Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Eksperimen pencitraan bumi yang diambil dari satelit mikro yang sedang mengorbit sangat besar nilai harganya dalam berbagai aspek penelitian seperti sumber daya alam, klimatologi dan ramalan cuaca. Berdasar pada teknologi Charge Coupled Device (CCD), sebuah kamera berukuran kecil dan murah akan dirangkaikan atau dipasang pada satelit mikro. Data citra yang dihasilkan oleh kamera CCD kemudian diubah kedalam format digital (digitized) dan disimpan pada memori eksperimen Simpan dan Baca Digital (Digital Store and Readout, DSR). Memori Simpan dan Baca Digital (DSR) ini adalah fasiiitas penyimpanan memori CMOS multifungsi yang mendukung transmisi ke bumi (downlink transmission). Pada penelitian ini dijelaskan rancangan dan implernentasi frame grabber dan digital store and readout untuk selanjutnya diaplikasikan sebagai suatu subsistem pencitra pada satelit mikro.

---

ABSTRACT
Earth remote sensing experiments based on orbiting micro satellite give tremendous benefits for many aspects of the earth researches such as resources management, climatology and weather prediction. Based on charge coupled device (CCD) technology a small sized and relatively inexpensive camera will be assembled and installed at the micro satellite. The produced remote sensing data of CCD camera will be formatted or digitized into the digital format and store at the memory of the digital store and readout, DSR experiment. The memory of DSR is the multifunction storing CMOS memory which supports the transmission down to the earth (downlink transmission). The research discusses the design and implementation process of the frame grabber and the digital store and readout. They will then be integrated as one of the subsystems of the micro satellite system.

Abstrak :
Imbalan atau kompansasi yang diterima dari pasien atau oleh pelaksana pelayanan kesehatan di rumah sakit atas perlakuan yang diberikan kepada pasien atau klien tersebut disebut Jasa Pelayanan. Belum terdapatnya peraturan/perundangan-undangan yang sesuai dengan job's pola pembagian jasa pelayanan tersebut maka setiap pimpinan rumah sakit harus arif dan bijak mengatur dan mendistribusikannya. Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Sa'anin Padang, seperti juga rumah sakit umum daerah ataupun rumah sakit jiwa lainnya, tidak jarang kebijakan yang diambil untuk pola pembagian jasa pelayanan menimbulkan rasa ketidakadilan, ketidakwajaran dan kurang proporsional oleh sebagian karyawan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan faktor-faktor internal dan eksternal dari lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Sa'anin Padang, terhadap pola pembagian jasa pelayanan series usulan pola pembagian jasa pelayanan yang sesuai dengan asas atas keadilan, kewajaran dan proporsional serta sesuai dengan harapan karyawan sendiri. Suatu studi kasus dilakukan dengan metode kualitatif dengan informan dari Rumah Sakit jiwa Prof. KB. Sa'anin Padang. Dokumen/arsip yang ada dan terkait dengan pola pembagian jasa pelayanan tersebut dilakukan obeservasi dan pengkajiannya. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa gambaran Pola Pembagian Jasa Pelayanan itu dirasakan oleh sebagian karyawan belum adil, layak dan proporsional dan sangat tergantung dari Kebijakan Rumah Sakit Jiwa Prof. KB. Sa'anin Padang atas rekomendasi Tim Evaluasi Jasa Pelayanan melalui kesepakatan tim atau komitmen karyawan. Tenaga profesional terutama tenaga profesi perawat sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pola pembagian jasa pelayanan. Peneliti menyarankan agar usulan pola pembagian jasa pelayanan yang baru dipertirnbangkan oleh pihak manajemen Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Sa'anin Padang sebagai bahan masukan untuk merevisi pola pembagian yang sekarang dan memasukan beberapa variabel internal dan eksternal dari Rumah Sakit Jiwa Prof H.B. Sa'anin Padang, dalam pola pembagian jasa pelayanam Kemudian disarankan juga untuk mensosialisasikan fakor-faktor internal dan eksternal tersebut serta asasasas keadilan, kewajaran dan proporsional dalam pembagian jasa pelayanan Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Sa'anin Padang, dan yang sangat penting adalah komitmen karyawan dan pemahaman kerja sama tim dalam mewujudkan Rumah Sakit Jiwa Prof H.B. Sa'anin Padang. ......Analysis on Policy on Distribution of Service Rewards Applied in Prof HB Saanin Mental Hospital, Padang West Sumatera Province Year 2004Incentive or compensation sourced from patient/client by health provider in hospital for the service provided is called as service rewards. The unavailability of rules regarding the distribution of service rewards forced hospital managers to wisely distribute it. As in many other hospitals, the distribution of service rewards applied in Prof HB Saanin Mental Hospital invited injustice feeling and felt as unfair and non-proportionate by some employees. This study aimed at investigating influences internal and external factors within the Prof FIB Saanin Mental Hospital environment on distribution pattern of service rewards. This study also provides distribution pattern that is in line with justice, fairness, and proportionate principles and accepted by the employees. This study was a case study using qualitative method with informants from the hospital Available related documents and archives were observed and reviewed. The study results reveal that the distribution of service rewards was felt as injustice and inappropriate and was heavily depended on hospital policy based on recommendation by service rewards evaluation team processed by team agreement or employee's commitment. Nurses played very decisive role in the decision making process on service rewards distribution. It is suggested to the hospital management to consider the proposal of new service reward distribution pattern as input to revise the existing pattern and to include several internal and external variables in the distribution pattern. It is also suggested to socialize those factors and justice, -fairness, and proportionate principles in distribution pattern. The most important thing is employee's commitment and understanding about teamwork in implementing the hospital vision.

Abstrak :
Ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh umat Islam yaitu hablum minallah wa hablum minannas (Q.s. 3:1 1 2). Kedua hubungan ini harus berjalan secara serentak dan simultan. Zakat bagi orang Islam adalah untuk melaksanakan tugas ekonomi dan moral. Dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan. Dalam bidang sosial, zakat adalah pelaksanaan tanggung jawab orang kaya untuk mengurangi kemiskinan. Sedangkan dalam bidang moral zakat menunaikan harta kekayaan yang dimiliki seseorang agar kekayaan itu diridhai Tuhan. Begitu besarnya perhatian Islam terhadap fakir miskin, sehingga mereka mendapat prioritas pertama dalam pembagian zakat. Demikian juga keadaannya di Negara Republik Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah yang perlu ditangani, karena dalam pasal 34 UUD 1945 dinyatakan bahwa: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Pengelolaan zakat di Kabupaten Donggala masih banyak dilaksanakan secara insidentil, bahkan tanpa perencanaan dan pengarahan yang sungguh-sungguh yang secara tidak disadari dapat melemahkan konsepsi zakat itu sendiri, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menemukan masalah yang dihadapi oleh pengelola zakat di Kabupaten Donggala dan menyarankan perbaikan sistem pengelolaannya; (2) meningkatkan pemahaman orang yang membayar zakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadarannya untuk membayar zakat; (3) meningkatkan kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Program Kekhususan Hukum Islam yang dikembangkan di Program Pascasarjana UI. Di samping itu diharapkan pula menjadi masukan bagi pengelola zakat di Kabupaten Donggala untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pengelolaannya terutama hubungannya dengan pengentasaan kemiskinan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan menemukan hubungan antara dua gejala yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah zakat dan pengentasan kemiskinan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kedua Yayasan Baitul Mal, Pengurus BAZIS, Remaja Masjid, Para muzakki yang telah menunaikan zakat malnya serta pimpinan lembaga/instansi Kantor. Pembangunan Desa, BKKBN, Dinas Sosial. Mat untuk memperoleh data primer tersebut adalah wawancara dalam bentuk tidak berstruktur atau wawancara lepas, di mana pertanyaan-pertanyaan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Untuk menganalisis data, digunakan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan teori-teori. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pengelolaan zakat di Kabupaten Donggala belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan masih kurang. Dengan demikian perlu adanya keterlibatan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Abstrak :
Project Delivery System (PDS) merupakan sebuah sistem yang menentukan struktur dan kerangka tanggung jawab serta kewenangan bagi para pihak yang terlibat dalam proses konstruksi. Sistem ini memberi kontribusi penting kepada kepuasan pemilik dan kesuksesan proyek secara keseluruhan. Terdapat banyak faktor dalam pemilihan metode PDS yang efektif untuk dapat mencapai kinerja proyek yang diharapkan. Untuk itu diadakan penelitian terhadap masalah ini pada pelaku industri konstruksi. Sasaran utama dari penelitian ini akan menilai pengaruh berbagai variabel yang menjadi pertimbangan daiam pemilihan PDS terhadap kinerja biaya, mute, dan waktu. Pada penelitian ini diperoleh faktor-faktor yang berperan penting dalam pemilihan metode PDS dan dampaknya terhadap kinerja proyek. Dari analisis secara kuantitatif dapat membuktikan hypotesa penelitian, bahwa Pemilihan PDS yang tepat akan meningkatkan kinerja biaya dan waktu pada proyek konstruksi. Output dari penelitian ini akan menjadi sebuah rekomendasi yang akan membantu para pemilik proyek dan konsultan mereka untuk mendisain suatu sistem pengadaan proyek yang Iebih sesuai.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang penerapan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil dalam perspektif pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan data, kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemberhentian tidak dengan hormat diatur dalam Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, dapat melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Dalam perspektif PTUN penerapan Pasal 87 ayat (4) UU ASN oleh pejabat tata usaha negara justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagaimana penerapan pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang diberlakukan secara surut (retroaktif) terhadap PNS yang dihukum pidana penjara kejahatan jabatan yakni karena melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, dalam perspektif PTUN ketentuan ini mengandung arti kumulatif, artinya kedua syarat harus terpenuhi yaitu mendapatkan hukuman pidana paling singkat dua tahun penjara dan pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap PNS yang bersangkutan tidak dapat diberlakukan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, sementara untuk pidana yang dilakukan dengan berencana hanya dapat ditafsirkan oleh majelis hakim pidana dalam putusannya dan tidak bisa ditafsirkan oleh pejabat lain, tak terkecuali hakim peradilan administrasi.

---

ABSTRACT
This thesis studied about the practice of dishonourable dismissal to civil servant from the perspective of state administrative court. This is a research of normative laws using bibliography study and interview in its data aggregation, where the gathered data are analysed using qualitative approach. Dishonourable dismissal is regulated in article 87 section 4 of Law number 5 of 2014 about State Civil Apparatus. Civil servant who believes their self-interest is harmed by the issuing of dishonourable dismissal decision can offer administrative effort first before submitting a lawsuit in State Administrative Court which consist of an objection and an administrative appeal. In the perspective of State Administrative Court, the practice of article 87 section 4 of The State Civil Administration Law by the state administration official in fact cause legal uncertainty. As in the implementation of article 87 section 4 subsection b of The State Civil Administration Law applied in retroactive to civil servant with criminal charge in crime of official occupation, namely the crime of corruption. Then in the implementation of article 87 section 4 subsection d in The State Civil Administration Law, in the perspective of State Administrative Court, this regulation contains cumulative meaning, in the significance that the two conditions have to be completed, namely one has to get criminal charge with minimum imprisonment of 2 years and the crime has to be a premeditated crime. If one of those requirements is not completed, then the regulation in article 47 section 4 subsection d can not be implemented to the civil servant in concern, while the charge for premeditated crime can only be interpreted by the criminal court panel in their verdict and can not be interpreted by any other officials, with no exception to administrative court judge.

Abstrak :
Investor ritel di Indonesia mengalami kenaikan jumlah yang pesat selama 2020-2022, yang salah satunya diakibatkan oleh kemajuan teknologi dimana investasi ritel dapat diakses dengan mudah melalui berbagai aplikasi. Riset sebelumnya di negara berkembang seperti Indonesia, India dan Pakistan mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh bias persepsi dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan adanya fitur pada aplikasi seperti penyajian data historis, idealnya investor ritel dapat mengambil keputusan investasi yang lebih rasional. Penelitian ini menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menganalisis pengaruh bias perilaku overconfidence, representativeness dan loss aversion dalam pengambilan keputusan investasi yang rasional, dengan fitur aplikasi data historis harga saham/reksadana sebagai variabel yang memoderasi hubungan di antaranya. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa bias perilaku overconfidence mempengaruhi pengambilan keputusan investasi rasional secara signifikan, sedangkan representativeness dan fitur aplikasi data historis tidak berpengaruh secara signifikan. Fitur aplikasi data historis tidak signifikan dalam memoderasi hubungan di antaranya. ......Retail investors in Indonesia have experienced a rapid increase during 2020-2022, one of which is due to advances in technology where retail investments can be accessed easily through various applications. Previous research in developing countries such as Indonesia, India and Pakistan indicated that there is influence of perception biases in investment decision making. However, with present investment application features such as presenting price historical data of stocks/mutual funds, ideally retail investors are able to make more rational investment decision. This study applies Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) to analyze the influence of perception biases in making rational investment decisions. Price historical data as application feature acts as a variable that moderates the relationship between them. The result of this study indicates that overconfidence significantly influences rational investment decision making, while representativeness and historical data application features do not have a significant effect. Price historical data as application feature is also not significant in moderating the relationship between them.