Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam era teknologi informasi yang berkembang saat ini, pelaku kejahatan juga memanfaatkan teknologi untuk melancarkan aksinya. Sebagai bukti ditemukannya barang bukti elektronik berupa Handphone, Flashdisk, Laptop, dan Hardisk Komputer pada kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung RI pada tahun 2020. Barang bukti elektronik tersebut seluruhnya ditangani oleh Seksi Intelijen Siber dan Digital Forensik Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, namun kondisinya unit kerja tersebut memiliki perangkat forensik yang terbatas. Berdasarkan laporan kinerja Kejaksaan Agung 2019, jumlah pengaduan kasus korupsi yang masuk sekitar 2289 laporan. Dengan melihat kondisi tersebut maka potensi yang dapat terjadi adalah terdapat proses antrian penanganan yang masuk ke Seksi Intelijen Siber dan Digital Forensik. Tentu dapat dipastikan yang paling terdampak adalah wilayah hukum Kejaksaan Tinggi karena yang akan diprioritaskan dalam penanganan barang bukti adalah kasus korupsi pada level Kejaksaan Agung mengingat kasus yang ditangani pada level Pusat jauh lebih besar dibanding Level Provinsi/Kabupaten. Disatu sisi penanganan perkara korupsi terdapat batas waktu penyelesaiannya, sehingga Kejaksaan Tinggi perlu menerapkan strategi khusus penanganan barang bukti elektronik agar dapat menyelesaikan penanganan perkara sesuai target. Pada penelitian ini akan dilakukan kajian terhadap pemilihan opensource forensik yang diharapkan dapat membantu penanganan barang bukti elektronik di Kejaksaan Tinggi. Opensource yang dipilih yaitu pada Live Forensic (FTK Imager, Dump It, Belkasoft Ram Capture, Magnet Ram Capture), Disk Forensik (FTK dan Guymager Linux), dan Mobile Forensik (Santoku Linux dan ADB Pull). Hasil analisis didasarkan pada metrik kecepatan relative, akurasi, kelengkapan, dan realibilitas untuk dapat merekomendasikan tools opensource yang dapat digunakan. Hasil penelitian ini adalah prosedur penanganan barang bukti elektronik sesuai standar yang berlaku untuk diterapkan dalam design penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi sehingga diharapkan integritas barang bukti elektronik dapat terjaga dan dapat membantu target waktu penyidikan di Level Kejaksaan Tinggi.

---

In the current era of information technology, criminals also take advantage of technology to carry out their actions. Laptop, Flash drives, handphone, laptops, the computer is found in a corruption case handled.  All digital evidence is dealt with by the Cyber ​​Intelligence and Digital Forensic Section of the Deputy Attorney General for Intelligence, but the unit has limited forensic tools. On the other hand, the challenges faced are the 2019 Attorney General's Office's performance report; the number of complaints about corruption cases that have been submitted is around 2289 reports. By looking at this condition, the potential that can occur is a queuing process for handling that goes to the Cyber ​​Intelligence and Digital Forensic Section. The most affected are the jurisdiction of the High Prosecutor's Office because what will be prioritized in handling evidence is Corruption Cases at the Attorney General's level, considering that cases dealt with at the central level are much larger than those at the provincial/district level. On the one hand, there is a time limit for case handling, so the High/State Prosecutor's Office needs to implement a particular strategy for handling digital evidence to complete case handling according to the target. In this research, a study will be carried out on the selection of opensource forensics, which is expected to assist in handling electronic evidence at the High/State Attorney General's Office. The selected opensources are Live Forensic (FTK Imager, Dump It, Beaksolf Ram Capture, Magnet Ram Capture), Disk Forensics (FTK and Linux), and Mobile Forensic (Linux and ADB Pull). Analysis results are based on relative speed metrics, accuracy, completeness, and reliability to recommend opensource tools that can be used. The results of this study are procedures for handling electronic evidence according to applicable standards to be applied in the design of handling corruption cases at the High Prosecutor's Office so that it is hoped that the integrity of electronic evidence can be maintained and can assist the target time for investigation at the High Prosecutor's Level."