Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sewa Beli merupakan lembaga hukum yang relatif baru, yang muncul karena adanya perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sampai dengan saat ini belum diatur dalam suatu peraturan khusus untuk itu. Sewa Beli mula-mula muncul dalam praktik untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan solusi jika pihak penjual menghadapi banyak permintaan untuk menjual barangnya, tetapi calon pembeli tidak mampu membayar harga barang tersebut secara tunai sekaligus. Permasalahan timbul jika pembeli tidak sanggup membayar angsuran, maka obyek sewa beli ditarik. Karena belum diatur dalam undang-undang, namun, berdasarkan pasal 1320 dan pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan sewa beli yaitu: 1. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Reg. No. 935/K/Pdt/1985 tanggal 30 September 1986 dalam perkara perjanjian sewa beli satu unit mobil Light Truck baru, merk Colt Diesel keluaran Mitsubishi, antara Ny. Lie Tjiu Hoa dan Achmad Kartawidyaya (A Liong) melawan Unda bin H. Marsan. 2. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Perjanjian Sewa Beli (Hire Purchase) , Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (Renting). Untuk mencapai tujuan penulisan ini digunakan metode penelitian perpustakaan yang bersifat yuridis normatif dan wawancara. Kesimpulan yang didapat untuk menjawab permasalahan, jika pembeli tidak sanggup membayar maka obyek sewa beli akan ditarik oleh penjual untuk menutupi sisa angsuran, disarankan agar sewa beli dimasukkan sebagai bagian dari hukum perikatan, dan diupayakan ada perlindungan hukum kepada pembeli sehingga antara para pihak terdapat hak dan kewajiban yang seimbang, dan jika angsuran telah dibayar melebihi 30 % (tiga puluh persen), seharusnya obyek sewa beli tidak boleh ditarik, dan sisa angsuran menjadi utang yang akan dilunasi oleh pembeli.