Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Telah dilakukan penelitian poli-vinil alkohol (PVA) yang dikopolimerisasiradiasi dengan N-isopropii akrilamid (NEPAAm) untuk menghasilkan hidrogel peka sxihu yang memiliki sifat mekanis baik, dan bisa diraanfaatkan sebagai matrik penglepasan terkendali. Larutan sair^el beku yang terdiri dari PVA 5, 10, 15% bA^ dan NIPAAm 0, 5, 10, 15, 20% bA^ diiradiasi secara simultan dengan dosis 20, 30, 40, 50 kGy pada suhu 0°C. Hidrogel yang dihasilkan diukur "swelling ratio"nya pada berbagai suhu, pH, dan campuran air-metanol, dan dilakukan uji kinetika penglepasan dari biru metilen yang dipenetrasikan ke dalam hidrogel tersebut menggunakan alat uji disolusi. Data penelitian menunjukkan; iradiasi dengan dosis 30 kGy pada laju dosis 10 kGy/jam dari san^l yang terdiri atas NIPAAm 15% bA^ dan PVA 5%, 10%, dan 15% h/v menghasilkan hidrogel yang diharapkan, yaitu elastis dan peka suhu ("LCST" 34°- 37°CX dimana hidrogel ini memiliki pola "swelling ratio" yang mengecil dengan menin^catnya suhu dan persentase metanol dan hanya dipengaruhi pH pada daerah pH basa. BCinetika penglepasan biru metilen pada suhu 37°C mengikuti model difiisi non-Fickian orde satu dan pmglepasan pada suhu 15°C lebih cepat dibanding^n penglepasan pada suhu 37°C. ...... Poly-vinylalcohol (PVA) copolymerized by irradiation with poly-Nisopropylacrylamide (NlPAAm) have been researched in order to obtain good mechanical properties thermo-responsive hydrogel that can be proposed as controlled drug delivery matrix. Freezed sampel solutions that consist of 5, 10, 15% w/v of PVA and 0, 5, 10, 15, 20% w/v of NIPAAm were irradiated with 20, 30, 40, 50 kGy simultaneously at 0°C. The swelling ratio of the resulting hydrogel were measured in different temperatures, pHs and water-methanol mixture solutions, and the release of methylene blue tlAt loaded into tihis PVA-co- NIPAAm hydrogels were tested using dissolution tester apparatus. Irradiation 30 kGy at dose rate 10 kGy/hour of sampel that consist of PVA 5%, 10%, 15% w/v and NIPAAm 15% m/v have produced elastic and thermo-responsive hydrogels (LCST 34°-37°C) that have decreasing swelling ratio profile due to increasing of temperature and methanol amount, also influenced by pH at basic range only. The release of methylene blue at 37°C followed non-Fickian diflusion first orde model and the release rate at 15°C fester than at 37°C one. ......

Abstrak :
Penyediaan air bersih merupakan salah satu komponen pelayanan perkotaan (urban services) yang seharusnya menjadi tugas pemerintah kota. Sejak tahun 1990, penyediaan air bersih melalui pipa distribusi di kota Bekasi belum menjangkau seluruh masyarakat. Kondisi ini mendorong pengelola perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama untuk menyediakan air bersih di kawasan perumahan masing-masing. Berdasarkan kondisi tersebut permasalahan penelitian yang akan diangkat adalah membahas peran pengelola perumahan dalam penyediaan air bersih. Apakah ada kerjasama antara pemerintah kota dan pengelola perumahan, bagaimana pengaturan pemanfaatan sumber air barsih, dan bagaimana pengelolaan air bersih di setiap kawasan perumahan, mengapa pengelolaan air bersih di perumahan Kemang Pratama berlanjut sementara di perumahan Bumi Bekasi Baru tidak berlanjut. Berkaitan dengan penyediaan pelayanan perkotaan Savas menguraikan ada berbagai bentuk pengaturan. Dari berbagai model pengaturan, tampaknya model mekanisme pasar yang sesuai untuk menganalisis penyediaan air bersih di Kecamatan Rawalumbu. Dalam kerangka manajemen perkotaan, Proud'homme melihat keterlibatan swasta menyediakan pelayanan perkotaan termasuk dalam koordinasi internal. Savas kemudian membedakan bentuk tersebut ke dalam bentuk privatisasi dan kerjasama penyediaan pelayanan perkotaan. Varibel-variabel yang dianalisis adalah tentang bentuk pelayanan, pembiayaan penyediaan prasarana air bersih, tanggung jawab penentuan harga, perolehan hasil penyediaan air bersih, hubungan antara konsumen dan produsen. Untuk memfokuskan penelitian ini saya mengajukan proposisi bahwa penyediaan air bersih di kawasan perumahan akan terus berjalan apabila air bersih bermakna sebagai barang ekonomi dan barang privat. Penyediaan air bersih akan berfungsi sebagai investasi jangka panjang bila penyediaan air bersih merupakan bagian dari pelayanan publik. Untuk mengungkapkan masalah penyediaan air bersih di kawasan perumahan saya menggunakan strategi penelitian studi kasus Robert K Yin. Yin mengatakan bahwa metode studi kasus dapat mengungkap masalah di bidang kebijakan publik dan perencanaan kota dan wilayah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyediaan air bersih di kawasan perumahan di Kecamatan Rawalumbu diprakarsai dan dikelola oleo pengelola perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama. Mekanisme pembiayaan penyediaan prasarana air bersih tercakup dalam komponen harga rumah dan lahan. Mereka membentuk unit pengelola air bersih sendiri, sehingga hubungan antara konsumen dan produsen bersifat langsung. Konsumen membayar langsung biaya pemakaian air bersih kepada pengelola perumahan dan penentuan harga air bersih lebih mempertimbangkan biaya operasional. Bukan hasil keputusan politik yang harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif dan eksekutif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini antara lain tidak ada kerjasama antara pemerintah kota dan pengelola perumahan dalam penyediaan air bersih di kawasan perumahan di Kecamatan Rawalumbu. Pengelolaan air bersih cenderung bersifat ekslusif, hanya melayani warga perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama saja. Pengelolaan air bersih di perumahan Kemang Pratama dapat terus berlangsung karena air bersih bermakna sebagai barang ekonomi dan barang privat. Sementara pengelolaan air bersih di perumahan Bumi Bekasi Baru tidak berlanjut karena peraturan pemerintah tidak mendukung. Pada masa mendatang penyediaan air bersih dapat diperluas ke berbagai perumahan di sekitar Kecamatan Rawalumbu apabila ada kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dan pengelola perumahan. Pemerintah Kota Bekasi berfungsi sebagai penyedia air bersih sementara pengelola perumahan berfungsi sebagai pengatur pelayanan air bersih. Daftar kepustakaan: 120 (1967 - 2003)

---

Water Supply At Housing Area Of Rawa Lumbu Sub District of Bekasi Municipality: Case Study at Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama Housing Water supply is one of urban service components municipal government should provide. Distribution of water supply through pipelines in Bekasi municipality, which has not reached all Bekasi communities since 1990, has encouraged the developers of Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing to provide water supply for their own housing. Based on such condition, the research will focus on roles of housing developers in providing water supply. Is there any cooperation the municipal government and the housing developer? How do they manage water supply in their own housing areas? Why is water supply management in Kemang Pratama still continuing and why is it not continuing in Bumi Bekasi Baru? Concerning urban services providing, Savas described several models of arrangement. Of various models of arrangement, market mechanism model seems to be fit to be used analyze water supply in Rawalumbu Sub-district. In the framework of urban management, Proud'homme sees that involvement of private sector in providing urban services is included internal coordination. Savas distinguishes such model into privatization and cooperation of urban service providing. Variables to be analyzed are forms of services, water infrastructure financing, price determination accountability, profit gained from water supply, and relationship between costumers and producers. To focus this research, I propose proposition that water supply at housing area will continue provided if that water supply is deemed economic and private goods. Water supply functions to be a long-term investment if water supply becomes a part of public service. To reveal the problem of water supply at housing areas, I use a research strategy of Robert K.Yin's case study. Yin said that case study method could be used to reveal problems in field of public policy and urban and regional planning. Research results show that water supply was launched and managed by Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing developers. Financing mechanism for supplying water is included in components of house and land price. They formed a unit to manage water supply, resulting in direct relationship between consumers and producers. Costumers pay for water supply directly to housing operator. And the price of water is determined under operational cost consideration. It is not based on a political decision which requiring approval from legislative and executive. From this research, it can be concluded that there is no cooperation between municipal government and housing developers in providing water supply in Rawalumbu Sub-district. Water supply management trends to be exclusive, supplying only resident of Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing. At the latter water supply is continuing because water supply is deemed to be economic and private goods, while at Bumi Bekasi Baru is not continuing because of governmental regulations are not supportive. In the future, the providing of water supply will reach larger areas, including other housings area in Rawalumbu Sub district, if there is cooperation between municipal government of Bekasi and housing developers. The former will function as water supply producer, while the latter will function as arranger the water supply. The number of references: 120 (1967-2003)

Abstrak :
Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 dan kemudian disusul oleh adanya pendudukan dan pengawasan Sekutu atas negara Jepang, telah membawa perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kebbidupan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Pihak Sekutu, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, diarahkan untuk penghapusan unsur-unsur feodal dan militer dari masyarakat Jepang serta untuk lebih menjamin terciptanya tatanan sosial, politik dan ekonomi yang lebih adil dan demokratis (Ryoosuke Ishii, 1989: 166). Langkah-langkah reformasi ekonomi yang dicanangkan pihak Sekutu dalam upaya menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil ditempuh melalui pembubaran zaibatsu (klik keuangan) yakni: Mitsui, Mitsubishi dan Sumitomo, karena dinilai telah melakukan praktek-praktek monopoli dan merugikan rakyat. Selain itu, Pemerintah juga mengadakan peninjauan dan penataan kembali kepemilikan tanah (land reform) , serta pada saat yang bersamaan, memperbaiki produk-produk hukum dengan mensahkan Undang Undang Anti Monopoli (Dokusen Kinshi Ho) dan Undang Undang Dekonsentrasi (Shuchu Haijo Ho). Dengan serangkaian kebijakan tersebut, maka Jepang mulai membangun kembali perekonomian nasional dengan menitik beratkan pada sektor industri. Slogan-slogan yang dipakai pemerintah Jepang sejak awal Meiji, yakni 'memperkaya negeri dan memperkuat militer' (fukoku kyohei) mulai ditinggalkan dan lebih menekankan pada semangat "meningkatkan produksi dan memajukan industri" (shokusan kogyo). Upaya-upaya rekonstruksi perkonomian nasional Jepang dan diikuti pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, tidak dapat dipungkiri menjadi pendorong bagi terbentuknya berbagai organisasi bisnis atau perusahaan, dalam berbagai bentuknya, yang bergerak dalam berbagai sub-sektor ekonomi. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan Jepang memainkan peranan dan berfungsi sama tak ubahnya seperti organisasi-organisasi bisnis di negara-negara industri dan dimanapun juga, yakni untuk memperoleh, sejauh mungkin, keuntungan atau produksi maksimum (profit maximization) dan perluasan usaha (Business expansion) dengan biaya yang rendah (Gregory, 1982:4). Untuk mencapai tujuan tujuan tersebut, maka perusahaan memanfaatkan modal, sumber daya manusia dan teknologi yang mencakup mesin-mesin dan alat-alat produksi yang dimilikinya. Namun demikian, gambaran mengenai keberadaan sebuah perusahaan sebagai organisasi ekonomi yang berorientasi pada perolehan keuntungan merupakan gambaran dari sisi luar suatu organisasi bisnis. Dalam masyarakat dan kebudayaan Jepang, sebuah perusahaan. diberi makna yang lebih dalam dan khusus dari sekedar sebuah unit organisasi bisnis.

Abstrak :
Salah satu aspek yang memprihatinkan dari buruknya standar kesehatan adalah kurangnya perhatian terhadap ibu hamil. Gambaran ini dapat dilihat dari besarnya angka kematian ibu, komplikasi dan kecacatan karena melahirkan. Dari data kesehatan di Indonesia pada tahun 1999 menunjukkan bahwa angka kematian ibu dan kematian bayi di Indonesia adalah tertinggi di negara-negara ASEAN. Pengalaman negara lain yang sejajar dengan Indonesia seperti Srilangka, Thailand dan Malaysia terhadap penurunan kematian ibu dan bayi yang signifikan adalah dengan meningkatkan akses pelayanan ibu dan anak secara Cuma-Cuma di fasilitas pelayanan kesehatan. Gambaran akses pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas kesehatan masih belum baik, hal ini terlihat dan angka persalinan oleh tenaga kesehatan hanya 47.4%, dan tingginya (72%) pertolongan persalinan yang dilakukan di rumah penduduk, serta besarnya angka persalinan yang ditolong oleh dukun masih sekitar 44%. Kesulitan akses terhadap pelayanan kesehatan di Lampung Tengah dapat dipahami, dengan rnemperhatikan tingkat kemampuan ekonomi penduduk yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pada sisi yang lain pemerintah belum terlihat membantu pada upaya alokasi pendanaan akses pelayanan KIA, kecuali melalui program JPSBK bagi keluarga miskin yang juga masih diragukan kelestariannya (sustainable). Penelitian ini terbatas pada analisis pendanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak di kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2003. Waktu penelitian pada bulan April sampai Juni 2004 dengan menggunakan data sekunder dari Susenas, SKR1, dan SDKI serta data primer tentang tarif pelayanan kesehalan ibu dan anak di Lampung Tengah tahun 2004. Penelitian merupakan studi kualitatif yang bersifat eksploratif dan rancangan studi yang digunakan adalah metode operation research. Studi menggunakan pendekatan analisis ekonomi untuk melihat kebutuhan pendanaan pelayanan KIA dan alternatifnya dimasa yang akan datang yang memungkinkan Pemda mampu melakukan intervensi. Dari berbagai alternatif tempat pelayanan KIA dikaitkan dengan beban pendanaan yang harus disediakan, maka tempat pelayanan yang paling efektif dan komprehensif adalah Puskesmas dengan tarif unit cost yang sudah memperhitungkan biaya peningkatan mutu dan kapasitas pelayanan. Bidan di desa juga terlihat efektif terulama dalam menjangkau pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kehamilan (ANC). Apabila puskesmas sebagai pilihan tempat pelayanan KIA, maka untuk mendanai penduduk miskin dan kurang mampu pada tahun 2004 Pemda perlu menyediakan alokasi dana sekitar Rp 18.900.097 987,-. Jika seluruh penduduk sebagai target yang harus dilayani maka Pemda perlu menyediakan dana sekitar Rp 19.286.043.250. Beberapa keuntungan bagi Pemda akibat penyediaan dana pelayanan KIA yaitu, pertama akan segera menurunkan angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi, kedua Pemda mendapat respons positif terutama dari masyarakal sehingga akan meningkatkan bargaining position secara polilis, ketiga Pemda mulai mempersiapkan mutu SDM yang berkualitas untuk jangka panjang sehingga pada gilirannya akan meningkatkan HDI kabupaten Lampung Tengah. Beberapa pilihan dapat dilakukan Pemda dalam upaya pendanaan KIA yaitu, pertama membagi beban pendanaan dengan pemerintah pusat. kedua mendorong pemerintah segera membuat dan menetapkan sistem pembiayaan kesehatan berbasis sosial, dan ketiga melakukan kajian untuk memungkinkan terbentuknya sistem pembiayaan kesehatan dan kelembagaannya di daerah tingkat kabupaten. Daftar bacaan : 58 ( 1981 - 2003)

---

Health Financing Requirements of Mother and Child Health Services in Central District of Lampung on 2003 Year One of aspect have concerning obsolesce of the health status arc the lack of attention for women pregnants. It's was describe that as highest of maternal mortality rate, and bear with handicap. Data of health in Indonesia at 1999 was indicated that maternal mortality and child mortality of Indonesia is highest among ASEAN nations. Lesson learned with as other similar state as Indonesia like Srilangka, Thailand And Malaysia had decreased MMR and IMR which significant by improving access to the health services without charges. This one important come of the facts for insufficient health services access. Access to the heath services by mother and child is still worse, its can be seen from number birth by professional birth it's just 47.4%, in the other side number of birth by birth attendance still 44%. Many people (72%) was beared at they own home. Insufficient of access to the health services in Central District of Lampung is perceivable when have understand about economic disabilities. Most of people have life above the poverty line. By the way the Government not yet have been assist an effort to financing allocation for accessing mother and child services, excepted had through fund of the JPSBK program for impecunious family, it's also hang in doubt for continuing. This research was limited just to financing analyze of the mother and child health services in Central District of Lampung 2003 year. The study conducted between April to June 2004 by using secondary data from Susenas, SKRT, and SDKI. Besides that the primary data have put from tariff of several health services on 2004 year. The Research are qualitative study having present of explorative study and used method by operation research. The study use by the economic analysis to predict finance requirements of mother and child services, and had assumed forecast of several alternative founding as able as conduct of the Local government intervention. Of the various the mother and child health services was related by a financing which must be provided, the most comprehensive and effective service place are Puskesmas with a consider have been improve of quality and capacities. Village of midwife is also have consider most effective, especially to reach the family planning and antenatal cares. While the puskesmas was appoint of mother and child services, for the fund of impecunious resident at the year 2004 the Local government most require be prepared the fund allocation about Rp 18.900.097 987,-. If include all of people at the Local government must be prepared the fund about Rp 19.286.043.250,-. There are some advantage for Local government gain of health services financing of mother and child, the first will immediately degrade the number of morbidities and IMR, MMR, second the Local government will get the positive response especially from society so will gain increase bargaining positions of political scene, third the Local government have begin prepare to increase the human resources quality in the long distance so that will improve the human development index. There are some choices could be done by Local government for an effort the mother and child financing, first divide the financing burden with the central government, second push the government immediately make and specify the financing health system base on social scene, and third be conduct the appropriate study of probable health financing system in district. References : 58 (1981 - 2003)

Abstrak :
Elemen yang penting dari manajemen suatu program adalah supervisi. Tanpa adanya supervisi sangat sulit kiranya obyektif suatu program dapat dicapai secara efisien dan efektif. Dalam pelaksanaan kegiatan UPGK di posyandu, pengetahuan dan keterampilan kader dipegaruhi oleh pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh petugas puskesmas (TPG) pada waktu datang melakukan supervisi ke posyandu. Tetapi kenyataannya pelaksanaan kegiatan UPGK tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh TPG, namun sejauh ini belum banyak diketahui bagaimana pelaksanaan supervisi UPGK yang sebenarnya. Adanya gambaran tentang pelaksanaan kegiatan supervisi UPGK yang dilakukan oleh TPG dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, adalah merupakan tujuan umum dari penelitian ini. Sedangkan tujuan khususnya adalah diperolehnya gambaran tentang pelaksanaan kegiatan supervisi UPGK yang dilakukan oleh TPG di puskesmas, gambaran tentang karakteristik TPG dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan supervisi UPGK tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh TPG di 4 puskesmas sebanyak 16 kali pengamatan, dan wawancara mendalam (Focus Group Discussion) dengan TPG di 12 puskesmas di Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian adalah didapatnya gambaran tentang pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh TPG, dimana jika ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan tindakan yang dilakukannya, maka supervisi UPGK belum berfungsi sebagai upaya untuk pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap kader di posyandu. Kegiatannya lebih banyak membantu dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain karakteristik TPG, sarana, dana, pedoman supervisi dan faktor-faktor yang menghambat lainnya. Namun demikian pelaksanaan supervisi masih bisa berjalan karena adanya faktor-faktor yang mendorong. Saran yang diberikan, antara lain perlu peningkatan pengetahuan dan kemampuan TPG akan program TPGK, peningkatan sistem pengelolaan sarana, adanya pedoman supervisi yang operasional, menekankan akan pentingnya kegiatan supervisi terhadap keberhasilan suatu program, memanfaatkan forum-forum pertemuan yang ada untuk memberikan informasi tentang UPGK, pentingnya keterlibatan sektor lain yang terkait, dan himbauan kepada setiap petugas yang melakukan supervisi ke posyandu agar tidak mementingkan kegiatan salah satu program prioritas saja, tetapi juga program lainnya perlu mendapat perhatian yang sama. Saran lainnya adalah contoh model supervisi dan "check list" supervisi yang mungkin bisa digunakan dan perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu. Akhirnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan supervisi TPGK dan faktor-faktor lain diluar faktor-faktor yang telah diamati secara kuantitatif.

Abstrak :
Kebijakan akreditasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Proses implementasi kebijakan akreditasi terdapat tiga tahapan, evaluasi diri, pengajuan akreditasi dan penentuan standar kelayakan. Tesis ini merupakan studi kualitatif tentang implementasi kebijakan akreditasi tehadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi berjalan dengan baik, namun ada kendala yang ditemui, kecenderungan LKSA untuk mempertahankan pengasuhan yang berbasis panti dan instrumen penilaian mandiri kurang dapat diterapkan pada semua jenis pelayanan anak. Penelitian ini menyarankan peningkatan peran Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan pekerja sosial dalam pendampingan LKSA dan evaluasi terhadap instrumen penilaian yang digunakan. ......Policies accreditation of Social Welfare Institution is the Government's efforts in improving social welfare services. Process of implementation accreditation policy, there are three stages, self-evaluation, filing accreditation and determination of eligibility standards. This thesis is a qualitative study on the implementation of accreditation policy to Child Welfare Institute. This study shows that the implementation of accreditation policy is going well, but there are obstacles, tendency to retain the institusional based care and self-assessment instrument shells right to apply to all types of childcare. This study suggests an increase in the role of Social Service District/City and social workers in assistance to Child Welfare Institute and an evaluation of the assessment instruments used.

Abstrak :
Tesis akan menganalisa getaran yang terjadi pada mesin sepeda motor akibat kondisi karburator, klep dan oli tidak standar, perangkat keras atau unit kendali menggunakan Data Acqusition (DAQ) card dan perangkat lunak untuk analisa getaran menggunakan software labVIEW 8.5. Objek yang diteliti adalah mesin sepeda motor jenis 125 CC, berbahan bakar bensin mempunyai satu jenis silinder dan satu piston, satu camshaft dinamakan SOHC (Single Overhead Camshaft) menggunakan rantai penggerak tunggal dan crankshaft. Analisa menggunakan teknik analisa spektrum dengan teori analisa FFT. dengan batasan karakteristik penelitian pada kondisi klep, oli, dan karburator tidak standar. ......The thesis will analyze vibration that occured on motorcycle engine due to carburettor conditions, valve and non-standard oil, hardware or control using Data Acqusition (DAQ) card and software for vibration analysis using software labVIEW 8.5. Object that researched is motorcycle engine type of 125 CC, gasoline fueled that have a kind of cylinder and a piston, a camshaft called SOHC (Single Overhead Camshaft) using single wheel chain and crankshaft. The analysis using spectrum analysis techniques by theory analysis of FFT. With research characteristic restriction on valve conditions, oil, and non-standard carburettor.

Abstrak :
Tesis ini tentang manajemen pengamanan arus lalu lintaa jalur Pantura oleh Satlantas jajaran Polwil purwakarta. Jalur Pantura ini menghubungkan bagian Barat dan bagian Timur pulau Jawa, dan melintasi kota-kota besar dan sedang di pulau Jawa. Jalur Pantura ini menjadi urat nadi utama transportasi darat dan merupakan urat nadi perekonomian nasional. Bila terjadi gangguan kelancaran arus lalu lintas di jalur ini maka secara otomatis terganggu pula kelancaran ekonomi nasional. Perhatian utama tesis ini adalah manajemen pengamanan arus lalu lintas yang dilaksanakan oleh Satlantas jajaran Polwil Purwakarta dalam pencegahan dan mengatasi kemacetan. Dalam kajian tesis ini, pengamanan arus lalu lintas dilihat dari prespektif rangkaian kegiatan dalam proses manajemen maupun peran anggota Polantas dalam kegiatan pengamanan arus lalu lintas. Penelitian dilakukan di wilayah Polwil Purwakarta khususnya jalur Pantura, karena berdasarkan data yang didapat bahwa di jalur ini sering terjadi kemacetan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan pengamatan terlibat secara makno untuk tingkat Polwil dan secara mikro untuk tingkat Polres. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman, kajian dokumen dan audio visual. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengamanan yang dilakukan tidak melalui proses manajemen. Hal tersebut dikarenakan pmses perencanaan tidak dilaksanakan dengan benar, sehingga proses selanjutnya juga tidak seperti yang diharapkan. Kegiatan pengamanau arus lalu iintas yang dilaksanakan oleh anggota Polantas lebih didasarkan pada kebiasaan dan menempatkan anggota yang tidak punya kemampuan teknis dan taktis fungsi lalu lintas, tidak punya mental dan dedikasi yang baik serta anggota yang tidak sehat jasmani dan rohani. Sehingga, hal tersebut akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh anggota di lapangan. Khususnya jika tidak ada dana atau anggaran dalam kegiatan pengamanan arus lalu lintas, sehingga tugas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian menyarankan agar dalam pengamanan arus lalu lintas guna mencegah dan menanggulangi kemacetan, proses manajemen benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Menempatkan anggota yang punya mental dan dedikasi yang bagus, menguasai teknis dan taktis fungsi lalu lintas, dan sehal jasmani mhani. Perlu perhatian serius dalam mencegah dan mengatasi kemacetan arus lalu lintas. Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah dan mengatasi kemacetan. ......This thesis describes on security management of Pantura (Java North Coast Road) lane traffic flow by Satlantas in line of Polwil (Territorial Police) Purwakarta. This lane connects to the western and northem of Java Island and crosses big and medium cities in Java island. This lane becomes arterial road of land transport and central national economy. ln case of disturbance in smooth traftic flow in this lane, automatically, it hamis smooth national economy. Main attention of this thesis is security management of trafiic flow conducted by Satlantas in line of Polwil (Territorial Police) Purwakarta to prevent and overcome tratiic jam. In this study, thesis of traffic security is viewed from perspective set of activities in management process and roie of Polantas members in security activity of traffic flow. Research is conducted in the area of Polwil (Territorial Police) Purwakarta especially Pantura lane, as based on the data recovered that this lane otten occurs traffic jam. This research uses qualitative approach by carrying out security involved on the basis of macro at level of Polwil (Territorial Police) and on the imis of micro at level of Polres (Police Resort). Used method in data collection is observation, involved observation, interview with guidelines, document study and audio visual. The research results reveal that security is not conducted through management process. It is due to improper planning process, so that firrther process is not as expected. Activity oftraflic flow activity conducted by members of Polantas based on habit and place the members having no technical and tactical ability of traffic, having no mental nor good dedication and they are not under good condition both physically and mentally. Thus, the matter will cause misuse of authority by members in tl1e field, especially if there are no fund or budget in the security activity of the traffic flow, they perform their tasks improperly. Research results recommend that in security of traftic flow to prevent and reduce from traflic jam, management process is actually conducted. It also places members having mental and good dedication who master technical and tactical function of traffic and healthy both physical and mentai. It should pay much attention to prevent and overcome traffic jam. Coordination with related agency should be made to prevent and overcome traffic jam.

Abstrak :
ABSTRAK Dengan alasan untuk meraih dukungan dan setiap lapisan dalam masyarakat, setiap calon kepala desa membentuk pengelompokan tersendiri dengan sponsor-sponsornya Pengelompokan muncul dan menguat bersamaan dengan berlangsungnya pemilihan k£ pala desa Mereka menyatu dengan dilandasi oleh hubungan kepenltu tingan ekonomi, jabatan ataupun hubungan kerja di samping pola hubungan kekeiabatan Sementara itu tatanan masyarakat desa Sur yabahari yang terdiri dari penduduk pendatang dan setempat,ikut pula dimanfaatkan sebagai sarana dukungan bagi calon kepala desa yang maju, sehingga calon yang maju mengidentiflsir dirinya sebagai wakil dari penduduk pendatang dan setempat. Dalam usaha memenangkan jabatan kepala desa, seorang calon akan bergantung pada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal Faktor internal berupa dukungan dan warga desa guna memenangkan pemilihan yang dilakukan di tingkat desa Dukungan ini diperoleh dengan bantuan dan sponsor-sponsor (juru kampanye) setiap calon, yang memobilisir massa di tingkat desa Sedangkan faktor eksternal yakni peran luar desa terhadap pemilihan Kepala desa, yang berupa proses penerbitan surat keputuan pengangkatan calon kepala desa terpilih Faktor ini semakin jelas terlihab setelah adanya penundaan proses pelantikan kepala desa di Suryabahan Talur organisasi massa yang sedang berkuasa dipergunakan untuk mendesak birokrasi agar mempercepat proses tersebut. Temuan lain yang terungkap dan kasus pemilihan kepala de sa di Suryabahan adalah melemahnya hubungan kekerabatan sebagai sarana untuk mengembangkan ataui' memperluas kemampuan seseorang terutama berkaitan dengan upaya untuk menduduki jabatan pamong desa inti Sebagai gantinya muncul hubungan kepentingan kenalan dekat yang bersifat temporal Artinya, kelanggengan hubungan itu tidak bertahan lama, sesuai dengan daya gerak yang mengungkitnya Kondioi itu tidak terlepas dan depolitisasi yang terjadi pada awal tahun 70an dan dikenakan terhadap massa di pedesaan, yang diambangkan dan kegiatan politik dan jangkauan partai politik.