Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Tosan Yanuar Rachmadi
"
Tindakan penagihan pajak merupakan alat untuk memaksa Wajib Pajak membayar utang pajaknya, namun Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melakukan tindakan penagihan pajak seperti penyitaan harta dan pelelangan dalam perkara pailit karena hal tersebut tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tindakan penagihan pajak berdasarkan successful tax debt management guna meminimalkan tidak tertagihnya utang pajak. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang dilakukan pada Subdirektorat Penagihan, Kantor Pelayanan Pajak A, Kantor Pelayanan Pajak B, dan Kantor Pelayanan Pajak C. Pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penagihan Wajib Pajak Pailit disusun secara terkoordinasi dan melibatkan beberapa fungsi administrasi yang berkaitan dengan penagihan pajak. Penagihan pajak terhadap Wajib Pajak Pailit tidak memerlukan pendekatan persuasif. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelum melakukan tindakan penagihan dengan upaya paksa telah terstandardisasi. Direktorat Jenderal Pajak menggunakan seperangkat alat penegakan hukum yang terdiri dari sita, cegah, dan sandera dengan tujuan agar Wajib Pajak Pailit melunasi utang pajaknya. Penilaian terhadap apakah utang Wajib Pajak Pailit tidak ekonomis untuk ditagih dilakukan berdasarkan pedoman yang mencakup berbagai faktor. Kendala penagihan pajak terhadap Wajib Pajak Pailit adalah sulit untuk menjual aset Wajib Pajak Pailit.
Tax collection action is a tool to force taxpayers to pay their tax debts, but the Directorate General of Taxes can not execute tax collection action such as seizure of assets and auctions in a bankrupt case because Bankruptcy Law prohibits it. This study aims to evaluate tax collection actions based on successful tax debt management to minimise uncollectible tax debts. This study uses the case study method conducted at the SubDirectorate of Collection, A Tax Office, B Tax Office, and C Tax Office. Data collection through interviews. The results of this study show that the Tax Collection strategy for Bankrupt Taxpayer is developed in a coordinated and involves several administration functions related to tax collection. In the context of tax debt collection within bankruptcy proceedings, the necessity of persuasive communication with bankrupt taxpayers is deemed nonessential. Standardized procedures are in place within the Directorate General of Taxes prior to resorting to law enforcement measures for debt collection from bankrupt taxpayers. These measures encompass a spectrum of enforcement tactics, including asset confiscation, imposition of travel restrictions (exit bans), and, in extreme circumstances, detainment. The Directorate General of Taxes assesses various criteria to determine the viability of collecting debts from bankrupt taxpayers. The obstacle to collecting tax from bankrupt taxpayers is that it is difficult to sell the bankrupt taxpayers' assets."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
