Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The state prison class I , which is located at the Central Jakarta and frequently called Salemba Prison , currently the number of it's inmates is already overcrowded by four folds of it's normal capacity, Therefore it can cause inconvenience to the inmates who are serving their respective sentences . This poor condition can spark diction of different interest among the prisoners in order to maintain themselves or their groups. While spending their time to serve their punishment , a number problems may emerge the so-called sub prison-culture in the form of suppression and exploitation by the strong groups against the individual or minority groups within the prison, which surely will cause the insecurity . It will also lead to the break-up of the friendship ness among the inmates themselves. This evaluation is trying to reveal the forms and factors that cause the worsening security condition and the anticipation measures that have been taken by the Salemba State Prison Official to overcome such poor situation in order to apply a proper security anticipation measures at the State Prison Class I. Based on this research result, it reveals some forms of riots sparked by the prisoners due to which is due to the suppression and exploitation against individual inmate or group of inmates, which also emerge due the different cultural background of the prisoner or group of prisoners, that eventually ignites cultural conflicts among the inmates. The author have some suggestions as to where to place the prisoner and the inmates under their respective tribal background and region of their origin in order to to reduce the risk of riots at Salemba State Prison class I.

Abstrak :
Nobody's perfect only God. Sebagai seorang khalifatullah fil ardh, manusia berkewajiban menggunakan ajaran dan kaidah agama dalam setiap aspek kehidupannya untuk mewujudkan kerajaan Allah SWT di muka burni. Seperangkat ajaran agama itulah yang kemudian dalam Islam dikenal sebagai syariah, God's Laws, yang merupakan sekumpulan The do's & don'ts yang mengatur semua hal-hal yang diwajibkan, yang dibolehkan, dan yang dilarang oleh Allah SWT untuk mengatur persoalan ibadah dan muamalah. Sistem kehidupan sosial ekonorni, termasuk pula sistem keuangan dan segenap instrumentasinya, tidak luput dalam pengaturan tersebut, dan masuk ke dalam ruang lingkup shariah muamalah. Globalisasi ekonorni yang ditandai dengan bebasnya arus barang modal dan jasa, serta perdagangan antar negara, telah mengubah kondisi kehidupan menjadi individualistis dan persaingan usaha yang amat ketat. Disinilah kaidah syariah dapat berperan untuk membimbing manusia ke arah kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Sekaranglah saatnya menunjukkan bahwa muamalah syariah dengan filosofi utama kernitraan dan kebersamaan (sharing) dalam keuntungan (profit) dan resiko (risk) dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. Sekaligus pula membuktikan bahwa sistem perbankan syariah dapat menghilangkan wabah penyakit negative spread ( selisih negatif) dari dunia perbankan. Lahirnya Undang-undang No. 10 Talmn 1998, pada bulan November 1998, sebagai penyempurnaan Undang-Undang No. 711992, lebih mengukuhkan keberadaan perbankan syariah dan memberikan ketegasan serta pel uang yang cukup besar bagi perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Perangkat bam ini selain memberikan panduan bagi Bank Umum yang menjalankan operasinya secara penuh sesuai syariah (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri), juga memberikan kesempatan bagi industri perbankan konvensional yang ingin menjalankan operasi dengan dualbanking system, yaitu beroperasi secara konvensional dan syariah sekaligus sepanjang operasi itu dilakukan secara terpisah. Studi yang pemah dilakukan Bank Indonesia dan Universitas- Diponegoro mengenai Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, kiranya dapat memberikan gambaran bagaimana brand equity atau ekuitas merek perbankan syariah saat ini kurang kuat berada dalam benak konsumen (nasabah). Padahal kunci sukses suatu bisnis adalah memiliki atribut keunggulan bersaing yang sulit bisa ditiru oleh pesaing. Satu-satunya atribut keunggulan bersaing yang sulit bisa ditiru adalah ekuitas merek yang kuat. Mengelola brand equity bank syariah agar menjadi lebih kuat dapat meningkatkan keunggulan bersaing (competitive advantage). Karena itu satu bank syariah yang memiliki ekuitas merek yang kuat dapat lebih mudah merebut peluang bisnis yang ada dibandingkan bank lain yang tidak memiliki keunggulan bersaing. Ekuitas merek bank syariah yang kuat juga dapat mempertinggi keberhasilan program dalam memikat nasabah barn atau merangkul kembali nasabah lama. Penelitian dalam Karaya Akhir ini bertujuan untuk menganalisis ekuitas merek (brand equity) Bank Syariah Mandiri melalui pengukuran komponen-komponen yang membangun ekuitas merek, antara lain: kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi (kesan) kualitas, dan loyalitas merek. Dari hasil pengukuran Kesadaran Merek, merek Bank Muamalat Indonesia (BMI) masih menjadi merek yang menempati puncak kesadaran merek (top of mind brand) bank syariah. Sementara itu Bank Syariah Mandiri (BSM) hanya menempati urutan kedua dalam hal kesadaran puncak responden terhadap merek bank syariah. Secara keseluruhan, dari hasil pengukuran asosiasi merek Bank Syariah Mandiri, agaknya manajemen BSM cukup berhasil menciptakan brand image dari merek Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, lembaga yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariah Islam. Ke-7 butir asosiasi ternyata terkait dengan nilai-nilai. Syariah (baca: syariah Islam) dan kesemuanya memperkuat dan mendukung citra merek (brand image) dari merek Bank Syariah Mandiri sebagai sebuah lembaga keuangan perbankan yang sesuai syariah yang rnemiliki slogan "Lebih Adil dan Menentrmnkan". Dari hasil pengukuran Kesan kualitas, secara umum kesan kualitas yang dirasakan responden terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri memperlihatkan kesan POSITIF. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum BSM mampu memenuhi kepuasan nasabahnya. Hasil pengukuran elemen Loyalitas Merek selayaknya menjadi perhatian bagi manajemen Bank Syariah Mandiri untuk meningkatkan value-nya di hati nasabah. Value ini bisa berasal dari produk, pelayanan, sistem, atau sesuatu yang melibatkan emosi nasabah, sehingga para nasabahnya dapat merasakan perasaan "sangat puas" dan perasaan "sangat suka" terhadap merek Bank Syariah Mandiri yang pada akhirnya akan melahirkan nasabah yang komit (committed buyer) yang "selalu" mempromosikan BSM kepada calon nasabah lain.

Abstrak :
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berperan penting untuk menunjang akuntabilitas keuangan negara. Sesuai dengan siklus pengelolaan BMN, proses penjualan BMN memerlukan alur birokrasi yang panjang dan melibatkan berbagai pihak sehingga rentan terjadi risiko kecurangan (fraud). Untuk memitigasi risiko fraud tersebut, sebagai pengelola BMN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), perlu melakukan fraud risk assessment (FRA) untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menetapkan respon yang sesuai terhadap berbagai skenario risiko fraud yang mungkin terjadi. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan FRA pada proses penjualan BMN yang melibatkan peran DJKN. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, kuesioner, wawancara, dan Focused Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FRA, peneliti mengidentifikasi 26 skenario risiko fraud terkait proses penjualan BMN yang perlu diantisipasi oleh organisasi. Dengan mempertimbangkan selera risiko organisasi, terdapat tiga skenario risiko dengan level sangat tinggi, delapan skenario risiko dengan level tinggi, sepuluh skenario dengan level sedang, dan lima skenario dengan level rendah. Proses bisnis yang perlu mendapat perhatian organisasi karena memiliki beberapa risiko yang berada di atas risk appetite organisasi adalah penilaian dan lelang. Skema risiko fraud yang perlu diantisipasi meliputi korupsi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, penerimaan gratifikasi yang dilarang, penyuapan, penipuan, benturan kepentingan, dan pemerasan. Skema risiko lainnya berkaitan dengan assets misappropriation dalam bentuk pencurian kas dan persedian serta pembocoran informasi. Beberapa strategi anti fraud yang perlu dilakukan untuk menekan terjadinya risiko fraud pada DJKN meliputi aspek preventif, detektif, dan responsif dengan mengoptimalkan konsep Model Tiga Lini dan kerangka kerja integritas yang dimiliki organisasi. ......State-Owned Assets Management (SAM) plays an important role in supporting state financial accountability. In accordance with the SAM cycle, the asset sale process requires a long bureaucratic flow and involves various parties so that is vulnerable to the fraud risk. To mitigate the fraud risk, the Ministry of Finance (MoF) c.q. the Directorate General of State Assets Management (DGSAM) needs to conduct Fraud Risk Assessment (FRA) to identify, analyze, evaluate, and respond to various possible fraud risk scenarios. This study aims to conduct FRA on the sales process of State-Owned Assets (BMN). The research was conducted qualitatively with a case study approach. Data were collected using a combination of document analysis, questionnaires, interviews, and Focused Group Discussions (FGD). Based on the results of the FRA, the researchers identified 26 fraud risk scenarios related to the asset sale process that need to be anticipated by the organization. By considering the organization’s risk appetite, of all the risk scenarios, there are three very high level risk scenarios, eight high level risk scenarios, ten medium level scenarios, and five low level scenarios. Business processes that need to be prioritized for mitigation because they have several risks above the organization's risk appetite are asset valuation and auction. Fraud risk schemes that need to be anticipated include corruption in the form of abuse of authority, illegal gratuities, bribery, deceit for service users, conflicts of interest, and economic extortion. Other risk schemes relate to assets misappropriation in the form of theft of cash and inventories and information leakage. Several anti-fraud strategies that need to be implemented to reduce the fraud risk level include preventive, detective, and responsive aspects by optimizing the Three Lines Model concept and organizational integrity framework.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembangkit ORC (Organic Rankine Cycle) merupakan teknologi yang secara ekonomis sangat menarik, yakni dengan mengkombinasikan sistem surya dan pembangkit listrik yang ada saat ini. ORC adalah teknologi yang mengacu pada tahapan-tahapan yang ada pada siklus rankine, hanya saja menggunakan fluida kerja organic sebagai pengganti air. Teknologi tersebut dikembangkan untuk pembangkit listrik dengan kapasitas nominal 6,6 kW. Melalui konversi dan penggabungan antara sistem fotovoltaik(pembangkit listrik tenaga surya) dengan pembangkit listrik Organic Rankine Cycle ditargetkan agar energi listrik yang dihasilkannya dapat dimanfaatkan oleh para pemakai didaerah terpencil. Mengetahui karakteristik pancaran/radiasi sumber matahari di beberapa titik lokasi diwilayah Indonesia pada cuaca cerah selama 13 jam antara jam 05.50 sampai dengan jam 18.20 dan memperoleh parameter dari masing-masing komponen pembangkit. Penelitian diproyeksikan wilayah Kupang, rumusan masing-masing parameter (korelasi antara besarnya radius dengan tingginya temperatur yang dihasilkan) termasuk terhadap posisi surya, konsep termal storage diaplikasikan untuk mengantisipasi efisiensi temperatur. Mengintegrasikan setiap komponen pembangkit sesuai spesifikasi produk yang tersedia dipasaran, selanjutnya mensimulasikan keseluruhan sistem pembangkit pada berbagai kondisi operasi dan mendapatkan kinerja optimum yang mungkin dapat dicapai. Menghitung beban daya maksimum yang dapat dilayani oleh pembangkit dengan memvariasikan beberapa parameter masukan pada komponen, yang dapat menunjang terwujudnya kinerja pembangkit yang optimum.

---

ABSTRACT
The (ORC) Organic Rankine Cycle powerplant represents economically interesting technology for combining solar system and the existing powerplant. The ORC technology is based on the Rankine process with the difference that instead of water an organic working medium is used. A newly developed ORC technology with a nominal electric capacity of 6.6 kW was implemented in the solar energy. Determined sun irradiation characteristic on some spots of Indonesian regions during 13 hours from 05.50 am to 06.20 pm and getting parameter of each powerplant component. The research was projected at Kupang area, formulate each parameter (corelation between radius and temperature production) including sun position and storage thermal concept will be applied to enhance high temperature efficiency Each component of powerplant being integrated as the industrial product specification, then simulating the whole system on some operation condition and getting the optimum performance possible. In order to achive the optimum performance of powerplant system, the maximum power load that could be served by powerplant determined by varying several input parameter on powerplant component.

Abstrak :
Latar Belakang dalam Skripsi ini adalah Saat ini, sering terjadinya perselisihan-perselisihan perdata tentang kepemilikkan sebidang tanah yang telah memiliki sertipikat hak atas tanah melalui jual beli. Di dalam praktek, tujuan kegiatan jual beli tanah adalah untuk memperoleh kepastian hukumnya, agar pihak pembeli mengerti bahwa obyek tanah yang baru dibelinya adalah terjamin kepastian hukumnya, terutama dalam hal batas tanahnya dan sertipikat tanahnya. Setiap subyek hukum, baik sebagai pribadi kodrati maupun pribadi hukum, pada dasarnya mempunyai kewenangan untuk memindahkan haknya atas tanah kepada pihak lain. Apabila terjadi pemindahan hak milik atas tanah secara jual beli, pihak penjual harus melengkapi persyaratan-persyaratan dalam pengurusan pemindahan hak miliknya dan menyerhkan kepada pihak pembeli dan pihak pembeli mempunyai kewajiban melakukan pengurusan pendaftaran tanahnya oleh kantor PPAT, tujuannnya adalah agar pihak pembeli mempunyai kepastian hukum atas tanah/bangunan yang baru dibelinya. Perbuatan hukum seperti ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Apa yang telah diperintahkan di Pasal 19 ayat (1) UUPA disempurnakan dengan diterbitkannya PP No. 24 Tahun 1997. Pasal 3 butir a PP No. 24 Tahun 1997 telah diatur lebih lanjut sebagai penegasan tentang tujuan pendaftaran tanah adalah a. untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Pokok Permasalahan dalam skripsi ini adalah ada 2 pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran pemindahan hak milik apabila dilakukan oleh PPAT ? Bagaimana peranan PPAT dalam praktek pendaftaran tanahnya ?. Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu melakukan penelitian ke kantor PPAT. Kesimpulan yang ada dalam skripsi ini adalah menjawab 2 pertanyaan yang ada di dalam pokok permasalahan dan menyimpulkan secara singkat hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab skripsi ini dan dituangkan secara singkat dan jelas di bagian kesimpulan.

Abstrak :
Proses perlakuan panas dilakukan untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu dari produk logam agar dapat bermanfaat dalam penggunaannya. Baja 55SI7 adalah baja struktural yang digunakan sebagai material baku spring clip, yaitu penambat rel kereta api yang diproduksi oleh salah satu BUMN di Indonesia. Sebagai material baku spring clip, baja ini harus memiliki nilai kekerasan yang memenuhi nilai kekerasan yang disyaratkan, yaitu 390-432 HBN. Hasil penelitian ini memperlibatkan bahwa meningkatnya kekentalan minyak kuens menyebabkan penurunan nilai kekerasan baja sebagai akibat lambatnya laju pendinginan. Dari penelitian ini juga diketahui bahwa meningkatnya temperatur pengerasan (sampai 1050℃) menjadikan baja memiliki nilai kekerasan yang semakin meningkat, dan sebliknya meningkatnya temperatur temper (sampai 450℃) menyebabkan nilai kekerasan baja. Proses perlakuan panas yang menghasilkan baja dengan nilai kekerasan yang memenuhi nilai kekerasa yang disyaratkan adalah sebagai berikut: 1. Temperatur pengerasan 1050℃, waktu tahan 20 menit, minyak kuens nomor SAE 140, tanpa temper (423 HBN). 2. Temperatur pengeras 1050℃, waktu tahan 20 menit, minyak kuens nomor SAE 90, temperatur 250℃, waktu tahan 150 menit (398 HBN).

Abstrak :
Penyediaan APAR yang sesuai, pemasangan yang tepat dan pemeliharaan yang benar, serta pelatihan penggunaan merupakan suatu sistem salah satu pencegahan kebakaran yang sangat efektif dalam pencegahan kebakaran. Namun pada kenyataan di PT.PM ditemukan pengelolaan yang kurang sesuai dengan peraturan melingkupi pemilihan, pemasangan, inspeksi, perawatan, dan penggunaan. Penelitian ini mengevaluasi jumlah APAR sebanyak 109 unit dengan disain studi deskriptif. Hasil penelitian menunjukan masih terdapat penempatan sejumlah 68 APAR yang kurang sesuai , inspeksi dan pemeliharaan yang kurang mendetail. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah anggota sebanyak 50 personil, dalam melakukan pengelolaan APAR, tidak terdapat nya peraturan, dan kurang sosialisasi mengenai pengelolaan APAR. ......Provision of appropriate fire extinguisher, proper installation and maintenance, as well as training to use is a highly effective sistem protection in fire prevention. But in reality at PT.PM has been founded less management in accordance with the regulations surrounding the selection, installation, inspestion, maintenance, and usage. This is descriptive study which evaluate the amount of 109 units fire extiguisher. Research shows there are 68 of fire extinguisher placement is less appropriate, inspection and, maintenance are less detailed. This is because of the limited number of fire brigades team members 50 personil in managing fire extinguisher, absence of regulation, and the lack of socialization on the management of fire extinguisher.