Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini tentang pendidikan patroli di SPN Lido. Perhatian utama tesis ini adalah pada tujuan kurikuler patroli dalam pendidikan patroli di SPN Lido dengan fokus proses belajar mengajar patroli sebagai perwujudan usaha yang terencana bagi siswa Bintara Polri untuk mencapai tujuan kurikuler patroli dalam kerangka pendidikan pembentukan Bintara Polri dengan pola 5:5:1. Dalam kajian tesis ini pengajaran patroli secara teori dan praktek di SPN dilaksanakan hanya pada taktik dan teknik patroli saja sehingga hakekat fungsi patroli yang sesungguhnya yaitu sebagai sarana pencegahan kejahatan terabaikan dalam pelajaran tersebut berdasarkan atas kebijakan pimpinan dan kesepakatan tenaga pendidik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode etnografi. Alat pengumpul data meliputi pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara berstruktur serta tidak berstruktur. Hasil penelitian menunjukkan : 1) pola pengasuhan meliputi wajib belajar malam dilaksanakan apabila besoknya ada ujian atau pelajaran malam, apabila tidak ada melaksanakan kegiatan agama sesuai dengan agama masing-masing siswa; 2) pengajaran patroli secara teori dan praktek tanpa persiapan mengajar, 3) materi pelajaran patroli hanya pada taktik dan teknis patroli dengan bahan ajaran yang disepakati oleh tenaga pendidik; 4) pola kegiatan belajar mengajar secara teori di kelas 62 sampai dengan 63 siswa, secara praktek di lapangan olah raga 124 sampai dengan 126 siswa; 5) metode pengajaran secara teori dengan ceramah dan tanya jawab tanpa menggunakan OHP, secara praktek dengan ceramah singkat dilanjutkan praktek patroli jalan kaki, bersepeda, bersepeda motor, dan bermobil; 6) waktu pengajaran secara teori sejak tahap dasar bhayangkara menggunakan jam wajib belajar malam hart; 7) tim tenaga pendidik patroli berjumlah 12 orang; 8) pembagian mengajar patroli meliputi sub-sub tim dari tim tenaga pendidik patroli; 9) honor mengajar dengan sistim kesamarataan dan kebersamaan; 10) evaluasi hasil belajar secara tertulis meliputi pilihan berganda sepuluh soal, menjodohkan sepuluh soal, dan essay lima soal. Implikasi kajian tesis ini adalah perlunya penguatan sistem pengajaran patroli sebagai kegiatan terencana untuk mencapai tujuan kurikuler patroli yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat akan manfaat patroli polisi. Patroli polisi akan bermanfaat bagi masyarakat apabila dilakukan secara proaktif dalam kaitannya dengan pemolisian komuniti (community policing).

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab pribadi direksi perseroan terbatas sebelum pendaftaran dan pengumuman menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pembahasan dilakukan sehubungan dengan telah diperolehnya status badan hukum setelah perseroan terbatas disahkan oleh Menteri Kehakiman, tetapi belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan diperolehnya status badan hukum berarti perseroan terbatas telah menjadi subyek hukum, dan karenanya dapat bertindak sendiri dalam hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 23 UUPT walaupun perseroan terbatas telah berbadan hukum, tetapi selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan terbatas. Berdasarkan penelitian, rupanya UUPT tidak menitikberatkan pada akibat hukum dari diperolehnya status badan hukum perseroan terbatas, tetapi lebih pada pentingnya fungsi penyelenggaraan pendaftaran dan pengumuman yang merupakan kewajiban direksi, yaitu agar pihak ketiga menjadi terikat dengan segala ketentuan dalam anggaran dasar perseroan terbatas. Dengan belum dilakukannya pendaftaran dan pengumuman, berarti pihak ketiga belum terikat, dan karenanya perseroan terbatas tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala kerugian pihak ketiga tersebut. Konsekuensinya segala kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pribadi direksi secara tanggung renteng. Tetapi, terhadap perbuatan yang dilakukan dengan mendapat persetujuan dari organ lain yang lebih tinggi dan dilakukan dengan itikad baik serta sesuai dengan yang ditentukan dalam anggaran dasarnya, maka haruslah dikecualikan. Mengingat perseroan terbatas telah menjadi subyek hukum, serta tidak ada larangan untuk melakukan perbuatan hukum sebelum dilakukannya pendaftaran dan pengumuman, maka Pasal 23 UUPT haruslah diartikan selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan terbatas, dengan tidak mengesampingkan tanggung jawab perseroan terbatas apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan disetujui oleh organ lain yang lebih tinggi.

Abstrak :
Kerugian negara merupakan salah satu dampak dari terjadinya kecurangan/korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Metode Penghitungan Kerugian Negara (PKN) yang digunakan dalam menghitung kerugian negara akibat suatu kasus korupsi tersebut masih beragam dan belum terstandarisasi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan metode PKN di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerangka penelitian menggunakan Policeman Theory yang menekankan tanggung jawab auditor untuk mendeteksi fraud atau kecurangan. Penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sehingga lebih menitikberatkan pada penggalian fenomena PKN yang terjadi di BPK. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen putusan pengadilan kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan melakukan wawancara dengan para pejabat dan Pemeriksa Investigatif BPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK secara signifikan telah memenuhi ekspektasi tugas auditor menurut Policeman Theory dalam mendeteksi kecurangan. Pemilihan metode PKN BPK yang beragam dalam menghitung kerugian negara yang diakibatkan kecurangan didasari pertimbangan penilaian penyimpangan yang terjadi dalam kasus korupsi, ketersediaan bukti yang cukup dan tepat, serta kondisi objek PKN. Metode PKN yang digunakan oleh pemeriksa investigatif BPK dan sudah diterima dalam pengadilan antara lain Pokok Plus Bunga, Total Loss, Net Loss dan Real Cost. ...... State losses are one of the effects of fraud/corruption in managing state finances. The Method of Calculating State Losses (PKN) used in calculating state losses due to a corruption case is still diverse and has not been standardized. This study aims to evaluate the application of the PKN method in the Supreme Audit Board (BPK). The research framework uses Policeman Theory which emphasizes the auditor's responsibility to detect fraud or fraud. The study uses a qualitative research methodology with a case study approach so that it focuses more on exploring the phenomenon of PKN that occurs at BPK. The study was conducted by collecting data in the form of documents on court decisions on corruption cases that have permanent legal force (inkracht) and conducting interviews with BPK investigative officials and investigators. The results showed that the BPK had significantly met the expectations of the auditor's duties according to Policeman Theory in detecting fraud. The choice of various BPK PKN methods in calculating state losses caused by fraud is based on the assessment of irregularities that occur in cases of corruption, the availability of sufficient and appropriate evidence, and the condition of PKN objects. The PKN method used by BPK investigative investigators and already accepted in court includes Principal Plus Interest, Total Loss, Net Loss and Real Cost.