Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak adalah semua jenis iuran yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, ttrmasuk Bea Masuk dan Cukai dan iuran yang di Pungut Pemerintah Daerah. Sistem pemungutan Pajak yang dianut Indonesia adalah Self Assessment yaitu, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dari sistem tersebut dapat menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Dirjen Pajak, dalam ha! ini Wajib Pajak bertindak sebagai Penggugat/Pemohon Banding. Untuk maju ke proses Pengadilan Pajak, diperlukan Kuasa Hukum Surat Kuasa khusus bermeterai lengkap. Syarat untuk menjadi Kuasa Hukum menurut Pasal 34 UU Pengadilan Pajak adalah : Warga Negara Indonesia, mempunyai pengetahuan yang luas di bidang perpajakan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi Kuasa Hukum untuk mewakili Wajib Pajak di Pengadilan Pajak, termasuk Advokat.

---

Tax is all types of contribution levied by Central Government, including Impori. Duties and Excise and contributions levied by Local Government. Tax Collection System followed by Indonesia is Self Assessment, where tax collection system authorizes Taxpayers to asses, calculate, pay, and file a self reporting the payable tax. From this system, that may raise dispute between Taxpayers and Government, in this case, among other parties is a Directorate General of Taxation, in this case Taxpayers may act as Plaintiff / Appellant. To Proceed in Tax Court, may also be represented by his / her Lawyer and present a duty stamped of Particular Power of Attorney. Requirement for acting as Attomey at Law in accordance to Article 34 of Taxation Act is: an Indonesian Citizen who has an adequate knowledge in the field of tax and other requirements specified by Minister. It is, therefore, concluded that all people may act as an Attomey at Law to represent Taxpayer in Tax Court, including an Advocate."

"ABSTRAKPajak adalah semua jenis iuran yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, ttrmasukBea Masuk dan Cukai dan iuran yang di Pungut Pemerintah Daerah. Sistempemungutan Pajak yang dianut Indonesia adalah Self Assessment yaitu, suatusistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, danmelaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dari sistem tersebut dapatmenimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Diijen Pajak, dalam hal iniWajib Pajak bertindak sebagai Penggugat/Pemohon Banding. Untuk maju keproses Pengadilan Pajak, diperlukan Kuasa Hukum Surat Kuasa khususbermeterai lengkap. Syarat untuk menjadi Kuasa Hukum menurut Pasal 34 UUPengadilan Pajak adalah : Warga Negara Indonesia, mempunyai pengetahuanyang luas di bidang perpajakan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.Dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi Kuasa Hukum untukmewakili Wajib Pajak di Pengadilan Pajak, termasuk Advokat

---

ABSTRACTTax is all types of contribution levied by Central Government, including ImportDuties and Excise and contributions levied by Local Government. Tax CollectionSystem followed by Indonesia is Self Assessment, where tax collection systemauthorizes Taxpayers to asses, calculate, pay, and file a self reporting the payabletax. From this system, that may raise dispute between Taxpayers and Government*in this case, among other parties is a Directorate General of Taxation, in this caseTaxpayers may act as Plaintiff / Appellant To Proceed in Tax Court, may also berepresented by his / her Lawyer and present a duty stamped of Particular Power ofAttorney. Requirement for acting as Attorney at Law in accordance to Article 34of Taxation Act is: an Indonesian Citizen who has an adequate knowledge in thefield of tax and other requirements specified by Minister. It is, therefore,concluded that all people may act as an Attorney at Law to represent Taxpayer inTax Court, including an Advocate."

"Karya akhir ini bertujuan untuk mcngembangkan salu metode menganalisis kelayakan sebuah proyek investasi yang di dalam perhitungannya mencoba untuk mengakomodir fleksibilitas dari pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan. Fleksibilitas pengambilan keputusan tersebut diperlukan pada satu proyek dihadapkan padu ketidakpastian di masa datang yang tidak dapat diantisipasi di masa kini. Untuk mempermudah pemahaman terhadap metode ini. penulis mengambil kasus proyek investasi minyak dan gas bumi di bidang hulu di salah satu perusahaan yang bergerak di eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Setiap proyek di bidang eksplorasi dan eksploitasi migas pada umumnya mempunyai resiko tinggi dan terdiri dari banyak tahap.Dalam perhitungan valuasi investasi sebuah proyek yang umum dilakukan, parameter-parameter seperti NPV (Net Present Value), IRR (lnternal Rate of return) menjadi acuan standar ekonomis atau tidaknya sebuah proyek. Dalam proyek migas tiap-tiap tahap dalam proyek memiliki ketidakpastiannya masing-masing, sehingga parameter-parameter tersebut sangatlah tergantung kepada probabilitas masing-masing ketidakpastian tersebut. Ketidakpastian yang dihadapi dalam sebuah proyek migas umumnya dibagi menjadi dua kategori yaitu ketidakpastian teknologi dan ketidakpastian ekonomi. Kelidakpastian teknologi diwakili oleh tingkat keberhasilan dalam tiap-tiap tahap pelaksanaan proyek sedang ketidakpastian ekonomi diwakili oleh fluktuasi harga minyak.Pembahasan dalam karya akhir menggunakan metodologi pendekatan real option valuation. Dalam terminologi real option voluation, analisis kelayakan proyek migas ini digolongkan pada karegori compound rainbow yaim analisis kelayakan pada proyek yang memiliki faktor ketidakpastian dan bertahap. Melalui pendekatan ini, keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan proyek harus ditentukan pada setiap tahapan proyek. Keputusan melanjutkan atau menghentikan proyek tersebut sangat terganlung terhadap hasil (outcome) dari masing-masing alternatif.Dalam perhitungan menggunakan perhitungan NPV standard diketahui bahwa proyek tersebut mempunyai NPV negatif yang, artinya proyek tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Sedangkan jika perhitungan dilakukan melalui pendekatan real option valuation, proyek tersebut ternyata memiliki NPV positif yang artinya proyek tersebut layak untuk dilaksanakan. Perbedaan NPV yang dihasilkan dari perhitungan NPV standar dengan NPV yang didapat dengan pendekatan real option valuation dikenal dengan nilai fleksibilitas pengambilan keputusan.Dari hasil analisis sensitivitas terhadap probabilita kesuksesan di tiap-tiap tahap, daput dilihat bahwa nilai NPV sangat dipengaruhi oleh tahap dalam proyek yang memiliki biaya paling besar sehingga probabilita pada tahap ini sangat mempengaruhi perhitungan kelayakan proyek. Analisis sensitivitas terhadap besaran risk free rate yung digunakan juga menunjukkan bahwa semakin kecil risk free rate yang digunakan semakin besar nilai NPV ROA yang didapat."

"Pada proses pembentukan kawat. seringkali mengalami penarikan. Hal ini akan mengakibatkan kekuatan dan kekerasan kawat meningkat sedangkan elongasi dan mampu reduksinya akan menurun diakibatkan adanya pengerasan regang (strain hardening). Proses patenting merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keuletannya dengan penunman kekuatan dan kekerasan yang tidak terlalu drastis. Pada penelitian ini, temperatur patenting yang dipakai adalah 60ffC. 65(/'C dan 7(J(fC sedangkan waktu tahan masmg-masing 1, J Yz dan 2 menit. Struktur akhir yang diharaplam adalah per!it kusar karena perlit kasar mempunyai keuletan yang Tinggi dengan kekuatan dan kekerasan yang cukup tinggi. Media eel up yang digunakan adalah udara panas yung dimampatkan atau dikenal dengan nama"Air Patenting" dan dapur yang digunakan adalah JJapur "Protective Atmosphere Cunrruf". Sebagai pembanding pada proses patenfing ini adalah proses anil penuh. Ani! penuh dilakukah pada suhu austenisasi 80(/'C dan pendinginan di dalam dapur sekitar 8 Jam. Dari hasil penelitian didapal hast{ dengan proses patenting terjadi peruhahan struktur mikro dimana bentuk butir yang semula pipilt menjadi butir baru yang lebih sama sisi (equiaxed) sedangkan slruktur mikro yang dihasilkan berupa per/it kasar. Kekuatan tarik dan kekerasan menurun sedangkan keuletan dan mampu reduksinya naik. Keuletan naik dari 3, 72% menjadi lebih dari 8%.. .)semakin tinggi temperatur transjiJrmasi dan lamanya waktu penahanan mengakibatkan struktur perlit yang semakin kasar sehingga kekuatan larik dan kekerasan menurun serta keuletan dan mampu reduksinya naik diakibatkan butir dan jarak Jamel yang dihasilkan lebih besar. Sedangkan pada proses anil penuh diltasilkan struklur nukro herupa sementif yang sudah mutu; be.rbentuk speroid. Arting dengan menggzmakanlemperatur auslenisasi 80rfC dan penahanan selama lebih kurang 8 jam tidak dihasilkan struktur mikro perlit kasar."

"Pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari konteks negara kesatuan republik Indonesia, sehingga peran pemerintah pusat dalam mengontrol dan mengendalikan kebijakan daerah sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam peraturan daerah. Tesis ini membahas mengenai urgensi dan kewenangan sinkronisasi rancangan peraturan daerah oleh pemerintah pusat sekaligus merumuskan mekanisme sinkronisasi yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks negara kesatuan yang menerapkan otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat urgensi yang tinggi dalam pelaksanaan sinkronisasi rancangan peraturan daerah sehingga perlu adanya penyesuaian atau perubahan atas peraturan perundang-undangan yang ada sebagai payung hukum dilakukannya sinkronisasi tersebut. Di samping itu, dari sisi instansi yang tepat dalam melakukan sinkronisasi, menurut penulis adalah instansi Kementerian Hukum dan HAM karena beberapa alasan yaitu, tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM adalah di bidang hukum peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum secara nasional, memiliki sumber daya manusia yang mencukupi baik dari sisi kuantitas dan kualitas, memiliki lembaga/instansi vertikal di semua daerah di Indonesia, pimpinan instansi vertikal di daerah diangkat dari hasil open bidding bukan dari proses politik sehingga lebih profesional.

---

The formation of local regulations by the local government can not be separated from the context of the united republic of Indonesia, so the role of the central government in controlling the regional policy is very necessary in the implementation of local government as stated in local regulations. This thesis discusses the urgency and authority to synchronize regional regulation drafts by the central government and formulating a more effective synchronization mechanism and in accordance with the context of a unitary state that implements regional autonomy. The research method used in this research is normative research method.

The results of this study indicate that there is a high urgency in the implementation of the synchronization of the draft local regulations so that there needs to be adjustments or changes to existing legislation as a legal norm of the synchronization. In addition, in terms of the appropriate agencies in synchronizing, according to the author is the Ministry of Justice and Human Rights for several reasons namely the duties of the functions of the Ministry of Justice and Human Rights is in the field of law legislation and national law development, has a source sufficient human power in terms of quantity and quality, have vertical institutions in all regions in Indonesia, the head of vertical institutions appointed from the open bidding results not from the political process so more professional."

"Penelitian ini berfokus pada negosiasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam dua novel karya Asma Nadia yang berjudul Surga Yang Tak Dirindukan (2014) dan Surga Yang Tak Dirindukan 2 (2016). Penelitian ini bertujuan untuk memahami dalil-dalil agama bekerja dan mempengaruhi seseorang dalam mengambil tindakan terhadap sebuah praktik poligami, serta membentuk relasi antara lakilaki dan perempuan. Kaidah-Kaidah Perkawinan Dalam Islam, Konsep Gender dan Pembagian Peran, Objektifikasi Perempuan, serta Konsep Relasi Kuasa digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa praktik perlawanan terhadap sebuah praktik poligami tidak bisa dilakukan secara langsung bagi mereka yang hidup di tengah lingkaran dalil-dalil agama. Dalil-dalil agama, yang disebarkan tanpa pengkajian ulang, membentuk hierarki dalam relasi suami-istri dan mengakibatkan seorang istri sulit untuk bernegosiasi terhadap praktik poligami yang terjadi karena dalil-dalil yang diterimanya.

---

This study focuses on the negotiations carried out by the characters in Asma Nadia's two novels, entitled Surga Yang Tak Dirindukan (2014) and Surga Yang Tak Dirindukan 2 (2016). This study aims to understand the arguments of religion at work and influence a person in taking action against a practice of polygamy, as well as forming relationships between men and women. The rules of marriage in Islam, the concept of gender and the division of roles, the objectification of women, and the concept of power relations are used in this study. In this study, it was found that the practice of resistance to a polygamous practice could not be carried out directly for those who live in the middle of a circle of religious arguments. Religious arguments, which are propagated without review, form a hierarchy in husband-wife relations and make it difficult for a wife to negotiate the practice of polygamy that occurs because of the arguments she receives."