Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis ekonomi yang melanda Indonesia termasuk Propinsi Jambi sejak pertengahan tahun 1997 nyaris melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Dampak negatif krisis ekonomi terjadi pada beberapa aspek termasuk pangan dan gizi.Penelitian mengenai situasi pangan dan gizi sebelum dan selama krisis ekonomi di Propinsi Jambi ini dilakukan untuk mengetahui serta membandingkan situasi pangan dan gizi pada saat sebelum krisis ekonomi (1990-1997) dan selama krisis ekonomi (1998-2000) serta isyarat-isyarat dini yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan untuk melakukan intervensi agar dampak yang lebih parah dapat dicegah.Penelitian ini merupakan analisis data sekunder di mana beberapa set data pangan dan gizi selama 11 tahun disejajarkan dalam suatu time series. Adapun data yang dimaksud adalah : produksi pangan, ketersediaan pangan, konsumsi pangan, angka kecukupan gizi terutama energi dan protein serta status gizi anak balita.Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama krisis ekonomi, rerata produksi. ketersediaan, konsumsi pangan dalam bentuk energi terjadi penurunan secara berturut turut sebagai berikut : dart 2335 Kal/kap/hr menjadi 1931 Kal/kap/hr.; 2523 Kal/kap/hr. menjadi 2222 Kal/kap/hr. dan 2161 Kal/kap/hr menjadi 2026 Kal/kap/hr. Sedangkan dalam bentuk protein secara berturut-turut sebagai berikut: dart 56,29 gr/kap/hr menjadi 49,34 gr/kap/hr; 59,20 gr/kap/hr menjadi 56,16 gr/kap/hr dan 56,13 gr/kap/hr menjadi 50,15 gr/kap/hr.Konsumsi energi baik sebelum maupun selama krisis ekonomi belum memenuhi kecukupan. Sebelum krisis ekonomi baru memenuhi 98,54 % dan selama krisis ekonomi memenuhi 93,06 % kecukupan. Rumah tangga di perkotaan sebelum krisis ekonomi yang mengkonsumsi energi kurang dari kecukupan adalah yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 100.000,-/kapita/bulan. Selama krisis ekonomi meluas pada rumah tangga yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 300.000,-/kapita/bulan. Diperdesaan sebelum krisis ekonomi rumah tangga yang mengkonsumsi pangan (energi ) kurang dari kecukupan adalah yang berpendapatan kurang dari Rp 60.000,-/kapita/bulan. Selarna krisis ekonomi meluas pada rumah tangga yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 100.000.-/kapita/bulan.Status gizi kurang pada anak balita sebelum rnaupun selama krisis ekonomi prevalensinya menurun, namun anak-anak yang berstatus gizi buruk meningkat cukup tajam. Hal ini menunjukkan situasi yang kurang menggembirakan. Karena anak-anak yang berstatus gizi kurang padA tingkat marginal jatuh ke dalam status gizi buruk.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya krisis ekonomi di Propinsi Jambi membawa dampak yang negatif terhadap produksi, ketersediaan, dan konsumsi pangan serta status gizi anak balita. Disarankan agar program pangan dan gizi diupayakan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan pemberian rnakanan tambahan kepada anak balita. Sasaran program ditujukan kepada rumah tangga yang berpendapatan kurang dari Rp 300.000,-/kap/bulan diperkotaan dan kurang dari Rp 100.000,-/kap/bulan di pedesaan.Daftar bacaan : 64 (1955 - 2001)

---

Food and Nutrition Situation Before and During Economic Crisis In Jambi Province (1990-2000)The economic crisis that hit Indonesia including Jambi Province since 1997 deactivated the pivotal strength of the life. Some negative effects happended in all aspect of live including food and nutrition.The research about situation of food and nutrition (before and during economic crisis) was conducted in order to know and compare the food and nutrition situation before economic crisis (1990-1997) and during economic crisis (1998-2000) and as early signs which will be used as a guideline on decision making to do intervention in order that the worse effect could be prevented.This research was secondary data analyze in which some data set of food and nutrition during 11 years were paralleled in a time series. The data consisted of food production, food supply, food consumption, recommended dietary allowance especially energy and protein and nutritional status of under five children.The result of this research showed that during the economic crisis, the average of food production, food supply and food consumption in energy decreased from 2335 Cal/cap/day to 1931 Cal/cap/days, 2523 Cal/cap/day to 2217 Cal/cap/day and 2161 Cal/cap/clay to 2026 Cal/cap/day respectivelly. While the protein decreased from 56.29 gr/cap/day to 49.34 gr/cap/day, 59.20 gr/cap/day to 56.16 gr/cap/day and 56.13 gr/cap/day to 50.15 gr/cap/day respectivelly. Both before and during economic crisis, the energy consumption did not meet their allowance yet. Before economic crisis, the household in the urban area that consumped energy less than their allowance was that had income less than Rp l 00,000.00/cap/month. During the economic crisis it extended to the household that had income less than Rp 300,000.00/cap/month. In the rural area, the household that consumped energy less than Rp 60,000/cap/month. During the economic crisis it extended to the household that have income less than Rp 100,000.00/cap/monthBefore and during economic crisis, the prevalence of mild malnutrition of underfive children decreased but the prevalence of severe malnutrition of underfive children increased sharply. It showed bad situation, because the underfive children who mild malnutrition in marginal level downed to severe malnutrition.So the conclusion was during the economic crisis, Jambi Province brought negative effect on food production, food supply, food consumption and nutritional status of underfive children.It was supposed to food and nutrition program shaped to income generating for household and food feeding for underfive children. Priority to the household who had income less than Rp 300,000.00/cap/month in urban area and less than Rp 100,000.00/cap/month in rural areas.References : 64 (1955 - 2001)"

"ada sistem kelistrikan PT. Pertamina Talisman memiliki sistem pembangkitlistrik sendiri yang terdiri dari PLTG dan PLTD. Pembangkit-pembangkit ini memilikifungsi yang sangat vital yaitu mensuplai listrik kilang dan sumur minyak terutama padaunit-unit produksi.Pada saat terjadi gangguan pada salah satu pembangkit (trip genset), maka akanterjadi pelepasan beban agar pembangkit lain tidak overload dan bisa menimbulkan blackout. Pelepasan beban yang pertama adalah area di block station dimana akan mematikanpompa-pompa minyak dan air sebagai prioritas pertama. Pelepasan beban kedua ditujukankepada MCB di area Hiline 3 yg akan mematikan sumur dengan produksi yang rendah.Sedangkan pelepasan beban ke tiga adalah area Hiline 2 untuk jumlah produksi yang sedang.Relay SR3B261FU akan mengatur sistem pelepasan beban dimana apabila terjadi trip padapembangkit 310 kW maka waktu yg dibutuhkan untuk mengembalikan frekuensi ke posisinormal 50 Hz adalah 2,2 detik.Apabila terjadi trip pada pembangkit 484 kW, waktu yang dibutuhkan untuk kembali kefrekuensi normal adalah 2,6 detik. Jika terjadi trip pada pembangkit 725 kW waktu yangdibutuhkan untuk kembali ke 50 Hz adalah 4,4 detik. Sedangkan jika terjadi trip padapembangkit 1050 kW yang merupakan pembangkit paling besar, waktu yang dibutuhkanuntuk kembali ke 50 Hz adalah 13,4 detik."

"Kebutuhan akan TV mobil yang dapat dinikmati di handset berkembang dengan pesat akhir-akhir ini, hal tersebut saat ini dimungkinkan dengan menggunakanjaringan seluler berbasis 3G. Akan tetapi jaringan 3G yang berbasis komunikasi point to point tidak dapat secara efisien menampung jumlah pengakses konten siaran TV yang dikirimkan dalam waktu bersamaan sebagaimana layaknya TV broadcaster. Sebagai alternatif dengan adanya teknologi digital broadcast yang didesain untuk mengatasi hal tersebut akan memungkinkan pengiriman konten TV ke handset secara massal dan diharapkan akan mampu menampung lonjakan kebutuhan akan jasa mobile TV mobil ini. Berbagai macam Teknologi Digital di Mobile TV yang berkembang dewasa ini khususnya yang paling populer adalah DVB-H yang menunjukkan trend adopsi terbesar di banyak negara perlu dicermati dalam hal pemilihan transmisi maupun implementasi di lapangan. Implementasi Mobile TV berbasis DVB-H di Jakarta yang merupakan uji coba secara mikro guna menentukan konsep secara keseluruhan baik tingkat adopsi maupun konsep bisnisnya menurut perhitungan adalah sangat layak untuk dilakukan dengan hasil untuk meliput wilayah Jakarta dan sekitarnya dibutuhkan 7 pemancar outdoor dan 40 repeater di dalam gedung bertingkat dengan hasil perhitungan bisnis adalah NPV sebesar Rp. 200 Milyar, IRR sebesar 47% dan Payback Period 2.5 tahun. Dengan demikian direkomendasikan untuk melakukan implementasi layanan Mobile TV berbasis teknologi DVB-H di Jakarta.

---

Trend of Mobile TV has been started in Indonesia, currently available Mobile TV access is through 3G cellular network. 3G cellular network has limitation since it was design based on point to point communication therefore for broadcast capabilities using 3G network is limited compare with the real broadcasting network itself. As an alternative for delivering mobile TV solution currently is by using new technology of digital broadcast that has been design for more reliable TV channel delivery to mobile mass user handset at one times. This solution supposed to answer needs of user demands on the mobile TV access. Most popular mobile TV access technology is DVBH based which is adopted in many major country in the world, for Indonesia adoption on which technology is the best really need to have brief in detail implementation study along with business case exercise especially for big cities deployment such as Jakarta. Implementation of DVB-H Mobile TV in Jakarta has proven to be success and feasible based on the analysis that Jakarta is covered by 7 big transmitter cell and 40 in-door repeater for high rise building, financial analysis shown that business case result are NPV is Rp. 200 Billion, IRR is 47% and Payback period is 2.5 years. The analysis of implementing DVB-H in Jakarta is covered both cost and revenue associated with along recommendation for adapting DVB-H technology for Mobile TV deployment in Jakarta."

"Selama kurang lebih 250 tahun kepulauan Jepang menutup diri dari dunia luar dengan pelaksanaan politik sakoku(isolasi) di bawah rezim keshogunan Tokugawa. Keshogunan Tokugawa mengelompokkan masyarakat Jepang ke dalam 4 kelas sosial yaitu pedagang, pengrajin, petani dan yang paling tinggi kedudukannya adalah kelas samurai. Hanya kelas samurai lah yang mempunyai hak-hak istimewa di dalam masyarakat, bisa dibilang bahwa mereka adalah kelas yang paling elit dalam strata sosial pemerintahan feudal Tokugawa. Kedudukan kelas samurai berubah sejak dimulainya peristiwa Restorasi Meiji. Pemerintahan Meiji pada saat itu melakukan restorasi dan reformasi besar-besaran dalam bidang politik, sosial, kebudayaan dan ekonomi; seluruh rakyat Jepang dari berbagai kalangan mengalami efek positif maupun efek negatifnya pada saat itu. Perubahan ini pun berdampak pada posisi dan kedudukan kelas samurai pada saat itu. Pemerintah Meiji menganggap keberadaan kelas samurai selama masa damai hanya menjadi gangguan saja yang otomatis berdampak pada hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kelas samurai sejak era sebelumnya. Makalah ini berusaha membahas secara lebih detil efek-efek modernisasi di Jepang selama peristiwa Restorasi Meiji kepada kelas samurai dalam bidang politik, sosial, budaya maupun ekonomi.

---

For more than 250 years, the islands of Japan isolated themselves from the outside world by implementing the politic of sakoku (isolation) under the regime of Tokugawa. Tokugawa regime grouped the Japanese society into 4 social classes, i.e merchants, craftsmen, farmer and the highest of all the samurai. Only the samurai class had special privileges in the society. It can be said that they are the elite class in the feudal Tokugawa government. The position of samurai class changed since the beginning of Meiji Restoration. The Meiji government in those time greatly restored and reformed the political, social, cultural and economic areas; the whole Japanese people from all classes of society experiences positive as well as negative effects at that time. Their change also affected the positive and power of the samurai class. The Meiji government considered the presence of the samurai class during the peace era, only as disturbance that automatically affected the special privileges that the samurai class had once in the previous era. This paper attempt to discuss in more detail the modernization effect in Japan during the occurance of meiji Restoration to the samurai class, in the area of politic, social, culture and economy."

"[ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai audit beban operasional PT XYZ yangdilakukan oleh KAP ABC untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember2014. Secara lebih rinci, laporan magang ini membahas mengenai kebijakanakuntansi perusahaan, metode alokasi beban, standar akuntansi, prosedur audit atasakun-akun yang terkait audit beban operasional program PT XYZ. Berdasarkanhasil proses audit, dijelaskan bahwa standar akuntansi atas beban operasionalprogram PT XYZ telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) yang berlaku, serta prosedur audit yang dijalankan oleh KAP ABC atasbeban operasional program PT XYZ telah sesuai dengan teori dan standar audityang berlaku. Selain itu, pada laporan magang ini dijelaskan mengenai temuanaudit selama proses audit beban operasional program PT XYZ untuk tahun 2014.;

---

ABSTRACTThe internship report discusses about the audit of program operating expense in PTXYZ for the year ended December 31 2014. In a more details, it discussesaccounting policy, expense allocation, accounting standard, and audit proceduresof accounts related to program operational expense in PT XYZ. Based on the auditresults, it shows that the accounting standard of program operational expensescomplies with the Indonesia Financial Accounting Standard. In addition, the auditprocedures, which are applied by the KAP ABC, have complied with the theory andthe audit standards which prevail. This internship report also explaines about theaudit findings during the audit process of program operating expense in PT XYZfor the year ended December 31, 2014., The internship report discusses about the audit of program operating expense in PTXYZ for the year ended December 31 2014. In a more details, it discussesaccounting policy, expense allocation, accounting standard, and audit proceduresof accounts related to program operational expense in PT XYZ. Based on the auditresults, it shows that the accounting standard of program operational expensescomplies with the Indonesia Financial Accounting Standard. In addition, the auditprocedures, which are applied by the KAP ABC, have complied with the theory andthe audit standards which prevail. This internship report also explaines about theaudit findings during the audit process of program operating expense in PT XYZfor the year ended December 31, 2014.]"

"Brief description on culture, tourism, and natural resources in Indonesia."