Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini meneliti tentang Radikalisme Islam dengan Studi tentang Gerakan Politik Majelis Mujahidin dalam Penegakkan Syari'at Islam periode 2000-2003. Interval waktu ini merupakan rentang waktu dimana pemikiran dan aksi serta gerakan Majelis Mujahidin menunjukan watak radikalisme. Misalnya, penolakan Majelis Mujahidin atas azas Negara Pancasila, penolakan terhadap kepemimpinan wanita, hingga munculnya ide dan gagasan tentang perlunya syariat Islam diformalkan dalam konstitusi negara. Kenyataan ini, memunculkan pertanyaan bagi penulis, mengapa gerakan politik Majelis Mujahidin mendesak tentang pemberlakuan syari'at Islam dan menolak secara total semua ideologi yang berasal dari luar Islam. Penulis menggunakan metode deskriptif analitis kwalitatif dengan pendekatan deduktif artinya dari teori ke praktek Sebuah metode penelitian yang berusaha menggambarkan realitas sosial yang komplek melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfakan konsep-konsep yang bisa menjelaskan gejala sosial. Dalam pengumpulan data digunakan adalah studi pustaka/dokumen dan wawancara. Sementara teori yang digunakan untuk menelusuri radikalisme Islam dalam gerakan politik Majelis Mujahidin adalah teori radikalisme Islam. Untuk membantu mengungkapkan gerakan politik Majelis Mujahidin, penulis menempatkan parsi khusus pada sejarah gerakan radikalisme Islam, mulai dari asal muasal radikal isme Islam dalam konteks gerakan politik, Ikhwanul Muslimin, Jamaat i Islamiah, Darul Islam dan Masyumi. Berdasarkan teori dan metode yang digunakan tersebut, serta data-data yang diperoleh dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa radikalisme Islam dari Gerakan Politik Majelis Mujahidin merupakan pemikiran atau ide dan gagasan radikal. Hal ini disimplilkan, setelah penulis melakukan penelitian tentang asal mula munculnya Majelis Mujahidin maupun konteks perkembangan selanjutnya sebagaimana rentang waktu studi ini (2000-2003). Ini menunjukan bahwa teori radikalisme merupakan reaksi terhadap kondisi yang sedang berlangsung, masih relevan. Berdasarkan hal tersebut di atas ditemukan beberapa faktor kondisi yang turut mendorong lahirnya pemikiran radikal dan kemudian memicu terjadinya radikalisme Islam dalam gerakan politik Majelis Mujahidin, antara lain: Panama, Suasana pasca perang dingin diawal tahun 1980, khususnya setelah beberapa aktivis Islam era Presiden Soeharto melarikan diri keluar negeri. Para pejuang penegak syari'at Islam ini ikut ambil bagian dalam perang di Afganistan, bersekutu dengan rezim Taliban, dan mulai bergaul dengan aktivis Islam secara Internasional. Kedua, intimidasi dan diskriminasi rezim Soeharto terhadap para mubalik dan pendak'wah Islam yang menuntut tentang penegakkan syari'at Islam dan yang menolak azas tunggal Pancasila. Ketiga, kondisi kebangsaan dan kenegaran yang mengalami krisis moneter sejak 1996 sampai pada kejatuhan Soeharto pada bulan Mei 1998 dari kursi kepresidenan. Maka era reformasi dan upaya-upaya penyelesaian krisis yang tidak kunjung selesai dan menemukan format ideal untuk mengeluarkan bangsa dan krisis multidimensional yang menimpa ummat dan bangsa, adalah faktor yang cukup berpengaruh terhadap kehendak radikal untuk menegakkan syari'at Islam dalam konstitusi negara sebagai sebuah jawaban untuk menata dan meperbaiki ummat dan Bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila, dianggap tidak tepat dan relevan lagi dengan kebutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, radikalisme Islam sebagai kerangka teoritis masih memiliki relevansi atas realitas dan kondisi gerakan politik Majelis Mujahidin dalam konteks pemikiran dan aksinya. Dengan demikian, penulis menemukan bahwa radikalisme Islam dalam konteks gerakan politik Majelis Mujahidin, tidak hanya reaksi atas fanatisme keagamaan semata, respon terhadap kondisi yang sedang berkembang, intimidasi dan diskriminasi rezim Orde Baru, kegagalan revormasi, akan tetapi radikalisme juga sangat dipengaruhi oleh faktor beberapa aktor atau tepatnya peran para tokoh Islam yang telah sejak lama memperjuangkan penegakkan syari'at Islam dalam konstitusi negara.

Abstrak :
Telah dilakukan sintesis ZnO-Bentonit dengan menggunakan prekursor kompleks [Zn(NH3)4]2+ dan aplikasinya sebagai fotodegradasi Rhodamin B. ZnO-Bentonit disintesis dengan mencampurkan agen pemilar kompleks [Zn(NH3)4]2+ dan bentonit. Larutan kompleks [Zn(NH3)4]2+ dibuat dengan menambahkan NH4OH 1M ke dalam Zn(CH3COOH)2.2H2O 1M. Selanjutnya melalui proses hidrotermal pada suhu 160o C selama 2 jam dan kalsinasi pada suhu 400o C selama 5 jam akan terbentuk ZnO-Bentonit. ZnOBentonit yang terbentuk kemudian dikarakterisasi dengan X-ray Diffractometry (X-RD), Infrared Spectrophotometry (FTIR), X-ray Fluorescense (X-RF), UV/Vis Diffuse Reflectance Spectrophotometry (UVDRS) dan Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). ZnO-Bentonit yang terbentuk digunakan sebagai katalis dalam fotodegradasi Rhodamin B menggunakan sinar lampu-UV dengan menambahkan 50 mg ZnO-Bentonit ke dalam 100 mL larutan Rhodamin B 2x10-5M pada beberapa variasi waktu. Hasil analisis XRD menunjukkan bahwa material ZnO telah berhasil disisipkan pada lapisan interlayer bentonit. Analisis UV-DRS menunjukkan nilai energi bandgap sebesar 3,6 eV; 3,54 eV; dan 3,5 eV untuk masingmasing 5%, 10 %, dan 15% ZnO-Bentonit. Fotodegradasi Rhodamin B menggunakan ZnO-Bentonit memperlihatkan penurunan konsentrasi pada penyinaran lampu-UV selama 180 menit. Berdasarkan data uji aplikasi material 5% ZnO-Bentonit memiliki kemampuan sorpsi dan fotokatalis yang paling baik terhadap degradasi zat warna Rhodamin B.

Abstrak :
Meningkatkan layanan operasional TI pada sebuah perusahaan juga harus mempertimbangkan untuk memiliki rencana keberlangsungan bisnis. Saat ini banyak organisasi yang mengesampingkan rencana kelangsungan bisnis organisasi dikarenakan kurangnya kesadaran organisasi Akan pentingnya rencana kelangsungan bisnis. PT XYZ merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa layanan teknologi informasi di bidang infrastruktur TI. Divisi Operasional TI PT XYZ merupakan DIvisi yang mengelola operasional TI. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk membantu PT XYZ dalam peningkatan layanan operasional TI agar bisnis perusahaan dapat berjalan meskipun terjadi gangguan atau bencana yang tidak diinginkan. Penelitian ini melakukan kajian dampak analisis terhadap divisi Operasional TI PT XYZ. Metodologi yang digunakan Dalam penelitian adalah BS EN ISO 22301:2014 sebagai panduan proses rancangan BCP yang disesuaikan dengan standar sistem informasi untuk industri teknologi informasi dan telekomunikasi. Penelitian ini menghasilkan perancangan BCP dapat digunakan sebagai suatu panduan untuk PT XYZ, sehingga meningkatkan kewaspadaan terhadap suatu ancaman atau gangguan, dan dapat menjaga keberlangsungan operasional TI pada perusahaan. ......Improving IT operational services in a company must also consider having a business continuity plan. Today many organizations override the organization's business continuity plan due to a lack of organizational awareness of the importance of business continuity plans. PT XYZ is an IT service company and focusing on managing IT infrastructure services. The IT Operations Division of PT XYZ is the Division that manages IT operations. The purpose of this research is to help PT XYZ in improving IT operational services so that the company's business can run despite unwanted disruptions or disasters. This study conducted an impact analysis on the IT Operations division of PT XYZ. The methodology used in the study is BS EN ISO 22301: 2014 as a guide to the BCP design process that is tailored to the information system standards for the information technology and telecommunications industry. This research resulted in the design of BCP can be used as a guide for PT XYZ, thus increasing awareness of a threat or disruption, and can maintain the sustainability of IT operations at the company.

Abstrak :
Salah satu wujud intervensi sosial Pemerintah Kota Medan dalam upaya penanggulangan kemiskinan nelayan adalah melalui program pembangunan Kampung Nelayan Indah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) sejauh mana upaya penanggulangan kemiskinan sebagai tujuan jangka pendek program pembangunan pemukiman KNI tercapai; (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tercapai atau tidak tercapai dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui program pemukiman KNI. Untuk membuktikan hipotesis, maka digunakan jenis penelitian eksplanatif, dengan menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan observasi untuk variabel Intervensi Sosial Pemerintah; serta data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran angket / kuesioner sebanyak 60 angket yang selajutnya dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi ?product moment Pearson" untuk variabel partisipasi masyarakat. Unit analisa yang digunakan adalah 100 orang Kepala Keluarga Nelayan miskin yang tinggal di KNI, dan dimana populasinya bersifat homogen, yakni keluarga nelayan miskin. 40-orang KK digunakan pada saat uji coba angket dan 60 orang KK selanjutnya menjadi sampel pada saat pelaksanaan penelitian atau pelemparan angket ke-2. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar, tidak ada strategi, teknik maupun kegiatan intervensi sosial dari Pemerintah Kota Medan guna menanggulangi kemikinan nelayan yang tidak baik maupun tidak diterima oleh warga nelayan. Akan tetapi terbukti adanya penyimpangan dalam pelaksanaan intervensi sosial di lapangan, yaitu (1) dalam pengawasan terhadap peruntukkan atau pengisian rumah ditemukan terdapat banyak Kepala Keluarga yang telah berdiam sejak awal tidak berprofesi sebagi nelayan, (2) terjadi kolusi dan nepotisme dalam hal penerimaan bantuan dan pelaksaan penyuluhan tidak secara bergilir, dimana yang mendapatkan hanya warga yang dekat serta mempunyai hubungan kekerabatan dengan pengurus Koperasi, Kepala Lingkungan maupun aparat Kelurahan, (3) hal ini ditambah oleh sikap atau mentalitas nelayan yang mau enaknya saja, tidak sabar dan mau cepat untung sehingga semakin banyak program bantuan tidak membuat mereka menjadi produktif, melainkan tergantung terhadap bantuan-bantuan selanjutnya. Hasil penelitian juga membuktikan keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak seperti diharapkan semula, dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat. Hasil tersebut diperoleh dari hasil penghitungan mean empirik yang lebih kecil dari mean hipotetik pada kedua variabel. Kesimpulan penelitian adalah : dalam melaksanakan intervensi sosialnya, terjadi penyimpangan yang dilakukan oknum aparatur di lapangan, baik dalam pengisian rumah sejak awal maupun dalam hal pemerataan giliran pemberian bantuan dan kegiatan penyuluhan serta bimbingan. Selanjutnya mentalitas sebagian besar nelayan mengakibatkan terjadinya sifat ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan. Sikap atau mentalitas ini juga menyebabkan tingkat partisipasi aktif maupun pasif warga nelayan relatif rendah. Oleh karenanya, sebagai alternatif upaya pemberdayan yang berkelanjutan, terutama dalam melaksanakan intervensi sosialnya, Pemerintah Kota Medan diharapkan lebih memprioritaskan program-program pembukaan lapangan kerja di luar sektor perikanan, sehingga tersedia alternatif pekerjaan diluar sektor perikanan.

---

The Effort to Overcome the Poverty Through Out the Development of Beautiful Fisherman Village Housing One form of social intervention by Medan Government to overcome the fisherman's poverty is through the development of fisherman village such as "Kampung Nelayan indah". Therefore, this research was aimed to understand how far this effort worked; and also to explain the factors that influence the successfulness of the KNI development program. In order to verify the hypotheses, an explanative research was applied by using interviews, documents, and observation as the qualitative data to support the social intervention variable. Meanwhile it also used quantitative data from 60 questioners which then analyzed by "Product Moment Pearson" correlation technique, to support people's participation variable. Analyzes unit that used is 100 Heads of Family who live at KNI, which the population was homogeny such as poor fisherman's family. 40 Heads of Family are filling the questioner at The Pre-Test Time, and 60 others will be the sample at the research time or the questioner distributed for the second time. In general, none of the social intervention done by the government to overcome the poverty will do any harm or damage to the community. Unfortunately, this intervention some inappropriate implementation was found. They are: (1) many heads of the families in this village don't work as the fisherman, (2) There are also collusion and nepotism in the distribution of government's aids and in locating the extension of the fishery affairs, (3) at the end, most of the fisherman becomes unproductive, they are just sitting and waiting will the aids arrived. This research also found that successfulness of this program is not like what has been expected in the first place. It happened because of the lack of people's participation in succeeding the program. Based on this research, it is concluded that there're some deviations done by government officers in deciding the occupants of each residence and also the placement of the extension and guidance of fishery affairs. There are also certain attitudes and mentalities that make the level of resident's participation low relatively. Thus as an alternative to overcome the fisherman's poverty in Medan, The Government was expected to open new working fields other than fishery, so that they can improve themselves.

Abstrak :
Tesis ini berjudul KONSEP MANUSIA SEMPURNA PADA PEMI KIRAN IBN `ARABI, suatu kajian tentang sistem pemikiran seorang sufi-filsuf. Penelitian ini bertujuan ingin mengungkapkan pemikiran Ibn `Arabi tentang konsep asal manusia yang tertuang dalam karya-karyanya, terutama dalam kitab Al-Futuhat Al-Ma Idyyah (Wahyu-wrrhyu Me/cab) dan Fusus Al-Hikam (Untaian Hrkmab) yang ditulisnya dalam bahasa Arab. Yang dimaksud dengan konsep asal Manusia Sempuma ialah proses munctilnya manusia sempurna melalui `penampakan diri', ' manifestasi' atau `pancaran suci Ilahi' (tajalli Al Hagq) pada alam. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian kepustakaan melalui sumber utama dua karyanya, yang telah disebut di atas. Untuk memahami sistematika pemikiran Ibn 'Arabi, penulis menggunakan pendekatan fenomenologi hermeneutilsa dan kerangka berpikir yang diajukan oleh W.T. Stace tentang "paradoks panteistik". Dengan metode ini dan kerangka berpikir State, penulis berusaha mendeskripsikan pemikiran Ibn 'Arabi, terutama tentang konsep asal Manusia Sempurna yang bertumpu pada doktrin Wahdat al-Wujud, 'Kesatuan Wujud'. Tesis ini diawali dengan pemahaman tentang hubungan Tuhan dengan alam menurut Ibn `Arabi yang dirumuskannya dengan Hanwa la Huwa 'Dia bukan Dia' (He/Not He). Konsekwensi logisnya realitas ini mempunyai dua aspek: aspek ketuhanan yaitu Realitas Absolut dan aspek kernanusiaan, yaitu segala sesuatu yang relatif. Kedua aspek ini dikenal dengan istilah AI-Haqq yang dipandang sebagai esensi dari semua fenomena dan Al-Khalq sebagai fenomena yang memanifestasikan esensi tersebut. Kedua aspek ini muncul merupakan tanggapan akal semata, sedangkan pada hakikatnya segala sesuatu itu satu. Nampak di sini Ibn `Arabi memandang bahwa hanya ada satu realitas tunggal, yaitu Tuhan. Sedangkan alam fenomena hanya merupakan wadah `pancaran suci Bald' (tajalliA Hagq) saja. Dikatakan bahwa proses terjadi karma Tuhan ingin dikenal dan ingin melihat diri-Nya melalui alam tersebut. Namun alam yang serba ganda ini mash terpecah-percah tidak mampu meneri magambaran Tuhan secara sempurna, yang diibaratkan bagaikan cermin yang buram. Dan hanya pada Manusia Sempurnalah gambaran Tuhan secara utuh dapat diterima secara jelas, yang diibaratkan seperti bayangan pada cermin yang jernih. Pemikiran Ibn. `Arabi tentang Manusia Sempurna meliputi pembicaraan tentang hubungan Tuhan dengan alam. Dengan dernkian untuk mengetahui konsep Manusia Sempurna, terlebih dahulu harus mengetahui konsepnya tentang Tuhan. Dalam filsafat Barat masalah ketuhanan ini dimasukkan dalam pembicaraan teologi kodrati yang didasarkan pada akal, dan dibedakan dengan teologi kodrati yang didasarkan kepada wahyu. Dan dalam konteks ini pula, refleksi filosofis mengenai Tuhan menurut Leahy lebih sutra disebut Usafat ketuhanan dalam. bahasa Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai jaringan ad hoc, khususnya ad hoc hybrid. Pada Mobile Ad hoc NETwork (MANET), node yang dilengkapi dengan peralatan wireless memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengorganisasi secara mandiri, walaupun tanpa kehadiran suatu infrastruktur jaringan. Jaringan ad hoc hybrid memungkinkan beberapa node yang bergerak bebas (mobile) membangun komunikasi yang seketika (instant) dan terbebas dari ketergantungan pada infrastruktur dapat mengakses ke Local Area Network (LAN) atau ke Internet. Fungsi dari jaringan ad hoc sangat tergantung pada routing protocol yang menentukan jalur atau rote diantara node. Ad hoc On-demand Distance Vector (AODV) adalah salah satu routing protocol pada jaringan ad hoc yang bersifat reactive. Protokol ini adalah salah satu protokol yang paling banyak diteliti dan digunakan. Pada tesis ini dilakukan pengkajian protokol AODV dengan membangun suatu testbed menggunakan Personal Computer, beberapa Laptop (sistem operasi Linux Red Hat 9.0 dan Fedora Core 2), serta Personal Digital Assitant (PDA) atau PocketPC Hewlett Packard iPAQ seri 5550 yang telah diinstal Linux Familiar vO.7.2 Opiel.2. Penulis juga membuat package yang lengkap dengan cara cross compilation untuk PDA iPAQ. Hasil yang didapat dalam menganalisa protokol AODV dengan menggunakan Network Simulator NS-2 didapatkan packet delivery ratio 99,89%, end-to-end delay sebesar 0,14 detik dari routing overhead sebesar 1.756,61 byte per detik. Kemudian hasil pengukuran simulasi dibandingkan dengan hasil pengukuran testbed. Dari hasil pengukuran testbed didapatkan packer delivery ratio adalah sebesar 99,57%, end-to-end delay sebesar 1,004 detik dan routing overhead sebesar 1.360,36 byte per detik.

---

This work reviews the ad hoc network, punctually the hybrid ad hoc. In Mobile Ad hoc NETwork (MANET), nodes are equipped with wireless device, which provides self-manage and self-organize capability, even when there is no infrastructure network present. Ad hoc hybrid network, which enables mobile nodes to form instant communication without depending on infrastructure network, can communicate with the other through LAN or Internet. The function of ad hoc network is very much depending on the routing protocol that determines a path between nodes in network. Ad hoc On-demand Distance Vectore (AODV) is a kind of a reactive routing protocol for ad hoc network. This protocol is the most popular and must widely used routing protocol in research and deployment. In this thesis we review and implement AODV routing protocol in a testbed consisting of some PCs, laptops (using Linux Red Hat 9.0 and Fedora Core 2), and PDA?s Hewlett Packard iPAQ 5550 series (using Linux Familiar vO.7.2 with Opie 1.2). We particularly focus on the AODV-UU routing protocol. We provide packages (by cross compile) AODV for PocketPC (PDA), and evaluate the packet delivery ratio, end-to-end delay, and routing overhead of different topologies using ns-2 as a simulation tool. The result shows 99.89% packet delivery ratio, 0.14 s end-to-end delay and 1,756.61 bytes per second routing overhead. And testbed result 99.57% packet delivery ratio, 1.004 s end-to-end delay and 1.360,36 bytes per second for routing overhead.

Abstrak :
Kanker serviks masih merupakan permasalahan kesehatan perempuan di dunia, terutama dinegara berkembang. WHO melaporkan terdapat sekitar 500.000 kasus baru setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, kanker serviks merupakan jenis kanker yang paling sering pada perempuan. Lebih dari separuh penderita kanker serviks datang sudah dalam stadium lanjut, yang memerlukan fasilitas khusus untuk pengobatan. Disamping mahal, pengobatan terhadap kanker stadium lanjut juga memberikan basil yang tidak memuaskan dengan harapan hidup 5 tahun yang kurang dari 35%.' Meningkatnya stadium kanker memperburuk ketahanan hidup lima tahun penderitanya. Mengingat beratnya akibat yang ditimbulkan oleh kanker serviks dipandang dari segi harapan hidup, angka kesembuhan, lamanya penderitaan, serta tingginya biaya pengobatan, maka perlu program penapisan yang efektif dalam deteksi dini kanker serviks memang sangat diperlukan. Penapisan kanker serviks di negara maju sudah dilakukan pada 50% perempuan dewasa, sedangkan di negara berkembang hanya 5%.' Padahal kematian penderita kanker serviks yang berusia 60 tahun ke atas disebabkan tidak pemahnya penderita melakukan penapis pada 3 tahun terakhir. Di Indonesia penerapan penapis dengan pap smir masih tersangkut dengan banyak kendala, antara lain luasnya wilayah negara, kurangnya sarana laboratorium dan tenaga ahli patologi anatomi/sitologi serta biaya yang cukup mahal yang masih harus ditanggung sendiri oleh mereka yang ingin melakukan penapis dengan metode pap smir. Hal yang sama juga dialami oleh negara-negara lain yang sedang berkembang. Karena itu dibutuhkan altematif penapis yang lebih sederhana, mampu laksana, murah sehingga memungkinkan tercapainya cakupan yang Iebih luas serta dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter seperti bidan atau perawat. Dengan demikian dapat diharapkan Iebih banyak kasus ditemukan masih dalam tahap lesi prakanker serviks. Inspeksi visual dengan asam asetat (IVA) merupakan salah satu metode penapisan yang teiah cukup banyak diteliti dan menunjukkan akurasi pemeriksaan yang cukup baik untuk mendeteksi lesi prakanker serviks. IVA dapat dilakukan pada pelayanan kesehatan yang sederhana. Sayangnya walaupun pemeriksaan ini cukup sensitif namun temyata angka positif palsunya cukup tinggi yang berdampak pada nilai spesifrsitas serta nilai duga positifnya. Hal ini dapat menyebabkan cukup banyak kasus dengan WA positif yang sebenamya normal namun harus dikirirn untuk pemeriksaan lanjutan seperti kolposkopi atau mendapatkan terapi. Salah satu upaya menurunkan angka kejadian positifpalsu ini adalah melakukan penapisan dengan 2 tahap secara serial. Dengan metode ini dilakukan suatu pemeriksaan lain yang lebih spesifik sebagai penapis lanjutan apabila ditemukan kasus dengan WA positif. Salah satu metode pemeriksaan yang sudah direkomendasikan pada banyak penelitian sebagai triase pada metode penapisan dengan pap smir adalah tes HPV (Human Papiloma Virus) dengan metode Hybrid Capture H (HC II). Tes HPV dianjurkan sebagai prosedur tingkat kedua bagi kasus dengan basil pap smir borderline atau abnormal. Penggunaan tes ini dikaitkan bahwa perkembangan yang ada menunjukkan HPV saat ini merupakan penyebab utama kanker serviks. Karena efektifitas tes HPV sebagai penapis pada kasus dengan WA positif belum diketahui, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui data mengenai hal tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah : Belum diketahuinya akurasi tes HPV dengan Hybrid Capture II sebagai penapis pada kasus WA positif dalam upaya deteksi dini lesi prakanker serviks di Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Terjadinya kecelakaan atas transportasi massal yang menimbulkan banyaknya korban meninggal dunia, adakalanya ditengarai karena ulah manajemen, seperti misalnya perusahaan otobus, yang tidak secara teratur melakukan pemeriksaan kelaikan alat transportasinya, atau tidak memenuhi kelayakan teknis dengan tujuan menghemat biaya investasi yang mana perbuatan itu pada akhirnya dapat mengabaikan faktor keselamatan penumpang bus dan pengguna jalan yang lain, sehingga mengakibatkan kecelakaan yang fatal yang banyak orang meninggal atau luka-luka. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diundangkan tanggal 22 Juni 2009 memunculkan perspektif baru dalam hukum pidana menyangkut pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan angkutan umum sebagaimana ketentuan di pasal 315 ayat (1) yang menyatakan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap perusahaan angkutan umum dan/atau pengurusnya. Namun demikian, walaupun pertanggungjawaban pidana perusahaan angkutan umum sudah diatur dalam ketentuan pidana, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum, para penegak hukum masih saja menempatkan pengemudi kendaraan sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggungjawab secara pidana. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ketentuan pidana yang mengatur Perusahaan Angkutan Umum di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, dapatkah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipergunakan untuk menjerat perusahaan angkutan umum dalam kasus kecelakaan lalu lintas, apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap perusahaan angkutan umum dalam kasus tindak pidana lalu lintas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Perusahaan Angkutan Umum sebagai subjek tindak pidana hanya diatur di 3 (tiga) pasal saja yaitu pasal 308 yang mengatur tentang pelanggaran izin trayek, pasal 309 tentang pelanggaran karena tidak mengikuti asuransi ganti kerugian kepada penumpang dan pasal 313 karena pelanggaran karena tidak mengasuransikan penumpang dan awak kendaraannya. Secara teoritis, ajaran/doktrin Identifikasi dapat diterapkan di Pasal 308 dalam ketentuan pelanggaran izin trayek, yang mana ketentuan ini mensyaratkan adanya directing mind walaupun pelaku fisiknya adalah pengemudi angkutan umum. Doktrin Strict Liability dapat digunakan dalam pasal 309 serta pasal 313. Namun demikian pasal-pasal tersebut tumpang tindih atau berbenturan dengan pasal 199, yang mana pasal ini mengatur ketentuan yang sama hanya sanksinya berupa sanksi administratif. Berdasarkan analisa contoh kasus, secara teoritis perusahaan angkutan umum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal kecelakaan yang diakibatkan ketidaklaikan kendaraan. Namun dalam dalam pelaksanaannya belum dapat dilakukan karena undang-undang tidak mengatur secara jelas dalam hal apa dan kapan perusahaan angkutan umum dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana dan hambatan yuridis belum diakuinya korporasi dalam hukum acara pidana. Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan pertanggungjawaban pidana perusahaan angkutan umum dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009, khususnya berkaitan dengan kejahatan lalu lintas.

---

ABSTRACT
The occurence of the accident on mass transportation which caused many victims died sometimes suspected because of the manner of transportation transportation instrument, or not meet technical feasibility for the purpose to save the cost that where the dees ultimately don?t care about passenger safety and other road users resulting in a fatal accident that many people killed or injured. Republic Indonesia Act number 22/2009 on traffic and road transportaion which was enacted on 22 June 2009, led to a new perspective in the criminal law regarding criminal responsibility for transportation companies as stipulated in article 315 paragraph (1) expressed in terms of the offenses are committed by public transport companies, the criminal charges aganist the public trasport company and/or managers. Despite, the criminal liability of transportation companies is subjected to the provisions of criminal, in case of traffic accidents involving trasportation companies, the law enforcer is still only puts the driver?s vehicle as the subject of criminal act should be criminally liable. This research was conducted to answer the question of wether the doctrine of corporate criminal responsibility of criminal provisions in act no.22/2009 that regulate transportation company, can the criminal provisions in the Act No.22/2009 on road traffic and transport used to trap transportation companies in case of a traffic accident, what are the bottlenecks in the law enforcement against transportation companies in case of traffic offences. This is a normative research. The result showed that the transportation company as a criminal offense subject set at 3 articles only, namely article 308 which regulates the route permit violations, Article 309 of violations for not follow the insurance compensation to passangers, and Article 313 for violation not insuring his passanger and crew. Theoritically, doctrine of identification can be applied in violation of the provision of article 308 in the route permit, which requires a directing mind despite his physical perpetrator is transportation company drivers. Doctrine strict liablility can be used in article 309 and article 313. However, these provisions overlap or conflict with article 199, which sets out the provisions just the same which is their different in sanctions, article 199 have an administrative sanctions nor article 308 have a criminal responsibility. Based on the analysis of case, theoritically transportation company can be held accountable in a traffic accidents because of incapable and unsafe company's vehicle. But in its implementation, it is not success because the regulation does not set clearly in terms of what and when the transportation company can be said to commit a criminal act and there is legal barriers the corporation have not admitted in the act of criminal trial procedure. It is necessary to improve criminal liability of transportation company in act number 22/2009, particularly with regard to traffic crimes.

Abstrak :
Kota Tangerang adalah salah satu daerab yang berbatasan langsung dengan Jakarta dengan laju pertumbuban penduduk yang cukup tingg; mempunyai potensi kerentanan terhadap transmisi penyakit HIV / AIDS, mengingat potensi dan daya tarik Kota Tangerang sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara RJ dan sebagai; daerah Industri. Kasus peredaran dan pemakaian narkotika di wilayah Tangerang meningkat tajam, rata~rata meningkat hampir 100 persen per tahun. Penelitian ini melihat faktor yang berhubungan dengan perilaku berisiko tertular HIV/AIDS pada remaja peduli HlV/AIDS di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang yang sebagian anggotanya adalah pengguna/mantan pengguna narkoba dan terdapat juga penderita HIVIAIDS positif yang tergabung di bawah pembinaan Yayasan Pelita Ilmu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Perilaku konsumsi narkoba berisiko adalah remaja yang mengkonsurnsi narkoba dengan menggunakan jarum suntik (injecting drug user) secara berganti pakai. Disain penetitian cross sectional pada 206 responden remaja berusia 15-24 tahun yang berperilaku menggunakan narkoba suntik melalui wawancara langsung dengan berpedoman pada kuesioner, Karakterisitk remaja yang dimaksud adalah meliputi karakteristik pribadi (pengetahuan tentang HIV/AIDS,jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, status ekonomi~ posisi urutan dalam keluarga, status orang tua, dengan siapa tinggal), lingkungan sosial (keterpaparan pargaulan dengan pengguna narkoba, pola asuh orang tua, lingkungan tempat tinggal) dan karakteristik budaya. (masyarakat fanatisme .gama, daerah pendatang/campur, kegiatan di luar rumah). Hasil analisis bivanat dengan chi square menunjukkan ada 8 (delapan) vanabel yang berhubungan erat (p < O.05) dengan perilaku pengguna narkoba berisiko yaitu tingkat pengetahuan, umur~ tingkat pendidikan, status ekonomi, status orang tua, pola asub orang tua, lingkungan tempat tinggal dan kegiatan di luar rumah. Hasil uji multivariat menunjukkan bahwa model terbentuk oleh variabel tingkat pengetahan, sosial ekonomi dan pola asuh. Hasil penelitian menunjukkan 55.3 %berisiko tertular H1VlAIDS. Remaja pengguna narkoba suntik yang mempunyai tingkat pengetahuan kurang, mempunyal risiko 6,9 kali dibandingkan yang mempunyai tingkat pengetahuan baik, Remaja pengguna narkoba suntik yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi (SMU) rnempunyai risiko 5 kali dibandingkan yang mempunyal tingkat pendidikan rnenengah (5 SMU). Remaja pengguna narkoba suntik yang mendapalkan pola asuh damokrasi mempunyai risiko 5,3 kali dibandingkan mendapatkan pola asuh otoriter. Variabel yang paling dominan berhubungan dengan perilaku pengguna narkoba suntik berisiko adalah tingkat pengetahuan. Dari hasil penelitian ini perlu ditingkatkan program surveilans perilaku kesehatan atau Risk Behavioral Surveillance Survey (BSS) pada remaja pengguna narkoba suntik yang komunitasnya udah jelas, misalnya di Iingkungan Lembaga Permasyarakatan (LP) Pemuda dan komunltas remaj. penYalahguna narkoba yang bergabung dalam Yayasan Pedull AIDS. Bagi Pemerintah Daerah Kota Tangerang berkoordinasi dengan KPAD (Komisi Penanggulangan AIDS Daerah) membuat regulasi kewajiban bagi seko1ah-sekolah tingkat meneogah (SLTP ke alas) untuk melakukan tes bebas narkoba secara periodik, misalnya setiap 6 (enam) bulan. Sedangkan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) selaln melakukan penyuluhan Secara periodik tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. ......Tangerang city is one of area bordered with Jakarta. With a high rapid growth of citizen, Tangerang is potential place as epidemic transmission of HIV/AlDS. It is because Tangerang has a potential and function as a support city of Jakarta and as industrial area. The drug dealer and drug user cases in Tangerang is sharply increasing, on average a hundred percent a year. This research is conducted to view the: connecting factor with risky behavior infected AIDS among young people who concerns with AIDS at Ciledug Tangerang. Those members are not only users and ex user but also an HIV positive. They are under Yayasan Pelita llmu which cooperated with health department. The risky drug user behavior is the Injected Drug User (IOU) young people who use drugs in turns. The cross sectional research design with 206 young people respondents on age range 15~24 years old with behavior IDU is conducted by the writer. The writer uses direct interview with the respondent along with questioner. The risky drug user behaviour infected by AIDS meant covers: personal characteristic (their knowledge about HlV/AlDS, gender, age, educational level, economic status, position in family, parents status, whom he or she lived with), social environment (friendship with drug users, parenting models, neighborhood) and cultural characteristic (religious fanatism society, creole area, outdoor activity). The result of bivariat analysis with chi-square shows there are eight close connected variables (p < 0.05) with the risky drug user behavior those are level of knowledge. age, educational level, economic status, parenting status, parenting model, social environment and outdoor activity. Multivariate test result shows that the models are formed by knowledge level. economic social. and parenting model. It shows that 55,3 percent are risked infected by HIV/AIDS The young people by Injected drugs users with low knowledge of HlV/AIDS have risk 6,9 times than young people who have better knowledge. The young people by Injected drugs users with high education level (high school) have five time risk than they who have lower education (:5 high school). The young people injected drugs users with democratic parenting model have risk 5,3 times than with otoriter parenting model the most dominant variable of injected drugs users behavior with risk is knowledge level. This research result with the surveillance health behavior program or risk behavior surveillance survei (BSS) among injected young people which a1ready known community is needed to be increased, the 'example among young people prisoner. young people drugs users community that united in AlDS care foundation. For Tangerang city government need to coordinate the local comission of AIDS tackling to make strick regulation for junior and high sehool to hold free drugs: test periodically~ for example every six months. While for institution of independence society (LSM) always do health promotion about the dangerous of drugs users periodically.

Abstrak :
Alih fungsi lahan sawah telah terjadi di Kabupaten Pringsewu sebagai bentuk peningkatan kebutuhan akan lahan bagi perkembangan kemajuan Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi lahan sawah sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) serta model yang menggambarkan fenomena alih fungsi lahan tersebut. Metode yang digunakan yaitu analisis tumpang susun dan model Clue-s. Hasil analisis menunjukan bahwa Potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) di Kabupaten Pringsewu 22,02% dari luas Kabupaten Pringsewu, LPPB tersebar di Kecamatan Pardasuka, Ambarawa, Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Banyumas, Adiluwih dan Pagelaran bagian selatan dan LPCPPB hanya terdapat di Pagelaran dibagian utara. Laju alih fungsi lahan sawah pada periode Tahun 1997-2013 mencapai -1,47%/tahun terjadi disekitar sarana aksebilitas. Model spasial Clue-s perubahan LPPB di Kabupaten Pringsewu menggunakan 17 faktor pendorong dengan skenario bebas dan skenario RTRW menghasilkan tingkat akurasi model mencapai 78,63 % atau validitas tinggi, dimana prediksi luas lahan sawah tahun 2031 pada skenario bebas mencapai 10.412,28 ha sedangkan pada skenario RTRW mencapai 12.425,55 ha. Evaluasi penerapan kebijakan RTRW di Kabupaten Pringsewu pada prediksi skenario bebas tahun 2031 mencapai tingkat minimal yaitu 6861,6 Ha atau 47,79% sedangkan pada skenario RTRW mencapai tingkat moderat yaitu 10958.07 Ha atau 76,463%. ...... Wetland conversion has occurred in the District Pringsewu as a form of increased demand for land for development progress Pringsewu district. Therefore, this study aims to determine potential wetland as a agricultural sustainable food land (LPPB) and a model that describes the phenomenon of land conversion. The method used is overlay analysis and model of Clue-s. The results of the analysis showed that the potential of sustainable agricultural food land (LPPB) is 22.02% of the area in the District Pringsewu, LPPB spread in subdistrict Pardasuka, Ambarawa, Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Banyumas, Adiluwih and southern Pagelaran and LPCPPB only found in the north Pagelaran. The rate of conversion of wetland in the period 1997-2013 reached -1.47%/year occur around accessibility. Clue-s spatial model LPPB changes in District Pringsewu using 17 driving factors with free scenarios and scenario RTRW produce accuracy rate reaches 78,63% or higher validity, where extensive wetland predictions 2031 free scenario to reach 10.412,28 ha, while in scenario Spatial reach 12.425,55 ha. Evaluation of the implementation of RTRW policy in the District Pringsewu on 2031 predictions free scenario is that a minimum level of 6.861,6 hectares or 47,79% whereas in the RTRW scenarios that moderate levels of 10958.07 hectares or 76.463%.