Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga-nya sendiri termasuk dalam hal ini mengatur sumber keuangannya sendiri konsekwensi lahimya perundang-undangan tersebut membuat masing-masing pemerintah harus berusaha keras memaksimalkan potensi yang dimiliki daerahnya. Mengingat baik saat ini dan di masa mendatang pengadaan pinjaman dari negara asing/ lembaga donor dengan scheme bunga ringan tidak lagi mudah diperoleh serta disisi lain, pinjaman perbankan komersial dari luar negeri dengan denominasi mata uang asing (pada mnumnya USS), akan sulit disiapkan, karena tingginya risiko Indonesia, maka salah satu alternatif pembiayaan yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan cara menerbitkan Obligasi Daerah. Agar suatu daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah beberapa ketentuan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pasar modal perlu disesuaikan serta perlu diciptakan mekanisme pengawasan pinjaman daerah oleh pemerintah pusat. Kendala serta penyesuaian yang perlu dilakukan disampaikan dalam penulisan ini (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia. 6502021l8l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia).

---

Local Authonomy Law (Undang-Undang Otonomi Daerah) and Undang-Undang Perimbangan Keuangan has given the authority to the local govemment to manage its internal affairs including to manage its financial resources as the consequence of the promulgation of these laws the local govemment has to work hard in maximizing its potential resources. Having known that both at this time and in future the availability of the low interest loan given by foreign country or foreign donor may not be easy to obtain and on the other side foreign commercial bank with a foreign denomination funds (mostly USS) is hard to be prepared as the result of Indonesia being a high risk country, hence one of the altemative source of fund which may be conducted by the local govemment is by issuing a Municipal Bond. In order for a local govemment to be able to issue a Municipal Bond several laws and regulations especially in relation to the Capital Market need to be adjusted and it requires the establishment of supervision of local obligation (loan obligation) by the central government. The obstacle and adjustment required are set out on this academic writing (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia 650202l18l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia)."

"ABSTRAKTata Nama Jabatan adalah nama-nama jabatan yang ada di dalam suatu perusahaan. Penyusunan nama jabatan adalah proses pembagian fungsi untuk tiap jabatan yang dijalankan oleh seorang karyawan. Pemanfaatan tata nama jabatan yang ada ini adalah untuk menyusun perangkat kepegawaian lainnya seperti misalnya Job Description, Job Specification dan lain sebagainya. Selain itu tata nama jabatan ini dapat juga dimanfaatkan bagi penyusunan program kepegawaian lain seperti Pengadaan Pegawai, Penyusunan Program Pendidikan dan Latihan dan lain sebagainya. PT X, khususnya Biro Personalianya, saat ini sedang giat melaksanakan penataan dan pembenahan bidang Sumberdaya Hanusia. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa unsur manusia adalah elemen pokok dari satu perusahaan yang harus terus dibina, di tata dan dikembangkan terus. Hal ini dapat terlihat pada Rencana Kerja Strategis Perusahaan untuk tahun 1988 - 1992. Sejalan dengan hal tersebut dan mengingat Biro Personalia PT X belum memiliki Tata Nama Jabatan bagi unsur pelaksana, maka penulis menyampaikan usulan Susunan Tata Nama Jabatan bagi unsur pelaksana yang diwujudkan dalam skripsi ini dengan judul "Penyusunan Tata Nama Jabatan Pada Biro Personalia PT X". Dalam menyusunan Tata Nama Jabatan dimaksud, digunakan metode penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan blanko isian dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang mempunyai kaitan yang erat dengan permasalahan yang ada. Jumlah blanko isian yang disebarkan dalam kegiatan ini adalah 45 blanko isian (sejumlah karyawan yang ada di Biro Personalia PT X). Dari blanko isian ini lebih lanjut dilakukan kompilasi. Kompilasi yang dilakukan adalah dengan mengelompokkan tugas-tugas/kegiatan sejenis untuk kemudian dimasukkan ke dalam satu Potition Titles. Selanjutnya setiap Potition titles yang sama dimasukkan ke dalam satu Job titles. Hasil akhir yang diperoleh dari kompilasi tersebut adalah tersusunnya 19 nama jabatan baru untuk jenjang non manajemen ( 12 nama jabatan untuk jenjang manajemen lainnya sudah ada.sebelurnnya) dilengkapi dengan Uraian Jabatan sebagai penjabaran dari masing-masing Nama Jabatan yang dimaksud. Adapun saran yang dapat diberikan untuk hal lnl adalah bahwa untgk kegiatan eelanjutnya pihak PT X diharapkan selalu mengaca pada tata nama jabatan beserta uraiannya yang telah tersusun, seperti misalnya untuk kegiatan pengadaan pegawai, penY.usunan program pendidikan dan latihan dan lain sebagainya."

"ABSTRAKDalam dekade terakhir ini, Internet telah mengubah jalan di dalam berbisnis. Salah satu kelemahan dari penggunaan jaringan internet adalah lemahnya keamanan terhadap data yang melewati jaringan tersebut. Data yang lewat akan dapat dengan mudah dikenali sehingga mudah pula untuk diganti atau disadap oleh seseorang yang berniat ingin mencuri. Oleh sebab itu adalah sangat riskan membiarkan data-data yang menjadi rahasia perusahaan dapat diganggu di dalam perjalanannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, tersedia suatu teknologi yang relatifbaru yang dikenal dengan sebutan Virtual Private Network (VPN). Pemanfaatan VPN sebagai jaringan komunikasi data di dalam PT Jasa Raharja (Persero) dinilai sangat tepat, mengingat perusahaan ini memiliki banyak kantor yang secara geografis tersebar di seluruh pelosok Indonesia serta tidak mementingkan kecepatan di dalam koneksi. Namun demikian, penerapan teknologi intranet-VPN memerlukan suatu pengkajian yang mendalam terhadap kelayakan investasi dengan melihat azas manfaat dan biaya. Sistem Informasi Eksekutif (SIE) pada dasamya adalah suatu sistem pelaporan atau penyedia yang khusus dirancang untuk manajemen puncak. Informasi yang dihasilkan pada umumnya bersifat ringkasan dan memiliki cakupan yang luas. Dengan informasi yang disajikan oleh SIE, manajemen puncak dapat mendayagunakan teknologi informasi untuk mengendalikan organisasi dengan lebih mudah. Pengambilan keputusan dapat didasarkan pada analisis informasi yang mutakhir. Disamping itu, suatu SIE akan dapat menyediakan beberapa indikator keadaan kritis yang dapat dipantau dengan mudah oleh pemakainya. Terdapat 2 (dua) jenis manfaat yang akan diperoleh ketika menerapkan suatu teknologi, yaitu manfaat yang tidak terukur (intangible benefit) dan manfaat yang terukur (tangible benefit). Namun seringkali analisis manfaat dan biaya (cost and benefit analysis) tidak memperhatikan manfaat-manfaat yang bersifat intangible dari suatu sistem. Metode Information Economics (IE) menawarkan suatu konsep untuk mengukur nilai ekonomis dari sistem informasi serta menentukan scheduling priority dari beberapa aktivitas atau proyek. Metode IE menambahkan perhitungan Return On Investment (ROI) dengan analisis domain bisnis dan domain teknologi. Kedua domain tersebut merupakan kuantifikasi dari nilai-nilai aspek bisnis perusahaan, biaya investasi teknologi informasi, dan risiko. Dalam tesis yang akan disusun, metode Information Economics diterapkan untuk mengukur nilai ekonomis serta melakukan analisis perbandingan dalam implementasi teknologi intranet-VPN dan pembangunan Sistem Informasi Eksekutif di PT Jasa Raharja (Persero).

---

ABSTRACTIn the late decade, internet has changed a way in business. One of the weaknesses of the use of internet network is the weaknesses on data security through the network. Data that passes the network can be easily identified to be changed or took by someone who wants to steal it. Therefore, it is very risky to let companies confidential data can be disturbed on this way. Nevertheless, there is a technology that relatively new named as Virtual Private Network (VPN) to solve this problem. The use of VPN as data communication network in PT Jasa Raharja (Persero) sounds to be appropriate as the company has a lot of branch offices that spread geographically around Indonesia and does not need a speed in connection. However, implementation of the intranet- VPN technology needs a detail assessments toward investment feasibility by looking at cost and benefit aspects. Executive Information Systems (EIS) basically is a reporting system or special provider that is designed for top management. Information produced, generally in a form of summary that covered broad aspects. Information provided by EIS can be used by top management as information technology to control the organization easier. Decision making can be based on the analysis of latest information. In addition, an EIS can provide some current critical indicators that will be used easily by user. There are 2 (two) benefit from application of a technology, intangible benefit and tangible benefit. However, often cost and benefit analysis does not consider on the intangible benefit of a system . Information Economics (IE) method offers a concept to measure economic value of an information systems and place a schedule of several project activities. IE method adds calculation on Return on Investment (ROI) by business domain and technology domain analysis. Both domains are quantitative of a companies business aspect, investment cost on information technology and risk. This thesis present a study on the implementation on Information Economics by measuring economic value and provide a comparative analysis on the implementation of intranet-VPN technology and the development of executive information systems at PT Jasa Raharja (Persero)."