Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan data, porsi terhadap total unit usaha dan pertumbuhan tahunan UKM di Indonesia cukup besar. Namun demikian sektor ini temyata belum mampu memberikan konstribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Sampai saat ini, kemampuan untuk mengenali pasar ekspor, mengembangkan produk dan memasuki pasar asing masih menjadi tantangan utama UKM Indonesia. Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) sebagai lembaga promosi ekspor nasional telah melaksanakan beragam program untuk mendukung UKM dalam hal memposisikan produk dan layanan jasa di pasar global yang sangat kompetitif. Karenanya, tesis ini bertujuan untuk menyusun skala prioritas pada berbagai program pengembangan ekspor UKM yang telah dilaksanakan oleh BPEN maupun dilakukan oleh UKM secara mandiri. Selanjutnya dilakukan analisa atas berbagai kombinasi strategi BPEN dan UKM yang mampu meningkatkan performa ekspor UKM di Indonesia secara optimal. Skala prioritas dan kombinasi strategi tersebut dikaji dengan menggunakan AHP dan Game Theory dengan berdasar pada persepsi BPEN, pelaku usaha dan akademisi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kombinasi strategi U KM dan BPEN tidak mampu meraih titik keseimbangan tertinggi, dan karenanya keseimbangan Parelo maupun Nash tidak terwujud. Ini disebabkan adanya perbedaan sudut pandang antara UKM dan BPEN dalam proses pengembangan strateginya masing-masing.

---

Base on existing data, the share and the annual growth of SMEs in total number of Indonesian enterprises relatively high. However, the export of Indonesian SMEs has not contributed a significant value added to Indonesian economy yet. Until now, capability to recognize exporting market, improving variety of products and accessing foreign market are still major challenges for Indonesian SMEs. The National Agency for Export Development (NAFED) as nalional trade promotion organization has already implemented various programs in order to assist Indonesian SME exporters for positioning their products and Services better, so that they are enabling to survive in the high competitive global markets. Thus, the objective of this study is to make a rating priority on various SMEs export promotion programs that have been executed by NAFED and actualized by the SMEs and to analyze various strategy combinations of NAFED and SMEs which are able to enhance export performance of the Indonesian SMEs optimally. These rating priorities and strategic balance which are commonly called as combination of strategy developed by using Analytical Hierarchy Process (AHP) and Game Theory Model based on NAFED, the business community (SMEs exporters) and academician perceptions. This study concludes that the combination strategies of SMEs and NAFED is unable to reach highest strategic balance, hence Pareto or Nash Equilibrium does not exist. It is caused by different point of view between SMEs and NAFED’s strategy development process for each party."

"Lapangan 'HD' merupakan lapangan gas di Cekungan Sunda yang dikembangkan sejak tahun 2006 dan telah membuktikan keberadaan hidrokarbon pada lapisan batupasir Formasi Talang Akar bagian atas. Formasi ini merupakan sedimen sedimen darat yang terendapkan sepanjang aliran sungai purba (paleochannel) berumur Oligosen Atas dan berpotensi sebagai lapisan reservoir yang baik. Aplikasi multi atribut seismik merupakan salah satu teknik yang dipakai dalam mengidentifikasi pola sebaran dan kualitas reservoir sedimen tersebut. Penerapan teknik multi atribut seismik pada Lapangan "HD" menghasilkan 7 atribut kombinasi terbaik yaitu Filter 55/60-65/70, Duadrature Trace, Log (inversion), Filter 35/40-45/50, Derivative, Y-Coordinate, dan Second Derivative dengan koefisien korelasi sebesar 0.612388. Hasil dari sebaran distributary channel pada 4 lapisan reservoir target diinterpretasikan masuk ke dalam lingkungan pengendapan upper delta plain dimana secara kualitas Lapisan Sand-A mempunyai porositas terbaik 18%, Sand-B sebesar 20%, Sand-C bernilai 28%, dan Sand-D sebesar 24%. Sedangkan dari identifikasi kawasan prospek hidrokarbon, Lapisan Sand-A mempunyai 5 kandidat prospek (A1, A2, A3, A4 dan A5), Lapisan Sand-B terdapat 6 kandidat prospek (B1, B2, B3, B4, B5 dan B6), Lapisan Sand-C mempunyai 5 kandidat prospek (C1, C2, C3, C4 dan C5), serta Lapisan Sand-D terdapat 7 prospek (D1, D2, D3, D4, D5, D6 dan D7). Hasil perhitungan sumberdaya hidrokarbon keempat lapisan reservoir didapatkan original oil inplace Sand-A sebesar 1,63 mmscf, Sand-B sebesar 2,47 mmscf, Sand-C sebesar 0,7 mmscf, dan Sand-D sebesar 7,07 mmscf.

---

"HD" fields is a gas field in Sunda Basin, it developed since 2006. The hydrocarbon existence in this field is proven at sandstone layers of the Upper Talang Akar Formation. Upper Talang Akar Formation is a terrestrial sediments, which is deposited along the ancient river (paleochannel) of Upper Oligocene age and this formation is potential to be a good reservoir. Multi attribute seismic application is a techniques used to identify the patterns of distribution and reservoir sediments quality. The application of multi attribute seismic techniques in the "HD" field produce 7 best attributes combination, they are Filter 55/60-65/70; Duadrature Trace; log (inversion); Filter 35/40-45/50; Derivative; YCoordinate; and second derivative with correlation coefficient 0.612388.

The result of the distributary channel in the 4 layers reservoir target are interpreted into the upper delta plain deposition environment. Sand-A layer has the best porosity about 18%, Sand-B by 20%, Sand-C around 28%, and Sand-D approximately 24%. Whilst the hydrocarbon prospect identification of the region, Sand-A layer have 5 prospects candidate (A1, A2, A3, A4, and A5), Sand-B layer have 6 prospects candidate (B1, B2, B3, B4, B5, and B6), Sand-C have 5 prospects candidate (C1, C2, C3, C4, and C5), and Sand-D have 7 prospects candidate (D1, D2, D3, D4, D5, D6, and D7). The results of hydrocarbon resources calculation from reservoir layer obtained original oil inplace. Sand-A layer has 1,63 mmscf, Sand-B 2,47 mmscf, Sand-C 0,7 mmscf, and Sand-D 7,07 mmscf."

"Keterkaitan pers, partai politik, dan pendidikan politik dapat dilihat pada saat-saat menjelang, pada waktunya, maupun sesudah pemilihan umum dilakukan. Hal ini wajar, karena pada saat itu pers sedang "gencar-gencar"nya menginformasikan fakta dan data terutama yang menyangkut politik kepada masyarakat pembacanya. Sedang partai politik di saat yang sama melakukan kampanye (promosi) tentang dirinya kepada masyarakat luas. Keterkaitannya dengan pendidikan politik adalah ketika kedua belah pihak (pers dan partai politik) melakukan "tugasnya" tanpa diiringi dengan etika politik secara profesional. Keduanya pada saat yang bersamaan bisa saja melakukan "kolusi", sehingga menguntungkan kepada keduanya. Bila hal itu dilakukan, maka akan meniadakan sama sekali pendidikan politik.Tesis ini membatasi waktu di sekitar pemilu 1999 yang masih merupakan era reformasi. Pada era ini sarat dengan kecenderungan semua pihak "mau menang sendiri", sehingga menafikan peran pihak lain. Pers, dalam hal ini, tidak dapat memaksakan diri untuk melakukan perannya secara bebas dengan cara "mati-matian" mendukung suatu parpol tertentu dan menyerang "habis-habisan" parpol yang lain. Begitu pun dengan parpol , tidak dapat mempengaruhi pers, sehingga pers bertindak sesuai keinginan dari parpol. Ketika hal itu dilakukan muncullah suatu pers yang partisan. Kemunculan pers partisan ini jelas tidak dapat mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakatnya.Oleh karena itu, studi ini ingin melihat pers partisan pada waktu pemilu 1999, pada saat masih gencarnya gerakan reformasi dilakukan di segala bidang. Keberpihakan suatu media cetak di saat itu sangat vulgar dilakukan tanpa mengindahkan etika profesionalisme. Yang lebih utama justru media massa harus sanggup melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Dan pada akhirnya, dapat menciptakan kebebasan dan demokrasi serta demi penguatan kepada pendidikan politik masyarakat yang semakin sadar politik."

"Sesuai dengan Dasar-dasar Pembangunan Sistem Kesehatan Nasional upaya kesehatan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (PJPK) Sint Carolus yang merupakan bentuk operasional Dana Upaya Kesehatan Masyarakat adalah program yang sedang dikembangkan. Penggunaan fasilitas pelayanan PJPK yang disediakan oleh Peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan mempunyai pengaruh besar terhadap kelangsungan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ini.Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai penggunaan fasilitas Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hipotesa yang diajukan adalah adanya pengaruh faktor kebutuhan, pendidikan, profesi, golongan, kemudahan dan preferensi Peserta PJPK Sint Carolus terhadap penggunaan fasilitas pelayanan PJPK Sint Carolus. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, analisa data menggunakan metode statistik uji Chi kuadrat beserta derivatnya Roefisien Kontingensi dan Cramer's V dilanjutkan dengan analisa korelasi regresi.Dari penelitian ini dapat disimpulkan adanya 12.8 % peserta yang sakit dan tidak mempergunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan. Faktor-faktor kebutuhan dan preferensi berhubungan searah dengan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan. Sedangkan faktor-faktor pendidikan, profesi, golongan dan ,kemudahan tidak berhubungan dengan penggunaan fasilitas kesehatan yang disediakan.Pada analisa lebih lanjut faktor kemudahan karyawan yang mempunyai keluarga ditanggung PJPK juga berhubungan searah dengan penggunaan fasilitas kesehatan yang disediakan. Untuk pengembangan PJPK Sint Carolus dimasa mendatang disarankan untuk memperhatikan preferensi, jarak tempat tinggal dengan fasilitas pelayanan, persepsi sakit, status kesehatan calon peserta dalam menentukan besarnya premi. Sebagai langkah lanjut .penelitian ini diusulkan perlunya penelitian pada provider dan penelitian pada kelompok peserta diluar Perhimpunan Sint Carolus."

"ABSTRAKPersaingan dalam usaha jasa angkutan udara menampakkan kecenderungan yangsemakin ketat, karena adanya deregulasi dalam usaha angkutan udara, kenaikan hargabahan bakar minyak, tuntutan gaji yang lebih tinggi dari karyawan, dan tentu sajatuntutan yang semakin tinggi dari para pengguna jasa atas pelayanan yang ditawarkanpada mereka. Posisi bersaing dari suatu perusahaan penerbangan dapat ditingkatkanmelalui beberapa alternatif strategi. Salah satu diantaranya adalah mengoptimumkanpenggunaan sumber daya langka yang diperlukan untuk operasinya. Awak pesawattermasuk sumber daya yang langka, karena untuk mendapatkan awak pesawat yangdiperlukan untuk operasi penerbangan memerlukan beaya yang relatif mahal danwaktu pendidikan yang lama. Perencanaan penugasan awak pesawat merupakan salah satu proses penunjang operasipenerbangan. Dengan perencanaan ini ingin dicapai tujuan pengalokasian sumber dayamanusia, dalam hal ini adalah awak pesawat, yang optimum. Berdasarkan atas Timetabledibuat Aircraft Rotation yang menjadi masukan utama dalam proses perencanaanpenugasan awak pesawat. Keselamatan penerbangan merupakan salah satu sasarandalam suatu operasi- penerbangan, sehingga dalam perencanaan penugasan awakpesawat berlaku Flight Duty Regulations yang termuat didalam Basic OperationManual yang dibuat berdasarkan Civil Aviation Safety Regulation (dikeluarkan olehDirektorat Keselamatan Penerbangan). Kesulitan dalam perencanaan awak pesawatmeningkat dengan semakin besarnya jumlah route yang harus dikelola dan jumlahawak pesawat yang harus dialokasikan pada route-route tersebut. Bertolak dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dalam karya akhir inidicoba untuk diteliti sejauh mana aplikasi model ILP dapat dijadikan dasar pengambilankeputusan dalam operasi perusahaan penerbangan. Obyek penelitian yang dipilihuntuk penerapan model ILP ini adalah PT Garuda Indonesia, yaitu pada bidangperencanaan penugasan awak pesawat di Divisi Operasi Penerbangan. Penerapan model ILP dalam penugasan awak pesawat ini dimasudkan untukmengoptimumkan penggunaan sumber daya manusia. Kriteria optimum yang dipilihadalah minimisasi yang dinyatakan dalam fungsi tujuan. Optimasi dilaksanakandengan memperhatikan kebutuhan awak pesawat sesuai dengan tipe pesawat,ketergantungan route penerbangan, dan ketentuan pembatasan waktu kerja bagi awakpesawat. Mengingat adanya keterbatasan kemampuan program paket LINDO versi personal useryang dipergunakan dalam penelitian, maka diputuskan untuk mempergunakanpendekatan pengembangan model melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah pembuatanmodel ILP skala-kecil dan tahap kedua adalah perluasan model skala-kecil.Dari analisa model ILP skala-kecil yang telah diformulasikan dan dicari solusinyadengan LINDO, dapat ditarik kesimpulan bahwa model ILP skala-kecil dapat diperluasdan dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam pemecahan masalah penugasan awakpesawat. Penerapan model ILP dalam penugasan awak pesawat memerlukan dukungan saranaperangkat keras dan lunak komputer yang mampu melaksanakan komputasi dengansejumlah besar variabel keputusan, dimana jumlah variabel keputusan ini terkaitlangsung dengan jumlah route dan jumlah awak pesawat."

"Dalam tesis ini, penulis melakukan analisis penggunaan instrument keuangan dan transaksi hybrid sebagai bagian dari strategi pembiayaan lintas negara dan perlakuan perpajakan yang mempengaruhinya. Dengan semakin meningkatnya globalisasi arus modal perkembangan produk-produk keuangan dan pilihan lokasi sebagai sumber pembiayaan, perusahaan dapat melakukan serangkaian transaksi dan penerbitan instrument hybrid lintas negara yang menimbulkan perlakuan perpajakan yang berbeda antar negara tetkait karakter, saat dan sumber penghasilan yang pada akhimya memunculkan timbulnya pengenaan pajak berganda dan tidak adanya pemajakan di kedua negara. Kondisi tersebut juga memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan cross-border tax arbitrage sebagai bentuk perencanaan pajak intenasional untuk memanfaatkan perbedaan perlakuan perpajakan antara negara. Kami menyimpulkan bahwa dengan tidak adanya General Anti Avoidance Rules (GAAR) dan fukus puda Specific Anti Avoidance Rules (SAAR) di Indonesia, Wajib Pajak dapat menyusun struktur instrumen keuangan dan transaksi hybrid dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa ataupun tidak untuk tujuan semata-mata meminimalkan pembayaran pajak di lndonesia. Thin capitalization rule dan Controlled Foreign Corporation Rule tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan terlcait dengan fleksibilitas transaksi dan instrumen keuangan hybrid. Akhirnya, kami menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk mernmusbn definisi hutang dan ekuitas untuk tujuan pajak dan menerapkan GAAR baik secam eksplisit dalam rumusan undang-undang perpajakan domestik maupun dikembangkan olen pengadilan pajak dengan pendekatan perposlve interpretation dan tidak hanya mendasarkan pada SAAR untuk mencegah abusive tax planning.

---

In this study, we analyze the use of hybrid financial instrument and hybrid transaction as part of cross border financing strategy and the taxation treatment which influences on such instruments or transactions. With regard to the increasing globalization the capitaJ flow. the development or financing products and the choice of location as the financing center, companies can conduct series of transaction and issue financial instruments that pose different tax treatment among countries due to the type or character, time and source of income. The differences can create double taxation and double non taxation fur hybrid cross border financing and transaction. Such conditions also enable the tax payers to have opportunity in conducting cross-border tax arbitrage as international tax planning to take the advantage of differences in income tax rules between countries. We conclude that the absence of General Anti Avoidance Rules (GAAR) and focus on Specific Anti Avoidance Rules (SAAR) in Indonesia, taxpayers can structure their transactions whether with related parties or not solely to minimize tax liability through hybrid cross border financing. Thin capitalization rule and Controlled Foreign Corporation Rule may not achieve their intended objectives due to flexibility of hybrid financial instrument and hybrid transactions. To counter tax planning that leads to unacceptable loss of tax revenue or abusive tax planning through cross border hybrid financing, we propose to Government of Indonesia to develop the debt and equity provision and to implement GAAR whether in statutory rule under Income Tax Acts or Tax Court to implement Judicial Anti Avoidance Doctrine with purposive interpretation and not only rely on SAAR to prevent the abusive tax planning."