Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peluang terciptanya dialog antara pemerintah dengan publik meningkat sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan media sosial oleh organisasi Pemerintah. Penelitian di berbagai negara di Eropa, Amerika Latin, Taiwan, maupun Indonesia menemukan bahwa harapan komunikasi dialogis dengan publik yang menciptakan kolaborasi dengan organisasi, masih sulit diwujudkan pemerintah. Komunikasi dialogis melalui media sosial bertujuan untuk membangun reputasi dan legitimasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemanfaaatan media sosial Twitter di lingkungan Kemenkeu dan untuk melihat bagaimana penerapan komunikasi dialogis di tengah isu-isu di Twitter sebagai sebuah bagian dari manajemen isu. Terkait dengan pemanfaatan Komunikasi dialogis oleh Kemenkeu, peneliti melakukan identifikasi dan analisis pemanfaatan Twitter. Pemanfaatan twitter dilihat dari 2 hal: prinsip Komunikasi Dialogis (Kent & Taylor, 2002) dan implementasi orientasi Komunikasi Dialogis berdasar model engagement dan dialog (Anderson et al., 2016). Menggunakan paradigma post positivistik, pendekatan kualitatif dan metode deskriptif kualitatif yang didalami melalui teknik pengumpulan data dua tahap. Tahap pertama melakukan analisis isi dengan scrapping data pada akun twitter dan kedua, wawancara pada admin yang mengelola empat akun dalam Kemenkeu disertai tinjauan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemanfaatan Twitter pada setiap akun yang diteliti seperti pola komunikasi dan tujuan komunikasi. Penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan perspektif baru bahwa komunikasi dialogis di Twitter dapat terlaksana pada unit organisasi berbasis pelayanan meski masih sulit terlaksana pada organisasi berbasis kebijakan terutama saat krisis. . Selain itu, Ppeneliti juga menemukan ada irisan antara komunikasi dialogis dan modal sosial yang sama-sama bertujuan untuk membangun kolaborasi demi terjaganya legitimasi. Komunikasi dua arah harus tetap diusahakan Kemenkeu (Pemerintah) dengan didukung manajemen komunikasi publik meliputi manajemen isu, SDM, risiko, dan pengetahuan yang baik. Selain, untuk meningkatkan reputasi, kepercayaan, dan legitimasi juga mencegah delegitimasi dari pihak lain. ......The prospect for the development of communication between the government and the public takes place, has grown in tandem with the rise in social media usage by businesses and nonprofit organizations. According to research in several countries in Europe, Latin America, Taiwan, and Indonesia, the government is still having difficulty achieving its goal of dialogic communication with the public that fosters organization-wide collaboration. Social media dialog is intended to increase reputation and legitimacy. This study aims to examine how social media Twitter is used within the Ministry of Finance and to examine how communication dialogue is implemented in the midst of issues on Twitter as part of issue management. Related to the use of dialogic communication by the Ministry of Finance, researchers identified and analyzed the use of Twitter. The use of Twitter is seen from 2 things: the principle of Dialogical Communication by (Kent & Taylor, 2002) and the implementation of a Dialogical Communication orientation based on engagement and dialogue models (Anderson et al., 2016). Using a post-positivistic paradigm, a qualitative approach and a qualitative descriptive method are explored through a two-stage data collection technique. The first stage was conducting content analysis by scrapping data on Twitter accounts and second, interviewing admins who manage the four accounts within the Ministry of Finance accompanied by a review of supporting documents. The research's findings indicate that there are variances in how each account uses Twitter, such as communication patterns and communication purposes. This research complements earlier research by offering a new perspective on how dialogic communication on Twitter can be adopted in service-based organizational units, but it is still challenging to execute in policy-based organizations, particularly in times of crisis. In addition, the researcher discovered that dialogic communication and social capital, which both attempt to foster collaboration in order to retain legitimacy, are related with each other. The Ministry of Finance (Government) must sustain two-way communication, with the aid of public communication management that includes risk, HR, issue, and knowledge management. Not only it boost reputation, trust, and legitimacy, but also avoids delegitimization.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesiapan organisasi Balai Pelatihan Z dalam implementasi SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk mewujudkan good governance. Balai Pelatihan Z sebagai pelayanan publik tidak lepas dari potensi risiko penyuapan dan bertanggung jawab memiliki sistem manajemen untuk mengendalikannya. SMAP sebagai instrumen governansi diharapkan menjadi sistem yang mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menangani penyuapan serta mewujudkan good governance. Penelitian ini menggunakan persyaratan SMAP sebagai perbandingan kondisi kesiapan organisasi, metode analisis SWOT untuk faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan SMAP, dan Analytical Hierarchy Process untuk menghasilkan strategi penerapan SMAP dalam rangka mewujudkan good governance. Hasil penelitian menunjukkan Balai Pelatihan Z belum sepenuhnya siap untuk menerapkan SMAP dimana memenuhi 3 persyaratan, 20 persyaratan terpenuhi sebagian, dan 21 persyaratan tidak terpenuhi. Berdasarkan analisis SWOT didapatkan informasi terdapat komitmen anti korupsi namun pegawai belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai SMAP dan belum terdapat penilaian risiko terhadap penyuapan, sehingga diperlukan strategi implementasi untuk dapat menerapkan dan mewujudkan good governance. Strategi tersebut diantaranya adalah melaksanakan pelatihan SMAP kepada seluruh pegawai, penilaian risiko penyuapan, dan membuat kebijakan/pedoman penerapan SMAP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi bagi manajemen Balai Pelatihan Z untuk meningkatkan kesiapan dan strategi implementasi SMAP yang tepat dalam rangka mewujudkan good governance ......This research aims to evaluate the organizational readiness of Training Center Z in implementing SNI ISO 37001 Anti-Bribery Management System (ABMS) to realize good governance. Training Center Z as a public service cannot be separated from the potential risk of bribery and is responsible for having a management system to control it. ABMS as a governance instrument is expected to be a system that prevents, detects, reports, and handles bribery and realizes good governance. This research uses ABMS requirements as a comparison of organizational readiness conditions, SWOT analysis method for influential factors in ABMS implementation, and Analytical Hierarchy Process to produce ABMS implementation strategies in order to realize good governance. The results showed that the Z Training Center was not fully ready to implement ABMS which met 3 requirements, 20 requirements were partially met, and 21 requirements were not met. Based on the SWOT analysis, information is obtained that there is an anti-corruption commitment but employees have never received training on ABMS and there is no risk assessment for bribery, so an implementation strategy is needed to implement and realize good governance. These strategies include conducting ABMS training for all employees, assessing the risk of bribery, and making policies/guidelines for implementing ABMS. The results of this study are expected to be input for the management of the Z Training Center to improve readiness and appropriate ABMS implementation strategies in order to realize good governance.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang penggunaan Relay Station untuk transmisi downlink Mobile WiMAX dengan menggunakan metode hybrid, yaitu metode transmisi yang menggunakan tiga buah transmisi. Ketiga transmisi tersebut yaitu dua buah transmisi yang melewati Relay Station terlebih dahulu baru ke receiver dan satu buah transmisi langsung dari pengirim ke penerima. Pada Relay Station ada dua kondisi yang berlaku, yaitu Decode and Forward (DF) dan Amplify and Forward (AF). Dua kondisi inilah yang nantinya akan dibandingkan dalam simulasi sehingga dapat diketahui performansi sistem WiMAX apabila menggunakan Relay Station sebagai media peningkatan kualitas layanan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa ketika Relay Station dalam mode forwarding Amplify and Forward (AF) akan memperoleh BER yang kecil sehingga throughput besar dan merupakan perfomansi yang terbaik. Ketika masing-masing Relay Station diatur agar menggunakan mode forwarding yang berbeda, misalnya AF pada Relay Station 1 dan DF pada Relay Station 2 atau sebaliknya akan memperoleh hasil yang sama. Sedangkan ketika kedua Relay Station diatur untuk menggunakan mode forwarding Decode and Forward (DF), maka BER yang dihasilkan besar dan throughputnya pun kecil, kondisi ini merupakan yang terburuk.

---

This minithesis examine the use of Relay Station for Mobile WiMAX downlink transmission by using the hybrid method ' the transmission method that uses three transmission. All of the three transmission is the two transmission through the Relay Station first before to the receiver and one transmission from the transmitter directly to the receiver. At the Relay Station there are two conditions that apply, the Decode and Forward (DF) and Amplify and Forward (AF). These two conditions will be compared in the simulation so that the WiMAX system performance when using the Relay Station as media that improving the quality of services can be known. The results of this simulation show that when both Relay Station in Amplify and Forward (AF) forwarding mode, they will yield low BER so that the throughput will high and this state is the best performance. When both of Relay Station are arranged to activate different forwarding mode, for example AF in Relay Station 1 and DF in Relay Station 2 or the other way, they will yield the same results. When both of Relay Station are arranged to activate Decode and Forward (DF) forwarding mode, BER will high and throughput will low, this condition is the worst.