Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai suatu sistem Pegadaian memiliki seperangkat unsur-unsur seperti uang, pegawai, peraturan, administrasi dan pelelangan. Sedangkan sistem perekonomian golongan lemah unsur-unsur kekurangan modal, kebutuhan untuk mencukupi kebutunan rumah tangga dan usaha untuk memperoleh penghasilan serta barang-barang yang relatif tidak mempunyai harga tinggi. Kebutuhan akan modal dari golongan lemah dapat dipenuhi melalui satu fungsi dari pegad aian yaitu meminjamkan uang golongan leman sebagai debitur. Dengan demikian maka terjalinlah interaksi antara sisem pegadaian dengan sistem ekonomi golongan lemah. Dengan kata lain interaksi antara sistem pegadaian dengan sistem ekonomi golongan lemah pada hakekatnya disebabkan karena esensi dari ekonomi golongan lemah adalah ekonomi subsistensi. Dengan demikian maka makna pegadaian bagi masyarakat golongan lemah dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, meningkatkan kemampuan sistem perekonomian golongan lemah, kedua menurunkan kemampuan sistem perekonomian golongan lemah, ketiga menimbulkan keadaan tidak berubah (tidak mengalami penurunan maupun peningkatan kemampuan sistem perekonomian golongan lemah). Dapat dikatakan bahwa dengan dampak yang ketiga ini sistem pegadaian sebenarnya memperkuat ?status Quo? sistem perekonomian golongan lemah. Dampak dari sistem pegadaian terhadap sistem perekonomian golongan lemah ditentukan oleh empat factor yaitu: (1) besar kecilnya demand dari golongan ekonomi lemah terhadap kebutuhan terhadap kebutuhan akan uang, (2) Penggunaan uang yang diperoleh golongan lemah dari pegadaian ke dalam jenis-jenis usaha yang dijalankan oleh peminjam uang, (3) Pengeloalan uang sebagai modal usaha, (4) Ada tidaknya orientasi terhadap achievement dalam menjalankan usaha-usaha yang dilakukan oleh peminjam."

"PENDAHULUANLATAR BELAKANGPerkembangan studi sejarah modern tentang Indonesia telah berkembang sedemikian pesatnya memasuki hampir semua aspek kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu yang menjadi garapan dari studi sejarah Indonesia Modern adalah golongan etnis Cina sebagai golongan minoritas di Indonesia dalam pelbagai bentuk ragamnya. Sejak Victor Purcell membukukan hasil penelitiannya ?the Chinese in Southeast Asia" ternyata karya ini mampu mengilhami lahirnya karya-karya baru dalam studi Indonesia Modern. Studi tentang golongan etnis Cina ternyata telah menghasilkan sejumlah ilmuwan antara lain seperti Melly G. Tan, Leo Suryadinata, Liem Twan Djie dan Ong Eng Die.Golongan etnis Cina seringkali diidentikkan sebagai golongan yang mempunyai peranan penting dalam dalam perekonomian Indonesia. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari adanya kenyataan bahwa mereka telah mulai merintis usaha-usaha di bidang perekonomian sejak dulu, dan keberhasilan mereka ditunjang oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut berasal dari berbagai pihak, baik pihak mereka sendiri, pihak pemerintah Belanda maupun dari pihak pribumi.Bila kita telusuri sejarah perkembangan mereka di bidang perekonomian, maka kita harus melihat kenyataan bahwa bangsa Cina telah mengadakan hubungan dengan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, termasuk bangsa Indonesia sejak jaman dinasti Han berkuasa di daratan Cina (206 SM - 221 M). Ada dugaan bahwa hubungan dagang tersebut pada awalnya dilakukan oleh para pedagang.Beberapa bukti arkeologis antara lain menunjukkan adanya patung-patung batu yang ditemukan di Pasemah, Sumatera Selatan yangmirip dengan patung-patung batu yang terdapat pada kuburan Jenderal Huo K'lu - ping di Propinsi Shenshi, yang bertandakan tahun 117 SM. Di camping itu juga banyak diketemukan barang-barang keramik di Sumatera , Jawa dan Kalimantan yang bertandakan tahun 45 SM (Victor Purcell, 1951: II). Dugaan para ahli, masa tersebut merupakan masa awal hubungan Cina-Indonesia.Hubungan berikutnya adalah datangnya seorang musafir Cina yang beragama budha ke Indonesia. Fa-Hsien datang ke Jawa pada tahun 413 Masehi. Dari catatan sejarah dinasti Sung (420 - 479 M) dan dinasti Liang (502 - 527 M) dapat diketahui bahwa ada utusan dari negara-negara di Asia Tenggara yang datang ke Cina. Selain utusan yang datang ke Cina, Cina sendiri pada jaman dinasti T'ang (618 - 907 M) pernah mengirim utusan ke Selatan untuk membuka hubungan dagang. Pada tahun 756 - 779 M, pernah datang tiga utusan dari Jawa ke Cina atau sebaliknya, maka hubungan dagang Utara - Selatan menjadi semakin lancar.Pada jaman pemerintahan dinasti Qing (1644 - 1911) hubungan dagang dengan Barat dibuka. Pelabuhan utama mereka adalah Amoy, Kwangtung dan Fukien. Meskipun hubungan dagang dengan bangsa Barat telah dimulai sejak tahun 1644, namun baru pada tahun 1786 penduduk setempat menyadari bahwa yang banyak mendapatkan keuntungan adalah bangsa Barat. Hal ini mendorong mereka untuk mengadakan migrasi ke tanah jajahan Barat. Apalagi mereka mendengar bahwa di Semenanjung Malaya orang bisa mendapatkan mata pencaharian dengan upah yang lumayan.Migrasi etnis Cina terjadi secara besar-besaran setelah terjadinya perang Candu (1839 - 1842), yang mengakibatkan dibukanya negara Cina oleh Inggris dan setelah terjadinya pemberontakan Tai Ping (1851 - 1865), yang mengakibatkan hancurnya perekonomian di Cina Selatan. Dengan hancurnya perekonomian di Cina Selatan maka banyak orang "terpaksa" meninggalkan kampung halamannya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik.PERMASALAHANPenelitian ini mengkaji peranan golongan etnis Cina di sektor ekonomi pada masa kolonial. Secara khusus penelitian ini ingin mengungkapkan faktor-faktor apa yang menyebabkan golongan etnis Cina berperan di sektor ekonomi, bagaimana tingkah laku ekonomi golongan etnis Cina dan kendala-kendala yang dihadapi dalam memainkan peranannya itu.Uraian berikut ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Uraian dan penjelasan berikut ini mencakup kedudukan golongan etnis Cina pada masa kolonial, dan pola tingkah laku ekonomi golongan etnis Cina. Pola tingkah laku tersebut dihubungkan dengan kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia pada waktu itu. Dari uraian dan penjelasan yang ada diharapkan diperoleh suatu pemahaman mengenai peranan golongan etnis Cina di sektor ekonomi."

"ABSTRAKMenjelang akhir abad XIX, Hindia Belanda mengalami proses perubahan sosial yang sangat cepat akibat penetrasi kapitalisme. Perkebunan besar, perubahan aturan tenaga kerja, dan penyewaan tanah dari petani merupakan ciri umum dari proses ini, yang mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ekonomi komoditi menjadi dominan dan secara bertahap menggeser kegiatan ekonomi rakyat. Bagi pemilik modal asing, menanam modal di tanah jajahan bukan hanya memindahkan sebagian kekayaan di tanah jajahan. Dalam hal ini infrastruktur pendukung gerak modal menjadi elemen yang sangat penting.Mendekati abad XX negara kolonial melakukan pembangunan secara besar-besaran: jalan raya, pelabuhan dan kantor-kantor dagang mulai dibangun, jaringan kereta api diperluas, bank-bank mulai tumbuh dan tentu saja ini akan berpengaruh pada dunia pendidikan dalam kaitan menyiapkan tenaga kerja yang akan menggerakkan semua perlengkapan yang tengah dibangun.Penetrasi kapitalisme di Hindia Belanda membawa persoalan sosial yang laten, seperti adanya petani yang kehilangan tanah, konsentrasi alat-alat produksi di tangan tertentu, dan munculnya buruh upahan yang makin lama makin besar. Persoalan ini berkembang menjadi ketegangan di dalam masyarakat, dan pada abad XIX letupannya sudah bisa dilihat dalam bentuk pemberontakan-pemberontakan petani di seluruh Jawa. Ini adalah reaksi spontan dari rakyat yang langsung merasakan akibat-akibat dari perubahan ini. Ciri utama dari pemberontakan petani tersebut adalah gagasan yang dikembangkan dalam pemberontakan seperti Ratu Adil, Messianisme, Nativisme dan Milenarisme. Gagasan ini tentunya memiliki sejarah yang panjang dan tetap hidup dalam kerangka berpikir masyarakat pada abad XIX. Dalam hal ini pemerintah kolonial yang dilengkapi dengan tentara modern dan peralatan represif lainnya di satu pihak selalu berhasil menumpas dan mempertahankan kekuasaannya, namun di lain pihak mereka membiarkan persoalan sosial yang laten tersebut terus berkembang.Perkembangan kapitalisme selanjutnya terus menerus mengubah hubungan-hubungan sosial produksi, dan menghadirkan dunia modern di tanah jajahan. Hindia Belanda "secara resmi" terlibat dalam dunia internasional, di mana bukan hanya modal yang mendesak masuk, tetapi juga gagasan-gagasan tentang dunia dan kehidupan modern. Pengaruhnya langsung terlihat pada bumiputra terpelajar, terutama bagi mereka yang menguasai bahasa Belanda. Gagasan-gagasan modern mulai dapat dibaca di suratkabar, novel, dan barang cetakan lainnya, dan tak lama sesudahnya mapan sebagai bagian dari kehidupan intelektual di tanah jajahan.Secara umum penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan dan menganalisa peranan dan kedudukan bahasa Melayu pada Masa Pergerakan. Bagaimana hubungan bahasa dan politik pada masa Pergerakan merupakan salah satu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan lain yang juga ingin dicarikan jawabannya adalah bagaimana mereka (baca orang-orang pergerakan) mendefinisikan persoalan yang mereka hadapi; bagaimana mereka mendefinisikan posisi mereka sendiri dalam menghadapi persoalan tersebut dan bagaimana sebenarnya mereka mengoperasikan gagasan-gagasan yang ada, dikaitkan dengan perkembangan politik pada waktu itu. Dengan kata lain bagaimana hubungan bahasa dan politik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, pertama untuk menjernihkan panggung politik pergerakan, yang di dalam penulisan sejarah yang ada masih sangat terbatas, dan menjadi sumber kekeliruan yang sangat besar. Penulisan sejarah pada umumnya hanya menguraikan secara rinci program dan ideologi tertentu dari sebuah organisasi dan mengamati perkembangannya secara mendalam, tapi kerap kali dilupakan bahwa penggolongan tokoh atau organisasi berdasarkan kesamaan atau perbedaan "ideologi" dan program seringkali sulit untuk dipertahankan karena dalam pengungkapan program dan ideologi, mereka berhadapan dengan bahasa yang bukan hanya sekedar alat penyampai gagasan tetapi juga sesuatu yang membatasi ruang gerak pemakainya. Hedua, untuk memperkaya kepustakaan tentang masa pergerakan nasional.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan antara bahasa dan politik di Indonesia pada awal abad 20. Dengan kata lain bagaimana sebenarnya orang-orang pergerakan mengoperasikan gagasannya melalui bahasa.Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dengan tekanan terhadap analisis perubahan, pergeseran, usaha pemurnian dan pertentangan bahasa yang sangat kompleks. Tekanannya tidak di letakkan pada untaian peristiwa sejarah (historical events) yang menceriterakan tokoh, organisasi atau peristiwa tertentu, tetapi lebih kepada analisis proses sejarah (historical process). Peristiwa maupun tokoh dengan demikian hanya disinggung sejauh benar-benar memberikan pengaruh yang mendalam terhadap proses 'sejarah tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat kabar merupakan senjata yang ampuh di kalangan pergerakan. Ungkapan pikiran yang berupa gagasan mereka tuangkan melalui suratkabar dengan menggunakan bahasa Melayu rendah. Bahasa Melayu rendah dengan cepat menyebar dalam dunia cetak mencetak dan menjadi bahasa yang umum dipakai di kalangan pergerakan, sebagai Bahasa Melayu Pergerakan. Melalui suratkabar, orang-orang pergerakan yang kini berpikir dalam kerangka "nasional" dapat berkomunikasi dengan "orang-orang senasib" yang tersebar di seluruh Hindia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa buta huruf bukan merupakan hambatan bagi satu komunitas untuk terlibat dalam pembicaraan politik.

---

ABSTRACTRole and Status Malay Language on the Nationalist MovementToward the end of the XIXth century, the Netherlands East Indies experienced a rapid process of social changes because of capitalist penetration. The penetration resulted in latent social problems. For example, peasants' who have lost their land. This problem then raised tensions in the society as peasants' rebellions throughout Java. The principle character of the rebellions generated is the ideas in rebellion such as Messianism, Nativism and Millenarism. The Development of capitalism continued to change the social relations of production and presented a modern world in the colonial territory. This means the capital and also ideas about modern world and life urged to penetrate. It directly influenced the educated natives, especially those who speak Dutch. Modern ideas could be read in newspapers, novels and other publications. In the early XXth century, the educated natives moved their modern ideas through publications in Malay language and also by founding the first native organizations in the colonial territory.This research links the role and position of Malay language to politics during the movements. Anterior researches were directed more to certain figures or influences of certain ideas such as nationalism, Islam, socialism and Marxism. The problem is how the relation between language and politics, and how was it generated to express nationalist ideas.The result of this research could clarify the platform of political movement which has been elaborated limitedly in previous historiography. These previous which pays poor attention to language becomes the biggest source of misunderstanding. The result of the research can also enrich the literature about the period of national movement.In this research, language is not considered only as a certain sound system, which is static and has basic standard, but as something that always moves and determined generally by the development of the society. It is not situated in the exterior of the society such as reflected in the concept of "society of language user" but in inside of the society's joints that gives great influence toward its development. In that position, political life becomes dependent to language progress. The only way for modern ideas to penetrate in a certain society is through language.The aim of the research is to describe the relation between language and politics in Indonesia during the first half of the XXth century. It can thus explain how the nationalists were using it to express and expand their ideas. Data will be collected through a study of bibliography and interviews. It will then be analyzed by special and contextual analysis, in other terms, external and internal critics. The next step is to make a report based on the data which have been analyzed through a process of historical method. The method used in the writing of the report is the analytical descriptive method with an analytical stress on changes shifts, of a very complex effort of refining and contradicting languages.The research go to show newspaper as effective idea in the national movement. They expressed the idea in the 'Lower' Malay langguage. The 'Lower' Malay langguage spreader out very fast in the printing world and became the language used among national movement as Bahasa Melayu Pergerakan. Through newspaper, national movement who later have national thinking "can communicate with" the people who have the same fate that spreaded out in all over Netherlands Indies. The research also go to show that illiterate not become a barrier for a community to get involved in political communication."

"Awal dari perubahan yang mendasar dari sistem ekonomi Indonesia di masa penjajahan berkaitan erat dengan tiga faktor. Pertama, diberlakukannya mata uang gulden sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah Hindia Belanda. Hal ini menandai terciptanya kesatuan ekonomi dari Pax Neerlandica yang merupakan kebijakan pemerintah kerajaan Belanda di Hindia Belanda, yang berpusat di Batavia. Kedua, Undang-Undang Agraria yang mulai diberlakukan pada tahun 1870 telah mengubah sistem pemilikan tanah secara komunal menjadi pemilikan tanah secara individual. Undang-Undang Agrania tersebut, di satu pihak membuka kemungkinan bagi penduduk untuk memperoleh uang tunai dengan cara menyewakan tanah mereka kepada pihak lain (antara lain pengusaha-pengusaha perkebunan) selama 75 tahun; namun di lain pihak undang-undang ini juga memberikan akses kepada para pengusaha untuk mendapatkan tanah bagi usaha mereka. Ketiga, diberlakukannya beberapa jenis pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang tunai, dan bukan lagi dalam bentuk in natura atau kerja fisik. Dengan demikian, rakyat dipacu untuk memperoleh uang tunai guna mencukupi bermacam-macam kebutuhan. Ketiga faktor tersebut telah mendorong lahirnya proses monetisasi, yaitu melembaganya uang sebagai nilai tukar atau ukuran nilai terhadap barang, harta kekayaan dan upah kerja di dalam kehidupan masyarakat di wilayah Hindia Belanda. Secara sederhana, proses monetisasi adalah perubahan dari sistem ekonomi "tradisional" yang lebih bertumpu pada perdagangan barter menuju ke sistem ekonomi "modern" yang lebih menekankan kepada penggunaan uang di dalam lalu lintas perdagangan dan kehidupan perekonomian (Djojohadikusumo, 1989: 2). Dengan demikian salah satu proses peralihan dari perekonomian tanpa uang ke perekonomian uang terjadi dengan diberlakukannya mata uang gulden sebagai alat tukar resmi dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Namun demikian, kemampuan dari anggota-anggota masyarakat untuk memiliki mata uang gulden tidaklah sama. Agaknya kemampuan untuk memiliki uang gulden tersebut sedikit banyak tergantung kepada status sosial yang dimiliki oleh masing-masing anggota masyarakat. Secara garis besar, terdapat tiga kelas berdasarkan kemampuan ekonomi dan keuangan masyarakat. Ketiga kelas itu adalah kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah. Kelas atas terdiri dari para orang kaya raya berdasarkan keturunan atau pejabat tinggi pemerintah Hindia Belanda (priyayi). Kaum priyayi ini memiliki hak-hak istimewa, baik yang mereka peroleh berdasarkan kedudukan mereka di dalam aparat pemerintah kolonial Belanda maupun berdasarkan tradisi seperti mendapatkan upeti dari bawahan. Tradisi ini masih tetap berlangsung meskipun pemerintah Hindia Belanda telah memberikan gaji kepada mereka. Upeti ini merupakan semacam pajak tradisional yang harus dibayar oleh rakyat di samping pajak resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Para penguasa Barat dan pribumi juga termasuk dalam golongan kelas atas ini. Kelas menengah terdiri dari para pejabat tingkat lokal, para pedagang, saudagar, tuan tanah, rentenir (pemberi pinjaman uang dengan bunga yang tinggi), serta para lurah dan para pembantunya (aparat pamong-praja desa). Sedangkan kelas bawah terdiri dari para petani kecil, buruh, kuli pabrik dan perkebunan, para pekerja kasar dan tukane serta orangorang miskin. "