Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu kasus yang di tangani oleh Unit PPA Polres Jakarta Pusat adalah aksi bullyingterhadap anak dibawah umur di salah satu pusat berbelanjaan di Jakarta oleh beberapaanak teman sekolahnya. Dalam menangani kasus tersebut pihak kepolisian berdasarkanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sertaPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi DanPenanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Dua Belas Tahun menerapkan restorativejustice dengan melaksanakan diversi untuk pelaku anak yang berusia 12 tahun keatasdan pengambilan keputusan untuk anak yang berusia 12 tahun kebawah. Dalampertemuan yang dihadiri oleh pihak korban dan pelaku anak beserta keluarga,pendamping kemasyarakatan, penasehat hukum, Psikologi Divisi Pelayanan danPemulihan P2TP2A Jakarta dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKSHandayani dicapailah kesepakatan yang salah satunya menempatkan ke sembilan anaktersebut dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan/LPKS selama 3 bulan.Namun pada kenyataan nya hasil pengambilan keputusan dan diversi tersebut tidaksesuai dengan pelaksanaanya, hal ini dikarenakan anak-anak yang seharusnya menjalanipendidikan dan pelatihan selama 3 tiga bulan sudah dikeluarkan dari LPKS sebelumjangka waktunya berakhir. Dengan kejadian tersebut tentunya membawa dampak negatifbaik bagi Kepolisian, lembaga terkait P2TP2A untuk melakukan pembinaan dankonseling maupun bagi diri si anak. Berkenaan dengan penyidik kepolisian dalammenerapkan konsep diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikajipermasalahan mengenai bagaimana tugas dan wewenang kepolisian serta lembaga lainterkait implementasi pengambilan keputusan dan diversi dan hambatan-hambatan yangdihadapi penyidik Kepolisian dan lembaga terkait serta solusi bagi Kepolisian danlembaga terkait implementasi pengambilan keputusan dan diversi pada masa depan.Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative yang didukung denganpenelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara denganinformasn, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metodepengumpulan data primer dan sekunder.

---

ABSTRACT
One of cases handled by the PPA Unit of Central Jakarta Police was bullying takingplace at one of shopping centers in Jakarta by some students to minors.In handling thecase, the Police, based on Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice Systemand Government Regulation No. 65 of 2015 on Guidelines for the Implementation ofDiversion and Handling of Children Not Yet Aged 12 Twelve Years,appliedrestorative justice by implementing diversion for Children in Conflict with theLawwho were aged 12 and above and decision making for children aged 12 and under.Ina meeting attended by victims and children as criminal actors with their families,community counselors, legal counsels, Psychological Service and Recovery Division ofP2TP2A Jakarta and Social Welfare Institution LPKS Handayani , an agreement wasreached which one of them placed the nine children in education or training ineducational institution LPKS for 3 months.But in reality, the results of decision makingand diversion were not in accordance with the implementation, this was because childrenwho should undergo education and training for 3 three months had been excluded fromthe LPKS before the end of the term set. Such incident, certainly, had a negative impacton both the Police, related institution P2TP2A conducting coaching and counseling,and on the children themselves.With regard to police investigators in applying theconcept of diversion to children in conflict with the law, it is possible to examine theissue of how the duties and authorities of the police and other institutions related to theimplementation of decision making and the diversion as well as obstacles faced byPolice investigators and related institutions and solutions for Police and relatedinstitutions in the implementation of decision making and diversion in the future. Thisstudy used normative juridical research supported by field research conducted byconducting interviews with informants, while data analysis used was a qualitativeanalysis with primary and secondary data collection methods.

Abstrak :
Penelitian ini dilaksanakan untuk memperdalam pemahaman saat ini tentang kampanye di media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah hubungan antara sikap masyarakat terhadap kampanye di media sosial dengan respon masyarakat serta reputasi perusahaan. Survei dilakukan dengan sampel 254 responden masyarakat yang telah membuka akun media sosial yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Metode pengambilan data menggunakan survei menggunakan kuesioner secara online. Metode convenience nonprobability sampling digunakan dalam pemilihan sampel serta menggunakan aplikasi SEM untuk mengolah data. Hasil penelitiannya adalah adanya hubungan positif antara sikap masyarakat terhadap kampanye di media sosial dengan respon masyarakat. Reputasi perusahaan juga memoderasi pengaruh tersebut. Untuk selanjutnya agar penggunaan media sosial ditingkatkan lebih maksimal lagi dengan konten yang bersifat informatif.
This research was carried out to deepen the current understanding of campaigns on social media. The purpose of this study is the relationship between community attitudes towards social media with community and corporate responses. The survey was conducted with a sample of 254 respondent followers from a social media account issued by the Directorate General of Taxes. The method of collecting data using a survey using an online questionnaire. The convenience nonprobability sampling method is used in the selection of samples and using SEM applications to process data.The results of his research are a positive relationship between people's attitudes towards social media and community responses. The company also moderates this influence. Henceforth in order to be able to use social media More with informative content.