Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka mendorong kinerja ekspor, Pemerintah Indonesia secara konsisten terus memberikan stimulus, salah satunya melalui pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Fasilitas KITE tersebut berupa pemberian pembebasan dan Bea Masuk, PPN, PPnBM serta Pengembalian Bea Masuk. Selama 10 tahun terakhir setidaknya telah terjadi 3 kali perbaikan fasilitas KITE, termasuk relaksasi dan perbaikan prosedur memperoleh fasilitas KITE. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari nilai dan perubahan kebijakan KITE terhadap nilai devisa ekspor dengan menggunakan model regresi metode general least square (GLS). Penelitian menguji hubungan nilai ekspor dari 7 sektor industri manufaktur dari tahun 2005 sampai 2019 dengan nilai pembebasan bea, nilai pengembalian bea, variable dummy kebijakan KITE pada tahun 2011, 2013, dan 2018. Hasil penelitian menunjukkan fasilitas KITE berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai devisa ekspor. Nilai pembebasan dan pengembalian bea berkorelasi positif terhadap nilai ekspor. Selain itu, perubahan pemberian fasilitas KITE secara keseluruhan, termasuk relaksasi dan perbaikan prosedur memperoleh fasilitas KITE menunjukkan pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap nilai ekspor. Jenis industri yang paling sensitif terhadap kebijakan fasilitas KITE pembebasan adalah industri barang dari plastik dan jenis industri yang paling sensitif dengan perubahan kebijakan di tahun 2013 (relaksasi fasilitas KITE) dan perubahan kebijakan di tahun 2011 (pengetatan fasilitas KITE) adalah industri elektronik dan komponen. Sementara itu dari ketujuh jenis industri yang di teliti tidak ada satupun industri yang sensitif terhadap fasilitas KITE dengan skema pengembalian. Hal ini menunjukkan industri manufaktur dengan orientasi ekspor membutuhkan relaksasi aturan, kemudahan administrasi serta simplifikasi prosedur permohonan fasilitas KITE untuk dapat meningkatkan devisa ekspor.

---

The Indonesian government has been consistently providing stimulus packages to boost its export performance, e.g. by launching import duty drawback scheme through Ease of Import for Export Orientation (KITE) facility. The KITE facility covers rebates and exemptions on export duties such as import tariffs, value added taxes, and tax on luxury goods. KITE facility has been amended three times in the last decade and includes improvement on application procedures to claim duty exemptions and rebates. This study aims to identify the impact of the KITE facility on export values by using a regression model of general least square (GLS). Data on export values of seven manufacture sectors from 2005 to 2019 are used as a dependent variable along with a number of independent variables i.e. duty rebate values, duty exemption values, dummy variable on the KITE policy changes in 2011, 2013, and 2018. The study shows positive and significant correlation between the KITE facility and export values. Duty rebate and exemption values positively affect export values. In addition, changes in the KITE facility as a whole incentive package, including procedures relaxation and improvement on the KITE application, display a much greater and more significant impact on export values. Plastic goods industry shows the highest elasticity caused by changes in the KITE exemption policy and Electronics and components industry is most sensitive industry to policy changes in 2013 (relaxation of KITE facilities) and the policy changes in 2011 (tightening of KITE facilities). Meanwhile, out of seven studied industries, none of the industries were sensitive to KITE facility return scheme. This shows to increase export value, manufacturing industry with an export orientation needs regulation relaxation, ease of administration and procedure simplification for applying KITE facilities."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional di Kanwil DJP Jakarta pusat. Sensus Pajak Nasonal berawal dari upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan mengenai masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan untuk meningkatkan penerimaan Negara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Sampai dengan saat ini Sensus Pajak Nasional telah dilaksanakan sebanyak dua tahapan. Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional di Kanwil DJP Jakarta Pusat baik Tahap I maupun Tahap II sama-sama memperoleh hasil yang tidak mencapai target. Berdasarkaan hasil dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I dan Tahap II penelitian ini akan mengevaluasi implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional dengan menganalisis menggunakan Teori Evaluasi dari Dunn. Jika melihat kriteria evaluasi dari Dunn Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional masih memerlukan banyak perbaikan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

---

This research discussed the evaluation of implementation National Tax Census in Regional Tax Office in Central Jakarta. National Tax Census started from governments effort to solve the problem about low level of Tax Payers to pay the tax and to increase state income.The Research is done using a qualitative approach and including in research cross sectional with the technique of collecting data are the study of literature and field studies. Up to now National Tax Census had been held as many as two stage. Implementation of National Tax Census in Central Jakarta Regional Tax Office during phase I and II show the same results that could not hit the target.

Based on the result of Implementation of National Tax Census Phase I and Phase II this research will evaluate the implementation National Tax Census by analyzing the use of the theory evaluation of dunn. From criteria of the evaluation of Dunn the implementation of national tax census still need a lot of improvement in order to attain a desired goal."