Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Surat dakwaan adalah surat yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan sidang perkara pidana, karena dirumuskan dari hasil pemeriksaan tahap penyidikan, yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yakni berita acara pemeriksaan (BAP). Salah satunya adalah BAP keterangan saksi. Saksi diperiksa untuk keterangan terkait dengan tindak pidana yang mereka lihat, dengar, dan alami. Permasalahan terjadi ketika perkara sidang 2 terdakwa dipisah (splitzing). Timbul pertanyaan apakah keterangan saksi yang sama di tahap penyidikan dapat dipergunakan dalam 2 sidang terdakwa. Hal ini menjadi polemik penerapan hukum, ketika majelis hakim mengeluarkan putusan akhir berbunyi dakwaan tidak dapat diterima pada putusan akhir perkara pidana dengan dasar pertimbangan surat dakwaan tidak sah akibat BAP cacat hukum terhadap sidang yang telah memasuki tahap pembuktian materi pokok perkara. Hal tersebut tidak akan menjadi perdebatan apabila diputus dalam putusan sela. Namun ketika sidang sudah memasuki pemeriksaan aspek materiil (pembuktian) sampai selesai, tetapi putusan akhir berbunyi dakwaan tidak dapat diterima, maka diperlukan suatu pembahasan khusus mengenai hal ini. Mengingat hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dan mengingat masih terdapat alat bukti lain yang dapat dipertimbangkan sesuai Prinsip Minimum Pembuktian Pasal 183 KUHAP. KUHAP sendiri tidak mengatur tentang pengertian dan klasifikasi mengenai dakwaan tidak dapat diterima, sehingga dipertanyakan apa yang menjadi dasar hukum dari keputusan ini. Selain itu, hal ini menimbulkan juga ketidakpastian mengenai status hukum dari perkara tersebut, sehingga menyulitkan pilihan upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan ini. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara, untuk mendapatkan gambaran tentang kebijakan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.