Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai untuk sektor perunggasan di Indonesia terdiri dari Kebijakan Pembebasan PPN bagi produsen ternak unggas dan Kebijakan Barang Tidak Kena Pajak bagi merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan harga produk ternak agar terjangkau bagi masyarakat dan meningkatkan konsumsi daging pada masyarakat sekaligus memberikan dukungan bagi produsen untuk dapat meningkatkan produktivitasnya dengan meminimalisasi beban pajak yang harus ditanggung. Penelitian ini menjelaskan struktur pungutan dan struktur insentif Pajak Pertambahan Nilai pada mata rantai produksi dan konsumsi ternak unggas di Indonesia dalam perspektif kebijakan publik dalam upaya peningkatan produktivitas produsen dan konsumsi masyarakat serta evaluasi kebijakan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai pada mata rantai produksi dan konsumsi ternak unggas di Indonesia dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional ditinjau dari perspektif evidence-based policy.

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Pemerintah sebaiknya mencabut kebijakan pembebasan PPN pada tingkat produsen untuk menghindari cascading effect pada harga jual produk ternak unggas dan tidak menimbulkan distorsi kebijakan PPN sehingga mampu mengurangi beban pajak yang timbul (cost of taxation) baik dalam bentuk compliance cost yang terdiri dari direct money cost, time cost maupun psychological cost yang berdampak pada efisiensi industri terkait. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal sebaiknya mengganti instrumen insentif pembebasan PPN yang tidak komprehensif dan kontraproduktif dengan upaya meningkatkan produktivitas sesuai prinsip supply side tax policy dengan mempertimbangkan alternatif bentuk kebijakan Barang Tidak Kena Pajak untuk seluruh mata rantai produksi dan konsumsi ternak unggas ......The Value Added Tax policy for the poultry sector in Indonesia consists of a VAT Exemption Policy for poultry producers and a Taxable Goods Policy for the government is an effort to maintain the stability of livestock product prices to be affordable for the community and increase meat consumption in the community while providing support for producers to can increase productivity by minimizing the tax burden that must be borne. This study explains the structure of levies and the structure of Value Added Tax incentives in the production and consumption chain of poultry in Indonesia in the perspective of public policy in an effort to increase producer productivity and public consumption and evaluate the policy of Value Added Tax incentive policies in the production and consumption chain of poultry in Indonesia in its efforts to support national food security is seen from an evidence-based policy perspective.

 

This study uses a qualitative-descriptive method with in-depth interview data collection techniques and documentation studies. The government should revoke the VAT exemption policy at the producer level to avoid the cascading effect on the selling price of poultry products and does not cause distortion of VAT policy so as to reduce the tax burden arising (cost of taxation) in the form of compliance costs that consist of money costs, time costs and psychological costs that have an impact on the efficiency of the related industry. In addition, the Fiscal Policy Agency should replace the non-comprehensive and counterproductive VAT exemption instruments with efforts to increase productivity in accordance with the principle of supply side tax policy by considering alternative forms of Non-Taxable Goods policy for the entire production chain and consumption of poultry

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan Pembebasan PPN Atas Pakan Ternak merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan harga produk ternak agar terjangkau bagi masyarakat. Penelitian ini menjelaskan implikasi kebijakan pembebasan PPN bagi industri terigu, evaluasi kebijakan pembebasan PPN atas pakan ternak dalam perspektif kebijakan publik dan produktivitas produsen pakan ternak dan gagasan desain kebijakan PPN atas pakan ternak dalam upaya mendukung industri terigu dan industri pakan ternak nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Pemerintah sebaiknya mencabut kebijakan pembebasan PPN atas pakan ternak pada tingkat produsen untuk menghindari cascading effect pada harga jual pakan ternak dan mengalihkannya ke tingkat retailer sehingga tidak menimbulkan distorsi pasar dan mengurangi cost of taxation. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal sebaiknya mengganti instrumen fasilitas pajak menjadi instrumen subsidi atas produk ternak untuk menjamin harga produk ternak tetap terjangkau.

---

ABSTRAK
The VAT Exemption Policy on Animal Feed is the government 39 s effort to keep the price stability of livestock products affordable for the people. This study explains the implications of VAT exemption policy for flour industry, VAT exemption policy evaluation of animal feed in the perspective of public policy and productivity of animal feed producers and the concept of VAT policy design on livestock feed in an effort to support the national flour industry and fodder. This research used qualitative descriptive method with in depth interview data collection and documentation study. The government should revoke the VAT exemption policy on animal feed at the producer level to avoid cascading effect on the price of animal feed and divert it to the retailer level so as not to cause market distortions and reduce the cost of taxation. In addition, the Fiscal Policy Agency should replace the tax facility instrument into a subsidy instrument for livestock products to ensure the price of livestock products remains affordable.