Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor transportasi mempakan sektor yang paling banyak mengkonsumsi bahan baka:r minyak sebagai sumber energi. Penggunaan bahan bakar ini semakin menunjukkan peningkatan terlihat dengan semakin maraknya kendaraan bermotor terutama di kota-kota besar. Akibatnya, polusi udara yang ditimbulkan karena kurang baiknya kualitas pembakaran di dalarn ruang bakar akan semakin meningkat pula. Usaha-usaha untuk mengatasi kondisi ini yaitu penghematan sumber energi dan pengurangan polusi udara telah banyak dilalcukan oleh pemerintah dan instansi yang terkait disamping usaha untuk mencari altematif sumber energi pengganti bahan bakar minyak. Segala usaha yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan energi sehingga penggunaan bahan bakar dapat terkontrol dengan memperhatikan faktor linglcungan.Faktor yang menentukan dalam peningkatan efisiensi dan optimalisasi energi berlcaitan erat dengan fenomena pembakaran yang terjadi. Semakin baik kualitas pembakaran, akan semakin baik emisi gas buang yang dihasilkan sehingga semakin hemat bahan bakar yang digunakan. Kondisi seperti ini ditentukan oleh sistem yang berhubungan dengan proses pembakaran di dalam silinder. Pencampuran antara udara dan bahan bakar merupakan salah satu faktor vital yang harus diperhatikan pencampuran yang homogen akan membuat pembakaran lebih sempurna.Salah satu upaya untuk mcmperbaiki lcondisi di atas yaitu dengan menggunakan cyclone pada kendaraan. Cyclone yang dipasang pada sislem pemasukan berrujuan untuk membentuk pola aliran turbulensi dari campuran homogen sehingga daya yang dihasilkan akan meningkat dan konsumsi bahan bakar serta emisi gas buang semakin turun. Untuk itu pada penelitian ini dibuat beberapa variasi cyclone dengan sudut masuk dan jumlah sudu pengaxah sebagai vadabel yang beruhah. Sehingga hasil dari pengujian ini akan didapatkan cyclone dengan jumlah sudu dan sudut yang baik yang dapat meningkatkan etisiensi pembakaran Dan dalam penelitian lebih lanjut dapat dihasilkan desain yang baik dari cyclone."

"Pembicaraan mengenai "Perjanjian Penanggungan" tidak lain bahwa ia merupakan bagian dari hukum jaminan yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang kreditur terhadap debitur.Penggunaan istilah "penanggungan" atau "perjanjian penanggungan" sebagai terjemahan dari istilah borgtach t tidak memberikan kesan adanya benda tertentu sebagai jaminan dan ini memang panting ditekankan, agar tampak perbedaannya dengan jaminan kebendaan. Kata "penanggungan" mempunyai kaitan dengan soal "menanggung". yang berarti di sana ada sesuatu yang "ditanggung" akan terjadi dan ini menampilkan ciri eccesssair dari perjanjian penanggungan yang merupakan ciri khas perjanjian seperti itu.Istilah "menanggung utang" juga digunakan untuk mereka yang menjamin perikatan orang lain dengan "benda tertentu" miliknya. Demikian pula. dengan istilah "jaminan pribadi" bisa menimbulkan kesan. seakan-akan "diri pribadi" penjamin yang dibenikan sebagai jaminan. yang demikian itu tidak betul. Sebab. kalau yang dimaksud dengan "menanggung" itu hanya diartikan bahwa prestasi debitur dijamin akan terlaksana. kalau perlu penjamin sendiri yang akan melakukannya tidaklah tepat karena prestasi yang berupa tindakan untuk melaksanakan sesuatu tidak selalu dapat digantikan oleh orang lain. Apalagi untuk prestasi yang berupa "tidak melakukan sesuatu". Padahal. kewajiban perikatan dengan isi seperti itu dapat dijamin dengan penanggungan.Perjanjian garansi. pada intinya merupakan suatu perjanjian. dimana pemberi garansi (,.rant) menjamin bahwa seseorang pihak ketiga akan berbuat sesuatu. yang biasanya --tetapi tidak selalu dan tidak harus--berupa tindakan "menutup suatu perjanjian tertentu". Seorang pemberi garansi mengikatkan diri secara bersyarat untuk memberikan ganti rugi. kalau pihak ketiga--yang dijamin--tidak melakukan perbkatan. untuk mana ia memberikan garansinya dan nanti dalam tesis ini akan dapat dilihat. bahwa perjanjian penanggungan juga mengandung unsur menjamin pelaksanaan kewajiban perikatan tertentu dari seorang debitur sehingga seringkali sulit untuk membedakan antara keduanya.Adapun yang dapat bertindak sebagai penanggung dalam perjanjian penanggungan bisa dilakukan oleh; perorangan (borotochtl, perusahaan tcorpor.fft9 guarantee!. bank (g-zrrzrnsi bank)_ perusehaen esrrran si (surety bond). den g a n membawa akibatFkonsekuensi yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagai penanggung dalam perjanjian penanggungan. Konsekuensinya. Isi prestasinya bisa bermacam-macam. tergantung dari apa yang--berdasarkan perikatan pokok yang dijamin--ditinggalkan debitur. tidak dipenuhi atau berupa janji ganti rugi senilai itu."

"Jaminan terhadap kemerdekaan pers sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak serta-merta menempatkan pers dalam ruang kebebasan seutuhnya untuk menjalankan tugas jurnalistik. Pers tetap dihadapkan pada ancaman, baik dari luar maupun internal. Salah satu bentuk ancaman kemerdekaan pers itu keberatan dari pihak yang merasa dirugikan atas suatu pemberitaan dan mengajukannnya ke pengadilan. Undang-Undang Pers menyebutkan, sengketa pemberitaan dapat diselesaikan dengan mekanisme hak jawab ataupun hak koreksi. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadukan ke Dewan Pers untuk dicarikan jalan penyelesaian. Pada praktiknya, sejumlah pihak itu tidak hanya mempersoalkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, tapi juga menyertakan dalil perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dewan Pers sesuai Undang-Undang Pers hanya bertugas untuk menyelesaikan persolan etik. Adapun dalil perbuatan melawan hukum lazimnya tidak menjadi objek pembahasan khusus dalam penyelesaian sengketa itu. Hal ini sering menjadi masalah ketika akhirnya mengadu tetap melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan.

---

Guarantee the freedom of the press as stipulated in the Constitution and Act No.40 of 1999 on the Press (Indonesia Press Law) does not necessarily put the press in a room full freedom to carry out journalistic duties. The press remains faced with threats, both external (public) and internal (the press). One form of threats that press freedom is an objection from the parties who feel aggrieved over a reporting and take it to the court. Indonesia Press Law outlines that the dispute

can be resolved with the mechanisms news right of reply or the right of correction. If it is not met then the party who feels aggrieved can complain to the Press Council to find a way to completion. In practice, a number of parties who filed an objection against the press coverage was not only questioned the breach of the Press Law and the Code of Ethics of Journalism, but also included the argument of tort. News was considered against the law, but because it does not

adhere to the principles of journalism, also made without regard to decency, accuracy, and prudence. Press Council mandate granted by the Press Law only served to resolve the question of ethics. As for the argument of tort usually not is the object of specific discussion in the resolution of the dispute. This is often a problem when finally pitted continue the case to court."

"Bank Umum dalam memberikan kredit wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian antara lain adanya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998. Dalam pelaksanaanya, bank umum sering mensyaratkan adanya agunan kredit berupa borgtoch dalam bentuk personal guarantee atau company guarantee sebagai tambahan jaminan kebendaan dalam pengikatan kredit. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. mensyaratkan terpenuhinya kriteria penanggung utang selain persyaratan umum yang berlaku.Permasalahan yang diidentifikasi adalah alasan mengapa jaminan berupa penanggungan utang (borgtoch) masih diperlukan sebagai pengikatan jaminan dalam pemberian kredit dan bagaimana pelaksanaan kewajiban Borg apabila debitor yang ditanggungnya wanprestasi kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk serta bagaimana peranan dan keterlibatan Notaris dalam proses pembuatan perjanjiannya. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan mempergunakan data sekunder balk yang berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan melalui tipe penelitian explanatoris. Data skunder berupa bahan hukum primer dan skunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara. Analisis dilakukan secara explanatoris evaluatif.Hasilnya diperoleh kesimpulan pertama; dengan adanya kriteria Borg antara lain Personal Guarantor memiliki kepentingan langsung atas usaha debitor dan Company Guarantor harus perusahaan yang memiliki kepentingan langsung terhadap debitor, menjadikan borgtoch menjadi sangat penting bagi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kedua, dalam pelaksanaannya Borg harus melepaskan hak-hak istimewanya dan bagi Borg yang wanpresatasi tersedia perangkat hukum antara lain sita lelang kekayaan borg melalui Pengadilan, diserahkan kepada BPULN, pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan melalui. PUPN/BUPLN, pencegahan ke luar negeri dan paksa badan. Ketiga, Notaris dapat berperan untuk mendukung prinsip kehati-hatian perbankan melalui kecermatan proses pembuatan, penyimpanan dan penyerahan akta sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya.

---

General bank in order to provide a loan must firmly hold the principle of carefulness, such as conviction to the debtor capacity and performance to settle the debt, as mentioned in article 8, enactment no. 10 year 1998. In fact general bank often requires collateral such as borgtocht in term of personal guarantee or company guarantee as additional collateral for a loan. Bank Negara Indonesia (BNI) Public Ltd. Requires guarantor criteria other than general requirement needed.Problem that is identified is the reason why collateral such loan guarantee (borgtocht) as a collateral binding in a loan agreement and how to implement the guarantor obligation if the debtor he guaranteed collide with BNI Public Ltd. and how is the notaries play a role and take part making the agreement process. This research is using literature research methods that has normative juridical characteristic, by using secondary date either from literature or from enactment by explanatory research type. Secondary data such primary and secondary law material, collected by documentary research and interview. Analysis is done by evaluative explanatory.As the result we get the first conclusion that with the criteria of borg such as personal guarantor has direct interest in debtor deed and company guarantor must be a company that has direct interest to the debtor, it makes borgtocht become very important to BNI Public Ltd. The second conclusion, in the implementation, borg (guarantor) must discharge its special rights and for the violating borg is provided rule of law such as guarantor auction confiscation by court, handed over to BUPLN, obstruction and confiscation of their properties by PUPN/BUPLN, prohibition to leave the country and personal compulsion. Third conclusion, notaries play important role to support the principle of carefulness by accuracy in making process, filing and official document transfer, according to the enactment No. 30 year 2004 and its implementing rule."

"Pada awal perkembangannya perpustakan merupakan tampat sederhana untuk mengumpulkan dan memelihara naskah serta buku. Karenanya perpustakaan merupakan sumber inspirasi ma_nusia, di mama bermacam-macam ilmu pengetahuan dapat ditemu_kan. Ilmu-ilmu tersebut digunakan dan dikembangkan terus menerus sehingga menghasilkan ilmu yang baru. Demikian se_lanjutnya sehingga terjadilah ledakan ilmu pengetahuan yang akan membawa ilmu pengetahuan pada suatu dimensi baru. Sejak ditemukannya teknologi cetak oleh Gutenberg pa_da tahun 1452, karya tulis manusia tidak lagi ditulis tangan melainkan dicetak. Dengan adanya karya cetak maka lebih mu_dah disimpan di perpustakaan. Pada mulanya koleksi perpustakaan dititik beratkan pada buku (monograf). Keadaan ini mulai berubah pada abad ke 17 dan 18 ketika majalah mulai diterbitkan sebagai medium komunikasi di samping buku. Perubahan lain disebabkan oleh kedudukan sains, tek_nologi, ilmu-ilmu budaya yang semakin penting. Perubahan tersebut berakibat pula pada minat dan keperluan pada ..."

"Salah satu komponen dalam sistem sel baterai Lithium adalah kathoda. Sintesa material kathoda dapat dilakukan dalam berbagai methode, salah satunya adalah metalurgi serbuk. Metalurgi serbuk adalah methoda yang paling mudah, namun prosesnya memakan banyak waktu dan energi. Dalam penelitian ini dilakukan sintesa material kathoda LiTiMnFe(PO4)3 melalui route metalurgi serbuk. Bahan yang digunakan adalah serbuk Li2CO3, MnO2, TiO2 dan Fe serta cairan H3PO4. Proses sintesa diawali dengan proses kalsinasi pada suhu 700oC selama 2 jam. Setelah bahan setengah jadi ini dibentuk pellet, kemudian di sinter pada suhu yang bervariasi dari 750, 800, 850 dan 900°C. Waktu sinter juga divariasikan dari 2, 4, 6 dan 8 jam. Material kathoda LiTiMnFe(PO4)3 yang didapat selanjutnya direduksi ukurannya menjadi serbuk melalui penggerusan dengan mortar dan ayakan berukuran 400 mesh atau ball milling selama 96 jam. Untuk menentukan methoda yang efektif dalam mereduksi besar serbuk, dilakukan analisa besar serbuk dengan Particle Size Analyzer (PSA). Serbuk kathoda yang dihasilkan kemudian dibentuk menjadi lembaran dengan EVA dan PEG sebagai matriksnya. Variasi suhu dan lamanya proses sinter menyebabkan jumlah material kathoda LiTiMnFe(PO4)3 yang dihasilkan akan bervariasi. Disamping itu grainsize juga akan bervariasi. Fasa yang terbentuk dari proses sinter dikarakterisasi dengan XRD, sementara morfologi serbuk dan kandungan serbuk dianalisa dengan SEM-EDS. Konduktifitas material kathoda diuji dengan alat Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). Dari penelitian ini didapat lembaran kathoda LiTiMnFe(PO4)3 dengan konduktifitas tertinggi sebesar 3.45 10-6 S/cm. Material aktif dari lembar ini dihasilkan dari proses sinter dengan suhu 800oC selama 6 jam.

---

Cathode is a component of the Lithium Battery. Cathode material can be synthesized by different methods, i.e. powder metallurgy. This method is simple, but it consumes much time and energy as well. Cathode material LiTiMnFe(PO4)3 was synthesized in this research using a powder of Li2CO3, MnO2, TiO2, Fe and liquid H3PO4 as the start materials. Calcination, pelletizing, and sintering are steps in powder metallurgy. Variation of sinter time and temperature had been exercised in this research to get an optimum sinter condition. Sinter time was varied at 2, 4, 6, and 8 hours. Sinter temperature was varied at 750, 800, 850 and 900°C. The phases resulted from this method were analyzed by XRD. The size of the cathode material was further reduced by ball milling for 96 hours or crushing manually in a mortar and sieved 400 mesh. The powder size was analyzed by Particle Size Analyzer (PSA) equipment. Morphology and the element content of the powder were analyzed by SEM-EDS. The cathode sheet was synthesized by mixing cathode powder in a solution of EVA, PEG and Xylene. The solution was further poured on the glass plate and spread by doctor blade. Conductivity of this sheet is observed by Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) equipment. The active material resulted from sinter process under 800oC during 6 hours showed highest conductivity, i.e. 3.45 10-6 S/cm."

"Sebagian besar kota-kota di negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi rendahnya cakupan layanan pengangkutan sampah. Layanan pengangkutan sampah yang sebagian besar dilakukan oleh pemerintah juga memiliki potensi tidak efisien dalam operasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi inefisiensi layanan pengangkutan sampah dan kebutuhan biaya modal untuk mencapai 100 persen layanan pengangkutan sampah di Kota Cilegon sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) untuk tahun 2019. Inefisiensi diukur dari selisih antara nilai estimasi biaya minimum yang paling mungkin dari layanan pengangkutan sampah dengan biaya operasi saat ini. Minimisasi biaya diperoleh dari model vehicle routing problem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inefisiensi yang terjadi mencapai 37 persen, yang sebagian besar berasal dari komponen tenaga kerja. Untuk melayani pengangkutan sampah bagi seluruh penduduk di Kota Cilegon, alokasi anggaran perlu ditingkatkan sebanyak Rp 34 miliar.

---

Most cities in developing countries, including Indonesia, face a low coverage of waste collection service. The collection service that mostly carry out by government also has potential to be inefficient in their operation. The purposes of this study are to estimate the inefficiency of waste collection service and the capital cost requirement to cover 100 percent waste collection service in Cilegon City as mandated in RPJMN (National Medium-Term Development Plan) for year 2019. The inefficiency is measured by the deviation of estimate value of the most possible minimum cost of waste collection service with the current operation cost. The cost minimization is obtained from the model of vehicle routing problem.

The result shows that the inefficiency reaches 37 percent which largely comes from the labor component. To cover all of resident in Cilegon City, the City needs to increase their budget allocation as much as IDR 34 billion."

"ABSTRAKPenerapan kebijakan Sanitary and Phytosanitary (SPS)sebagai Non-TariffMeasuresdi Negara-negara European Union (EU) melaluiComission Regulation(EC) No. 1881/2006 tentang setting maximum levels for certain contaminants infoodstuffs diduga berdampak terhadap ekspor lada dan pala Indonesia. Untuk itudilakukan penelitian dengan pendekatan gravity model menggunakan variabeldummy SPS yang diberlakukan EU pada analisis ekspor komoditi tersebut.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisisekonometrika dengan data panel. Estimasi dilakukan pada model dengan periodewaktu penelitian tahun 1996-2015 dengan variabel kontrol yaitu gross domesticproduct (GDP), produksi, real exchange rate (RER), dummy regulasi SPS, harga,biaya transportasi, tarif serta interaksi antara variabel tarif dan SPS.Hasil penelitian menunjukan bahwa diberlakukannya regulasi SPS oleh EUberpengaruh negatif terhadap ekspor lada dan pala Indonesia masing-masing padatingkat kepercayaan 99%.

---

ABSTRACTImplementation of sanitary and phytosanitary (SPS) as one of non-tariff measureswithin European Union (EU) countries member by Comission Regulation asECNo. 1881/2006 about setting maximum levels for certain contaminants infoodstuffs, is predicted influencing the export of pepper and nutmeg ofIndonesia.To prove the hypothesis, research was done using gravity modelapproachment with dummy SPS as variable target which described regulationimplemented in EU, for analyzing the impact on export of these commodities.The analytical method used in this research is the econometric analysis modelwith panel data. Estimation data was made in terms of periode time on 1996 up to2015 with control variables were gross domestic product (GDP), production, realexchange rate (RER), dummy regulation of SPS, price, transportation cost, tariffand interaction of variables as dummy regulation of SPS and tariff.Result of estimations show that SPS regulation of EU is significantly had negativeimpact on export of nutmeg and pepper of Indonesia to EU within 99% ofconfidence level of estimation of each"