Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang awal mula pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Megawati pada 27 Desember 2002. KPK merupakan anak kandung reformasi. Keberadaan lembaga independen pemberantasan korupsi ini sudah sangat lama dibutuhkan oleh Indonesia. Usaha pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi sudah dilakukan sejak Indonesia, yaitu sejak pemerintahan Presidens Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati. Pembentukan lembaga khusus untuk menangani korupsi juga sudah dilakukan pemerintahan sebelum-sebelumnya. Namun, dalam pelaksanaanya para koruptor lebih kebal dibandingkan lembaga-lembaga antikorupsi yang pernah dibuat. Sepanjang Orde Lama, Orde Baru, hingga lima tahun Reformasi hanya sedikit koruptor yang berhasil dipenjarakan, sebagian besarnya dibebaskan atau kabur ke luar negeri. Oleh karena itu, pengesahan UU No. 30 Tahun 2002 oleh Presiden Megawati sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi. UU ini mengamanatkan dibentuknya KPK. KPK ini bersifat independen sehingga dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain.

---

ABSTRACT
This paper discusses the beginning of the establishment of the Corruption Eradication Commission (KPK) which was formed during the reign of President Megawati on 27 December 2002. The Commission is a child of the Reformation. The existence of an independent anti-corruption agency has a very long needed by Indonesia. Indonesian government's efforts in combating corruption has been done since Indonesia, namely since Presidents government of Sukarno, Suharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid and Megawati. The establishment of a special agency to deal with corruption has also been done before-the previous government. However, in the implementation of the corruptors more immune than anti-corruption institutions ever created. Throughout the Old Order, New Order, to five years of reform only a few criminals who successfully imprisoned, most of which were released or fled abroad. Therefore, ratification of the UU No. 30/2002 by President Megawati as a manifestation of the government's seriousness in combating corruption. This law mandates the establishment of the KPK. KPK is independent in performing their duties so that is not expected to be ridden by other interests.

Abstrak :
Latar belakang: Hipertensi, DM, dan stres psikologis masih menjadi masalah kesehatan yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Tujuan: menilai kejadian hipertensi dan besaran risiko akibat efek gabungan antara DM dan stres psikologis pada orang dewasa. Metode: Analisis menggunakan data sekunder Studi Kohor Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (FRPTM). Disain studi yaitu studi kohor retrospektif. Populasi: Data penduduk berusia 25 tahun ke atas (saat baseline) yang menjadi responden Studi Kohor FRPTM di Kota Bogor, Jawa Barat. Inklusi: Data yang lengkap pada wawancara/pengukuran/ pemeriksaan. Eksklusi: Data subyek yang hipertensi saat baseline. Sampel: Data penduduk berusia 25 tahun ke atas (saat baseline) yang menjadi responden Studi Kohor FRPTM di Kota Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 3165 data subyek dianalisis dengan regresi Cox. Hasil: Hipertensi yang ditemukan sebanyak 207 orang (6,6%). Relative risk (RR) untuk terjadinya hipertensi akibat adanya efek gabungan antara DM dan stres psikologis sebesar 2,20 dengan 95% CI (1,030—4,711) setelah dikontrol oleh jenis kelamin dan obesitas. Interaksi yang didapatkan bersifat sinergis (positif). Kejadian hipertensi yang disebabkan karena interaksi sebesar 30%. Kesimpulan: Kelompok subyek dengan DM dan stres psikologis berisiko untuk terjadinya hipertensi sebesar 2,20 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok subyek tanpa DM dan tanpa stres psikologis dengan hubungan yang bermakna secara statistik. Kata kunci: Diabetes, stres psikologis, hipertensi ......Background: Hypertension, DM, and psychological distress are still health problems that cannot be fully controlled. Purpose: to assess the proportion of hypertension and the magnitude of the risk due to the combined effect of DM and psychological distress in adults. Methods: Analysis using secondary data of Cohort Study on Non-Communicable Disease Risk Factors (NCDRF). The study design was a retrospective cohort study. Population/sample: Data of respondents of the NCDRF Cohort Study in Bogor City, West Java aged 25 years and over (at baseline). Inclusions: Complete data on interviews/ measurements/examinations. Exclusion: Data of hypertensive subjects at baseline. A total of 3165 subject data were analyzed with Cox regression. Results: Hypertension was found in 207 people (6.6%). The relative risk (RR) for the occurrence of hypertension due to the combined effect of DM and psychological distress is 2.20 with a 95% CI (1.030-4.711) after controlling for gender and obesity. The interactions obtained are synergistic (positive). The incidence of hypertension caused by interactions is 30%. Conclusion: The group of subjects with DM and experiencing psychological stress has a risk of developing hypertension by 2.20-fold higher rather than the group of subjects without DM and without psychological distress with a statistically significant association.