Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia sebagai salah satu negara yang termasuk ke dalam BEPS Inclusive Framework diwajibkan untuk menjadikan Aksi BEPS no. 13 sebagai standar minimum. Bentuk komitmen Indonesia dalam memenuhi standar minimum tersebut adalah dengan menerbitkan PMK-213/2016. Di dalam salah satu pasal, yaitu pasal 3 ayat (1) PMK-213/2016 terdapat aturan baru mengenai keharusan menggunakan pendekatan ex-ante untuk Wajib Pajak yang berkewajiban menyelenggarakan dokumen lokal dan dokumen induk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendekatan ex-ante dalam pembuatan dokumentasi transfer pricing di Indonesia dengan merujuk teori Edwards III (1980) serta menganalisis implikasi pemeriksaan pajak di Indonesia yang menggunakan post audit terhadap implementasi kebijakan pendekatan ex-ante dalam pembuatan dokumentasi transfer pricing. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pendekatan ex-ante dalam pembuatan dokumentasi transfer pricing di Indonesia belum berjalan sesuai dengan teori Edwards III (1980). Dilihat dari keempat dimensi, yaitu dimensi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi tidak ada satu dimensi pun yang telah sesuai dengan Teori Edwards III. Selain itu, penegakkan hukum pada kebijakan pendekatan ex-ante di Indonesia tidak berjalan optimal akibat pemeriksa pajak di Indonesia menggunakan post audit."

"Implementasi otonomi daerah memberikan Jawa Barat kewenangan untuk mengelola pendapatannya melalui PKB. Salah satu sumber PAD yang signifikan adalah pajak daerah, khususnya PKB. Terdapat kebijakan khusus pada PKB yang mengharuskan Jawa Barat mengalokasikan minimal 10% dari dana PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009. Penelitian ini menganalisis evaluasi kebijakan earmarking tax atas pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat saat berlakunya Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah telah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai dimensi evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi efektivitas, pengalokasian dana untuk PKB di Jawa Barat berkontribusi meningkatkan kualitas infrastruktur jalan sebagai dampak terhadap tujuan adanya pengalokasia dana earmark PKB. Secara efisiensi, sumber dana earmarking PKB berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan belanja terkait infrastruktur jalan di provinsi di Jawa Barat. Lalu dimensi kecukupan, kebijakan pembagian hasil PKB sebesar 30% ke kabupaten/kota berkontribusi untuk mendanai berlanja akibat eksternalitas negatif kendaraan bermotor di masing-masing kabupaten/kota. Dimensi perataan, Jawa Barat melakukan pengalokasian dana earmark PKB di tingkatan kabupaten/kota sesuai jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya di masing-masing kabupaten/kota dan adanya bantuan keuangan tambahan dari pemerintah. Dimesi responsivitas, rencana program infrastruktur jalan di Jawa Barat merupakan hasil dari musrenbang yang memang alokasi dananya salah satunya dari earmark PKB. Terakhir, ketepatan dana pengalokasian earmark KB berkontribusi untuk mendukung tujuan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Jawa Barat yang telah ditetapkan. Adapun dampak berlakunya UU No.1/2022 terhadap kebijakan earmarking PKB di Jawa Barat di antaranya penurunan penerimaan PKB di tingkat provinsi dan meningkatkan kemandirian fiskal di tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat.

---

The implementation of regional autonomy has granted West Java the authority to manage its revenues through locally generated income (PAD). One significant source of PAD is local taxes, particularly the Motor Vehicle Tax (PKB). Specific policy dictates that West Java must allocate a minimum of 10% of PKB funds for road development and/or maintenance, as well as improving public transportation modes and facilities, in accordance with Law No. 28 of 2009. This study analyzes the evaluation of earmarking policy on motor vehicle tax in West Java under the Local Tax and Retribution Law. It evaluates the policy across several dimensions: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness as delineated by Dunn (2018). This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through document analysis and in-depth interviews. Findings indicate that in terms of effectiveness, earmarking PKB funds in West Java has contributed to enhancing road infrastructure quality as intended. In terms of efficiency, earmarked PKB funds effectively meet the needs for infrastructure spending across the province. Regarding sufficiency, allocating 30% of PKB revenues to districts/cities helps finance mitigating negative externalities of motor vehicles in each area. In terms of equity, West Java distributes earmarked PKB funds to districts/cities based on their vehicle tax contributions, supplemented by additional financial assistance from the provincial government when necessary. In terms of responsiveness, road infrastructure planning in West Java reflects priorities set through Musrenbang, including allocations from PKB earmarks. Finally, the accuracy of earmarked PKB allocations supports the established goals of road development and maintenance in West Java. The enactment of Law No. 1/2022 has resulted in decreased PKB revenues at the provincial level and enhanced fiscal autonomy at the district/city level in West Java."