Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemerintahan Orde Baru yang berlangsung sekitar 32 tahun telah berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanail sehingga memungkinkan bangsa Indonesia dapat membangun bidang ekonomi guna peningkatan kesejahteraan, setidaknya selama era Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I. Namun demikian apa yang dilakukan pemerintahan Orde Baru ini disamping adanya pujian juga mengundang sejumlah kritik.Keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam membangun, khususnya dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan, tidak lepas dari peran pembinaan Orsospol - Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia - yang selama PJP I tampak efektif. Akan tetapi pada akhir PJP I dan memasuki PJP II, pembinaan terhadap Orsospol menunjukkan kecenderungan (trend) menurun, yang ditandai oleh banyaknya aksi unjuk rasa selaku refleksi rasa ketidakpuasan masyarakat. Masalah itulah yang menjadi pokok kajian tesis ini.Tujuan penelitian ialah : (1) Menelusuri faktor-faktor penyebab pembinaan Orsospol yang sangat efektif pada kurun waktu Pelita I s/d IV, tetapi efektifitas itu menurun mulai akhir Pelita V dan seterusnya; (2) Mencoba melakukan konstruksi suatu model alternatif pembinaan Orsospol yang diharapkan dapat mengakomodir tuntutan perkembangan kemajuan serta dinamika masyarakat dan dengan memperhatikan kecenderungan perubahan lingkungan strategis.Analisis masalah menggunakan pendekatan Konsepsi Ketahanan Nasional, dengan desain penelitian deskriptif kualitatif, dimana korelasi antara variabel efektivitas pembinaan Orsospol dan variabel kemajuan pembangunan dibandingkan dengan menggunakan metode SWOT (strength ? weakness - opportunity - threat). Rentang waktu penelitian dibatasi antara sejak lahirnya Orde Baru (1966) sampai Pemilu 1997.Hasil penelitian menunjukkan bahwa :(1) Faktor-faktor yang menjadikan pembinaan terhadap Orsospol yang dilakukan selama PJP I dirasakan efektif adalah : (a) bangsa Indonesia menaruh perhatian besar untuk membasmi komunisme pasca pengkhianatan G30S PKI; (b) berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi; (c) adanya dukungan dunia internasional dalam upaya memberantas kemiskinan dan komunisme; (d) dwifungsi ABRI yang memperhatikan kepentingan rakyat dengan pendekatan keamanan; (e) kepemimpinan nasional yang masih berwibawa dan disegani.(2) Faktor-faktor yang menjadikan kurang efektif adalah : (a) tingkat kemajuan pendidikan dan kesadaran politik masyarakat yang semakin tinggi; (b) adanya perubahan struktur sosial dan munculnya masyarakat sipil (madani); (c) beberapa ketentuan perundang-undangan dirasakan tidak cocok lagi dengan perkembangan dinamika masyatakat; (d) pengaruh perkembangan gelombang demokratisasi internasional; (e) ketidakadilan distribusi ekonomi; (f) pelanggaran terhadap norma Pancasila dan UUD 1945.(3) Model pembinaan yang dapat mengakomodir tuntutan masyarakat adalah pembinaan yang tetap mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan perkembangan kemajuan masyarakat, memberikan ruang gerak bagi pemberdayaan masyarakat sipil dan tetap menjamin persatuan dan kesatuan bangsa.Terlepas dari berbagai kritikan terhadap kebijakan pembinaan orsospol di zaman Orde Baru, namun keberhasilannya dalam membina stabilisasi politik selama lebih 3 dekade telah mencatat rekor waktu terpanjang dalam sejarah Indonesia. Oleh karena itu, penelitian tentang Orde Baru yang ditulis pada era Orde Reformasi ini sekaligus dapat dipandang sebagai upaya untuk menghimpun berbagai fenomena kehidupan sosial politik pada zamannya, yang mungkin takkan terulang kembali di masa datang, agar tidak tercecer dalam catatan sejarah perjalanan bangsa yang tercinta ini.

---

ABSTRACT

The Guidance of Social Political Organization in Indonesia during the New Order within the National Resilience Perspective

For the last 32 years the new order government was in power, political stability and security were successfully achieved allowing economic development to grow for the sake of national prosperity, at least during the first long-term development plan (25 years). Although, the new order government received praises for their accomplishments, it also received criticisms.

The new order government's success in ensuring political stability and security was also due to the guidance provided by the existing social-political organizations; the United Development Party (PPP), the Functional Group (Golkar) and the Indonesian Democratic Party (PDT). At the long-term development plan appeared effective. However, by the end of the first long-term development plan era, there were signs of a downward trend. This was indicated by the increasing number of protests and demonstrations reflecting the public's dissatisfaction. Therefore, it is this issue that has become the primary study of this thesis.

The objectives of this study are: (1) To discover the factors that caused the guidance given by these social-political organizations to be less effective by the end of the 5th five year development plan period; (2) To construct an alternative guidance model that is expected to accommodate all the demands of the people and the dynamics of the society without neglecting the trend of the change of strategic environment.

The analysis will use the approach of National Resilience Concepts along with the descriptive quality design. The correlation between the social-political organization's (SPO) guidance effectiveness variable and the development advancement variable are compared with the SWOT (strength-weakness-opportunity-threat) method. The time frame of this study begins at the start of the new order government (1966) up to the general elections of May 1997.

The results of this study are:

(1) The factors attributed to the effectiveness of the SPO's guidance during the first long-term development plan are: (a) The Indonesian people placed all of their attention on the eradication of communism after the failed coup attempt by the Indonesian Communist Party, PKI; (b) Full concentration on economic development; (c) The existence of international support in an effort to eradicate poverty and communism; (d) The implementation of ABRI's dual function doctrine in hopes to serve the public's interest through the assurance of security approach; (e) Good governance and strong national leadership.

(2) The factors contributing to the decline in effectiveness are: (a) The rise in the level of education and the increase of the public's political awareness; (b) The change of social structure and civil society; (c) Regulations and laws that are regarded incompatible with the advancement in social dynamics; (d) Influence of international issue of democratization; (e) Injustices in the distribution of national wealth; (f) Violations against the norms of the Pancasila state ideology and the 1945 Constitution.

(3) An alternate guidance model that will accommodate the public's demand is the adaptation and implementation of the Pancasila state ideology and the 1945 Constitution. While developments in society, noting to allow movements that will enable the empowerment of a civil society and assure national unity at the same time.

Despite criticisms of the policies undertaken by the SPOs during the new order period, its success in maintaining political stability for approximately three decades, is a record in Indonesia's history. Therefore, this study on the New Order during the present Reform Era is a means to understand the phenomenon of the social-political life during that time. Thus, to ensure that mistakes made in the past do not repeat themselves and to not forget the endeavors made in this nation's journey."

"Pendahuluan: Tingginya prevalensi harga diri rendah kronik dan ketidakpatuhan terhadap pengobatan psikofarmaka pada klien dengan gangguan jiwa dapat menghambat proses penyembuhan dan kualitas hidup mereka. Terapi keperawatan jiwa spesialis diharapkan dapat memberikan pendekatan yang holistik dan efektif untuk mengatasi masalah ini melalui peningkatan kesadaran diri, penerimaan diri, dan pengembangan makna hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penerapan terapi keperawatan jiwa spesialis, yaitu Cognitive Therapy (CT) dan Acceptance and Commitment Therapy (ACT), dalam meningkatkan harga diri dan kepatuhan psikofarmaka pada klien menggunakan pendekatan teori transendensi diri Reed.Metode: Penelitian ini menggunakan desain eksperimental dengan pendekatan kuantitatif case series dengan desain riset operasional. Sampel penelitian dengan purposive sampling yang erdiri 20 klien dengan dibagi dalam 2 kelompok intervensi yaitu kelompok 1 yang mendapatkan CT dan ACT serta kelompok 2 yang mendapatkan CT. Data dikumpulkan melalui form keperawatan jiwa lanjut/scanning, instrumen tanda gejala dan kemampuan HDRK serta instrumen MMAS-8.Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa intervensi CT dan ACT secara signifikan meningkatkan harga diri dan kepatuhan psikofarmaka pada klien. Peningkatan ini dikaitkan dengan elemen-elemen utama dari teori transendensi diri yang meliputi input: kerentanan psikologis yaitu klien skizofrenia dengan HDRK dan ketidakpatuhan psikofarmaka, proses: points of interventions: terapi keperawatan jiwa spesialis CT dan ACT dan faktor personal dan kontekstual dan output transendensi diri serta outcome kualitas hidup dengan ditandai penurunan tanda gejala HDRK, peningkatan kemampuan klien dalam mengatasi HDRK dan peningkatan nilai kepatuhan psikofarmaka.Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan terapi keperawatan jiwa spesialis dengan pendekatan teori transendensi diri efektif dalam mengatasi masalah harga diri rendah kronik dan ketidakpatuhan psikofarmaka pada klien dengan gangguan jiwa. Implementasi terapi ini direkomendasikan sebagai bagian dari intervensi holistik dalam praktik keperawatan jiwa untuk meningkatkan pemulihan dan kualitas hidup klien.

---

Introduction: The high prevalence of chronic low self-esteem and non-adherence to psychopharmacological treatment among clients with mental disorders can hinder their recovery process and quality of life. Specialist psychiatric nursing therapy is expected to provide a holistic and effective approach to addressing these issues by enhancing self awareness, self-acceptance, and the development of life. This study aims to examine the effectiveness of specialist psychiatric nursing therapies, namely Cognitive Therapy (CT) and Acceptance and Commitment Therapy (ACT), in improving self-esteem and psychopharmacological adherence in schizofrenic clients using the Reed self-transcendence theory approach.

Methods: This study employs an experimental design with a quantitative case series approach using operational research design. The sample using purposive sampling which consists of 20 clients divided into two intervention groups: Group 1, which receives both CT and ACT, and Group 2, which receives only CT. Data were collected using advanced psychiatric nursing forms/scanning, symptom and ability instruments, and the Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8).

Results: The study demonstrates that CT and ACT interventions significantly improve self-esteem and psychopharmacological adherence in clients. This improvement is associated with key elements of the self-transcendence theory, which include input: psychological vulnerability, specifically clients with schizophrenia who have chronic low self-esteem and non-adherence to psychopharmacology; process: points of intervention such as specialist mental health nursing therapies, CT and ACT, as well as personal and contextual factors; and output: self-transcendence with outcome: quality of life, marked by a reduction in chronic low self-esteem symptoms, an increase in the client's ability to cope with chronic low self-esteem, and improved adherence to psychopharmacology.

Conclusion: This study concludes that the application of specialist psychiatric nursing therapies with a self-transcendence theory approach is effective in addressing chronic low self-esteem and psychopharmacological non-adherence in clients with mental disorders. The implementation of these therapies is recommended as part of holistic interventions in psychiatric nursing practice to enhance clients’ recovery and quality of life."