Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang Masalah Sejak terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa telah memandang demokrasi sebagai suatu sistem politik yang ideal. Kata "ideal" tersebut berarti bahwa bangsa kita mempunyai keinginan yang besar untuk melaksanakan mekanisme pembuatan keputusan sesuai dengan yang dituntut oleh sistem demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang dikehendaki oleh sistem demokrasi itu adalah suatu keseimbangan yang wajar antara hak dan kewajiban politik warganegaranya dalam proses kehidupan politik. Hak politik berhubungan dengan tuntutan-tuntutan terhadap sistem politiknya seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, petisi-petisi kepada lembaga-lembaga ataupun pejabat-pejabat pemerintah, menghimpun perkumpulan-perkumpulan politik dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban politik berkaitan dengan dukungan-dukungan yang harus diberikan kepada sistem politik bersangkutan, misalnya masuk menjadi anggota suatu organisasi politik, mendukung kebijaksanaan yang ada dan berkomunikasi dalam masalah-masalah politik. Namun demikian, dalam kehidupan politik sering tampak bahwa tuntutan-tuntutan yang berbeda-beda cenderung menimbulkan pertentangan-pertentangan yang sangat berbahayn. Pertentangan atau konflik-konflik tersebut, akan berakhir jika pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik menggunakan cara musyawarah maupun voting telah mencapai suatu kesepakatan. Di negara-negara berkembang yang sebagian besar tuntutannya banyak dlpengaruhi oleh hal-hal yang bersifat primordial, suasana konflik cenderung menjurus ke arah situasi yang berbahaya. Demikian halnya yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pada periode I, partisipasi politik anggota masyarakat ditandai oleh mengalirnya tuntutan-tuntutan yang sangat banyak jumlahnya, sedangkan kapasitas sistem politik belum mampu untuk menampungnya. Misalnya pemerintah belum mampu menggali kekayaan-kekayaan alam yang ada untuk melaksanakan pembangunan. Di samping itu struktur-struktur politik ataupun pejabat-pejabat pemerintah belum mampu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. Konsekwensinya, maka muncullah situasi dan kondisi yang tidak mendukung sistem politik yang ada. Terlebih-lebih lagi dengan lahirnya pemherontakan-pemberontakan di daerah yang menentang ataupun tidak puas kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah pusat, misalnya pemberontakan PRRI (15 Pebruari 1959). Di lain pihak partai-partai politik yang beroposisi sering melancarkan mosi tidak percaya kepada partai politik yang berkuasa, sehingga tidak mengherankan jika banyak terjadi pergantian pemerintahan dalam beberapa bulan atau satu tahun saja. Adanya mosi tersebut, pada dasarnya merupakan indikator bahwa dukungan yang diberikan kepada jalannya pemerintahan cukup lemah."

"Munculnya gerakan mahasiswa dalam proses pembangunan politik suatu negara tidak terlepas dari "peran" mereka sebagai agen pembaharu. Oleh sebab itu munculnya persoalan yang melingkupi kehidupan masyarakat seperti kesenjangan antara si miskin dan si kaya, pembusukan politik, kesewenang-wenangan penguasa dan lain sebagainya, merupakan faktor yang dapat mendorong mahasiswa bergerak untuk merubah suatu rezim tertentu.Namun dalam aksinya, gerakan mahasiswa juga cenderung terbagi ke dalam gerakan politik dan gerakan moral. Gerakan pertama menghendaki gerakan mahasiswa bersatu dengan rakyat, dengan menyebut gerakannya sebagai gerakan politik. Sedangkan gerakan yang kedua gerakan mahasiswa tetap dilakukan oleh mahasiswa sendiri dan membiarkan gerakan berjalan secara alami, dengan menyebut dirinya sebagai gerakan moral dari lingkungan mahasiswa. Untuk melihat persoalan tersebut, maka studi ini mengambil lokasi di Bandar Lampung, dengan sasaran penelitian para aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan menjatuhkan pemerintahan Orde Baru.Dari pilihan teori gerakan mahasiswa di Bandar Lampung disebabkan beberapa pertimbangan antara lain;Pertama, bahwa gerakan mahasiswa untuk menjatuhkan pemerintahan Soeharto, merupakan akibat dari adanya peningkatan frekuensi proses pewarisan nilai-nilai politik yang dilakukan oleh berbagai komite mahasiswa ataupun kelompokkelompok studi. Dalam tataran selanjutnya, hasil dari proses ini memunculkan kelompok-kelompok mahasiswa yang radar politik dan peka terhadap situasi kehidupan politik yang memang membutuhkan perbaikan menuju kepada sistem politik demokratis. Hanya yang menarik dalam kajian lapangan bahwa agen sosialisasi politik yang cukup dominan menentukan mahasiswa bergerak melakukan aksi adalah teman diskusi atau teman dari kelompok-kelompok ekstra kampus seperti HMI, KAMMI, PMIII dan sebagainya. Kedua, berkenaan dengan hal di atas, maka penampilan rezim Orde Baru yang tidak demokratis, dengan dampaknya ke berbagai bidang, merupakan pendorong mahasiswa Bandar Lampung melakukan aksi gerakan.Kondisi yang terjadi dalam rezim Circle Baru inilah yang dapat dipadankan dengan pendapat Smelser sebagai structural strain, di mana kondisi masyarakat penuh dengan tekanantekanan dan kekangan-kekangan yang dilakukan oleh pemerintah. Dampaknya, masyarakat akan mencoba melepaskan diri dari ikatan tersebut melalui aksi-aksi menentang kondisi kehidupan'yang sedang berlangsung.Ketiga, harapan hidup yang sangat sukar, terutama dalam mencari pekerjaan menjadi faktor penyebab lain yang juga membuat mahasiswa melakukan aksi. Akhirnya faktor keempat yakni gerakan mahasiswa di kota ini juga banyak terpengaruh oleh munculnya gerakan-gerakan mahasiswa di kota lain, terutama dari Jakarta dan juga Yogyakarta.Di lain pihak, hasil lapangan menunjukkan bahwa penyebab polarisasi yaitu pada masalah ideologic, yang pada tataran berikutnya akan mempengaruhi strategi periuangan gerakan dan sekaligus isu periuangan. Perbedaan ideologis merupakan hasil dari suatu proses sosialisasi politik yang dilakukan oleh masing-masing kelompok mahasiswa itu sendiri, dengan munculnya berbagai kelompok-kelompok studi."

"Perkembangan teknologi yang cukup pesat khususnya jaringan internet yang secara luas telah digunakan oleh sebagian besar masyarakat di belahan dunia telah membuka kesempatan untuk berbagai kegiatan diantaranya adalah transaksi perdagangan. Perdagangan elektronik didefinisikan sebagai cara untuk menjual dan membeli barang-barang (dan jasa) lewat jaringan internet. Perdagangan elektronik mencakup transaksi pembelian serta transfer dana lewat jaringan komputer. Pengertian di atas tidak sepenuhnya merupakan definisi tunggal tentang sistem ini hal ini disebabkan karena hampir setiap saat muncul bentuk-bentuk baru dari e-commerce yang tidak hanya terfokus pada jual-beli online. Walaupun pada prakteknya sistem perdagangan elektronik ini umumnya dilakukan dalam bidang retail seperti misalnya jual-beli buku, compact disk, peralatan elektronik dan barang-barang atau jasa-jasa lainnya melalui situs-situs toko online.Jepang adalah sebuah negara dengan tingkat penerapan teknologi informasi yang cukup tinggi dimana masyarakatnya memanfaatkan internet sebagai sarana perdagangan. Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh otoritas perpajakan di Jepang dalam rangka menjangkau transaksi perdagangan elektronik,diantaranya membentuk suatu badan khusus untuk memantau kegiatan transaksi elektronik dan menggali potensi pajaknya.Demikian juga dengan negara Australia dimana penduduknya menganggap perdagangan elektronik adalah transaksi yang memberi banyak kemudahan dan keragaman produk yang ditawarkan. Hal ini membuat transaksi e-commerce semakin tumbuh dengan cepat dan menjadi bagian dari kehidupan bahkan kebiasaan penduduk Australia. Pihak otoritas perpajakan di Australia memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan transaksi elektronik dengan memberikan definisi yang jelas akan transaksi yang dilakukan serta peraturan terkait transaksi lintas negara.Di Indonesia transaksi perdagangan elektronik masih tergolong baru namun perkembangannya cukup pesat. Sebagaimana diketahui bahwa usaha ini memiliki ciri dan kerumitan tersendiri dalam operasional usahanya sehingga diperlukan pengetahuan dan pengalaman dalam menentukan pengenaan pajaknya. Sejauh ini peraturan perpajakan yang ada belum mengatur secara detail atas transaksi perdagangan elektronik. Hal ini sangat diperlukan menyangkut pengenaan pajak atas transaksi elektronik dan kepastian hukum atas transaksi yang dilakukan.Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi pemikiran atas aspek pajak dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk menggali potensi perdagangan elektronik. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan study literatur, study lapangan dengan cara melakukan wawancara dari berbagai nara sumber yang berkompeten sehingga diharapkan diperoleh kesimpulan yang signifikan. Dalam penelitian ini juga dilakukan dengan cara membandingkan keadaan yang ada dengan pembanding yang sudah ada (comparative study) sehingga diperoleh hal-hal yang diharapkan dapat diterapkan/diaplikasikan dalam rangka penggalian potensi atas transaksi perdagangan elektronik.Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas diperoleh simpulan bahwa Indonesia belum menerapkan aturan secara mendetail dan belum melakukan langkahlangkah pengawasan dan penggalian atas transaksi perdagangan elektronik sebagaimana yang telah dilakukan negara Australia dan Jepang.Oleh sebab itu disarankan agar pihak otoritas perpajakan di Indonesia melakukan langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh kedua negara tersebut (Jepang dan Australia) yakni memberikan pengertian yang rinci dan mendetail atas kegiatan perdagangan elektronik dan melakukan langkah-langkah nyata untuk melakukan pengawasan atas transaksi elektronik tersebut dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan.

---

The Growth of technology specially internet network which widely have been applied by most public in the world have opened opportunity for various activities such as electronic-commerces transaction. Electronic commerce is defined as mode for selling and buy goods (and services) through the internet network. Electronic commerce include purchasing transaction and also fund transfer through the computer network. The definition above not fully is single definition concerning this system it is caused by approximant every time of new forms emergence from not e-commerces only focused at online merchants. Although at the practice of this Electronic commerce system generally done in the field of retail is like for example book merchant, compact disk, equipments of other services or goods and electronic by the online shops websites.Japan is a state with a high level of technology aplication where the public exploit nternet as supporting facilities for commerce. Various policies have been applied by taxation authoritieses in Japans for the agenda of reaching transaction of Electronic commerces, by forming a special bodies for watching activity of electronics transactions and the taxes potency exploration.And so it is with The Australian where the resident assume Electronic commerce is a kind of transaction giving many amenities and variance of products which on the market. This thing make e-commerce transaction progressively grow swiftly and become part of life even habit of Australian resident. The side of taxation authorities in Australian give big attention to growth of electronic transaction by giving clear transaction definition to which done and also related/relevant regulation of a cross-border transactions.In Indonesia, E-commerce is a new kind of transaction but the growth is fast enough. As known that this effort have separate complication and characteristic in the effort operational causing required by knowledge and experience in determining imposition of the tax. So far the taxation not yet arrange the regulation in detail to the transaction of Electronic commerce. This thing hardly required concerning imposition of tax to rule of law and electronic transaction.On that account this research done to give contribution of idea to the policys and tax aspect needing done to dig potency of The e-commerces.Approach of research which applied in this thesis is qualitative approach by doing study literature, study field by the way of doing interview from various resource persons which competences causing expected obtained significant conclusion. In this research also done by the way of comparing the situation with comparator which have applied for the agenda to explore the potency of e-commerce transaction.From research result by using methods explained above is known that Indonesia not yet apply order in detail and not yet do observation stages and dig of to transaction of Electronic commerce as which have been done by Australia and Japan. On that account suggested that the Indonesian taxation authorities do stages as have done both the state (Japan and Australian) namely give understanding which detail and clearly to the e-commerce activity and do reality stages for doing observation to the electronic transaction for the agenda of increasing acceptance from taxation sector."

"Dalam pendahuluan sudah disinggung bahwa La verite sur Bebe Donge sepintas lalu memperlihatkan kaidah cerita detektif a enigma. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dapat atau tidaknya karya tersebut dimasukkan dalam macam cerita detektif itu.Analisis sintagmatik membuktikan bahwa La verite sur Bebe Donge mengandung dua cerita. Cerita pertama yang merupakan latar belakang tindakan Bebe Donge meracuni suaminya dapat disamakan dengan cerita kejahatan dalam cerita detektif a enigma. Cerita ini baru terungkapkan sedikit demi sedikit melalui cerita kedua , atau lebih tepatnya, melalui keterangan-keterangan yang diterima dan introspeksi yang dilakukan oleh tokoh Francois Donge. Cerita yang terakhir ini dapat disamakan dengan cerita penyelidikan. Dalam karya ini cerita penyelidikan yang seharusnya hanya berupa cerita bawahan, mempunyai kedudukan yang sejajar dengan cerita kejahatan karena cerita tersebut ikut membentuk alur utama. Selain mengandung dua cerita, karya tersebut juga memiliki unsur misteri tetapi misteri di sini tidak terlalu rumi t karena yang merupakan teka-teki hanya motif kejahatan. Pemecahan misteri itu sendiri tidak bertujuan untuk mengajukan penjahat ke meja hijau, melainkan untuk memahami sifat dan watak si pelaku kejahatan.Dalam karya ini juga tidak terdapat tokoh detektif. Francois Donge tidak bersikap seperti lazinmya tokoh detektif yang tidak terlihat_"