Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPasca reformasi Indonesia dihadapkan pada perubahan pada sistem politik, sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Salah satu persoalan yang penting dan muncul adalah pemilihan kepala daerah secara langsung, dan hasil dari pemilihan kepala daerah secara langsung adalah munculnya kepala daerah yang berusia muda. Kualitas pemimpin muda, terkadang menjadi sorotan publik dalam masa kepemimpinannya, seperti yang terjadi di kota Bogor dimana kepala daerah sebagai representasi eksekutif pernah terjadi konflik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bogor sebagai representasi legislatif terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif. Akar masalah antar kedua instansi tersebut dikarenakan oleh komunikasi politik yang tidak berjalan dengan baik karena pimpinan kedua instansi tersebut. Hingga pada akhirnya pihak eksekutif berhasil melaksanakan komunikasi politik yang efektif dengan pihal legislatif.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analisis. Teori-teori yang dikedepankan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi politik dan teori ketahanan nasional. Teori tersebut dipakai sebagai kerangka berfikir yang membantu peneliti dalam melihat dan menganalis hasil-hasil penelitian yang ditemukan di lapangan. Dengan menggunakan kerangka teori tersebut, korelasi antara fakta di lapangan yang diperoleh selama proses penelitian dan teori dapat dilihat korelasi kesenjangannya. Dari hasil penelitian yang didapat, bahwa politik informal sangat berpengaruh dalam pelaksanaan komunikasi politik yang efektif antara eksekutif dengan legislatif di kota Bogor dibandingkan pertimbangan politik. Wali Kota Bogor sebagai representasi eksekutif berhasil menjalankan komunikasi politik yang efektif sehingga batalnya pengunaan hak interpelasi dari pihak DPRD kota Bogor sebagai representasi legislatif.

---

ABSTRACTPost-reform Indonesia are faced with changes in the political system, the system of government and state. One important issue that arises is the direct local elections, and the results of direct local elections is the emergence of regional heads of the young. The quality of young leaders, sometimes into the public spotlight in his tenure, as happened in the city of Bogor, where the executive head of the region as a representation ever conflict with the Regional Representatives Council (DPRD) Bogor city as a representation related legislative policies issued by the executive. The root of the problem between the two agencies was due to political communication does not run well by the leaders of both institutions. Until finally the executives successfully implement effective political communication with legislative pihal.This study used a qualitative method with descriptive analysis. Theories being put forward in this research is political communication theory and the theory of national security. The theory used as framework of thinking that help researchers in viewing and analyzing the research results found in the field. By using the theoretical framework, the correlation between the facts on the ground which is obtained during the process of research and theory can be seen in correlation gap. From the results obtained, that informal politics is very influential in the implementation of effective political communication between the executive and legislature in the city of Bogor than political considerations. Mayor of Bogor as executive representation to successfully run an effective political communication so that the cancellation of the use right of interpellation of the Bogor city parliament as legislative representation."

"Disertasi ini menelaah sistem ideologi khas bangsa Indonesia, yaitu Sosio-Demokrasi Pancasila. Sistem ideologi sosio-demokrasi Pancasila dicita-citakan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Realitas di tengah masyarakat sekarang, ada ketimpangan sosial dan jurang yang tajam antara yang miskin dan yang kaya. Penyebabnya adalah bangsa ini belum mempraktekan secara sempurna sistem sosio-demokrasi Pancasila sebagai yang digagas oleh para Bapak Pendiri Bangsa. Karena itu diperlukan upaya untuk menggali kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sistem sosio-demokrasi Pancasila. Penggalian ini, setidaknya, untuk mencapai dua tujuan. Pertama, mengkaji asumsi-asumsi terkait demokrasi khas Indonesia yang menurut Sukarno mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Artinya, menurut Sukarno sosio-demokrasi ini bisa menghasilkan kesejahteraan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosio-demokrasi itu sendiri, seperti juga demokrasi liberal, adalah sistem yang dapat terjadi pembaruan di dalamnya, adaptasi dengan kehendak zaman. Kedua, melakukan penafsiran terhadap sosio-demokrasi dan asumsi-asumsi di dalam konsep sosio-demokrasi tersebut. Teks ditafsirkan dengan mengikutsertakan horison penulis. Konsep-konsep sosio-demokrasi yang lahir di era awal kemerdekaan Republik Indonesia ditafsirkan ulang di era sekarang ini. Dengan menggunakan metode hermeneutika Gadamer, peneliti menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip dalam sosio-demokrasi Pancasila dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

This dissertation examines the typical ideological system of the Indonesian nation, namely the socio-democracy of the Pancasila. The ideological system of Socio-democracy of Pancasila aspires to create a prosperous and socially just Indonesian society. The reality in today's society is that there is social inequality and a sharp gap between the poor and the rich. The reason is that this nation has not perfectly practiced the Pancasila socio-democratic system as initiated by the Founding Fathers. Because of this, efforts are needed to exhume the noble values embodied in the Pancasila socio-democratic system. This excavation, at least, to achieve two goals. First, it examines assumptions related to typical Indonesian democracy which, according to Sukarno, seeks political and economic order, state order and livelihood order. This means, according to Sukarno, this socio-democracy can produce socially just welfare for all Indonesian people. Socio-democracy itself, like liberal democracy, is a system that can be reformed within, adapting to the will of the times. Second, interpreting socio-democracy and the assumptions in the socio-democratic concept. The text is interpreted by including the author's horizon. The concepts of socio-democracy that were born in the early era of the independence of the Republic of Indonesia are reinterpreted in the current era. Using Gadamer's hermeneutic method, the researcher concludes that the principles of Pancasila socio-democracy can create social welfare and justice for all Indonesian people."

"Peranan sistem pembayaran dalam sistem perekonomian semakin hart semakin panting seiring dengan semakin meningkatnya volume dan nilai transaksi serta sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi, yaitu untuk rnenjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, serta sebagai slat untuk meningkatkan efisiensi perekonomian suatu negara. Untuk itu sistem pembayaran perlu diatur dan diawasi agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, handal dan aman.Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, handal dan aman maka perlu didukung dengan aturan yang komprehensif sehingga dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terkait dalam sistem pembayaran. Berbagai layanan pembayaran dalam sistem pembayaran dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yaitu sistem pembayaran tunai dan non tunai. Untuk masyarakat yang sudah maju ada kecenderungan untuk memilih pembayaran non tunai dengan pertimbangan praktis dan aman. Salah satu sistem pembayaran non tunai adalah dilakukan dengan transfer dana. Tranfer dana telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang lama, sebagai bagian dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Sepintas tranfer dana nampaknya sebagi suatu proses yang sederhana yaitu adanya permintaan dart pengirim dana, terlaksananya proses pengiriman, serta telah diterimanya dana dengan aman dan cepat oleh penerima. Namun demikian dalam prakteknya pelaksanaan transfer dana sudah sedemikian kompleks karena melibatkan berbagai pihak, media transfer dana, persyaratan, waktu pelaksanaan dan yurisdiksi hukum yang berbeda-beda. Dengan kondisi tersebut akan berpotensi menimbulkan risiko dan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat. Pada saat ini pengaturan transfer dana tidak dilakukan secara spesifik dalam suatu ketentuan meskipun esensinya sendiri telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan kliring dan BI-RTGS. Disamping itu jugs Undang-Undang yang terkait secara tidak Iangsung dengan transfer dana misalnya Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.Dengan demikian pelaksanaan transfer dana masih tunduk pada ketentuan yang tidak seragam tergantung dart masing-masing bank. Kondisi tersebut sering menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam proses transfer dana. Sehubungan dengan tersebut maka perlu dilakukan kajian apakah perlu disusun Peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengatur transfer dana dan dalam hal perlu materi apa saja yang harus diatur."