Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji ulang tentang otoritas publik milik pemerintah Indonesia yang mulai ditantang oleh otoritas privat aktor non-negara. Untuk mengkaji ulang mengenai hal tersebut, penulis akan melihat contoh kasus keterlibatan P.T. Pusaka Benjina Resources (P.T. PBR) dalam jejaring penangkapan ikan ilegal yang ada di Indonesia, melalui framework dari konsep otoritas privat, khususnya konsep illicit authority, serta konsep network analysis (analisis jejaring). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik process-tracing. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelaahan tentang bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam jejaring penangkapan ikan ilegal ini dapat memanfaatkan jejaring yang mereka miliki untuk melanggengkan otoritas privat dan illicit authority mereka, dan pada akhirnya dapat menentang otoritas publik milik pemerintah Indonesia.

Penelitian ini sendiri berkesimpulan bahwa P.T. PBR dapat bersaing dengan otoritas publik pemerintah Indonesia, khususnya bersaing dalam sektor perikanan, karena P.T. PBR dapat memanfaatkan social capital serta material goods yang diperoleh dari keterlibatannya dalam jejaring penangkapan ikan ilegal. Lebih dari itu, P.T. PBR, sebagai aktor privat, dapat bersaing dengan otoritas publik pemerintah Indonesia, sebab pemerintah Indonesia itu sendiri kurang turut berperan menyediakan public goods, sehingga dapat menimbulkan capacity gaps dan functional holes, kemudian memunculkan suatu power-vacuum, yang dapat dimanfaatkan oleh aktor non-negara untuk meningkatkan otoritas privat miliknya.

---

ABSTRACT
This research reanalyze on the issue of the public authority of Indonesian governnment that is begin to be challenged by the private authority of non-state actors. To reanalyze on that issue, this research will and observe the case study of the involvement of P.T. Pusaka Benjina Resources (P.T. PBR) in the existing illegal fishing networks, through the framework of the concept of private authority, especially the concept of illicit authority, and also the concept of network analysis. The method that is used in this research is the process-tracing technique. This research aims to undertand how the actors that are involved in the illegal fishing networks could use the networks to preserve their private and illicit authority, and in the end could challenge the public authority of the Indonesian government

The research itself concludes that P.T. PBR could compete with the public authority of the Indonesian government, especially to compete in the sector of fisheries, because P.T PBR could use the social capitals and the material goods that is acquired from its involvement in the illegal fishing networks. Moreover, P.T. PBR, as a non-state actor, could compete with the public authority of the Indonesian government, because the Indonesian government itself is lack in its role to provide the public goods, so it could rises up the capacity gaps and functional holes, and turns up a power-vacuum, which the non-state actors could benefit from to improve their private authorities.