Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal mengabulkan permohonan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan dan menentukan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri guna mencegah kemacetan penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak dapat berjalan, maka akan dapat memengaruhi berjalannya suatu perseroan. Dalam memberikan dan mengeluarkan penetapan, Pengadilan Negeri menggunakan pertimbangan hukum berupa ketentuan dan pengaturan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdapat di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, hakim dalam memberikan penetapan juga memperhatikan hal-hal lain yang diajukan pemohon seperti surat-surat sebagai bukti tertulis, keterangan pemohon sampai dengan ada atau tidaknya sangkalan yang diberikan oleh termohon (apabila ada) atau ada atau tidaknya penolakan yang diajukan oleh Direksi sebagai pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Namun, pada akhirnya pertimbangan hakim tetap mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 yang berlaku. Selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, maka hakim akan mengabulkan permohonan penyelenggaraan dan penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

---

Abstract
This thesis analysis about the authority of the District Court in granting approval on the application for conducting and determining the quorum in general meeting of shareholders. This authority is given by The Law of Limited Liability Company to the District Court to avoid the delay in the implementation and decision making in the general meeting of shareholders, which affecting the company to run its activity. In granting of its approval or decision, the District Court uses legal consideration in form of provisions and regulation regarding implementation of the General Meeting of Shareholders which is stated in the company?s Articles of Association and Law No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company. In addition to that, in providing the stipulation, the Judge will also consider about other matters submitted by the applicant such as documents as written evidence, other information from applicant up to if any refusal from the defendant or if any refusal from Board of Directors as the party who has the authority to conduct General Meeting of Shareholders. But at last, Judge consideration shall refer to the valid Company?s Article of Association and the Law of Limited Liabilty Company No. 40 year 2007. As long as there is no contradiction with the Company?s Article of Association and the Law of Limited Liability Company No. 40 year 2007, then the Judge will grant the decision of implementation and quorum determination of the General Meeting of Shareholders.