Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam setiap semester, setiap jurusan di universitas menghadapi permasalahan yang sama yaitu menjadwalkan mata kuliah dengan waktu dan ruangan tertentu dimana terdapat beberapa batasan atau kendala. Dalam penjadwalan, mata kuliah harus dijadwalkan dalam waktu dan ruangan tertentu, dimana tidak terdapat mata kuliah di waktu yang sama diajarkan di ruangan yang sama dan tidak boleh bersamaan waktu antara mata kuliah dalam kelompok yang sama. Diberikan pemilihan waktu oleh dosen untuk mata kuliah yang diajarkannya, masalah penjadwalan mata kuliah diformulasikan sebagai pemrograman bilangan bulat dengan fungsi tujuan adalah memaksimumkan pemilihan waktu oleh dosen, dimana metode Column Generation digunakan untuk mencari solusi optimal dari model relaksasinya. Setiap kolom merepresentasikan pola jadwal mingguan dari tiap mata kuliah. Kolom akan dibangkitkan untuk mendapatkan pemilihan waktu terbaik dalam seminggu. Solusi optimal didapatkan ketika tidak ada lagi kolom yang dibangkitkan dan solusi memenuhi kondisi integral. Pada skripsi ini masalah penjadwalan mata kuliah diaplikasikan pada Departemen Matematika UI untuk perkuliahan di semester genap. Pembuatan program untuk menyelesaikan masalah penjadwalan mata kuliah menggunakan perangkat lunak dan hasilnya didapatkan solusi optimal yang memenuhi seluruh kendala.

---

ABSTRACTIn each semester, every department in the university faces the same problem of courses scheduling in a certain time and classroom with some constraints. In scheduling, the courses must be scheduled, where there are no subjects put at the same time in the same room and it is not allowed to overlap between subjects in the same group. Given the preferences of the lecturers to teaching time, a course scheduling problem is formulated as an integer programming with objective function is to maximize the preference value of the lecturers. The column generation approach is used to find the optimal solution of the relaxation model. Each column represents a pattern of weekly schedule of each course. The column will be generated to get the best solution. The optimal solution is obtained when no more column is generated and the solution satisfies the integral condition. In this skripsi, the column generation approach is applied to scheduling problem at Department of Mathematics UI for courses in second term each year. A program made to solve scheduling problems using a software and the obtained solution is satisfying all constraints."

"Peningkatan kualitas pelayanan umum oleh aparatur pemerintah sudah merupakan tuntutan masyarakat di era reformasi sekarang ini, dimana masyarakat sudah mulai kritis dan mengerti akan haknya sebagai warga negara dan warga masyakarat.Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap Kota Bandung (Yantap) dianggap merupakan salah satu jawaban terbaik perwujudan dari reformasi pelayanan publik dan kompetensi pelayanan prima serta merupakan salah satu paradigma baru dalam pelayanan umum.Dengan adanya penerapan pola pelayanan umum terpadu satu atap, maka masyarakat telah mendapatkan kemudahan dalam mengurus sesuatu jenis pelayanan perijinan, melalui proses pelayanan yang lebih cepat, baik, murah dan transparan.Hasil penelitian terhadap 75 (tujuh puluh lima) responden yang dijadikan sampel penelitian, menunjukkan bahwa pengaruh penerapan pola pelayanan umum terpadu satu atap terhadap peningkatan kualitas pelayanan umum adalah sebesar 45,2%. Hal ini berarti peningkatan kualitas pelayanan umum di Kota Bandung dipengaruhi oleh penerapan pola pelayanan umum terpadu satu atap dan 54,8% dipengaruhi oleh faktor lain.Pelaksanaan pola pelayanan umum terpadu satu atap tersebut, perlu lebih disempurnakan terutama menyangkut aspek mekanisme, sistem dan prosedur pelayanan, khususnya mengenai keberadaan loket pelayanan dari 14 (empat belas) loket pelayanan, disederhanakan menjadi 2 (dua) loket pelayanan. Kondisi ini akan memudahkan masyarakat dalam mengurus sesuatu jenis pelayanan.Dengan penyederhanaan tersebut, diharapkan kontak langsung antara petugas dan masyarakat dapat sedini mungkin dikurangi, sehingga petugas pelayanan dapat lebih berkonsentrasi terhadap proses penyelesaian berkas pelayanan melalui proses koordinasi intern antar Dinas/lnstansi terkait."

"Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap dampak kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pengaturan dan Pengelolaan Kewenangan di Bidang Perhubungan Laut di kabupaten/kota Cilegon.Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah:1) Ketidaksamaan persepsi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.2) Adanya Peraturan yang tidak sejalan atau bertentangan antara UU No. 22 Tahun 1999 dengan Peraturan pelaksanaannya.3) Khusus di bidang perhubungan laut lahirnya PP 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan yang materinya tidak sejalan dengan jiwa UU No. 22 Tahun 1999,4) Lahirnya Peraturan Daerah No. I Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan yang ditetapkan pemerintah kota Cilegon yang materinya bertentangan dengan PP 69 Tahun 2001.Analisis Desentralisasi dan Otonomi Daerah serta Pelaksanaanya di bidang Perhubungan Laut Pada Pemerintah Kota Cilegon diangkat 6 (enam) hal pokok, yakni Desentralisasi dan otonomi Daerah. Kewenangan Pemerintah Desentralisasi di Bidang Perhubungan laut, Aspek Kepelabuhanan. Aspek Keselamatan Pelayaran. Aspek Lalu Lintas dan. Angkutan Laut. Hubungan Kebijakan Otonomi Daerah dengan Ketahanan Nasional.Hasil Penelitian menemukan:1) Pelabuhan laut merupakan potensi yang membedakan secara signifikan Kota Cilegon dengan daerah lainnya di Indonesia,2) Masalah krusial ketidaksinkronan antara Perda dengan PP adalah pengertian pelabuhan khusus, pengelompokan pelabuhan, pengelolaan kepelabuhanan,3) Secara rill di wilayab Kota Cilegon tetjadi perebutan kewenangan pengelolaan wilayah Kepelabuhanan antara PT Pelindo dengan Pemda Cilegon , sebagai akibat adanya dualisme Peraturan di bidang Kepelabuhan yang menimbulkan kondisi ketidakpastian hukum,4) Pelabuhan sebagai pusat pengembangan mempunyai multiplier efek yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi dan pertumbuhan di Kota Cilegon,5) Sikap yang masih sentralistik dari Pemeritah Pusat,6) Sistem legislasi kepelabuhan harus disempurnakan dengan memperhatikan maksud dan tujuan dan pada otonomi daerah serta ketentuanketentuan dan konvensi internasional.Kebijakan otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kepada Pemda, tetapi dalam pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian karena masih banyak ketentuan yang bertentangan dengan jiwa dan maksud dan pada otonomi daerah.Pelabuhan Laut memegang peranan yang penting dalam menunjang perekonomian daerah dan perekonomian nasional, karena pelabuhan merupakan tempat mobilitas penduduk dan distribusi barang yang diperlukan oleh masyarakat. Pemda diharapkan dengan kebijakan otonomi daerah dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Begitu pula pengelolaan pelabuhan di Kota Cilegon supaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, industri dan mengurangi pengangguran.Untuk menunjang Ketahanan Daerah dan Ketahanan Nasional, semua ketentuan yang mengatur mengenai Kepelabuhanan, agar disempurnakan sesuai dengan jiwa Otonomi Daerah.This research is an, valuation on the impact of Regional Autonomy policy on port authority management and maritime regulations in the regency/city of Cilegon.

The focal point of the thesis is:

1) Different perceptions of regional autonomy implementation between the central/provincial government and the regiona4lmunicipal government;

2) Contradictory regulations between Law No 22 Year 1999 and its lower implementing regulations;

3) Particularly in the field of maritime, the Government Regulation No 69 Year 2001 on the port management in which the content is contradicting with the spirit Law No 22 Year 1999;

4) The Regional Regulation No I Year 2001 on port management stipulated by the municipal government of Cilegon City in which the material conflicts with the Government Regulation No 69 Year 2001.

The analysis of the decentralization and regional autonomy and their implementation in the field of sea transportation in the municipal government of Cilegon discusses 6 (six) main points: i.e. decentralization and regional autonomy, the authority of decentralized government in the field of sea transportation, the aspect of the port, the safety aspect in sailing, the aspect of traffic and sea transportation, the relationship between the regional autonomy policy and national defense.

The finding of the research shows that:

1) The port has made significant difference between Cilegon City and other cities in Indonesia;

2) The crucial discrepancy between the Regional Regulation and the Government Regulation situates on the perception of particular port, grouping the ports, and port management;

3) In Cilegon City, there are two managerial authorities on port management, between PT Pelindo and Cilegon Municipal Government, as a result of dualistic regulations, which in turn bringing to the inconsistency of laws;

4) The port as the development center has a multiplied effects which greatly influences the economy and growth of Cilegon City;

5) Centralistic attitude of the Central Government;

6) Port legislation system needs to be improved considering the aim and goal of regional autonomy and the international laws and conventions.

The policy on the regional autonomy has given authority to the regional government. However, at the implementing level, there are many aspects that need to be modified/revised due to the many regulatory instruments conflicting with the spirit and aim of the Regional Autonomy.

A seaport plays a very important role in supporting the regional and national economy because it is the place of people mobility and the goods distribution needed by the society. It has been expected that the Regional Government with regional autonomy policy can benefit the resources of the region so that the people welfare can be improved. It has also been expected that the port management in Cilegon City can improve the economic growth, trade, and industry and decrease unemployment.

In order to support the regional and national defense, all legal instruments regulating port management should be revised and adapted with the spirit of regional autonomy. "

"Service Quality of Public Medical Center Sub District of Cakung, East JakartaThe existence of Public Medical Center (Puskesmas) as the task force of performing the foremost medical service assigned by Local Government by its mission to give medical service required by public (community) soundly, rapidly and cheaply, as well as to the extent which service quality what had been given refer to as wished by large public. In other words, that service quality should always be oriented to public satisfaction as customers. Hence, in order that Public Medical Center at Sub District of Cakung, East Jakarta giving service quality to large public, then, necessary it should be analyzed by perception and wishing aspects of medical service users (public).

Based on background above, the objective of this research is to explain service quality provided by Public Medical Center at Sub District of Cakung, East Jakarta. The used research is survey method in quantitative nature, while applying the main data collector tool such as questioner. Results of survey is directed to support research analysis descriptively, for revealing the current problems.

To measure quality on perception and users wish of Public Medical Center at Sub District of Cakung, East Jakarta. Of 116 non-probability sample respondents randomly, it had been conducted using sample collection technique accidentally. Theoretical approach as conceptual reference using SERVQUAL model as revealed by Zeithaml-Parasuraman-Berry consist of tangible, reliability, responsiveness, assurance and empathy dimensions. Subsequently, those dimensions is divided into 22 question variable indicators as had been asked by questioner.

Based on research results had been found that service quality of Public Medical Center at Sub District of Cakung, East Jakarta satisfactorily, it had not been achieves as wished by users in which upon finding out mean-calculate for all dimensions it had been showed that total scores for both perception is 3.45 and wishing is 4.32 on average, so, there is a difference of -0.87. Whereas for satisfaction rate of customer the score value is 0.80 (80%) on average. It is indicated that service quality had not satisfied customer yet. However, it is necessary steps and efforts for increasing a better service in order to produce service quality suitable with needs.

From those research results may be considered some recommendations so as to increase service quality in which all staffs and employees of Public Medical Center at Sub District of Cakung, East Jakarta should increase discipline by timely.practice schedule, increasing knowledge and expertise, sensitive to complaint or patients needs, more professional, augmenting medical practices or physicians, examination rooms/laboratory and equipment in order to treat patients more rapidly. Registration locket should be computerized, informational sending using understandable language along with direct socialization to large public. In order to build a better management system at Public Medical Center at Sub District of Cakung, East Jakarta. Because by improved quality management the program may be applied both effectively and efficiently."

"Penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan mengenai persepsi guru tentang kemampuan siswa yang seringkali dianggap subyektif dan kurang tepat dalam memahami kemampuan yang dimiliki siswa dalam mengikuti mata pelajaran di kelas, padahal setiap perilaku siswa selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar tidak lepas dari perhatian guru. Namun masih banyak guru pada umumnya belum efektif memanfaatkan hasil pengamatannya dalam mengelompokkan siswanya atas dasar kemampuan yang dimiliki siswa. Penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara persepsi guru tentang kemampuan siswa dengan inteligensi, dan prestasi belajar serta latar belakang pendidikan orang tua siswa. Dari topik penelitian ini dapat diketahui bahwa yang merupakan variabel bebas adalah inteligensi dan prestasi belajar serta latar belakang pendidikan orang tua, sedangkan variabel terikat adalah persepsi guru tentang kemampuan siswa. Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta dengan mengambil sampel 5 sekolah swasta, yang berlokasi di wilayah Jakarta Selatan dengan jumlah subyek 100 orang guru. Mengenai data persepsi guru tentang kemampuan siswa diperoleh dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang diisi oleh guru sebagai responden. Dan data mengenai inteligensi dan prestasi belajar serta latar belakang pendidikan orang tua diperoleh dari dokumen siswa. Melalui kajian pustaka, dikemukakan 4 buah hipotesis yang kemudian di uji secara empirik. Analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah teknik analisis regresi berganda. Dan dari analisis tersebut ditemukan bahwa: ada hubungan positif dan signifikan antara persepsi guru tentang kemampuan siswa dengan inteligensi siswa; 2) ada hubungan positif dan signifikan antara persepsi guru tentang kemampuan siswa dengan prestasi belajar siswa setelah inteligensi diperhitungkan ; 3) ada hubungan sangat kecil dan tidak signifikan antara persepsi guru tentang kemampuan siswa dengan latar belakang pendidikan orang tua siswa setelah inteligensi dan prestasi belajar siswa diperhitungkan; 4) ada hubungan positif dan signifikan antara persepsi guru tentang kemampuan siswa dengan inteligensi, prestasi belajar dan latar belakang pendidikan orang tua secara bersamaan. Dari hasil temuan dalam penelitian ini dapat disimpulkan secara umum bahwa terciptanya persepsi guru yang tepat tentang kemampuan siswa yang tampak selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di kelas lebih memudahkan dalam menangani permasalahan kesulitan belajar yang mungkin timbul dari siswanya, didukung oleh data mengenai tingkat inteligensi, prestasi belajar dan latar belakang pendidikan orang tua. Sebagai implikasinya bagi guru dapat lebih jelas menyusun dan menentukan program pengajaran sesuai tingkat kemampuan siswanya."

"Stabilitas tanah dasar memerlukan perhatian yang lebih baik, dimana hal ini panting didalam kondisinya sebagai dasar kontruksi suatu bangunan. Stabilitas tanah dasar dapat ditentukan dari kepadatan dan kekuatannya, dimana sejumlah kriteria dan persyaratannya diterapkan. Salah satu solusi dan alternatif yang dicoba adalah pengujian tanah dasar dengan semen abu terbang (Fly Ash Cement) dan tanah dasar dengan pasir serta rangkaian percobaan di laboratorium. Hasil penelitian di laboratorium ini menunjukkan bahwa penambahan sejumlah kecil semen abu terbang, pasir dapat menurunkan Indeks Plastisitas, sehingga tanah tersebut lebih baik mutunya, juga diperoleh kekuatan yang makin meningkat dilihat dari pengujian CBR.Kesimpulan yang didapat bahwa semen abu terbang dan pasir dapat digunakan sebagai bahan campuran stabilitas tanah. Walaupun metode perbaikan tanah ini bukan merupakan konsep baru, namun penggunaannya masih belum lazim digunakan di negara berkembang, khususnya penggunaan semen abu terbang (Fly Ash Cement), tetapi tidak ada salahnya metode ini digunakan sebagai uji coba pemanfaatan semen abu terbang (Fly Ash Cement)."

"Tesis ini tentang proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Satuan V Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Metrojaya. Permasalah penelitian ini adalah penyidikan tindak pidana korupsi ada yang sesuai prosedur dan ada yang tidak sesuai prosedur atau menyimpang, sedangka Fokus penelitian tersebut adalah berupa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Sat. V Tipikor DiLReskrimsus Polda Metrojaya.Penelitian ini dimaksudkan adalah untuk menunjukan proses penyidikan tindak pidana korupsi terutama beberapa penyimpangan yang dilakukan ofeh penyidik Sat V Tipikor Dit. Reskrimsus Polda Metrojaya, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan etnografi sehingga peneliti dapat menggambarkan dan memotret secam utuh mengenai tindakan dan perlakuan penyidik anggota Sat. V Tipikor dalam melakukan penyidikan.Hasil dari penelitian ditemukan bermacam ragam tindakan dan perlakuan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Tindakan tersebut digambarkan mulai dari kegiatan penyelidikan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut.Terdapat juga tindakan lain yang terjadi dalam proses penyidikan yaitu berupa penyimpangan-penyimpangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan penyidik. Bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Sat V Tipikor adalah berupa penyimpangan dalam : prosedur pemanggilan saksi; perlakuan pemaksaan, penghinaan, membentak dalam pemeriksaan tersangka; penangguhan penahanan dengan imbalan uang; penghentian penyidikan dengan imbalan uang; menyidik perkara yang bukan merupakan tindak pidaka korupsi. Sedangkan faoktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan yaitu: faktor anggaran penyidikan; pendidikan; pemenuhan kebutuhan pribadi dan kesatuan; hubungan internal dan esktemal yang negatif seperti budaya Polisi yang menghalalkan segala cara (istilah 86).Proses penyidikan dalam konteks penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Poiri adalah merupakan barometer untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Raid dan citra baik dari institusi Polri. Apabila Polri lambat dafam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana, maka dianggap tidak profesional dan proposional serta semakin subumya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi sehingga akan semakin terpuruknya citra Poiri dimata Masyarakat dan Pemerintah."

"ABSTRAKPopulasi rajungan (Portunus pelagicus) di alam sudah menurun, permintaan rajungan untuk ekspor maupun domestik tidak dapat dipenuhi. Penelitian mengenai pembenihan rajungan merupakan salah satu upaya untuk menunjang budidayanya. Penelitian ini dilakukan dua kali. Percobaan I bertujuan untuk mengetahui produksi megalopa dalam pemeliharaan burayak sampai menjadi megalopa dengan perlakuan padat penebaran awal burayak, penggunaan cahaya lampu 12 jam (intensitas 2500 ? 3000 Lux) dan cahaya alami. Percobaan II bertujuan untuk mengetahui kelulushidupan pemeliharaan megalopa sampai menjadi Crab V dengan perlakuan penggunaan rumpon buatan (serabut plastik), rumpon alami dari rumput laut (Eucheuma spinosum), serta penggunaan cahaya lampu 24 jam, 12 jam dan cahaya alami. Hasil pemeliharaan burayak rajungan sampai megalopa (hari ke-9) diperoleh kelulushidupan tertinggi 16,53%, pada perlakuan padat penebaran awal 50 zoea/liter dengan cahaya 12 jam/hari, dalam kisaran suhu 28-30 OC dan salinitas 31-35%o. Pada pemeliharaan megalopa sampai menjadi Crab V diperoleh kelulushidupan tertinggi 12,67 % pada perlakuan penggunaan rumpon buatan (serabut plastik) dengan cahaya lampu 24 jam (2500 - 3000 Lux). Crab V mulai terjadi pada hari ke 20 dalam kisaran suhu 25,5-29 oC dan salinitas 30-35 %o."

"ABSTRAKPendahuluan: Dislipidemia merupakan faktor risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler di mana penyakit tersebut adalah penyebab utama mortalitas dan morbiditas di negara-negara maju. Telah ada bukti yang menyatakan adanya hubungan antara stres dengan penyakit kardiovaskular. Beberapa studi mengaitkan antara stres kerja dengan perubahan kadar lipid, hal ini menguatkan tentang adanya hubungan antara stres kerja dengan penyakit kardiovaskular. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat stresor kerja dan faktor risiko lainnya dengan timbulnya kecenderungan dislipidemia pada pekerja industri migas.Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan disain potong lintang dengananalisis perbandingan. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang meliputi hasil MCU tahun 2013 dan stres kerja-stresor kerja menggunakan Survey Diagnostik Stres .Hasil penelitian: Dari 142 responden didapatkan prevalensi dislipidemia sebesar59,9 . Stresor kerja yang berpengaruh terhadap dislipidemia adalah konflik peran OR=3,09; CI=1,52-6,27; p=0,001 , pengembangan karir OR=3,12; CI=1,50-6,47; p=0,002 , dan beban kerja kuantitatif berlebih OR=2,92; CI=1,42-6,02; p=0,003 . Faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap dislipidemia adalah Indeks Massa Tubuh OR=191,83; CI=31,69-1161,33; p?0,001 . Terdapat hubungan yang bermakna antara stressor kerja ? 3 terhadap dislipidemia p=0,001; OR=4,31; CI=1,74 ndash; 10,65 . Operator mempunyai pajanan stressor kerja dan menderita dislipidemia paling banyak dibandingkan area kerja lainnya masing-masing sebanyak 71,4 . Secara statistik hubungan tingkat stres dengan dislipidemia tidak bermakna. Stres kerja mempunyai hubungan yang bermakna terhadap dislipidemia melalui stresor konflik peran, pengembangan karir, beban kerja kuantitatif berlebih dan jumlah stressor kerja ?

---

ABSTRACT

Dyslipidemia In Workers Introduction Dyslipidemia is a risk factor for cardiovascular disease which is a major cause of mortality and morbidity in developed countries. There is growing evidence of a relationship between stress and cardiovascular disease. Some studies have associated job stress with altered lipid levels, it reinforces the existence of a relationship between job stress to cardiovascular disease. This study aimed to determine the job stressors and other risk factors with the incidence trend of dyslipidemia in the oil and gas industry workers.Research methodology This study conducted a cross sectional design with comparative analysis. This study used secondary data of the GME results in 2013 and job stress job stressor using the Stress Diagnostic Survey .

Research result The prevalence of dyslipidemia from 142 respondents was59.9 . Job stressors that influence dyslipidemia are role conflict OR 3.09 CI 1.52 to 6.27, p 0.001 , career development OR 3.12 CI 1.50 to 6.47 p 0.002 , and quantitative excessive workload OR 2.92 CI 1.42 to 6.02, p 0.003 . The most influential risk factors for dyslipidemia is the Body Mass Index OR 191.83 CI 31.69 to 1161.33 p 0.001 . There is a significant association between job stressors 3 to dyslipidemia p 0.001 OR 4.31 CI 1.74 to10.65 . Operator had exposed job stressor and suffered dyslipidemia greater than other work area each as much as 71,4 . Statistically the relationship between stress levels with dyslipidemia was not significant. Job stress has a significant relationship to dyslipidemia through role conflict, career development , quantitative and excessive workload, and amount of job stressor 3. Keywords dyslipidemia, SDS, job stress, job stressors."