Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris selaku pejabat umum bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari isi secara keseluruhan terhadap akta yang dibuatnya, mulai dari kepala akta sampai penutup akta, dan tidak bertanggungjawab secara materiil dari akta tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan asas Nemo Plus Juris Transfere Potest Quam Ipse Habet adalah artinya tidak seorangpun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melibihi hak miliknya atau apa yang dia punyai. Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT mengenai objek jual belinya termasuk tanah kas desa yang termasuk kekayaan desa yang berupa tanah desa yang tidak dapat dilakukan pelepasan atas hak kepemilikan tanah tersebut kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Sehingga menimbulkan kasus yang harus ditanggungjawabkan secara pidana dan administratif. Penulisan ini meniliti tentang bagaimana penerapan asas Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet oleh PPAT/Notaris dalam pembuatan akta jual beli dan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Bli dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 62/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.SBY? serta Bagaimana Tanggung Jawab dan Sanksi apabila PPAT/Notaris yang melanggar asas Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet pada studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 62/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.SBY? hasil dari penelitian ini adalah penerapan asas tersebut ada di Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 97 untuk membuktikan kepemilikan dan tanggung jawab berupa pidana dan administratif diberhentikan menjadi Notaris, PPAT maupun Anggota perkumpulan

---

ABSTRACT
The notary as a general official is responsible for the formal truth of the overall contents of the deed made, starting from the head of the deed to the closing of the deed, and is not materially responsible for the deed. In this study using the principle of Nemo Plus Juris Transfere Potest Quam Ipse Habet means that no one can divert or give something to others over his property or what he has. In the Making of Deed of Agreement on the Sale and Purchase and Deed of Sale and Purchase carried out by Notary and PPAT regarding the object of selling, including village cash land which includes village property in the form of village land, the ownership rights of the land cannot be released to other parties, unless necessary public interest. Thus giving rise to cases that must be criminally and administratively responsible. This writing examines how the application of the Nemo principle plus juris transferre potest quam ipse habet by PPAT / Notary in the sale and purchase deed and the Deed of Bli Sale Agreement in the Study of Surabaya District Court Decision 28 August 2017 Number 62 / Pid.Sus-Tpk / 2017 /PN.SBY? and How are the Responsibilities and Sanctions if PPAT / Notary is violating the principle of Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet in the study of the Surabaya District Court Decision dated 28 August 2017 Number 62 / Pid.Sus-Tpk / 2017 / PN.SBY? The results of this study are that the application of the principle is in the Agrarian State Minister's Regulation / Head of National Land Agency No. 3 of 1997 concerning Implementation Provisions of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Article 97 Land Registration to prove ownership and responsibility in the form of criminal and administrative Notary , PPAT and members of the association