Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pergantian kantor akuntan publik, ukuran kantor akuntan publik, dan penerapan good corporate governance (yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, kompetensi komite audit, dan jumlah rapat komite audit) terhadap audit report lag. Penelitian ini juga menggunakan empat buah variabel kontrol, yaitu: profitabilitas perusahaan, ukuran perusahaan, opini going concern, dan jenis industri. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda terhadap 331 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia per 31 Desember 2013. Sampel penelitian diperoleh melalui metode purposive sampling. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, profitabilitas perusahaan, dan jenis industri berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan dan opini going concern berpengaruh positif terhadap audit report lag. Namun demikian, penelitian ini tidak dapat memberikan bukti yang cukup untuk menjelaskan pengaruh dari pergantian kantor akuntan publik, ukuran kantor akuntan publik, proporsi komisaris independen, dan kompetensi komite audit terhadap audit report lag.

---

ABSTRACT
The objective of this research is to examine the effect of audit firm changes, audit firm size, and good corporate governance implementation (which consists of the board of commissioner size, independent board of commissioner proportion, number of board of commissioner meetings, audit committee size, audit committee?s competence, and number of audit committee meetings) on audit report lag. This research also uses four control variables: the profitability of the company, the size of the company, going concern opinion, and the type of industry. The hypotheses testing is done by using multiple linear regression of 331 listed companies in the Indonesia Stock Exchange of December 31, 2013. The samples are taken by using purposive sampling method. The research provides empirical evidence that board of commissioner size, number of board of commissioner meetings, audit committee size, number of audit committee meetings, the profitability of the company, and the type of industry have a negative effect on audit report lag. This research also provides empirical evidence that the size of the company, and going concern opinion have a positive effect on audit report lag. However, this research can not provide sufficient evidence to explain the effect of audit firm changes, audit firm size, independent board of commissioner proportion, and audit committee?s competence on audit report lag., The objective of this research is to examine the effect of audit firm changes, audit firm size, and good corporate governance implementation (which consists of the board of commissioner size, independent board of commissioner proportion, number of board of commissioner meetings, audit committee size, audit committee’s competence, and number of audit committee meetings) on audit report lag. This research also uses four control variables: the profitability of the company, the size of the company, going concern opinion, and the type of industry. The hypotheses testing is done by using multiple linear regression of 331 listed companies in the Indonesia Stock Exchange of December 31, 2013. The samples are taken by using purposive sampling method. The research provides empirical evidence that board of commissioner size, number of board of commissioner meetings, audit committee size, number of audit committee meetings, the profitability of the company, and the type of industry have a negative effect on audit report lag. This research also provides empirical evidence that the size of the company, and going concern opinion have a positive effect on audit report lag. However, this research can not provide sufficient evidence to explain the effect of audit firm changes, audit firm size, independent board of commissioner proportion, and audit committee’s competence on audit report lag.]

Abstrak :
ABSTRAK
Pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2017 di Jakarta merupakan salah satu pemilihan kepada daerah yang berbeda dari yang lainnya. Isu SARA menjadi salah satu masalah yang mewarnai kostetasi ini. imbasnya bukan hanya ke masyarakat, namun juga ke media. Banyak Metro TV menjadi salah satu stasiun TV yang terkena dampaknya, stasiun TV ini dicap sebagai TV pendukung Ahok ndash; Calon gubernur yang diduga melakukan penistaan agama. Akibatnya, banyak aktivitas yang menolak TV ini, dari mulai petisi, perusakan alat, sampai penyerangan ke jurnalis. Dari sini peneliti ingin mengetahui siapakah yang berperan dalam pembentukan berita tersebut di dalam Metro TV dana pa saja yang faktor-faktor yang membentuk frame pemberitaan tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep frame building yang terdiri dari tiga faktor yaitu individual level, routines level, dan external level. Informan pada penelitian ini adalah staf-staf pemberitaan yang terlibat dalam redaksi Metro TV. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus, serta pengumpulan data melalui observasi dan depth interview. Penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa ketiga faktor frame building yaitu individual level, routines level, dan external level saling terkait dan mendukung dalam pembentukan frame pemberitaan Ahok di Metro TV.

---

ABSTRACT
The election of governor Pilkada 2017 in Jakarta is one part of the other. The issue of SARA is one of the problems that characterizes this election. the impact is not only to the community, but also to the media. Metro TVs became one of the affected TV stations, this TV stations labelled as supporters of Ahok the candidate who suspected doing blasphemy. Many activities that reject this TV, from petition, the destruction of broadcast tool, and attack to journalist. Researchers want to know who took in the formation of the news frame in Metro TV and also the factors that provide the frame of the news. This study uses a conceptual framework consisting of three factors individual level, level of routine, and external level. Informants in this study are the staff involved in Metro TV editorial. This research uses qualitative research type, with observatory and in depth interview. This research is conducted that factor of individual level, level of routine, and external level are interrelated and supportive in the frame of news about Ahok in Metro TV.

Abstrak :
Studi sebelumnya yang menguji pengaruh variabel interaksi ICT dan inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi menghasilkan kesimpulan yang ambigu dan beragam. Penelitian ini akan menyajikan bukti empiris dan menjawab ambiguitas studi sebelumnya terkait pengaruh ICT terhadap pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, interaksi ICT dan inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, ICT terhadap inklusi keuangan, dan ICT terhadap gap inklusi keuangan pada negara berpendapatan tinggi dan negara berpendapatan rendah. Data yang digunakan merupakan data panel level negara yang diestimasi dengan dynamic panel model dan pendekatan ekonometri System GMM. Hasil estimasi menunjukkan semua variabel ICT berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, kecuali deposito yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kelompok negara berpendapatan rendah. Kemudian, variabel interaksi ICT dan inklusi keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi untuk variabel inklusi keuangan tertentu. Selanjutnya, ICT terbukti sebagai determinan inklusi keuangan, dan dapat mengurangi gap inklusi keuangan tertentu. Terdapat perbedaan pengaruh antar kelompok negara berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah terkait interaksi ICT dan inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, ICT terhadap inklusi keuangan dan ICT terhadap gap inklusi keuangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pengambil kebijakan perlu memperhatikan pengembangan ICT yang terintegrasi dengan layanan keuangan perbankan dan disertai peningkatan kualitas pendidikan sebagai upaya peningkatan inklusi keuangan, mengurangi gap inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. ......The previous studies that examine the impact of interaction variables of Information and Communication Technologies (ICT) and financial inclusion on economic growth resulted in some mixed conclusions and ambiguous. Therefore, this paper studies the impact of ICT on economic growth, financial inclusion on economic growth, and the interaction variable between ICT and financial inclusion on economic growth, and highlights the impact of ICT on financial inclusion and financial inclusion gap in high-income and low-income countries groups. The countries level data were used in this study and estimated using the dynamic panel data model and System Generalized Method of Moment (Sys GMM) estimator. The results suggest that ICT has a significant and positive influence on economic growth while only one variable of financial inclusion has a significant and positive influence on economic growth in low-income countries groups. Then, the interaction variable of ICT and financial inclusion has a substantial and positive impact on economic growth only in certain interaction variables. Moreover, there is some evidence that ICT has been experienced as an essential determinant of financial inclusion that positively influences financial inclusion and reduce some financial inclusion gaps. In addition, there are some differences between high-income and low-income countries groups regarding the impact of ICT and financial inclusion on economic growth, ICT on financial inclusion, and ICT on the financial inclusion gap. So, based on this study, the development of integration of ICT and financial banking services should be taken into account by state policymakers, and the quality improvement on education that hopefully improve financial inclusion, reduce the gap of financial inclusion, and encourage further economic growth.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Itani, (2011) yang bertujuan untuk melihat hubungan antara body image, self-esteem dan prestasi akademik. Pada penelitian ini partisipan yang digunakan adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (N=99). Pengukuran body image menggunakan alat ukur Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire - Appearance Scale (MBSRQ-AS oleh Cash, dalam Itani, 2011), pengukuran self-esteem menggunakan Rosenberg Self Esteem Scale (RSES oleh Rosenberg, dalam Itani, 2011) sedangkan pengukuran prestasi akademik menggunakan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara body image dan self-esteem pada mahasiswi (r= .215, p <.05). Artinya, semakin tinggi body image para partisipan, maka semakin tinggi self-esteem yang mereka miliki. Hasil lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara body image dengan prestasi akademik dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara self-esteem dengan prestasi akademik. Dari hasil penelitian ini dapat dikembangkan lebih jauh penelitian yang lebih terfokus pada partisipan dalam kelompok middle adolescent, berdasarkan pemikiran bahwa middle adolescent menaruh perhatian lebih besar pada penampilan fisik. ...... This study is a replication of a study conducted by Itani,(2011) which aims to find relationship between body image, self-esteem and academic achievement. Participants of this study are female students of the Faculty of Psychology, University of Indonesia (N=99) who are late adolescents. Body image was measured by Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire - Appearance Scale (MBSRQ-A by Cash, in Itani, 2011), self-esteem was measured by Rosenberg Self Esteem Scale (RSES by Rosenberg in Itani, 2011) while academic achievement was measured by using Grade Point Average (GPA). The results of this study indicate that there is a significant positive relationship between body image and self-esteem in female student (r= .215, p <.05). It means that the higher the participant’s body image, the higher the self-esteem they have. Then, another result from this research indicate that there is no significant correlations between body image and academic achievement and there is no significant correlation between self-esteem with academic achievement. From the result of this research further research can be developed to focus on middle-adolescent participants, based on previous results that middle adolescents paid more attention to physical appearance.

Abstrak :
Osteoarthritis OA genu merupakan penyakit yang menjadi penyebab terjadinya disabilitas tertinggi di di dunia serta dapat menimbulkan beban sosial dan ekonomi. Obesitas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya OA genu serta menyebabkan rasa nyeri dan deformitas pada pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara obesitas dan perkembangan terapi pasien dengan OA genu. Penelitian dilakukan dengan membandingkan perubahan intensitas nyeri dari nilai visual numeric analog scale VNAS pada pasien OA genu komorbid obesitas dan pasien OA genu non-komorbid obesitas yang telah menjalani rehabilitasi di poli Rehabilitasi Medik RSCM-FKUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan nilai VNAS lebih rendah yang bermakna pada pasien dengan faktor komorbid obesitas dibandingkan dengan pasien tanpa faktor komorbid obesitas. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa obesitas memiliki hubungan yang bermakna terhadap perubahan nilai VNAS pada pasien OA genu yang telah menjalani rehabilitasi.

---

Knee osteoarthritis OA is an illness which has now become one of the leading causes for disabilities in the world and may lead to increasing social and economical burdens. Obesity is one of several factors that may influence the onset of knee OA and induce pain and deformity in patients. This research aims to understand the association of obesity and progress of therapy in patients with knee OA. To accomplish that, changes in the intensity of pain determined by the value of the visual numeric analog scale VNAS are compared between knee OA patients with and without obesity who have undergone rehabilitation at Medical Rehabilitation Unit of RSCM FKUI. The result showed significantly lower change in VNAS value in knee OA patients with obesity compared to knee OA patients without obesity. From this research, a statistically significant association is found between obesity and change in VNAS values in patients with knee OA who have undergone rehabilitation.

Abstrak :
Setiap manusia membutuhkan privasi dalam berkegiatan. Hal tersebut menyebabkan manusia membentuk teritori baik secara fisik maupun non-fisik. Apabila teritori ini dilanggar orang lain, maka orang itu diangap mengganggu privasi. Teritori yang dibuat manusia tidak hanya bisa dilanggar secara visual, namun juga secara aural (bunyi). Privasi dari segi bunyi ini disebut dengan 'privasi akustik'. Dalam buku-buku tentang perancangan akustik ruang dalam bangunan, salah satu bahasannya adalah mengenai perlunya privasi akustik, terutama dalam bangunan kantor atau multi-residences. Privasi akustik harus dijaga dengan meredam aliran bunyi antar-bilik (dalam gedung kantor) atau antar-hunian (dalam bangunan multi-residences). Dalam skripsi ini saya akan membahas mengenai privasi akustik dalam bangunan multi-residences, yaitu rumah kos mahasiswa. Saya ingin meninjau bentuk privasi akustik yang ada di rumah kos mahasiswa sekarang. Apakah sesuai dengan teori privasi akustik yang ada dalam buku- buku perancangan akustik? Kemudian saya ingin melihat juga bagaimana pendapat dari para penghuninya sendiri. Saya melihat adanya kemungkinan bahwa penghuni tidak merasa terganggu sama sekali dengan kondisi privasi akustik yang kurang baik. Dengan skripsi ini saya ingin melihat, bagaimana bentuk privasi akustik yang sebenarnya dibutuhakan oleh penghuni bangunan kos mahasiswa? ......Every human being needs privacy in doing his/her activities. That need drives humans into making their own territories both physically and non-physically. If these territories were to be crossed by another person, then that person is considered disturbing the other's privacy. The territories marked by humans not only can be crossed visually, but also aurally (by sound / noise). This kind of privacy, which can be disturbed aurally, is called 'acoustic privacy'. In some textbooks about acoustic design in architecture, one of the main topics often discussed is about acoustic privacy, especially in office or multi-residences buildings. The acoustic privacy in those buildings has to be maintained by absorbing the sound waves that are transferred between cubicles (in offices) or between residences (in multi-residences building). In this thesis I will discuss about acoustic privacy in a type of multi-residences buildings, that is foster homes for college students. I am going to observe the current condition of acoustic privacy in those buildings. Are they in agreement with the theories about acoustic privacy in the textbooks about acoustic design? I also want to take note of the residents? opinions on the issue. I see that there is a possibility that the residents may not feel disturbed at all with a not-so-good acoustic privacy condition. Through this thesis I would like to observe, what is the most suitable form of acoustic privacy that these residents of foster homes for college students need?

Abstrak :
Keadaan pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia mencerminkan keberadaan modal asing yang menguasai perekonomian Indonesia di mana mereka menarik keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia menasionalisasi De Javasche Bank pada tahun 1951 dan perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia pada tahun 1957 demi memperoleh kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Prinsip Appropriate Compensation dan Hull Formula telah digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan ganti kerugian terkait tindakan nasionalisasi yang telah dilakukannya. ...... The situation in the early period of Republic of Indonesia portrayed the existence and domination of foreign capital investment that overcame the nation's economy as they drew maximum profit without regarding the welfare of the Indonesian people. Indonesian Government nationalized De Javasche Bank in the year of 1951 and Dutch companies operating in Indonesia in the year of 1957 to gain its economic sovereignty and for the welfare of Indonesian people. The government had used both compensation methods, Appropriate Compensation and Hull Formula, due its action to nationalize Dutch assets in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini mengenai bagaimana dampak kebijakan tataniaga jeruk di Sambas, Kalimantan Barat pada pertanian daerah, beserta respon para petani terhadap kebijakan itu. Kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Keputusan Gubernur nomor 88 tahun 1988, dengan tujuan untuk membantu para petani jeruk, namun karena beberapa kendala, harga jeruk mengalami penurunan, sehingga membuat para petani jeruk melancarkan berbagai protes. Munculnya kebijakan tataniaga jeruk dikarenakan pemerintahan provinsi melihat peluang, sehingga mereka berniat menyejahterakan petani dan meningkatkan penerimaan daerah. Alasan pemilihan judul tersebut adalah karena menggambarkan konsep dari tema artikel, tentang akibat yang ditimbulkan pembatasan perdagangan dalam pelaksanaan kebijakan tataniaga jeruk. Penelitian sebelumnya tentang tataniaga jeruk di Sambas yang ditemukan penulis berupa laporan daerah oleh tim persepsi daerah SMERU dan penelitian mahasiswa pascasarjana UGM. Tujuan penelitian artikel ini adalah untuk mengkaji permasalahan tataniaga jeruk beserta dampaknya terhadap pihak yang terlibat. Penulis menggunakan surat kabar sejaman dan beberapa laporan daerah sebagai sumber primer. Metode yang digunakan ialah metode sejarah, melalui pengumpulan sumber yang diverifikasi, interpretasi, dan historiografi. Temuan penelitian adalah kebijakan tersebut ditangani secara salah sehingga menyimpang dari tujuan awalnya, menimbulkan protes dari petani, namun kurang berdampak karena sentralisasi pemerintahan. ......This research explores the impacts of Citrus Commerce Policy in Sambas, West Kalimantan and the way citrus farmers in Sambas responded to it. The policy was brought out through the Surat Keputusan Gubernur number 88/1988, for the local welfare, but due to false interferences, the citrus's marketprice slightly deteriorated. The policy was issued because the provincial government saw citrus as an opportunity, so they decided to partake in helping the farmers and increases regional incomes. The title was picked because of the concept of “impact of the trade limitation”. The previous researches on citrus commerce in Sambas the writer could find are the regional report by the SMERU Region Perception Team and a thesis by postgraduate students from UGM. This article's purpose is to study the issue of the citrus commerce and its effect on the involved parties. As primary sources, the writer used the same-time newspaper and regional report. This research was made using historical method, through heuristic, verification, interpretation, and historiography. Writer's finding is that the citrus commerce was initially made for the welfare, however, the wrong handling of the policy by monopsony spawned the protest, yet had less effect since the centralistic system used by central government.

Abstrak :
Civilian drones are revolutionizing the skies, ushering in several beneficial possibilities and along with it several questions. From checking damage to a roof and aerial photography to border patrolling and emergency response, drones are increasingly put to civil and commercial use. Such a common use requires regulation. Technology has always grown exponentially, whereas the law governing such technology has to contend with such growth. Developed western countries are not the only ones grappling with reigning in these drones. The unique geographic conditions and national interests of Indonesia, India, and Thailand, find more utility for civilian drones, welcoming in the technology and the disruption it brings along. Each of these nations has adopted a measure of regulation for civilian usage of drones, which is the subject of this paper; An overview of its impact on this burgeoning phenomenon is provided, by comparing the existing legal framework in these three countries. Further, an attempt has been made to draw out suggestions for the Governments by highlighting factors that will require more deliberation in the process of establishing a sound legal and regulatory environment for civilian drones. Finally, the possibility of regional co-operation in establishing uniform standards, practices, and legal framework is explored.

Kehadiran pesawat nirawak (drone – dalam konteks ini untuk penggunaan sipil) dengan berbagai kemungkinan manfaat barunya, yang tentunya disertai munculnya isu-isu (hukum) terkait, telah mengubah dunia. Penggunaannya, dimulai dari sekedar mengecek kerusakan pada loteng rumah dan memotret lingkungan sekitar hingga untuk patroli wilayah perbatasan maupun keadaan darurat, telah menguatkan keberadaan pesawat nirawak baik untuk penggunaan sipil maupun komersial. Tentunya diperlukan peraturan terkini sehubungan pengaturan penggunaan pesawat nirawak. Mengingat teknologi tersebut berkembang begitu pesat, hukum-pun harus mampu mengimbanginya; dimana saat ini tidak hanya negara maju saja yang berupaya menyinkronkan keberadaan pesawat nirawak kedalam hukum positifnya. Perkembangan teknologi tersebut juga dimanfaatkan oleh Indonesia, India, dan Thailand mengingat keunikan kondisi geografis beserta kepentingan nasionalnya. Ketiga negara tersebut telah menerapkan berbagai kebijakan unik dalam mengadopsi peraturan mengenai pesawat nirawak, yang mana akan menjadi subjek pembahasan artikel ini. Suatu gambaran mengenai dampak dari fenomena pesawat nirawak akan disajikan dengan membandingkan hukum positif dari tiga negara tersebut. Kemudian, berbagai pertimbangan dan saran mengenai perancangan peraturan pesawat nirawak yang ditujukan kepada pemerintah ketiga negara tersebut akan turut disajikan. Pada akhirnya wacana akan kemungkinan terbentuknya kerjasama regional, tepatnya dalam hal menciptakan standar, praktek, maupun hukum positif yang seragam akan dieksplorasi.