Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Praktek dunia perekonomian dan perdagangan, yang menyangkut perjanjian utang piutang, permodalan, maupun perbankan, dikenal suatu lembaga jaminan yang di dasarkan kepada kepercayaan yaitu Fiduciaire Eigendoms Overdracht (FEO) yang dikenal dengan nama "fiducia". Lembaga jaminan Fiducia ini hidup dalam masyarakat karena masyarakat menginginkan adanya semacam jaminan dimana benda/barang bergerak yang di jaminkan tetap dipegang oleh pemiliknya yang menjaminkan benda itu (debitur) untuk dipergunakan dalam menjalankan usahanya di bidang perekonomian dan perdagangan. Namun, konstruksi hukum seperti ini mengakibatkan masyarakat umum tidak mengetahui secara pasti status/posisi benda yang dijaminkan tersebut, karena seolah - olah barang tersebut adalah milik debitur sesuai dengan asas yang terkandung dalam pasal 1977 KUH Perdata yang mengatakan bahwa penguasaan (bezit) adalah alas hak yang sempurna. Perlindungan hukum yang memadai sangat diperlukan bagi pemberi modal (kreditur) dalam penjaminan fiducia, di mana oleh Undang- Undang Tentang Jaminan Fiducia Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 diakomodir sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepastian dan kepercayaan kreditur terhadap lembaga jaminan fiducia. Adapun perlindungan hukum itu berupa adanya institusi pendaftaran untuk mendaftararan benda yang dibebani sebagai jaminan fiducia, pemberian titel eksekutorial dalam proses eksekusi, dan ketentuan pidana bagi pelanggaran atau cidera janji. Lahirnya Undang-Undang ini sendiri juga merupakan perkembangan hukum yang menggembirakan bagi eksistensi hukum lembaga jaminan fiducia karena selama ini lembaga fiducia diakui berdasarkan yurisprudensi dan hanya diatur secara sporadis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 16 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992. Diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Tentang Jaminan Fiducia ini dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak dan pihak yang berkepentingan dalam lembaga penjaminan fiducia."

"Sehubungan latar belakang dan kondisi Indonesia saat ini, diversifikasi energi sudah saatnya dilakukan dengan lebih intensif. Indonesia merupakan negara dengan sejumlah besar gunung api yang memiliki sumber daya energi panas bumi dalam jumlah melimpah. Pengembangan sumberdaya panas bumi memerlukan investasi yang cukup besar, sehingga pengembangannya relatif sangat lambat, namun demikian ia memiliki keunggulan yaitu emisi CO2 yang sangat rendah.Protokol Kyoto disusun untuk menentukan target dan cara-cara penurunan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) dunia. Di dalam Protokol tersebut telah disepakati bahwa sebagai langkah awal stabilisasi konsentrasi GRK negara-negara maju akan menurunkan emisi GRK sedikitnya sebesar 5% dari tingkat emisi tahun 1990. Penurunan tersebut ditargetkan akan tercapai sekitar tahun 2008-2010. Target penurunan emisi tersebut bersifat mengikat (Legally Binding) bagi negara-negara maju. Negara-negara berkembang tidak memiliki obligasi untuk menurunkan emisinya.Mekanisme Pembangunan Bersih atau Clean Development Mechanism (CDM) adalah mekanisme dalam Kyoto Protokol berupa kerangka multilateral yang memungkinkan negara maju melakukan investasi di negara berkembang untuk mencapai target penurunan emisinya. Negara berkembang berkepentingan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kerangka tersebut dirancang untuk memberikan aturan dasar bagi kegiatan proyek yang dapat menghasilkan pengurangan emisi yang disertifikasi (Certified Emission Reduction CER). Mekanisme ini merupakan partisipasi negara-negara berkembang untuk terlibat aktif dalam protokol ini.Dari segi bisnis, pengesahan Protokol Kyoto akan menarik investasi baru melalui Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism/ CDM} dimana kegiatan investasi itu akan memberikan dana tambahan atau insentif sebagai kompensasi atas pembatalan emisi GRK karena proyek tersebut dilaksanakan pada sektor-sektor yang mampu menekan emisi atau meningkatkan penyerapan karbon. Oleh karena itu, bagaimana energi panas bumi dapat berkembang dalam kondisi lingkungan global ini.Penelitian aplikasi mekanisme CDM pada PLTP Panasbumi ini melihat berapa besar insentif CDM tersebut dalam mendukung pengembangan proyek PLTP Panasbumi dari segi ekonomi serta tatanan kelembagaan yang ada pada sektor energi.Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran ekonomi proyek PLTP panasbumi dari insentif CDM yang didapatkan, yaitu dengan cara mendapatkan besar reduksi emisi CO2 PLTP Panasbumi terhadap baselinenya dan mendapatkan perhitungan ekonomi proyek PLTP tersebut, serta tatanan kelembagaannya saat ini.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kontribusi insentif CDM pada PLTP Panasbumi untuk mendukung diversifikasi energi serta pembangunan berkelanjutan sebagai pertimbangan meratifikasi Protokol Kyoto.Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa kontribusi insentif CDM mampu meningkatkan faktor ekonomi PLTP Panasbumi untuk mendukung perkembangan energi panas bumi sebagai salah satu mekanisme pengelolaan global perubahan iklim, namun tidak cukup besar untuk mempercepat pergembangan PLTP Panasbumi. Kelembagaan pemerintah, masyarakat dan swasta berperan dalam mekanisme CDM.Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental atau penelitian deskriptif-analitik dengan menggunakan metode survey dan ekspos fakto. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tetang variabel-variabel, gejala atau keadaaan. Variabel yang satu tidak dihubungkan dengan variabel yang lain, tetapi ingin mengetahui keadaan masing-masing variabel secara lepas, pengumpulan data kualitatif (survey dan wawancara mendalam) dengan dilengkapi data kuantitatif sejumlah sampel dari populasi dalam suatu penelitian, akan saling melengkapi, memperluas ruang lingkup dan kedalaman studi atau kajian.Berdasarkan hasil dari pembahasan data yang diperoleh dari penelitian ini, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Besar emisi gas CO2 PLTP Panasbumi diperhitungkan dari jumlah kandungan gas yang tidak terkondensasi (non-condensable gas) dalam sejumlah uap yang dikonsumsi untuk membangkitkan listrik 100 MW. Pada tahun 2003 sebanyak sekitar 23.894 ton gas CO2 setiap tahun diemisikan dari menara pendingin PLTP Panasbumi. Dibandingkan dengan pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik yang sama, sistem Jawa-Bali mengemisikan gas CO2 sebanyak 722.365 ton. Dengan demikian PLTP Panasbumi mampu mereduksi sebanyak 698.471 gas CO2 setiap tahun untuk kapasitas 100 MW.
3. Dengan berkembangnya pasar untuk perdagangan karbon yang telah dilakukan di Eropa saat ini, setiap ton CO2 dihargai antara 5 hingga 10 dollar Amerika. Dengan reduksi emisi CO2 setiap tahunnya, maka PLTP Panasbumi berpotensi untuk mendapatkan insentif CDM sebesar hampir sekitar 3,5 hingga 7,0 juta dollar Amerika setiap tahunnya, atau 100 hingga 200 juta dollar Amerika selama masa kontrak produksinya (30 tahun). Hal ini yang disebut sebagai Certified Emission Reduction (CER) dalam mekanisme Clean Development Mechanism (CDM) pada Kyoto Protokol. Insentif CDM ini mampu meningkatkan IRR 1,5% yaitu dari 15,3% menjadi 16,8% bila dibandingkan dengan tidak adanya CDM, serta meningkatkan NPV sebesar 15,9 juta dollar Amerika yaitu dari 56,8 juta dollar Amerika menjadi 72,7 juta dollar Amerika dengan asumsi pajak CDM sebesar 10%. Mengingat kondisi perpajakan yang berbeda dengan kontrak PLTP Panasbumi, maka pajak CDM tidak dimasukkan dalam perhitungan earning perusahaan, sehingga insentif CDM ini tidak cukup besar untuk dapat mempercepat perkembangan PLTP Panasbumi. Selain itu, jumlah insentif CDM tidak cukup signifikan dibandingkan dengan besar investasi yang harus ditanamkan, namun demikian CER tersebut cukup mampu untuk merangsang perkembangan panas bumi di Indonesia. CDM bila dilihat dari segi energi, mampu meningkatkan tingkat pengembalian bunga investasi proyek atau IRR sebesar 1.5%. Kontribusi ini relatif kecil ketika kepentingan komitmen atas penurunan GRK untuk menekan dampak perubahan iklim dunia terhadap mahluk hidup mulai dirasakan. Sehingga jenis energi yang rendah emisi, terbarukan serta memiliki efisiensi tinggi menjadi pilihan perkembangan diversifikasi energi dimasa mendatang.
4. Kementerian Lingkungan Hidup yang merupakan focal point dari mekanisme CDM Kyoto Protokol sangat mendukung dan aktif mendorong terciptanya kelembagaan dan perangkat kesiapan implementasi CDM serta ratifikasi Kyoto Protokol. Tatanan kelembagaan CDM di sektor energi telah berkembang relatif lebih cepat.

---

Considering the current background and conditions of Indonesia it is already high time that diversification of energy should be applied more intensive. With it chain of several volcanic mountains Indonesia has enormous resources of geothermal energy. The development of these resources requires quite high investment, causing its relative slow development, although its superior very low CO2 emission.

The Kyoto protocol was formulated to stipulate the target and means of reducing the concentration of Greenhouse Gasses (GHG). The protocol stated the agreement that as a preliminary step developed countries should reduce their GHG concentration up to 5.2% of the emission level in 1990. This is targeted to be achieved at around 2008-2010. This emission reduction is legally binding for developed countries. Developing countries are not obligated to reduce their emission.

The Clean Development Mechanism (CDM) is a mechanism in the Kyoto Protocol, a multilateral framework providing the opportunity for developed countries to invest in developing countries to achieve their emission reduction. Developing countries have an interest in achieving their sustainable development. The framework was designed to provide the legal basic for project activities, which could result in a Certified Emission Reduction, CER. A mechanism for developing countries to be actively involved in this protocol.

From the business point of view, the ratification of the Kyoto Protocol should attract new investment through the Clean Development Mechanism, CDM, where the investment activity shall give additional funds or incentive as compensation for the reduction of GHG emission for such project is implemented in sectors reducing emission or improve carbon absorption. This is the reason why geothermal energy will be able to develop in the present global environmental condition.

The research of the CDM mechanism application in this Geothermal Power Station considers the amount of the CDM incentive in supporting the development of such project from its economic aspects and the existing institutional structures in the energy sector.

The objective of this research is to obtain an economic overview of the geothermal power station from the CDM incentive to be obtained that is by the amount of CO2 emission reduction of the geothermal PowerStation against its baseline and obtain the economic calculation of such project, also the institutional structure in the present energy sector.

This study is hoped to provide the CDM intensive contribution on the geothermal Power Station to support energy diversification and sustainable development as consideration to ratify the Kyoto Protocol.

The research hypothesis is that the CDM incentive is able to enhance the economy of the geothermal power station to support the development of geothermal energy as one of the global management mechanism of climatic change, but not powerful enough to accelerate the development of geothermal Power station. The government, community and private institutions also play a role in the CDM.

This research is a non-experimental research or an analytical-descriptive research by using survey methods and facts exposure. A descriptive research is a research to collect information on the status of existing symptoms, at the time of the research. Descriptive research is not intended to test any given hypothesis, only present the facts about variables, symptoms or situations. One variable is not connected to another, just to understand the respective variables independently, collecting qualitative data (in-depth survey and interview) completed by a number of quantitative data of the population, in a research it will supplement one another, extend the scope and depth of the study or research.

Based on the results of the data description obtained from this study, the following conclusion may be drawn:

1. The amount of emission of the geothermal power station to raise 100 MW is calculated from the amount of vapor consumed and the non-condensed gas containing CO2 gas. 23,894 ton of CO2 gas is annually emitted from the cooling tower of the Geothermal Power Station. Compared to power stations to produce the same amount of electricity, the Java Bali network emits 722,365 ton of CO2 gas. Which mean that the geothermal power station will be able to reduce 698,471 ton of CO2 gas annually to raise 100 MW electricity. This is valued or called Certified Emission Reduction (CER) in the Clean Development Mechanism (CDM) of the Kyoto Protocol mechanism.
2. With the development of markets for carbon trading presently carried out in Europe, the price of each unit ton of CO2 varies between 5 to 10 US dollars. With a reduction of 698,471 ton CO2 annually, the geothermal power station is potential to receive a CDM intensive of about 3.5 to 7.0 million US dollars annually, or 100 to 200 million US dollar during its production contract (30 years). The CDM incentive is able to increase IRR to 1.5 % which is from 15.3% to 16.8% compared to non-existence of CDM also increases NPV to 15.8 million from 56.8 to 72.7 Million. The insinuative is calculated in the company cash liquidity but not included in the company's earning, due to the difference in the tax condition with the geothermal power station. Besides, the CER provides enough incentive to the development of geothermal sources but will not be able to accelerate its development investment due to its riot significant amount compared to the huge amount of investment. CDM from energy sector overview, it is potential to increase 1.5 Internal Rate Ratio. This contribution relatively low when we compared with Greenhouse Gas reduction commitment to mitigate climate change impact in the world. Therefore, low emission energy technology, renewable energy which is have high efficiency become good choose alternatives in the future to support diversification energy development.
3. The CDM institutional structure in the energy sector has developed relatively more rapid due to the fact that the CDM project is related to renewable energy, which is very low in emission such as geothermal and efficient energy (cogeneration etc.) The Ministry of Living Environment as the focal point of the CDM mechanism of the Kyoto Protocol support and actively boost the creation of institutions and means of implementing the CDM and ratification of the Kyoto Protocol.

"

"Penelitian ini berfokus pada pembebasan bersyarat yang merupakan salah satu hak narapidana dalam program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, yang bertujuan agar narapidana yang telah memenuhi syarat dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Prosedur untuk memperoleh pembebasan bersyarat dilakukan dengan beberapa tahap melalui program pembinaan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat administratif maupun substantif.Proses pelaksanaannya kadangkala dalam memenuhi syaratnya mengalami beberapa kendala baik terhadap sumber daya manusia pada petugas maupun narapidana sendiri. Selain itu kendala yang lain adalah disebabkan oleh faktor organisasi, administrasi serta kondisi sosial masyarakat dalam mendukung proses pelaksanaanya. Oleh karena itu keberhasilan dalam memenuhi syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat dapat dipengaruhi oleh pemahaman dan peningkatan sumber daya manusia sebagai faktor pendukung.Disamping itu pemberian pembebasan bersyarat, diperlukan juga pemahaman prosedur yang ada, pengorganisasian, koordinasi baik dalam internal lembaga pemasyarakatan sendiri maupun oleh organisasi lain yang terkait seperti Kejaksaan dan pengadilan. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, walaupun dalam memenuhi syarat dalam mengajukan pembebasan bersyarat telah berjalan sesuai dengan prosedur namun demikian dalam pelaksanaannya masih adanya kendala-kendala dalam memenuhi syarat-syarat di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang.Beberapa kendala tersebut diantaranya adalah, masih kurangnya sumber Jaya manusia baik tentang teknis pada petugas maupun pemahaman pada diri narapidana, juga dalam hal kurangnya pemahaman dalam hal organisasi dan koordinasi dengan pihak lain. Selain itu kendala lainnya adalah dalam pemenuhan berkas administrasi serta kondisi Iingkungan masyarakat dalam mendukung pemenuhan syarat-syarat untuk mengajukan pembebasan bersyarat.Agar program pembinaan narapidana dalam memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat lebih efektif dan efisien diperlukan peran dan kerjasama beberapa pihak. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan serta adanya peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan tentang proses pengajuan pembebasan bersyarat baik pada petugas maupun narapidana. Disamping itu adanya perhatian yang lebih oleh pimpinan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana terutama pada proses administrasi yang tidak dibebankan seluruhnya pada narapidana sehingga hak narapidana untuk mengajukan pembebasan bersyarat dapat dirasakan bagi yang telah memenuhi syarat.

---

A conditional release is one of rights any prisoner had in prison corrective program for those prisoners parole any of requirement to interact and socialize with the community outside the prison. Procedures for getting a Parole were through several stages of corrective program by firstly parole any administrative and substantive requirements.

Prisoners faced some constraints sometimes, both from the staff of the prison and the prisoners themselves. In addition, other constraints were organizational and administrative in nature and social condition of the community in favor of its realization as well. Therefore, a successful requirement parole with respect to a parole could be influenced by an understanding and improvement of human recourses as the supporting factors.

In addition to the possible right, it was necessary to understand the existing procedure. organization, coordination among internal prisoner itself and any other related organizations such as attorney offices and courts.

The results of research indicated that, factually there were still constraints at Tangerang Women Prison; though prisoners were parole any of requirements procedurally.

Some of those contains were the lack of human resources, namely, the prison staff's technical ability, the prisoners understanding, and the organization's understanding and coordination with other paties. Moreover, other constraints were problems with parole administrative documents and social environment of community that would support the fulfillment of any requirements for conditional release.

For the program to be more effective and efficient, the role and coordination of other parties were needed. Thus, periodical and sustainable socialization and improvement in human resources were necessary also through training in the application of parole both for staff and prisoners. Besides, it was suggested for the top management of the prisoner to pay more attention, especially regarding the administration process the have been burden of prisoners as a whole so far, so that the right to the conditional release might be realized for any of prisoners parole the requirements."

"Pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis sering mengalami kelemahan otot yang disebabkan adanya pengurangan aktivitas, atrofi otot, miopati otot atau gabungan diantaranya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan otot sebelum dan sesudah dilakukan latihan fisik pada kelompok perlakuan dan juga untuk mengetahui perbedaan kekuatan otot pasien yang dilakukan latihan fisik pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Desain penelitian menggunakan quasi experiment dengan rancangan pretest-posttest with control group dan metode pengambilan sampel dengan purposive sampling. Perbedaan kekuatan otot kaki sesudah dilakukan latihan fisik pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol diuji dengan uji t independent, sedangkan perbedaan kekuatan otot tangan setelah dilakukan latihan pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol diuji dengan Man-Withney. Hasil uji t independent menunjukkan ada perbedaan kekuatan otot kaki setelah dilakukan latihan fisik pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol (nilai p = 0,027). Hasil uji Man Withney menunjukkan ada perbedaan kekuatan tangan setelah dilakukan latihan fisik pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol (nilai p = 0,030). Dengan demikian institusi pelayanan perlu mengembangkan latihan fisik ini sebagai bagian dari program terapi dan rehabilitasi pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis serta perawat menjadikannya sebagai bagian integral dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis.

---

Chronic kidney disease patients undergoing hemodialysis often experience muscle weakness which resulted from activity reduction, muscle atrophy, muscle myopathy or a combination of them. This study aims to determine muscle strength before and after physical exercise in the treatment group and also to know the differences of muscle strength of patients who performed physical exercise in the treatment group and control group. This study used a quasi experiment research design with pretestposttest design with control group and the sampling method with a purposive sampling. Differences leg muscle strength after physical exercise performed in the treatment group and control group were tested with independent t test, whereas differences in hand muscle strength after exercise in treatment group and control groups were tested with Man-Withney.

The results showed that there was differences on leg muscle strength after physical exercise in the treatment and control group (p = 0.027). There was differences on hand strength after physical exercise in the treatment and control group (p = 0.030). Therefore, healthcare institutions need to develop the physical exercise as part of treatment programs and rehabilitation for chronic kidney disease patients undergoing hemodialysis and nurses should make it as an integral part in carrying out nursing care in such patients."

"Analisis praktik residensi keperawatan ini menguraikan pengalaman penulis dalam mendalami kemampuan klinik keperawatan kekhususan sistem perkemihan selama satu tahun. Fokus kegiatan meliputi penerapan teori Self Care pada 35 asuhan keperawatan pasien dengan gangguan sistem perkemihan, pelaksanaan intervensi keperawatan berbasis bukti ilmiah yaitu penerapan training efikasi diri dalam meningkatkan kepatuhan terhadap intake cairan pada pasien dengan penyakit ginjal kronik dan proyek inovasi berupa deteksi dini dan edukasi pada pasien yang beresiko tinggi terkena penyakit ginjal kronik. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa training efikasi diri dapat meningkatkan kepatuhan terhadap intake cairan dan responden yang terlibat dalam kegiatan deteksi dini dan edukasi meningkat pengetahuan dan sikap tentang pencegahan penyakit ginjal kronik.

---

Analysis of nursing practice residency outlines explore the ability of the author's experience in clinical nursing specialty urinal system for one year. The focus of activities include the application of the theory of Self Care in 35 nursing care of patients with urinary system disorders, the implementation of nursing interventions based on scientific evidence that the application of training efficacy in improving adherence to fluid intake in patients with chronic kidney disease and innovation projects in the form of early detection and education to patients at high risk of chronic kidney disease. The results obtained indicate that self-efficacy training may improve adherence to fluid intake and respondents involved in early detection and education activities to increase knowledge and attitudes about the prevention of chronic kidney disease."

"Kecamatan Entikong adalah salah satu wilayah yang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang akan menjalankan fungsi sebagai pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan selain fungsi penjagaan pertahanan dan keamanan karena posisinya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Sebagai pusat pertumbuhan, Entikong diharapkan dapat dijadikan pilot project pembangunan kawasan perbatasan yang kemudian menjadi rujukan bagi wilayah PKSN yang lain. Namun sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di kawasan perbatasan, wilayah yang memiliki Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) resmi pertama di Indonesia ini masih jauh tertinggal dari Malaysia. Artinya pembangunan yang dilakukan belum mampu mewujudkan semangat pertumbuhan dan pemerataan, bahkan patut disayangkan bahwa masih ada desa-desa yang terisolir di wilayah Entikong. Untuk menemukenali permasalahan yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan di Entikong dan kawasan sekitarnya, penelitian dengan pendekatan kualitatif dan sarana wawancara, dilakukan dengan mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang digagas oleh Mazmanian dan Sabatier. Melalui analisa kondisi faktual variabel-variabel tersebut, diharapkan dapat dianalisa permasalahan mendasar yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pembangunan di Entikong. Hasil studi menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan terganjal pada kebijakan yang saling berbenturan, ketiadaan pedoman baku untuk penataan program-program pembangunan di lapangan, pelaksanaan program pembangunan yang parsial, kurang terpadu dan belum berkesinambungan akibat alokasi anggaran yang tersebar dan keragaman kebijakan antar instansi. Maka perlu ada pembenahan di banyak lini, mulai dari penetapan peraturan yang menjadi landasan hukum yang mengikat seluruh stakeholder di kawasan perbatasan, hingga pembenahan pola interaksi antar instansi dan teknis penganggaran.

---

Sub district of Entikong is a region which had been decided as Center for National Strategic Activity (PKSN) has functions as growth center of border area and security and defense keeping because, directly, it is bordered with Malaysia, neighboring country. Then, as growth center, Entikong is wished to be development pilot projec of area, subsequently, it may become reference for other PKSN. Unfortunately, as benchmarks of successful development at border area, in which there is first and formal Cross Border Inspection Post (PPLB) in Indonesia, so far it is still leaven from Malaysia. It means that development having been implemented there it had not be able to manifest growth and equality spirit, and even there are some isolated villages.

To find out problem resulting in the delay growth at Entikong and surrounding, it had been conducted research with qualitative and interview approach by identifying variable influencing policy implementation process by both Mazmanian and Sabatier. By analyzing condition of those factual variables, wishfully, it may be able to analyze basic problems as barriers of development policy implementation at Entikong, as well as solution of them.

Study results had indicated that process of policy implementation is hampered with cross collision policy, no standard guidance for arranging developmental program in site, partial developmental program implementation, less integration and inconsistency as result of spread budged allocation and varied-inter institution policy. However, it is necessary to manage numerous lines, from regulations passage as basic and law and binding all stakeholders at border area through both inter institution interaction model and budgeting technique."

"Manajemen kas merujuk pada aspek keuangan yang terkait pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan dari kas. Manajemen kas juga menilai likuiditas pasar, arus kas, dan investasi, serta bertanggung jawab untuk menyiapkan strategi pendanaan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses manajemen kas pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) usaha minyak dan gas bumi di Indonesia dan menggunakan studi kasus di Perusahaan XYZ. Berbentuk joint-venture, XYZ memiliki keunikan dari segi struktur modal, kebijakan keuangan, dan investasi sehingga berbeda dari teori-teori manajemen kas pada umumnya.

---

Cash management refers to the financial aspects related to the collection, organize, and use of cash. Cash Management also assesses market liquidity, cash flow, and investment, and is also responsible for preparing a funding strategy to finance short-term needs and long-term needs. This study aims to determine the cash management process on Production Sharing Contract (PSC) Contractor oil and gas business in Indonesia and using case study in XYZ Company. Shaped as a joint-venture, XYZ is unique in terms of capital structure, financial policies, and investments that differ from cash management theories in general."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang penegakan hukum terhadap kejahatan Benda CagarBudaya, khususnya pada tahap penyelidikan dalam studi kasus pencurian koleksiemas di Museum Sonobudoyo Yogyakarta tahun 2010. Benda Cagar Budayamerupakan sumber ilmu pengetahuan dalam merekonstruksi kehidupan masa lalu.Kasus pencurian yang tidak kunjung terungkap selama lebih dari empat tahunmenunjukan adanya masalah dalam sistem penegakan hukum terhadap kejahatanBenda Cagar Budaya. Skripsi ini juga membicarakan kejahatan Benda CagarBudaya dalam kaitannya dengan Organized Crime. Penelitian dilakukan secarakualitatif dengan menggunakan teknik wawancara pada pihak kepolisian, ppns,museum dan juga lembaga swadaya masyarakat.

---

ABSTRACTThis research will discuss about law enforcement effort on crime against culturalproperty, concern with investigation obstacle within the case of larceny inMuseum Sonobudoyo Yogyakarta. Cultural property, as source of knowledge, inthe course of historical reconstruction. This particular case, that has been leftunsolved for over four years, indicate problems within the law enforcement efforton crime against cultural heritage object. Also within this research, relationbetween crime against cultural heritage objects and organized crime will bediscussed. This Research uses qualitative approach with interviews with police,government internal affairs, museum?s manager and also NGO?s."

"Dua Catatan Baru Pisang Liar (Musa balbisiana dan Musa itinerans) dari Sulawesi. Studi keanekaragaman pisang- pisang liar di Sulawesi telah dilakukan menggunakan karakter morfologi spesimen herbarium yang dikoleksi dari Sulawesi dan disimpan di Herbarium Bogoriense, Bogor Indonesia (BO). Spesimen baru yang dikoleksi dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara dan gambar digital spesimen tipe juga digunakan dalam studi ini. Penelitian bertujuan mengetahui keanekaragaman pisang liar di Sulawesi, mengingat sebagian besar spesimen Musaceae yang tersimpan di BO belum teridentifikasi. Berdasarkan pengamatan terhadap 110 lembar spesimen herbarium, dapat diketahui lima jenis dari marga Musa termasuk didalamnya dua taksa intraspesifik dari M. acuminata yang tumbuh di Sulawesi . Musa acuminata, M. celebica, dan M. textilis telah dilaporkan sebelumnya tumbuh secara liar di Sulawesi. Sementara itu, Musa balbisiana dan M. itinerans merupakan dua catatan baru pisang liar di Sulawesi. Pada artikel ini kami menyediakan kunci identifikasi, deskripsi, peta distribusi, dan gambar ilustrasi dari kedua jenis tersebut.

---

The diversity of wild banana species in Sulawesi was investigated based on the morphological characteristics of herbarium specimens collected in Sulawesi and deposited in the Herbarium Bogoriense, Bogor, Indonesia (BO). New specimens were collected from Central, North, South, and Southeast Sulawesi, and digital type specimens were also used in this study. The aim of this study was to describe the diversity of wild banana species in Sulawesi as most Musaceae specimens stored at BO have not been identified. By examinating 110 sheets of herbarium specimens, five species of Musa, including two infraspecific taxa of M. acuminata housed in Sulawesi, were identified. Musa acuminata, M. celebica, and M. textilis were previously reported from Sulawesi. However, M. balbisiana and M. itinerans are two new records of wild banana species in Sulawesi. Identification keys, descriptions, distribution maps, and line-drawing illustrations of these two species are provided."

"ABSTRAKStudi ini memberikan gambaran mengenai bagaimana elemen budayaIndonesia digambarkan dalam serial animasi ?Keluarga Somat?. Penelitian inijuga menggembarkan bagaimana peran serial animasi tersebut sebagai mediaedukasi anak mengenai budaya Indonesia. Penelitian ini dikaji denganmenggunakan metode analisis konten dengan metode framing Gamson danModigliani dan wawancara mendalam dengan produser dan penyiar tayangan.Peneliti melakukan pengamatan terhadap dua puluh judul episode ?KeluargaSomat? yang dapat ditemukan di internet, kemudian peneliti melakukantranskrip dan intepretasi terhadap 5 episode yang paling mewakili elemenbudaya Samovar. Peneliti menemukan 5 bingkai utama yang mewakili elemenbudaya Samovar, antara lain:agama sebagai dasar sikap dan tindakanmasyarakat, perjuangan kemerdekaan sebagai pengetahuan sejarah yangpenting, universalism sebagai nilai budaya Indonesia, keluarga sebagaiorganisasi sosial yang utama, dan penggunaan Bahasa Indonesia sebagaibahasa nasional. Peneliti juga menemukan jika cerita dan format tayangansesuai dengan asumsi pembelajaran tematik 2013 sehingga dapat menjadimedia edukasi alternatif anak mengenai budaya Indonesia.

---

ABSTRACTThis study provides an overview of how the elements of Indonesian culturedepicted in the animated series "Keluarga Somat". The study also describeshow the role of the animated series as media of child education onIndonesian culture. This study assessed using content analysis method withframing method by Gamson and Modigliani and in-depth interviews withproducers and broadcasters. Researcher did observation to twenty episodes of?Keluarga Somat? which can found in internet, then do transcript andinterpret to five episodes whose content most represent Samovar?s cultureelement. Researcher found 5 basic frames which represent those fiveSamovar?s culture element, which are: religion as society?s basic idea,national struggle history is relevant knowledge, universalism as Indonesiaculture value, family as main social organization and the need to use BahasaIndonesia as national language. Researchers found that framing of theimportance of intact families and Indonesian pluralism as the main themeraised in the series. Researchers also found that the story and display form inaccordance with the assumption of thematic learning in 2013 so that it can bean alternative media of child education on Indonesian culture"