Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Motivasi wajib pajak untuk membayar pajak merupakan faktor yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga perlu diupayakan strategi untuk meningkatkannya. Dua faktor yang dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak adalah kecerdasan emosional dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Terkait dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kecerdasan emosional dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan dengan motivasi membayar pajak wajib pajak pribadi pada perkantoran Pulo Mas Satu Jakarta Timur.Kecerdasan emosional diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri, berempati, dan membina hubungan dengan orang Iain. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan didefinisikan sebagai hasil aktivitas berpikir seseorang mengenai hal-hal yang terkait dengan peraturan perpajakan. Sementara motivasi membayar pajak diarlikan derajat kesiapan individu dalam membayar pajak ditinjau dari arah, intensitas, dan persistensinya dalam melakukan pembayaran.Penelitian menggunakan metode korelasional dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden yang diambil dengan teknik sensus. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan anaiisis deskriptif dan korelasi Spearman's Rho yang dihitung menggunakan program SPSS versi 12.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Secara umum kecerdasan emosional wajib pajak pada Perkantoran Pulo Mas Satu Jakarta Timur tergolong sangat tinggi, sedangkan untuk pengetahuan tentang peraturan perpajakan baik, dan motivasi membayar pajak wajib pajak tergolong tinggi.Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dan pengetahuan tentang perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan motivasi membayar pajak. Kecerdasan emosional memiliki hubungan terkategori sedang dengan motivasi membayar pajak dan pengetahuan tentahg peraturan perpajakan juga memiliki hubungan tergolong sedang dengan motivasi membayar pajak.Kesimpulan penelitian ini adalah kecerdasan emosional dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan memiiiki hubungan dengan motivasi membayar pajak, sehingga semakin tinggi kecerdasan emosional dan semakin baik pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan semakin tinggi motivasi membayar pajak. Dengan demikian keoerdasan emosional perlu ditingkatkan dengan cara belajar otodidak dan penyelenggaraan pelatihan khusus keoerdasan emosional untuk para wajib pajak. Sementara untuk pengetahuan peraturan perpajakan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan cara mengintensilkan kegiatan penyuluhan dan penyederhanaan aturan-aturan perpajakan.

---

Motivation of taxpayers to pay tax is a key factor influencing taxpayers obedience so that it needs strategy to increase it. Two factors influencing motivation to pay among taxpayers were emotional intelligence and knowledge of taxation rules. This research was then aimed to analyze the relationship between emotional intelligence and knowledge of taxation rules with motivation to pay private tax among taxpayers at Perkantoran Pulo Mas Satu Jakarta Timur (Pulo Mas Satu Ofhce Area East Jakarta).

Emotional intellegence interpreted as ability of someone in recognizing the self emotion, manage the self emotion, self motivation, empathy, and construct the relation with others. Knowledge of taxation rules defined as activity result think the someone concerning the things related to rules of taxation. Motivation to pay private tax interpreted by the degree of readiness of individual in paying the lease evaluated from direction, intensity, and it precisely in doing payment.

This research used correlation method and 100 respondents drawn using census sampling were participated in this study. Questionnaires were used to collect data. Both descriptive analysis and Rank Spearman?s were employed to test data assisted with SPSS V. 12.

Descriptive analysis showed that emotional intelligence of taxpayers at Perkantoran Pulo Mas Satu Jakarta Timur , generally, could be characterized as very high, whereas knowledge of taxation rules was good, and motivation to pay tax was high. Hypotheses testing showed that emotional intelligence and knowledge of tax rules had positive and significant correlation with motivation to pay tax. Emotional intelligence had moderate correlation with motivation to pay tax, and knowledge of tax rules had also moderate correlation with motivation to pay tax.

The conclusion of this research was that both emotional intelligence and knowledgeof taxation rules affecting motivation of taxpayers to pay tax, so that the higher emotional intelligence and knowledge of taxation rules, the higher motivation to pay tax. Thereby emotional intellegence needed to improve by learning self educated and management of specialized training of emotional intellegence to taxpayers. While for the knowledge of taxation rules can be improved by intensifying activity of counseling and moderation of taxation rules."

"Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan bekerjasam dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) dan CDC Atlanta, mengembangkan jejaring surveilans virology dan epidemiologi ILI (Influenza Like Illness) di 26 propinsi di Indonesia. Permasalahan dalam jejaring surveilans ini adalah data epidemiologi tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh daerah, sehingga tidak ada data yang mendukung daerah untuk mengetahui secara dini adanya peningkatan kasus ILI diwilayahnya. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengembangkan sistim informasi surveilans ILI nasional sehingga diseminasi hasil surveilans ILI dapat berjalan dengan cepat dan efisien. Studi ini menggunakan metode model waterfall yaitu menggabungkan elemen-elemen dalam model urutan System Development Life Cycle (SDLC) dengan filosofi waterfall. Tahapannya yaitu analisis, desain, pengkodean, dan ujicoba. Analisis dilakukan berdasarkan hasil wawancara mendalam menggunakan kuesioner terhadap beberapa informan, telaah dokumen dan observasi pada instalasi laboratorium. Prototype dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQLyang bersifat open source. Pengembangan sistim informasi ini menggunakan 4 komponen yakni: penggunaan SMS gateway pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium, diseminasi data epidemiologi dan analisis situasi keadaan perkembangan virus influenza pada tiap sentinel. Sistem informasi diharapkan menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat yang dapat digunakan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan untuk mencegah adanya KLB/Wabah influenza diwilayahnya.

---

Center for Biomedical and Basic Technology of Health under the National Institute of Health Research and Development (NIHRD) with the Directorate Generalof Disease Control and Environmental Health (P2PL) and CDC Atlanta, developing surveillance networks virology and epidmiologi ILI (Influenza Like Illness) in 26 provinces in Indonesia. Problems in this surveillance network is epidemiological data are notfully utilized by the county, so there is no data to support the area early to determine the increase incases of ILI in the region. The objective of this study is todevelop a information system for national ILI surveillance to disseminate surveillance data quickly and efficiently, by using SMS as ameans of support. The method of ths study is waterfall model combines elements in the model order System Development Life Cycle (SDLC). Analysis is performed based onthe results ofin-depth interviews using questionnaires tosomeinformants, document review and observations on a laboratory installation. Prototypeis designed using PHP programming language and open sourceMySQL. Information systemis expected toproduce information quickly, precisely and accurately whichcanbe use d in management decision-making to prevent the outbreak/epidemic influenza territory."

"ABSTRAKHubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi mencakup hubungan dalam pengelolaan haji, pendidikan, ketenagakerjaan, keamanan, dan perdagangan. Dari hubungan bilateral tersebut, tesis ini membahas tentang hubungan perdagangan Indonesia dan Arab Saudi tahun 2004 ndash; 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teori ekonomi politik perspektif nasionals dan konsep perdagangan internasional keunggulan absolut. Hubungan perdagangan yang diteliti mengenai politik perdagangan, potensi komoditas perdagangan, dan dinamika perdagangan. Tesis ini menemukan bahwa kedua negara melakukan politik perdagangan dengan tujuan kepentingan negaranya. Hubungan perdagangan kedua negara secara politik tidak memiliki kedekatan meskipun dalam bidang ekonomi Arab Saudi adalah mitra terbesar perdagangan di Timur Tengah. Indonesia dan Arab Saudi pun memiliki potensi komoditas yang besar baik migas atau non-migas. Indonesia memiliki potensi lebih besar karena keberagaman komoditas ekspor dibandingkan Arab Saudi yang bertumpu pada migas, polipropelina, dan etilen. Komoditas yang diperdagangkan oleh Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan bahwa mereka melakukan perdagangan dengan konsep keunggulan absolut. Selain itu, dinamika perdagangan keduanya fluktuatif dengan neraca perdagangan Indonesia yang defisit sedangkan Arab Saudi berada dalam zona surplus. Dinamika perdagangan tersebut pun telah menjadi pola dan sulit untuk diubah karena kebutuhan minyak Indonesia yang tinggi untuk ketahanan energi atau pemenuhan konsumsi domestik.

---

ABSTRACTThe bilateral relations between Indonesia and Arab Saudi consist of hajj management, education, employment, security, and trade. From that bilateral relationship, this thesis explains the trade relationship between Indonesia and Saudi Arabia from 2004 to 2014. The method that used in this research is qualitative method with political economy theory of national perspective and international trade concept of absolute advantage. The research consists of trade politics, the potential of trade commodities, and the dynamics of the trade. This thesis finds that both countries engage in trade politics with the aim of their countries interest. The trade relations between the two countries are politically disproportionate although in the economic field Saudi Arabia is the largest trading partner in the Middle East. Indonesia and Saudi Arabia also have large potential commodities in both oil and gas or non oil and gas commodities. Indonesia has a greater potential because of the diversity of export commodities compared to Saudi Arabia which is based on oil and gas, polypropelina and ethylene. The commodities traded by Indonesia and Saudi Arabia show that the trade with the absolute concept. Furthermore, the trade dynamics is fluctuated with Indonesia 39 s deficit in their trade balance while Saudi Arabia is in a surplus zone. The trade dynamics have become patterns and are difficult to change due to Indonesia 39 s high oil demand for energy security or fulfillment of domestic consumption."

"Tesis ini membahas kesenjangan penerapan keamanan informasi antara Standar LPSE dengan ISO 27001, serta pengembangan kerangka kerja keamanan informasi pada sistem  tersebar pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, digabungkan dengan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyarankan LKPP selaku pembina dan pengawas LPSE, untuk melengkapi kriteria dan kontrol kemanan informasi, serta membuat panduan resmi dan terperinci untuk mengurangi kesenjangan antara Standar LPSE dengan ISO 27001; memanfaatkan kerangka kerja usulan berbasis Standar LPSE dan ISO 27001 sehingga LPSE dapat menerapkan kedua standar tersebut secara bersamaan; LKPP juga perlu melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan penerapan Standar LPSE pada LPSE; selain itu, LKPP perlu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya sosialisasi penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang berbasis ISO 27001 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016.

---

The focus of this study is discusses about the gap of information security between the LPSE and ISO 27001 Standards, and the development of an information security framework for distributed public electronic procurement system. This research is qualitative research with a case study method, combined with quantitavie research with a quantitative descriptive method. The researcher suggests that LKPP as the supervisor and controller of LPSE, to complete the criterias and controls of information security, and also make an official and detailed guidelines to reduce the gap between the LPSE and ISO 27001 Standards; LKPP and LPSE use the proposed framework based on LPSE and ISO 27001 Standards to implement both of these standards simultaneously; LKPP also  needs to conduct periodic assessments and evaluations to ensure that LPSE applies these standards continuously; in addition, LKPP needs to coordinate with the Ministry of Communication and Information to disseminate the implementation of Information Security Management System based on ISO 27001 which contained in the Minister of Communication and Information Regulation Number 4 of 2016."

"Skripsi ini membahas tentang aksi-aksi Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan survey. Aksi-aksi yang dilakukan Front Pembela Islam meliputi aksi sosial, konsolidasi dengan kalangan militer, aksi pembatasan tayangan media, aksi dalam dunia politik di Indonesia, aksi penutupan tempat hiburan selama bulan Ramadhan, kegiatan internal, aksi penolakan terhadap Ahmadiyah dan aksi penutupan kantor majalah Playboy. Hasil penelitian ini merekomendasikan terhadap pemerintah untuk mengawasi aksi-aksi Front Pembela Islam dengan ketat.

---

This thesis explains the actions of Islamic Defender Front (FPI) in Jakarta. This research conducted with qualitative and survey method. The social actions, which are consolidation with military group in Indonesia run, delimitation of media publication, political action, closing bars, gambling area, and prostitution when Ramadhan, internal activity, rejection of the Ahmadiyah and closing Playboy magazine office.. The research suggested that government has to control the actions of Islamic Defender Front."

"Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh kantor cabang PT. (Persero) PLN Distribusi Jaya dan Tangerang (PLN). Dalam melakukan penyetoran pajak tersebut, PLN tidak melakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Data yang berhubungan dengan Wajib Pajak seluruhnya berada pada PLN, sedangkan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta hanya mencatat besarnya setoran Pajak Penerangan Jalan dan melakukan koordinasi, apakah kondisi yang demikian sudah sesuai dengan sistem dan administrasi perpajakan. Dengan keadaan yang demikian, perlu dijelaskan betapa pentingnya administrasi perpajakan untuk mencapai tujuan pemajakan, bagaimana koordinasi yang dilakukan, dan mengetahui kemampuan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DK1 Jakarta dalam mengadministrasikan pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara akademis fenomena administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, dan memberikan sumbangan dalam membenahi administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan sesuai dengan sistem perpajakan dan prosedur perpajakan, yang merupakan aplikasi ketentuan formal yang sudah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh Kantor Cabang PT. (Persero) PLN Distribusi Jaya dan Tangerang sudah cukup efektif, karena dapat menghemat biaya sarana pemungutan pajak yang cukup signifikan. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi terhadap pemungutan dan administrasi perpajakan Pajak Penerangan Jalan, serta metode analisis kuantitatif dan kualitatif, dengan mengunakan tolak ukur untuk menilai pajak Daerah (Devas dan kawan-kawan : 1989), dan hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut : 1. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, tidak memiliki data objek pajak, kerena pelaksanaan pemungutan pajak tersebut dilakukan oleh PLN, perlakuan tersebut dapat menghematan biaya sarana pemungutan pajak. 2. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta hanya melakukan koordinasi penyetoran pajak, dan tidak melakukan pemeriksaan pembukuan PLN, serta atas keterlambatan pembayaran tidak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengakibatkan seringnya penyetoran Pajak Penerangan Jalan terlambat. 3. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada umumnya memenuhi target yang sudah ditentukan, apabila PLN menyetor penuh pajak yang dipungut. Penyetoran pajak hanya sebesar 93,2 % dari pajak yang dipungut, 6,8 % dipotong langsung oleh PLN sebagai biaya penggantian administrasi dan upah pungut Pajak Penerangan Jalan."

"Tesis ini tentang Penyidikan tindak pidana bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Salah satu fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum, yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana (criminal justice system). Sistem ini adalah suatu operasionalisasi atau suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Kepolisian merupakan posisi terdepan dalam tugas penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi, hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan penyidikan.Kegiatan penyidikan tindak pidana bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti suatu tindak pidana bidang HAKI, dan dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana. Rangkaian tindakan tersebut meliputi kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Proses penyidikan tindak pidana bidang HAKI yang merupakan satu rangkaian kegiatan dari keseluruhan tahap penanganan suatu peristiwa pidana, terutama pada tahap upaya paksa yang diantaranya meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka guna dituangkan dalam Berita Acara dan penahanan oleh penyidik/penyidik pembantu, merupakan sebagian tahap yang sangat berpeluang bagi penyidik/penyidik pembantu untuk melakukan suatu penyimpangan.Berkaitan dengan semua aspek yang berhubungan dengan tugas dan wewenang polisi, penyidikan tindak pidana bidang HAKI yang dilakukan oleh Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Barat merupakan suatu langkah untuk menekan berkembangnya pelanggaran tindak pidana bidang HAKI yang semakin banyak dilakukan oleh orang yang ingin mencari keuntungan dengan proses mudah dan cepat. Kekayaan intelektual berhubungan dengan permohonan perlindungan atas gagasan-gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan dialihkan kepada orang lain sebagaimana jenis-jenis kekayaan lainnya termasuk dijual atau dilisensikan.Penyidikan tindak pidana bidang HAKI yang meliputi pelanggaran bidang Hak Cipta, bidang Paten dan bidang Merek potensi untuk disimpangkan, karena pengaruh kondisi sosial ekonomi, sistem dan mekanisme penyidikan tindak pidana yang memberikan ruang bagi penyidik/penyidik pembantu dan tersangka untuk melakukan itu. Pola penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bidang HAKI dapat berupa (a). menerima uang setoran; (b). menawarkan bantuan dan melakukan intimidasi; (c). membiarkan barang sitaan di gudang barang bukti; (d).Penyelesaian damai dengan menerima 'uang bantuan'.Penyimpangan penyidikan ditemui pada tahap dilakukannya upaya paksa yaitu pada tahap penangkapan, penggeledahan dan penyitaan serta pemeriksaan tersangka. Dalam mengantisipasi terjadinya penyimpangan tersebut maka pengaruh pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana bidang HAKI dalam bentuk peraturan atau kebijakan dari pimpinan yang merupakan jabaran dari kode etik, sangat menentukan dalam mengontrol terjadinya penyimpangan tersebut."

"Rumah Sakit Pusat Raden Said Sukanto yang disebut Rumah Sakit Sukanto adalah badan pelaksana pada dinas kedokteran dan kesehatan Polri. Salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan perawatan pasien rawat inap dan rawat jalan. Selama periode triwulan II/2002 telah melayani perawatan pasien rawat inap untuk anggota dinas dan keluarga sebanyak 3.512 orang dan pasien rawat jalan sebanyak 26.611 orang. Dalam kegiatan operasionalnya, RS. Sukanto belum dapat mencukupi kebutuhan obat-obatan untuk anggota dan keluarga.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui rata-rata beban biaya obat untuk anggota dinas dan keluarga di rawat inap dan rawat jalan serta total beban biaya obat-obatan yang selama ini dikeluarkan oleh pasien dinas dan anggota keluarga. Desain penelitian ini adalah survei untuk menghitung total beban biaya obat di rawat inap dan rawat jalan selama periode triwulan II/2002.Teknik pengumpulan data adalah dengan abstrasi catatan medik selama 6 hari (15 April -20 April 2002) selanjutnya analisa dilakukan melalui uji t atau uji Anova dan uji Kai Kuadrat dengan bantuan perangkat lunak (SPSS).Dari hasil perhitungan didapatkan rata-rata beban biaya obat rawat jalan sebesar Rp.39.587 dirawat inap sebesar Rp.110.171 sehingga total beban biaya obat di rawat inap dan rawat jalan pada triwulan II/2002 adalah sebesar Rp. l. 440.370.209,- dukungan anggaran dinas untuk obat-obatan sebesar Rp.798.249.900,-(55%) sisanya Rp.640.120.309,-(45%) ditanggung oleh pasien dinas sendiri.Dari keseluruhan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penyempurnaan pengolahan dan perencanaan obat baik ditingkat MABES (DISDOKKES) maupun Rumah Sakit Sukanto, serta peninjauan kembali perhitungan proporsi DPK yang selama ini dipotong 2% dari setiap anggota POLRI.

---

Raden Said Sukanto Police Department General Hospital is working committee on Medical and Health Service of Indonesian Police Department (POLRI), which one activity organizing health care, for ambulatory patient and in-patient.

This hospital on second quarterly 2002 had been serving member ships of police office and their families for staying care around 3.512 person and ambulatory care as much as 26.611 patients. Sukanto Hospital could not fulfill the over drugs for policemen and their families.

The objective of research is to knowing the cost charge average and total cost of medical supply that Police Department spends for policemen and their families at ambulatory care and room care.

Research design is taking survey for calculating the total cost and the cost average of medical supply at ambulatory care and room care on second quarterly 2002. While, medical record abstraction have required for collecting of data, as long as six days, in the middle of April until 20 th April 2002. Furthermore, the researcher carried our univariat analysis by t-test or anova or chi-square with assisting SPSS.

From those analysis was found that the cost charge average of medical supply in ambulatory care was Rp.39.587,- whereas in room care was Rp. 1.440.370.209,-, with the result that, the total cost both of its, on second quarterly 2002 was Rp.1.743.613.511,-. The department just only could expensed Rp.798.249.900, - (55%), and less of fund, about Rp.612.120.309, - (45%) became responsible for patients.

Conclusion of these research could explained that MABES or Sukanto Hospital necessary to make conduct preparation of medical supply with good planning, and the hospital has to make judgment in medical cost by implementation of reference system in main level or region level. Finally, in order to the membership of police office and their families didn't have much charge, the hospital has to increase quality of service and has to rise good image, as good hospital for membership of police office."