biggest cause of death in the world. Riskesdas 2007 report rsquo s stated around 4.6 population in Indonesia was diagnosed with glaucoma. The gold standard in diagnosing glaucoma is using the average RNFL.The purpose of this research is finding the correlation of rim area with average of RNFL as a diagnostic tools for primary open angle glaucoma. The method used in this research is a cross sectional study, the samples of which use 55 patient medical records from 2015 February until 2016 June. The result consist of the data that most of the patient with primary open angle glaucoma are older than 58 years old 56.4 , male 61.8 , cup disk ratio 0.7 63.6 , the average RNFL 60.76 19.86 m and rim area 0.73 0.56 mm2. Rim area and average RNFL are analyzed with pearson corelation test and the result of which are r value 0,734 and p value less than 0,05 which represent a strong correlation and statistically significant result. Measurement with ROC curve found that the cut off of rim area is 1.049 with 81.8 sensitivity and 95.5 specificity. As the conclution, rim area has corelation with average RNFL and can be used as a diagnostic tool for primary open angle glaucoma.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah ketidaksesuaian material PT. Arkon Prima Indonesia ketidaksesuaian sertifikasi dan fabrikasi guna mencari perbaikan kualitas mutu material. Metode penelitian ini termasuk kedalam metode penelitian deskriptif dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian material dengan kontrak disebakan oleh 1 Kesalahan drafter dalam menganalisa gambar dengan faktor penyebab terbesar perubahan desain secara tiba-tiba dengan presentase sebesar 50, 2 Kesalahan pekerja dalam membuat purchase order material dengan faktor penyebab terbesar kecurangan karyawan divisi purchasing dengan presentase sebesar 45 , 3 Penunjukan supplier matrial secara sepihak oleh klien, 4 Keuangan yang terbatas yang dimiliki dalam membeli material 5 Kesalahan pekerja dalam kegiatan fabrikasi dengan faktor penyebab terbesar kurangnya mandor yang mengawasi dengan presentase sebesar 40, 6 Kondisi mesin yang tidak stabil dalam kegiatan fabrikasi dengan faktor terbesar penggunaan mesin secara tidak wajar dengan presentase sebesar 42 , 7 Metode kerja yang bersifat borongan.

---

ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the issues of material incompatibility in PT Arkon Prima Indonesia non conformance certification and fabrication to improve material quality. This study method is descriptive research method, because this method explains fact finding with correct interpretation. The method used in this study is quantitative method with case study. The result of this study showed that factors that cause incompatibility material according to contract are 1 drafter error in analyzing drawing with the largest causative factor is drawing design change abruptly, with percentage of 50 , 2 error in making purchase order material with the largest causative factor is employee fraud in purchasing department, with percentage of 45 , 3 unilaterally designation of material supplier by client, 4 limited fund to buy material, 5 workers error in fabrication activity with the largest causative factor is shortage of supervisor number to supervise fabrication activity, with percentage of 40 , 6 unstable machine condition in fabrication activity with the largest causative factor is excessive use of the machine with percentage of 42 , 7 lump sum contract method. Key word Fishbone Analysis, Pareto Charts, Construction, Damaged Products, Materials, Total Quality Management