Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel perspektif nazhir wakaf uang terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang. Penulis mengadakan survey pada yayasan Dhompet Dhuafa Republika dan yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Metode sampling yang digunakan adalah convenience sampling terhadap 51 nazhir. Penulis menggunakan metode regresi logistik. Dalam penelitian ini variabel perspektif nazhir terdiri dari profesionalisme nazhir, sosialisasi, sistem database, network/jaringan kerja, dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profesionalisme nazhir memiliki pengaruh terhadap pelung peningkatan dana wakaf uang, sedangkan ke-empat variabel lainnya tidak mempunyai pengaruh signifikan.

---

The objective of the thesis is to find out the impact of variables of perspective of wakaf fund nazhir on the opportunity to increase the wakaf fund. The writer conducted a survey on Dompet Dhuafa Republika foundation and Post Keadilan Peduli Umat (PKPU) foundation. The sampling method used is convenience sampling on 51 nazhir. The writer uses logistics regression method. In the research, nazhir perspective variables consist of nazhir professionalism, dissemination work, database system, network, and regulations. The result of the research indicates that the variable of nazhir professionalism has an impact on the opportunity to increase the wakaf fund; meanwhile, the other four variables do not have a significant impact.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk memperoleh dan menemukan bukti empiris tentang kemungkinan masih terdapatnya sifat konvensional pada akad pembiayaan perbankan syariah ditinjau dari perspektif hukum Islam, dan apakah bentuk akad pada pembiayaan keperluan renovasi rumah telah menggunakan bentuk akad syariah yang tepat, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Metode penelitian dilakukan dalam bentuk penelitian hukum normatif melalui pendekatan studi dokumen dan studi lapangan, dengan mengacu pada norma-norma hukum tentang akad syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Peraturan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bentuk akad Bai’ Bitsaman Ajil atau disebut juga murabahah pada transaksi pembiayaan renovasi rumah adalah tidak tepat.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel perspektif nazhir wakaf uang terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang. Penulis mengadakan survey pada yayasan Dhompet Dhuafa Republika dan yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Metode sampling yang digunakan adalah convenience sampling terhadap 51 nazhir. Penulis menggunakan metode regresi logistik. Dalam penelitian ini variabel perspektif nazhir terdiri dari profesionalisme nazhir, sosialisasi, sistem database, network/jaringan keija, dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profesionalisrne nazhir memiliki pengaruh terhadap pelung peningkatan dana wakaf uang, sedangkan ke-empat variabel lainnya tidak mempunyai pengaruh signifikan.

---

Abstract
The objective of the thesis is to find out the impact of variables of perspective of wakaf fund nazhir on the opportunity to increase the wakaf fund. The writer conducted a sur'vey on Dompet Dhuafa Republika foundation and Post Keadilan Peduli Umat (PKPU) foundation. The sampling method used is convenience sampling on 51 nazhir. The writer uses logistics regression method. In the research, nazhir perspective variables consist of nazhir professionalism, dissemination work, database system, network, and regulations. The result of the research indicates that the variable of nazhir professionalism has an impact on the opportunity to increase the wakaf fund; meanwhile, the other four variables do not have a significant impact.

Abstrak :
Perkembangan Perum PPD menunjukkan kecenderungan kinerja yang semakin menurun. Kecenderungan ini terlihat dari kegiatan usaha yang selalu merugi. Saldo Rugi sampai dengan Desember 1992 sebesar Rp 114.490.449.489,66, yang merupakan kerugian kumulatif mulai Desember 1981. Sehubungan dengan hal itu, Perum PPD telah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja tersebut dengan merencanakan untuk menerapkan sistem RMB pada semua lintas sebagai pengganti sistem WAP. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pelayanan jasa angkutan apa yang dipilih agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa, serta harapan karyawan, dan untuk mengetahui usaha lain yang harus dilakukan untuk rnenunjang keberhasilan usaha meningkatkan kinerja Perum PPD. Sedang yang menjadi tujuan adalah membandingkan kinerja sistem WAP dan RMB untuk mengetahui sistem pelayanan yang lebih baik ditinjau dari sudut pandang perusahaan, karyawan, dan pengguna jasa, dan mengidentifikasi usaha lain yang harus dilakukan guna menunjang keberhasilan usaha peningkatan kinerja Perum PPD. Data yang digunakan sebagai bahan analisis diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung operasionalisasi bus di lintasan baik dengan sistem WAP maupun sistem RMB, melakukan wawancara dengan para Awak Bus, mengirim daftar pertanyaan kepada pengguna jasa, dan pengujian laporan-laporan perusahaan. Pemilihan subyek tersebut dilakukan secara random untuk memperoleh data yang obyektif sebagai bahan analisisnya. Berdasar hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja dalam penerapan sistem WAP dan RMB terhadap produktivitas kerja dan kepuasan pengguna jasa. Sistem RMB menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding dengan sistem WAP dan lebih memberi kepuasan kepada pengguna jasa. Sedangkan secara internal, sistem RMB lebih memberikan suasana kerja yang lebih harmonis antara Perum PPD dengan karyawan. Berdasar perbedaan tersebut, maka sistem pelayanan yang perlu dilaksanakan untuk masa yang akan datang adalah sistem RMB. Sehubungan dengan penerapan sistem RMB, saran yang disampaikan adalah Perum PPD perlu memperhatikan jumlah bus, jumlah penumpang yang ideal dalam bus, selang waktu antar bus, dan membentuk hubungan kerja yang saling menguntungkan dan kondusif. Oleh karena itu, Perum PPD perlu melakukan beberapa perubahan antara lain: bentuk organisasi, struktur organisasi, kedudukan Kantor Depo, sistem dan prosedur, sistem penghargaan, sistem hubungan kerja, dan sistem pengukuran prestasi kerja.

Abstrak :
Dewasa ini, timbul berbagai masalah yang dihadapi Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia. Untuk menanggulangi masalah ini, kemudian dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 sebagai lembaga yang mengelola royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik. Terdapat dua jenis LMKN yakni LMKN Pencipta, yang merepresentasikan kepentingan Pencipta, dan LMKN Hak Terkait, yang merepresentasikan kepentingan Pemilik Hak Terkait. LMKN dibentuk sebagai subordinasi dari LMK-LMK di Indonesia. Tidak ada lembaga di negara-negara lain yang menyerupai LMKN. Pengaturan mengenai LMKN diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. 29 Tahun 2014. Menurut Permenkumham No. 29 Tahun 2014, LMKN dibentuk dengan bentuk hukum komisi yang beranggotakan masing-masing 5 komisioner. Permenkumham ini juga mengatur mengenai tugas dan kewenangan dari LMKN. Terdapat pengaturan mengenai LMKN dalam Permenkumham dan UU No. 28 Tahun 2014 yang bertentangan antar satu dengan yang lainnya. Bentuk hukum dan kewenangan LMKN sebagaimana diatur dalam Permenkumham bertentangan dengan definisi awal dari pembentukan LMKN dalam UU No. 28 Tahun 2014. ......Nowadays, there are a lot of problems arise that are encountered by Collective Management Institutions in Indonesia. The National Collective Management Institute LMKN was established under Law no. 28 of 2014 as the agency that manages the copyrighted royalties of song and or music fields. There are two types of LMKN namely LMKN Creator, which represents the interests of the Creator, and LMKN Related Rights, which represents the interests of the Owner of the Related Rights. LMKN was formed as a subordination of collective management organizations located in Indonesia. There are no institutions in other countries that resemble LMKN. The regulation on LMKN is further stipulated in Permenkumham No. 29 Year 2014. According Permenkumham No. 29 Year 2014, LMKN was formed with a legal form of commission consisting of 5 commissioners each. This Permenkumham also regulates the duties and authorities of LMKN. There are arrangements regarding LMKN in Permenkumham and Law no. 28 of 2014 that are in conflict with each other. The legal form and authority of LMKN as regulated in Permenkumham is contrary to the original definition of the formation of LMKN in Law no. 28 of 2014.