Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Munculnya gerakan Islam di daerah merupakan fenomena penting untuk diteliti. Setelah ambruknya rezim Orde Baru, Indonesia berada dalam krisis ekonomi dan stabilitas sosial-politik yang rapuh. Di tengah kehidupan bangsa yang sedang tidak menentu, muncul gerakan untuk kembali kepada Islam sebagai landasan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kembali kepada Islam dipandang sebagai solusi dalam memecahkan berbagai krisis yang sedang terjadi dengan cara menciptakan tatanan kehidupan yang religius dengan menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tesis ini memfakuskan perhatian pada proses "Implementasi Syariat Islam di Cianjur" di dalam konteks sosial-politik lokal. Cianjur merupakan sebuah Kabupaten yang sedang menggalakkan Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah) berorientasikan nilai-nilai Islam. Keinginan Cianjur untuk menerapkan syari'at Islam mendapat banyak tantangan dari kalangan ulama dan intelektual di Indonesia. Karena tidak sesuai dengan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UIJD 45 dan di samping itu Indonesia bukan negara agama. Dua organisasi Islam terbesar NU dan Muhammadiyah juga tidak menyetujui dijadikannya syariat Islam sebagai azas berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia. Melihat adanya tantangan dari berbagai kalangan, Pemerintah Daerah Cianjur tetap menerapkan agenda pembangunan syariat Islam. Penerapannya tidak secara tegas dinyatakan pelaksanaan syariat Islam. Tetapi dikemas dalam bentuk pembangunan budi pekerti yang baik melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah yang disingkat dengan Gerbang Marhamah. Hal ini dilakukan agar tidak terlihat jelas kesan bertentangan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan mencoba memahami pemikiran, dan konsep serta latar belakang diterapkannya syariat Islam di Cianjur dalam merespon perkembangan sosial dan politik pada tingkat lokal maupun nasional pada tingkat Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat. Untuk keperluan pemahaman itu, peneliti mengumpulkan bahan-bahan (data) melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi dan literatur. Yang menjadi pijakan penelitian ini adalah pembacaan terhadap sejarah perjuangan syari'at Islam menjadi hukum negara di Indonesia. Dalam banyak hal, seringkali kemunculan gerakan Islam menghendaki tatanan sosial politik yang berdasar pada syariat Islam sebagai jawaban dan solusi ketika terjadi dekadensi moral dan kebuntuan politik, selalu menemui kegagalan ketika berhadapan dengan kekuatan negara. Eksistensi gerakan sosial keagaman yang demikian ini, dengan jelas tergambar dalam berbagai letupan sejarah seperti: gerakan DI/TII, Daarul Islam, Negara Islam Indonesia (NIl), gerakan Monginsidi di Lampung dan Malari di Tanjung Priok. Pada penelitian ini penulis, mendifinisikan gerakan Islam sebagai kolektifitas muslim yang bangkit melakukan tindakan menentang penguasa, kelompok-kelompok sosial lain, norma-norma yang ada di masyarakat yang dianggap mengancam kepercayaan dan norma-norma Islam sebagaimana difahami oleh partisipan gerakan, dan yang dianggap menghambat penegakan nilai-nilai dan norma-noma dalam kehidupan pribadi maupun publik melalui cara yang relatif terorganisasi yang didasarkan atas sentimen dan solidaritas Islam. Aktivis gerakan ini bervariasi sesuai dengan variasi keyakinan dan pemahaman terutama mengenai hubungan antara Islam dan masyarakat, dan hubungan antara Islam dan negara atau politik pada umumnya. Tesis ini akan menguji teori fungsionalisme struktural Tallcot Parson, yang menunjukkan adanya keteraturan dalam struktur - meski ada sistem alternatif (Islam) yang berlawanan dengan negara Pancasila tetap saja sistem Islam itu menyesuaikan diri dengan sistem negara walaupun ada penyamaran bentuk. Dalam teori ini dinyatakan bahwa masyarakat akan selalu sinergi dan harmoni, masing-masing element yang ada dalam masyarakat selalu terintegrasi ke dalam sistem, karena diandaikan negara selalu powerfull. Dalam istilah fungsionalisme struktural, kelompok yang keluar dari sistem dominan dapat dikatakan penyimpangan (deviance). Oleh karena itu, gerakan sosial yang berbau keagamaan maupun tidak dipandang sebagai suatu gerakan yang menyimpang (deviance) dari sistem. Hal itu, dikarenakan sikap, pandangan maupun perilaku sosialnya berbeda dengan maistream masyarakat umumnya. Persoalannya kemudian, apakah negara berhasil mengintegrasikan sistem yang menyimpang itu ke dalam dirinya atau tidak, dengan menggunakan fungsionalisme struktural akan diuji dalam penelitian ini. Dalam tesis ini menunjukkan bahwa, gerakan "implementasi syariat Islam" di Kabupaten Cianjur yang masih bertahan sampai sekarang ini, mengidikasikan semakin melemahnya kontrol negara terhadap sistem yang menyimpang yang bisa mengancam keutuhan sistem secara keseluruhan.

Abstrak :
Integrasi sosial masyarakat terasing ke dalam sistem nasional Indonesia melalui program PKSMT merupakan usaha pemerintah untuk menghilangkan keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang terasing baik secara geografis maupun sosial budayanya, sehingga kesenjangan dalam aspek kehidupan dan penghidupan diantara suku-suku bangsa yang berada dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia di bawah naungan asas Bhineka Tunggal Ika, dapat dihilangkan. Munculnya masalah masyarakat terasing karena adanya perbedaan perkembangan kebudayaan dan peradaban dari keanekaragaman sukubangsa yang ada. Sehingga dengan pengintegrasian kelompok-kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori terasing ke dalam sistem nasional, dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan kelompok-kelompok masyarakat tersebut agar dapat hidup lebih baik dari sebelumnya dan secara dengan sukubangsa lainnya di Indonesia. Pengintegrasian masyarakat suku terasing ke dalam sistem nasional, dilaksanakan dengan memperkenalkan kebudayaan atau nilai-nilai nasional ke dalam kehidupan masyarakat suku terasing melalui proses difusi dan proses sosialisasi sesuai dengan apa yang tertuang dalam kebijaksanaan pemerintah mengenai PKSMT. Sehingga kebudayaan nasional atau nilai-nilai nasional dapat terintegrasi ke dalam sistem kehidupan masyarakat suku terasing yang akhirnya struktur sosial dan pola--pola kehidupan masyarakat suku terasing dapat bercorak nasional. Berdasarkan konsep integrasi itu sendiri yang merupakan kohesi sosial yang berasal dari konsensus, dimana integrasi dapat terjadi apabila ada nilai-nilai umum yang berfungsi sebagai alat kontrol atau pengendali terhadap suatu aktivitas dan kegiatan. Alat kontrol sosial sangat penting dalam suatu proses integrasi karena terjadinya integrasi disebabkan adanya perpecahan-perpecahan atau perbedaan-perbedaan dari dua atau lebih kelompok, dimana masing-masing kelompok mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda sesuai dengan tuntutan dari pemenuhan kebutuhan masing-masing kelompok, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan mempersekutukan kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok merupakan suatu proses yang mengarah pada suatu Integrasi. Dan dalam rangka integrasi sosial masyarakat terasing, maka nilai-nilai nasionallah yang merupakan nilai-nilai umum yang bertindak sebagai alat kontrol terhadap setiap aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan baik kegiatan individu maupun kelompok. Studi ini dilaksanakan pada salah satu kelompok masyarakat terasing yaitu masyarakat suku Bajo yang hidup mengembara di kawasan laut, yang ada dalam wilayah Kecamatan Lasolo Daerah Tingkat II Kendari. Kelompok masyarakat tersebut telah dimukimkan pada tahun 1985 di lokasi pemukiman yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah, namun kelompok masyarakat yang dimukimkan dan dibina sesuai dengan program PKSMT hanya tinggal selama 3 bulan yang pada akhirnya 73 KK dari 100 KK yang dimukimkan, meninggalkan lokasi pemukiman dan selanjutnya mereka kembali hidup dilaut secara mengembara di pulau-pulau kecil dan terpencil. Muncul pertanyaan sederhana, mengapa orang-orang Bajo tersebut meninggalkan lokasi pemukiman? Dan mengapa masih ada Orang-oranng Bajo yang tidak meninggalkan lokasi pemukiman sampai sekarang ? Dengan melibatkan Orang-orang Bajo secara keseluruhan dalam studi ini, baik Orang-orang Bajo yang ada di lokasi pemukiman maupun yang berada di luar lokasi pemukiman, maka pertanyaan sederhana tersebut di atas dapat terjawab. Sejalan dengan itu pula maka tujuan dari studi ini adalah untuk mempelajari; kebudayaan masyarakat suku Bajo secara keseluruhan. kebudayaan nasional yang berupa ide-ide dan gagasan-gagasan baru yang diperkenalkan ke dalam sistem kehidupan masyarakat Bajo melalui program PKSMT dalam rangka integrasi masyarakat tersebut ke dalam sistem nasional Indonesia, hubungan timbal balik antara kedua unsur tersebut dengan kata lain bagaimana respons masyarakat Bajo terhadap masuknya nilai-nilai nasional dalam sistem kehidupan mereka. Proses tersebut dianalisa melalui teori-teori yang digunakan sebagai kerangka acuan dalam kajian lni, seperti teori akulturasi, teori integrasi kebudayaan melalui teori pendekatan "struktural fungsional". Akhirnya, semua data dan informasi yang ditampilkan dalam tesis ini merupakan hasil penelitian di lapangan yang berdasarkan kerangka acuan tersebut di atas dan dengan penggunaan metodologi kualitatif sebagai pendekatan ilmiah dan beberapa metode/teknik pengumpulan data yang dipakai, seperti; metode pengamatan dan pengamatan terlibat serta wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, sehingga semua data yang diperoleh baik secara tertulis, lisan, maupun berdasarkan penggunaan simbol-simbol perilaku dapat dideskripsikan seperti yang dipaparkan dalam keseluruhan tulisan ini, sesuai dengan sifat penelitian ini yang yaitu bersifat deskriptif.

Abstrak :
The number of drug abused in adolescent is increasing every year. It is assumed that the influencing factors of drug abused could come from their internal and external factors of the adolescent. Some of the external factors are family environment, community, school, and their peer group. This research was using the descriptive correlation and cross sectional study design. The goal of this study was to determine of the correlation between the external environments of the adolescent with the risk of the drug abused on the student of senior high school in the Depok city. The samples of this study were the 205 students of the first and second grade student in the senior high school in Beji District, Depok city. The samples were selected by the proportional random sampling method. The result of this study showed that the family and peer group have significant correlation to the risk of drug abused amongst the adolescent (p = 0,006 and 0,020), where as the school and community had no significant correlation. It is implied also that the family environment has the highest correlation to the drug abused amongst adolescent (OR = 2,168). Characterize of the adolescent (gender) had also the correlation to the risk of drug abused (P = 0,003) and it was a confounding factors. Therefore, the focus of the community nurse role is including observation to the peer group, especially boys. It is suggested that community nurse should have good collaboration with public health center, school, and parents in making early detection on the drug abused behavior in adolescent. Counseling on the family, peer group should be implemented and monitored continuously.

Abstrak :
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) oleh Pemerintah, maka perlindungan terhadap konsumen di Indonesia telah memasuki babak baru, akan tetapi maksud pemerintah yang baik ini ternyata masih menemukan banyak kendala yang membuat walaupun Undang-Undang ini sudah lebih dari 5 tahun berlaku tapi masih belum terlalu nyata pengaruhnya khususnya dalam dunia perbankan di Indonesia. Maka kami melalui penelitian kepustakaan yang didukung oleh wawancara, dan dengan tipologi penelitian eksplanatoris, telah secara khusus meneliti mengenai Perjanjian Kredit di dunia Perbankan di Indonesia. Beberapa pokok permasalahan yang kami temukan adalah dengan dilarangnya dicantumkannya beberapa klausula baku dalam Perjanjian Kredit oleh UUPK justru akan menimbulkan problem baru bagi bank untuk melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelolanya dan disalurkan melalui kredit tersebut. Selain itu juga masih ada ketentuan dalam Undang-Undang tersebut yang belum jelas dan masih terdapat kekurangannya yang menimbulkan kebingungan di kalangan perbankan dan masyarakat. Sehingga kami berkesisnpulan larangan pencantuman klausula baku yang ditetapkan oleh UUPE tersebut tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan. Seharusnva untuk beberapa klausula bukannya dilarang, melainkan harus dibatasi saja dengan syarat tertentu dan hanya untuk keadaan tertentu saja. Dengan demikian Bank tetap dapat melindungi dana masyarakat yang dikelolanya, sebaliknya pihak debitur sebagai konsumen juga tidak dirugikan. Sedangkan untuk ketentuan dalam UUPK yang belum jelas ataupun masih terdapat kelemahan tentunya masih perlu diperbaiki supaya dapat berfungsi lebih baik dan tidak menimbulkan masalah Baru. Sehingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih perlu direvisi atau ditinjau kembali untuk menghilangkan segala kelemahan atau kekurangan yang masih ada.