Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 1365KUHPerdata tidak membedakan berlakunya pasal perbuatan melawan hukum bagi perseorangan maupun badan hukum, juga tidak membedakan antara badan hukum publik maupun privat Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa atau Onrechtmatige Overheidsdaad dalam praktek, khususnya mengenai perbuatan lembaga eksekutif terjadi sebagai konsekuensi kekuasaan eksekutif yang kerap kali berbenturan dengan hak-hak pribadi para warga. Dalam hal ini, Kejaksaan Republik Indonesia yang telah ditetapkan kedudukan dan perannya sebagai suatu lembaga pemerintahan yang berikan kewenangan khusus oleh undang-undang dapat dikategorikan sebagai Penguasa dalam konsep Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa. Karena pemerintah dengan organ-organnya sebagai Penguasa dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan Negara melakukan tindakan-tindakan berdasarkan wewenang khusus

---

Article 1365 of Indonesian Civil Code does not distinguish the enactment of Article against the law for individuals and legal entities, also it does not distinguish between legal entities of public and private Unlawful Act by the Ruler or onrechtmatige Overheidsdaad in practice, in particular concerning actions of the executive occur as a consequence of executive powers which often collide with personal rights of the citizen. In this case, the Attorney General of the Republic of Indonesia with predetermined position and its role as a government agency given special authority by the law may be categorized as Ruler in the concept of Unlawful Act by the Ruler. Since the government with its organs as Ruler in their duties to achieve the goals of the State to perform actions based on specific authorization."

"Kedudukan harta perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) di dalam keluarga tidak terlepas dari perjanjian perkawinan antara suami istri, termasuk mengenai kepemilikan atas tanah di Indonesia. Perjanjian perkawinan akan dapat mengatasi perbedaan dan penyelesaian harta bersama yang di dapat selama berumah tangga. Tesis ini membahas mengenai akibat hukum atas perkawinan campuran tanpa membuat perjanjian perkawinan terhadap harta bersama; dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang terkait dengan harta bersama tersebut. Metode penelitian tesis ini berupa yuridis normatif dengan tipologi deskriptif-analitis.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh (1) ketiadaan perjanjian kawin dalam perkawinan campuran berimplikasi pada harta bersama berupa tanah yang mereka peroleh harus dilepaskan dengan cara menjual atau hibah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Apabila waktu terlampaui maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanah tersebut menjadi tanah negara sesuai Pasal 21 ayat (3) UUPA. Warga Negara Indonesia yang telah kehilangan hak atas tanahnya tersebut dapat mengajukan permohonan hak atas tanah negara kepada Kementerian Agraria sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. (2) Notaris terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan kode etik dalam pembuatan akta berkaitan dengan harta bersama dan dikenai sanksi berdasarkan PJN dan kode etik. Selain itu karena ada kerugian yang diakibatkan dari akta tersebut Notaris dikenai pula dikenakan sanksi untuk membayar ganti rugi. Saran yang dapat diberikan adalah setiap perkawinan campuran sebaiknya untuk membuat perjanjian perkawinan untuk menghindari permasalahan hukum dalam harta bersama dan Notaris wajib menaati PJN dan kode etik.

---

The position of marital property in a family relates to the so called, a Pre-Nuptial agreement between husband and wife that is created during their marriage, including the rights of i.e. a land property in Indonesia. Therefore in this case, the agreement would able to help differentiating marital property obtained during marriage, and solving any foreseeable conflicts from the marrital property. This thesis discusses how the legal consequences of mixed marriage are conducted without making a marriage agreement towards joint property, and the notary responsibility of deeds related to joint property in mixed marriage without making a marriage agreement. The research form of this thesis is normative juridical, using a descriptive research topology.Based on the results of the study obtained (1) The absence of Pre-Nuptial agreements in mixed nationality marriages implicates on the shared property of land that is obtained during the marriage, need to be removed by way of selling or granting the land rights within the period of 1 year. By not doing so, the land rights will be stripped and it shall be at the disposal of the state become state land, in accordance to articale 21 paragraph (3) The basic agrarian law (BAL). Indonesian citizen that have lost its land rights, pursuant to the aforementioned article of BAL, may request back its rights upon the state land to the ministry of agrarian, in accordant to the ministry agrarian regulation number 9 year 1999 in regard to Procedure of the Granting of Rights of Land and Revocation of Right of State Land and Right of Management. (2) The Notary is proven to commit violations of the regulation of Notary (PJN) and notary code of ethics in the making of the deed relating to the property and is subject to sanctions under PJN and the code of conduct. In addition, because there is a loss resulting from the notarized deeds are also penalized to pay damages. The advice that can be given is any marriage mixture preferably to make a marriage treaty to avoid legal issues in the joint property and notarized mandatory PJN and ethics code."