Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak konsumen saat pembelian barang elektronik impor. Dengan menganalisa kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya untuk mendirikan pusat layanan purna jual. Dengan pesatnya perkembangan teknologi yang didorong oleh globalisasi, terjadi peningkatan impor produk elektronik. Produk-produk tersebut harus memiliki jaminan dan adanya pusat layanan purna jual untuk dapat menampung. Pusat layanan purna jual merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam tahap pasca transaksi yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut, terdapat kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas purna jual untuk barang yang memiliki permanfaatan sekurang-kurang nya 1 (satu) tahun. Layanan purna jual diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti perbaikan, penggantian produk, dan ketersediaan suku cadang. Selain itu, perkembangan e-commerce memungkinkan konsumen memiliki akses lebih luas terhadap produk. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pemenuhan layanan purna jual oleh pelaku usaha. ......The Article aims to analyze the protection of consumer interest in the purchasing of imported electronic products. Which will be conducted by analyzing the compliance of business actors to establish after sales service centers. With the rapid development of technology in the background of globalization has lead to an increase of imported electronic products. In which such products must have a guarantee of an after sales service. After sales service is a form of post-transaction stated under Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection. In which states that it is an obligation that business actors must fulfil for products that has a durability period for more than 1 (one) year. After sales service are manifested in several forms such as; repairs, replacement of product, and availability of spare parts. In addition, to developments in e-commerce allowing consumers to have more access to products. Which, raises concerns with the fulfillment of after sales service by business actors. This article aims to explore the obligation, rights of business actors and supervision of after sales service by analyzing the after sales service that is presented in the market today.

Abstrak :
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak konsumen saat pembelian barang elektronik impor. Dengan menganalisa kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya untuk mendirikan pusat layanan purna jual. Dengan pesatnya perkembangan teknologi yang didorong oleh globalisasi, terjadi peningkatan impor produk elektronik. Produk-produk tersebut harus memiliki jaminan dan adanya pusat layanan purna jual untuk dapat menampung. Pusat layanan purna jual merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam tahap pasca transaksi yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut, terdapat kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas purna jual untuk barang yang memiliki permanfaatan sekurang-kurang nya 1 (satu) tahun. Layanan purna jual diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti perbaikan, penggantian produk, dan ketersediaan suku cadang. Selain itu, perkembangan e-commerce memungkinkan konsumen memiliki akses lebih luas terhadap produk. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pemenuhan layanan purna jual oleh pelaku usaha. ......The Article aims to analyze the protection of consumer interest in the purchasing of imported electronic products. Which will be conducted by analyzing the compliance of business actors to establish after sales service centers. With the rapid development of technology in the background of globalization has lead to an increase of imported electronic products. In which such products must have a guarantee of an after sales service. After sales service is a form of post-transaction stated under Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection. In which states that it is an obligation that business actors must fulfil for products that has a durability period for more than 1 (one) year. After sales service are manifested in several forms such as; repairs, replacement of product, and availability of spare parts. In addition, to developments in e-commerce allowing consumers to have more access to products. Which, raises concerns with the fulfillment of after sales service by business actors. This article aims to explore the obligation, rights of business actors and supervision of after sales service by analyzing the after sales service that is presented in the market today.