Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha perdagangan kakilima merupakan salah satu bidang usaha dalam sektor informal yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, hal ini disebabkan sektor usaha tersebut tidak memerlukan pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi, modal yang tidak besar dan waktu yang tidak terikat. Sehingga usaha ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kemauan melakukan usaha dalam sektor ini. Di Jakarta khususnya di Pasar Minggu usaha ini dilakukan tidak saja oleh warga Jakarta tetapi juga banyak dilakukan oleh para pendatang dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta untuk mengadu nasib dengan berjualan sebagai pedagang kakilima. Mereka menempati suatu lokasi tertentu ditempat umum membentuk sebuah lingkungan pasar kakilima, yang didalamnya mempunyai corak masyarakat yang majemuk baik dari jenis kegiatan usaha yang dilakukan maupun daerah asal kedatangan atau kesuku bangsaannya. Kemajemukan jenis kegiatan usaha ini mewujudkan suatu hubungan sosial yang bersifat komplementer dan simbiotik. Sedangkan kemajemukan suku bangsa mewujudkan suatu pengelompokan pedagang berdasarkan daerah asal atau suku bangsanya yang juga merupakan pengelompokan dari jenis barang dagangan yang diperjual belikan. Adanya pengelompokan kesukubangsaan ini maka timbul suatu ikatan kelompok suku bangsa yang memiliki seorang Ketua Kelompok Suku Bangsa yang dipilih oleh warga suku bangsa tersebut sebagai seorang yang dituakan dan dihormati. Hubungan antara Ketua Kelompok dengan warga dalam kelompoknya tersebut merupakan hubungan patron - klien yang bersifat hubungan bapak - anak. Dalam kehidupan kelompok tersebut timbul suatu kesepakatan-kesepakatan tentang bagaimana menjalankan usaha perdagangan dengan baik, upaya menghindari persaingan dan perselisihan sesama pedagang serta usaha-usaha mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan warganya yang dipimpin oleh Ketua kelompoknya. Sehingga dengan berbagai upaya tersebut maka para warga kelompok tersebut merasa bergantung kepada ketuanya. Walaupun terjadi pengelompokan yang demikian namun dalam kegiatan perdagangan mereka tidak menonjolkan kebudayaan sukubangsanya tetapi lebih menggunakan aturan-aturan yang berlaku umum lokal dalam lingkungan pasar kakilima tersebut. Salah satu sifat pedagang kakilima dalam melakukan usahanya adalah dengan menyongsong pembeli sehingga mereka banyak menempati lokasi di tempat-tempat umum dan dipinggir jalan raya. Keberadaan mereka di tempat tersebut melanggar Peraturan Pemda DKI No.11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum, menimbulkan kemacetan arus lalu lintas, menimbulkan sampah yang mengganggu kebersihan dan menjadi tempat rawan terjadinya tindak kriminalitas. Dengan kondisi yang demikian ini khususnya untuk mengantisipasi tindakan penertiban maka muncul pelindung yang memberikan jasa keamanan kepada para pedagang yang disebut dengan Koordinator Pedagang yang secara tidak resmi ditunjuk oleh aparat setempat untuk mengelola pedagang kakilima. Sebagai Koordinator maka ia membuat aturan-aturan dalam kegiatan perdagangan kakilima yang menyangkut perolehan lokasi, pengaturan posisi berdagang, pembayaran cukai dan sebagai perantara ( brokerage ) bila ada masalah antara pedagang dengan aparat. Hubungan yang terjadi antara pedagang kakilima dengan Koordinator pedagang ini merupakan hubungan patron-klien dimana sebagai klien maka para pedagang merasa tergantung kepada patron mengenai kegiatan usahanya tersebut. Sebagai timbal balik atas jasa patron ini maka para pedagang membayar uang cukai kepada Koordinator pedagang ini. Dengan adanya aturan-aturan yang terbentuk tersebut baik yang bersumber dari kesepakatan dalam kehidupan kelompok suku bangsa maupun aturan yang diciptakan oleh Koordinator, yang diikuti dan dijadikan pedoman oleh para pedagang dalam melakukan kegiatan berdagangnya, maka mewujudkan suatu tindakan berpola atau pola kegiatan-pola kegiatan dalam kehidupan pedagang kakilima. Dengan adanya pola kegiatan-pola kegiatan tersebut maka hal itu merupakan suatu keteraturan sosial dalam kehidupan pedagang kakilima, yaitu merupakan suatu aturan atau pedoman kegiatan yang berwujud perilaku individu, kelompok atau masyarakat dalam melakukan kegiatan berdagangnya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Corak keteraturan sosial dalam kehidupan pedagang kakilima di Pasar kota pasar Minggu tersebut adalah adanya ketergantungan klien pada patron baik Koordinator Pedagang maupun ketua Kelompok suku bangsa. Pedagang kakilima sebagai masyarakat yang lemah merasa memerlukan perlindungan agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan hal ini mereka dapatkan dengan adanya perlindungan dari Koordinator Pedagang. Sedangkan untuk menjamin kelancaran usaha dan menghindari persaingan yang tidak sehat serta meningkatkan kesejahteraan dan bantuan modal, mereka peroleh dari kegiatan Kelompok Suku Bangsa yang dpimpin oleh Ketua Kelompok Suku bangsa. Keberadaan kedua patron tersebut mampu menghindarkan terjadinya konflik antar suku bangsa dalam lingkungan pasar kakilima karena adanya kesadaran untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku umum dan lokal serta menekan kemenonjolan identitas suku bangsanya. Corak keteraturan sosial yang berlaku dalam masyarakat berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya dengan kata lain setiap masyarakat memiliki corak keteraturan sosial masing-masing. Dengan demikian dalam upaya pembinaan kamtibmas yang dilakukan oleh Polri tidak bisa memberlakukan pola yang sama untuk seluruh masyarakat tetapi harus sesuai dengan corak keteraturan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu dalam melakukan pembinaan tidak dapat menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Markas Besar Polri yang berlaku seragam secara nasional tetapi harus dijabarkan sesuai dengan situasi dan kondisi serta corak keteraturan sosial yang berlaku dalam masyarakat yang dibina. Sehingga upaya pembinaan yang dilakukan dapat efektif dan efisien dan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang mencukupi baik sumber daya manusianya, dukungan materiil dan anggaran yang cukup."

"Berdasarkan data Nota Keuangan 1998/99, pola perkembangan penerimaan pajak secara nominal dalam kurun waktu 1969/70 sampai dengan 1996/97 mengindikasikan trend penghasilan yang cukup berarti. Hasil tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya pemerintah yang dilakukan melalui dua kali reformasi perpajakan. Masalahnya adalah apakah penerimaan pajak yang secara nominal cenderung meningkat tersebut sudah mencerminkan performance pajak yang optimal dan telah pula sesuai dengan pola umum struktur pajak. Dengan menggunakan hasil studi dari peneliti-peneliti terdahulu (antara lain Raja J Chelliah dan RA, Musgrave), penelitian tesis ini ditujukan untuk menganalisis apakah realisasi penerimaan selama kurun waktu 1969/70 ? 1996/97 telah optimal dan sesuai dengan struktur pajak normal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, analisis mencakup analisis teori melalui studi kepustakaan dan pembentukan model ekonometri yang digunakan untuk bahan analisis efisiensi dan upaya perpajakan serta aplikasi model Musgrave. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pola perkembangan penerimaan pajak telah sesuai dengan pola normal struktur pajak hasil penelitian Musgrave. Namun demikian, berdasarkan perhitungan tax buoyancy dan constant income elasticity of tax revenue, terdapat kecenderungan bahwa penerimaan pajak di Indonesia tidak elastis, khususnya pajak langsung non migas. Hasil itu didukung oleh hasil perhitungan index of tax effort yang mengindikasikan lemahnya pemerintah dalam menggali potensi pajak yang terdapat dalam perekonomian Indonesia."

"Pemerintah Indonesia menaruh perhatian begitu besar terhadap pelaksanaan hak asasi manusia karena dorongan beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor internal, yaitu semakin sadarnya warga negara akan hak dan kewajibannya sehingga banyak pengaduan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang masuk ke Komnas HAM. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu desakan dari negara-negara maju yang dalam memberikan bantuan kepada Indonesia selalu mengkaitkan dengan pelaksanaan hak asasi manusia. Perbedaan pemahaman tentang hak asasi manusia sebenarnya berasal dari pelaksanaan hak asasi manusia yang disesuaikan dengan ciri-ciri negara itu sendiri yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, nilai-nilai luhur budaya bangsa dan politik masing-masing negara yang bersifat dinamis. Sejarah penegakan hak asasi manusia melahirkan suatu dokumen internasional, yaitu Universal Declaration of Human Rights yang diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 yang merupakan landasan bagi pelaksanaan hak asasi manusia di seluruh dunia. UUD 1945 yang disahkan terlebih dahulu bila dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM, ternyata di dalam Pembukaan dan Batang Tubuhnya secara implisit banyak berisikan tentang hak asasi manusia. Demi menjamin pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, tahun 1993 didirikanlah Komnas HAM yang menangani masalah-masalah yang berkenaan dengan hak asasi manusia. Perkembangan selanjutnya, Wanhankamnas mengusulkan suatu rancangan tentang Piagam HAM menurut bangsa Indonesia untuk dijadikan TAP MPR tersendiri, sebagai landasan hukum yang kuat bagi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Akan tetapi usul tersebut haruslah melalui proses yang panjang karena Fraksi Karya Pembangunan sebagai suara mayoritas dalam MPR mempunyai rencana tersendiri di dalam Sidang Umum MPR tahun 1998 yang akan menempatkan HAM di dalam TAP MPR menjadi satu dengan GBHN."

"Produksi lobster dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan akibat tekanan penangkapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek biologi, menganalisis potensi lestari, menganalisis status keberlanjutan dan menentukan strategi pengelolaan lobster secara berkelanjutan di Kabupaten Pacitan. Penelitian dilakukan pada bulan Maret-April 2018 di Kabupaten Pacitan. Analisis aspek biologi meliputi jenis, hubungan panjang berat, nisbah kelamin dan tingkat kematangan kelamin. Analisis potensi lestari dengan estimasi prediksi surplus. Analisis status keberlanjutan dengan RAPFISH (The Rapid Appraisal of The Status Of Fisheries), sedangkan penyusunan prioritas strategi pengelolaan dengan Proses Hierarki Analitik (AHP). Nilai b pada hubungan panjang berat Panulirus homarus sebesar 3,019; P. penicillatus 2,990; P. ornatus 3,025. Nisbah kelamin jantan dibanding betina pada P. homarus sebesar 1 :2,02; P. penicillatus 1,13 : 1; P. ornatus 1,3 : 1. Persentase lobster yang matang kelamin lebih banyak ditemukan pada bulan April dibandingkan dengan bulan Maret. MSY lobster di Pacitan sebesar 21.197 kg, Fmsy 4.390. Tingkat keberlanjutan multidimensi perikanan lobster 65,38. Prioritas utama strategi pengelolaan lobster secara berkelanjutan di Kabupaten Pacitan adalah Pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

---

The production of spiny lobster in least 10 years is decreasing due to overfishing. The purpose of this research is to analyze the biological aspects, the stock, level of sustainability and the strategy of sustainable management of lobster fishery in Pacitan. The research was conducted during March -April 2018 in Pacitan. The biological aspects includes species biodiversity, the length-weight relationship, sex-ratio and sex maturity of lobster. The maximum sustainable yield and the level of sustainability were analyzed with the surplus production model and the RAPFISH application, meanwhile the priority of management strategy was analyzed with the analytical hierarchy process. Results of analysis showed the b value of length-weight relationship of P. homarus, P. penicillatus and P. ornatus are 3,019; 2,990; and 3, 025 respectively. The male to female ratios of P. homarus; P. penicillatus and P. ornatus are 1:2,02; 1,13:1 and 1,3:1 respectively. The sex maturity percentage of lobster in April is higher than in March 2018. The MSY and Fmsy of lobster in Pacitan is 21.197 kg, and 4.390 respectively. The multidimensional level of lobster is 65,38. The most priority of strategy of lobster management in Pacitan are surveillance of management of marine and fisheries resources."

"Warisan budaya sebagai media yang dianggap memiliki fungsi dalam menjaga proses pertumbuhan kebudayaan bangsa, ternyata makna yang terkandung di dalamnya dapat diwariskan secara berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sistem pengetahuan stakeholders (pemangku kepentingan) dalam memaknai warisan budaya Situs Sangiran dan cara-caranya bertindak menggunakan sistem pengetahuan yang mereka miliki. Penelitian mengenai sistem pengetahuan tersebut, dinilai sangat penting, guna memahami perasaan dan pikiran mereka dalam merepresentasikan kebudayaannya terhadap lingkungan sosial, budaya maupun lingkungan alam Situs Sangiran. Pemaknaan pemerintah (pusat) terhadap warisan budaya Sangiran sangat berbeda dengan pemaknaan yang diberikan oleh penduduk, bahkan berbeda pula dengan pemaknaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Otonom. Dalam konteks demikian inilah, ketiga sistem pengetahuan budaya yang berbeda itu diperbandingkan guna menjelaskan beberapa faktor penyebab terjadinya konflik pemanfaatan warisan budaya Situs Sangiran. Konsekuensi atas kajian di atas, menuntut penelitian ini menemukan model pengelolaan Situs Sangiran beserta pengembangannya ke depan, karena model pengelolaan yang diterapkan sudah tidak sesuai lagi dengan perubahahan sistem kepemerintahan pada masa sekarang. Hasil penelitian ini memperlihatkan, bahwa model pengelolaan yang masih terpengaruh oleh kerangka pikir masa Kolonial dengan ciri kebijakan bersifat satu arah (top 0 down), eksklusif dan legislator, hanya akan menciptakan konflik r!. kepentingan yang berkepanjangan. Dalam era otonomi Daerah seperti sekarang ini, model pengelolaan yang dianggap sesuai untuk diterapkan di Situs Sangiran, adalah model pengelolaan berdasarkan sistem yang mengutamakan konsep milik bersama atau arkeologi untuk masyarakat. Memperhatikan berbagai konflik yang terjadi di Situs Sangiran selama ini, paling tidak ada lima konsep dasar yang harus dipenuhi oleh lembaga arkeologi dalam menata Situs berskala dunia ini. Pertama, lembaga arkeologi harus bersifat reaktif, yaitu peka dalam menangkap berbagai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dengan rnemberikan pandangan-pandangan yang bijak dan jalan keluar terbaik (win-win solution). Kedua, akomodatif, artinya lembaga pengelola Sangiran harus mampu menampung berbagai kepentingan yang masing-masing kepentingan memiliki perbedaan sasaran dan tujuan. Ketiga, partisipatif, dalam arti semua kegiatan pengelolaan warisan budaya harus melibatkan berbagai stakeholders. Keempat, lembaga arkeologi pengelola Situs Sangiran harus bersifat transparan, dalam arti semua kebijakan perlu diketahui dan dibicarakan dengan publik. Kelima, integratif, lembaga arkeologi pengelola Situs Sangiran hams mampu mengintegrasikan seluruh kemampuan stakeholders dalam kesatuan visi yang terkoordinasi. Untuk menciptakan model pengelolaan yang reaktif, akomodatif, partisipatif dan transparan, serta integratif, dipandang penting pemerintah (pusat) segera menetapkan Situs Sangiran sebagai kawasan strategis nasional sekaligus membentuk lembaga independen, yaitu Badan Otorita Kawasan Sangiran yang mampu menyatukan berbagai perbedaan persepsi dan berupaya mengakomodir beragarn kepentingan, agar potensi situs dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk kepentingan mayarakat lokal, regional, nasional maupun global."

"ABSTRAKSeiring dengan berjalannya waktu dan teknologin yang makinberkembang, perkembangan bisnis telekomunikasi berkembang sangat pesat.Hal ini menuntut pada operator untuk lebih kompetitif dalam pencarian pangsapasar serta dalam memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Jumlahoperator seluler yang banyak semakin meningkatkan persaingan para operatordalam memperebutkan pangsa pasar, baik untuk memperoleh pangsa pasar baruatau untuk mempertahankan pangsa pasar yang telah didapatkan. Operatortelekomunikasi harus selalu menjaga kualitas serta performansi jaringantelekomunikasi. Untuk meningkatkan kapasitas dan menjaga kualitas layanan,serta meningkatkan kemampuan dan kehandalan perangkat telekomunikasi,khususnya pada sisi RF (Radio Frequency), maka operator melakukan upgradeteknologi. Dalam hal ini dilakukan upgrade teknologi pada jaringan akses RFdari yang sebelumnya masih tradisional V3 BTS ke SDR BTS dengan berbagaikelebihan yang dimiliki, sehingga implementasi upgrade BTS tersebutdiharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas, reliabilitas, kapasitas dan kualitasperformansi.Implementasi teknologi pada jaringan akses Telkomsel tersebutdiperlukan karena semakin meningkatnya jumlah pelanggan Telkomsel dandiharapkan bisa menggalakkan revenue dengan tambahan cakupan coverage dancapacity yang dimiliki. Selain itu juga berkaitan dengan persiapan jaringanakses dalam implementasi teknologi 4G LTE ke depan pada jaringan Telkomsel.SDR BTS diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan performansi jaringansehingga dapat mendukung implementasi teknologi broadband.Parameter OSS KPI yang meningkat performansinya diantaranyaHandover Success rate (HOSR), TCH Call Drop Rate (TDR), SDCCH SuccessRate (SDSR), TBF Completion Rate (TBF CR), TBF UL/DL EstablishmentSuccess Rate (TBF UL/DL Est SR), TCH Traffic, TCH Blocking Rate (excludinghandover), EDGE&GPRS Payload dan EDGE&GPRS Troughput.ParameterDrive Test KPI secara event yang meningkat performansinya diantaranya CallSetup Success Rate (CSSR),Dropped Calls (CDR), Handover Success rate(HOSR), Rx Quality, Speech Quality Index (SQI), Rx Level , Routing AreaUpdate Intra System Success Rate dan Distribusi Trafik Data. Apabila dilihatdari sisi investasi dengan melihat Net Present Value, Internal Rate of Return,dan Payback Period maka implementasi modernisasi RF ini sangatmenguntungkan dan memiliki tingkat profitabilitas yang cukup tinggi.Berdasarkan hasil analisis resiko sensitivitas terhadap investasi disimpulkanbahwa nilai NPV berbanding lurus dengan perubahan trafik dan tarif, namunnilai NPV berbanding terbalik dengan discount rate, OPEX dan nilai tukar dolar.

---

ABSTRACTAs time goes by and with acquired technology, the development of thetelecommunications business is growing very rapidly. This requires the operatorto be more competitive in the search market share as well as in providing thebest service to customers. Many number of mobile operators was increasedcompetition in gaining market share, both to gain new market share or tomaintain market share has been obtained. Telecom operators must alwaysmaintain the quality and performance of telecommunication networks. Toincrease capacity and maintain quality of the service, and to improve thecapacity and reliability of telecommunications equipment, particularly in the RF(Radio Frequency), then the operator to upgrade technology.In this case thetelecommunication operator do upgrading the technology in the access networkfrom the previous RF V3, that still traditional BTS to SDR BTS. With theimplementation of the upgrade V3-SDR BTS is expected to increase theflexibility, reliability, capacity and performance quality.Technology implementation in the Telkomsel access network become necessarybecause of the growing of Telkomsel subscribers and can be expected togenerate revenue to promote coverage and capacity owned. It also relates to thepreparation of access networks in 4G LTE technology of Telkomsel networkimplementation forward. SDR base stations are expected to improve the networkperformance so that it can support the implementation of broadbandtechnologies.OSS KPI parameters increasingafter implementation for Handover Success rate(HOSR), TCH Call Drop Rate (TDR), SDCCH Success Rate (SDSR), TBFCompletion Rate (CR TBF), TBF UL / DL Establishment Success Rate (TBF UL/ DL Est SR), TCH Traffic, TCH Blocking rate (excluding handover), EDGE &GPRS Payload and EDGE & GPRS Troughput.Parameter Test Drive KPI eventthat increases its performance such as Call Setup Success Rate (CSSR),Dropped Calls (CDR), handover Success rate (HOSR) , Rx Quality, SpeechQuality Index (SQI), Rx Level, Intra Routing Area Update Distribution SystemSuccess Rate and Traffic Data. When viewed from the side of the investment bylooking at the Net Present Value, Internal Rate of Return, Payback Period thusthe implementation of the modernization is profitable and has a fairly highlevel of profitability. Based on the results of risk analysis concluded that thesensitivity of the NPV of investment is proportional to the change in traffic andthe tariff, but its NPV is inversely related to the discount rate, OPEX and dollarexchange rate."