Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
lndustri mobil sebagai bagian dari industri otomotif, tampaknya semakin menarik dan menjadi penting dibelahan bumi manapun termasuk di Indonesia karena industri ini dapat memenuhi kebutuhan mobilitas manusia dan membantu memperlancar aktivitas perekonomian suatu daerah. Sebagai dampaknya, sampai dengan sebelum terjadinya gejolak kurs rupiah yang berlanjut kepada krisis ekonomi di Indonesia saat ini, industri inipun terus berkembang seiring dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kesejahteraan serta daya beli masyarakat. Sebagai negara yang sedang tumbuh, Indonesia memberikan arah kebijakan industri mobilnya lebih condong kepada perakitan jenis kendaraan niaga, karena jenis kendaraan ini sangat sesuai untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan untuk berbagai keperluan terutama dalam hal pengangkutan faktor produksi dan pendistribusian hasil produksi kegiatan ekonomi. Selain itu, kebiasaan dan budaya masyarakat Indonesia yang senang pergi bersama-sama dengan anggota keluarga, jenis mobil keluarga yang sebagian besar termasuk kedalam golongan kendaraan niaga I tersebut, mengalami permintaan yang sangat tinggi di pasar. Hal ini karena mobil keluarga dapat memenuhi berbagai kepentingan suatu keluarga seperti untuk ke kantor, berbelanja, jalan-jalan ataupun kegiatan-kegiatan resmi lainnya, namun harga jualnya harus tetap terjangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Tingginya permintaan pasar akan mobil keluarga mengakibatkan semakin banyaknya produsen-produsen mobil yang terlibat didalam segmen ini sehingga persaingan ketat berbagai merek kendaraan sudah tidak dapat terelakkan lagi. Mobil lsuzu Panther sejak dari peluncurannya di tahun 1991 konsisten memilih di segmen mobil keluarga dan berusaha memposisikan diri untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasamya. Pasar mobil Indonesia dewasa ini masih mempunyai struktur oligopoli, dimana merek-merek mobil masih dikuasai oleh hanya segelintir perusahaanperusahaan tertentu saja. Dalam situasi persaingan demikian, faktor harga tidak lagi dapat menjadi senjata andalan. Sebagian besar merek mobil terkelompok-kelompok dan berada dibawah naungan suatu perusahaan yang besar, sehingga akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam saluran distribusinya. Dengan asumsi-asumsi tersebut, cara yang diterapkan perusahaan kepada lsuzu Panther untuk memenangkan persaingan adalah dengan menggunakan perangkat komunikasi pemasaran dengan berusaha membangun strategi yang paling efektif dan efisien untuk menunjang pemasarannya. Mobil lsuzu Panther sudah lama dikomunikasikan sebagai rajanya mobil diesel. Hal ini karena Panther dapat menguasai pangsa pasar mobil keluarga diesel secara terus-menerus. Namun sejak tahun 1997 terlihat adanya gejala penurunan yang tajam pada pangsa pasar Panther akibat pesaing utamanya Toyota Kijang juga meluncurkan jenis mobil diesel. Masalahnya adalah Kijang telah mempunyai kekuatan yang lebih besar pada brand image nya, sehingga Panther harus dapat mengantisipasi situasi ini kalau ingin dapat tetap bertahan dan memenangkan persaingan. Panther harus dapat membangun strategi komunikasi pemasarannya secara terintegrasl dengan menerapkan perangkat-perangkat bauran komunikasi pemasaran yang bertujuan membangun brand image yang kuat dimata konsumen. Tampaknya Panther tidak dapat bertahan terus dengan positioning lamanya dan harus melakukan perubahan dengan lebih memberikan tekanan pada kebutuhan dan situasi hubungan keluarga yang harmonis. Panther juga harus dapat memilih media dan vehicle yang efektif dan efisien untuk menjangkau pasar sasarannya. Panther harus mulai memikirkan untuk membangun produk yang bersifat global sehingga dapat diterima di pasar mancanegara. Persyaratan ini tampaknya akan menjadi kunci keberhasilan lsuzu Panther, baik dalam menghadapi situasi krisis ekonomi dewasa ini maupun kondisi perdagangan pasar bebas di masa mendatang.

Abstrak :
Pemberian kredit perbankan membutuhkan jaminan sebagai pengaman bagi pihak bank. Hak Tanggungan merupakan jaminan bagi fasilitas kredit dari perbankan. Pemberian kredit memerlukan jaminan yang aman agar dana yang dikeluarkan oleh pihak bank dapat kembali sehingga diperlukan batasan bahwa pemberian kredit tersebut dapat dikatakan cukup aman. Berakhirnya jangka waktu HGB yang dijaminkan, menyebabkan hak atas tanahnya hapus dan Hak Tanggungan yang membebaninya juga ikut hapus. Masalah yang akan dijadikan fokus penelitian antara lain Bagaimana akibat hukumnya Terhadap Hak Guna Bangunan Yang Berakhir Jangka Waktunya berdasarkan putusan pengadilan, dan Bagaimana Perlindungan dan Upaya Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Hak Guna Bangunan Yang Berakhir Jangka Waktunya tersebut, dalam penulisan ini didasarkan atas adanya Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Lbb. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan Kreditor pemegang Hak Tanggungan yang objeknya tanah dengan status Hak Guna Bangunan yang berakhir sebelum kreditnya jatuh tempo tidak mendapat perlindungan hukum berdasarkan UUHT. Berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan mengakibatkan Hak Tanggungan yang membebaninya ikut hapus. Oleh karena itu, agar tetap memperoleh perlindungan hukum, maka kreditor harus menerapkan unsur kehati-hatian dengan lebih cermat khususnya dalam meneliti obyek hak tanggungan. ......Providing bank loans requires collateral as a security for the bank. Mortgage rights are collateral for credit facilities from banks. The provision of credit requires a secure guarantee that the funds issued by the bank can be returned so that a limit is needed that the credit can be said to be quite safe. The expiration of the guaranteed period of the HGB, the abolition of the rights to the land, and the Underwriting Rights which burdened him also were deleted. Problems that will be the focus of research include the legal consequences of building rights that expire on the basis of court decisions, and how the protection and remedies of creditors are liable to the right to use the building that ends with the term, based on the existence of a Verdict Number 47/Pdt.G/2017/PN Lbb. The method of research is normative juridical using secondary data sourced from primary and secondary legal materials. From the results of the study found Creditors of Underwriting Rights holders whose land objects with Building Use Rights status that expire before the credit is due do not receive legal protection under the UUHT. The expiration of the time period for the Right to Build the Building results in the Underwriting Rights which burden him. Therefore, in order to continue to obtain legal protection, creditors must apply the element of caution more carefully, especially in examining objects of mortgages.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini ditulis untuk menjawab beberapa masalah, seperti kewenangan membuat UU dan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Harmonisasi The Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Pemerintah Non-Menteri Institusi, dan Rancangan Peraturan dari Lembaga Non-struktural oleh Legislasi Drafter berdasarkan prinsip dasar regulasi. Tesis ini didasarkan pada normatif studi hukum dengan menerapkan sinkronisasi hukum dengan penelitian metode kepustakaan. Tesis ini menyimpulkan bahwa ditetapkannya Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia Menteri Peraturan Nomor 23 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Manusia Hak untuk Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Non-Pemerintah Instansi Pemerintah Kementerian, dan Rancangan Peraturan dari Non-struktural Lembaga tidak didasarkan pada prinsip dasar regulasi, seperti prinsip formal dan prinsip-prinsip material. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Rancangan Peraturan dari Lembaga Non-struktural oleh Perencana Legislasi harus dihapus.

---

ABSTRACT
This research was written to answer several problems, such as the authority to make laws and Regulation of the Minister of Human Rights No. 23 of 2018 concerning The Harmonization Draft Ministerial Regulation, Draft Non-Ministerial Government Regulation Institutions, and Draft Regulations of Non-structural Institutions by Legislation Drafter is based on the basic principles of regulation. This thesis is based on normative legal studies by applying law synchronization with library research methods. This thesis concludes that the enactment of the Minister's Law and Human Rights Regulation Number 23 of 2018 which gives authority to the Minister of Law and Human Affairs The Right to Harmonize the Draft Ministerial Regulation, Draft Non-Governmental Regulation Ministry of Government Agencies, and Draft Regulations from Non-structural Institutions are not based on basic principles of regulation, such as formal principles and material principles. Therefore, the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 23 of 2018 concerning Harmonization of Ministerial Draft Regulation, Draft Non-Departmental Government Institution Regulations, and Draft Regulations from Non-structural institutions by Legislation Planners must be removed.

Abstrak :
Sindrom prahaid didefinisikan sebagai suatu kumpulan gejala, baik somatik ataupun psikologis, yang dialami wanita pada 7-14 hari sebelum menstruasi yang telah berlangsung selama beberapa siklus. Sindrom prahaid telah terbukti menyebabkan penurunan produktivitas pada wanita terutama yang telah bekerja dan prevalensi di Jakarta belum diketahui. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran sindrom prahaid dan hubungannya dengan indeks massa tubuh agar diketahui beratnya gangguan yang disebabkan sindrom prahaid. Penelitian ini adalah studi analitik observasional menggunakan desain penelitian potong lintang. Data didapat dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung ke sampel. Data yang terkumpul dianalisis dengan uji Kolmogorov- Smirnov untuk mengetahui hubungan antara sindrom prahaid dan indeks massa tubuh. Dari 106 sampel, didapatkan 40 (37,7% ) tidak mengalami sindrom prahaid dan 66 (62,3%) mengalami sindrom prahaid. Dari analisis menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov tidak didapat perbedaan bermakna antara sindroma prahaid pada sampel dengan indeks massa tubuh <25 dengan >=25 (p>0,05). Disimpulkan bahwa sindrom prahaid tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan indeks massa tubuh dan prevalensi sindrom prahaid pada wanita usia 15-24 tahun adalah 62,3%.

---

Premenstrual syndrome is defined as a collection of symptoms, somatic or psychological, that is experienced at 7-14 days before menstruation and already happened for several cycles. Premenstrual syndrome is proven to make a drop in productivity, especially in a working female, and the prevalence of it is unknown in Jakarta. The objective of this research is to describe the prevalence of premenstrual syndrome and relation with body mass index. After this objective is completed, we hope to know the burden premenstrual syndrome caused. The design of this research is observational analytic cross sectional study. Data is obtained by handing questionnaires directly to the subject. The collected data is analyzed using Kolmogorov-Smirnov test to find out the relation between premenstrual syndrome and body mass index. From 106 samples, 40 (37,7%) samples weren't diagnosed as premenstrual syndrome and 66 (62,3%) were diagnosed as premenstrual syndrome. From the analysis using Kolmogorov-Smirnov test, we did not get any meaningful relation between premenstrual syndrome in samples with body mass index less than twenty five with equal to or more than 25 (p>0,05). It is concluded that premenstrual syndrome did not have any meaningful correlation with body mass index and the prevalence of premenstrual syndrome is 62,3% in 15-24 year old female.