Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pertumbuhan dan arus Perpindahan penduduk dan desa ke kota yang cukup tinggi, telah menimbulkan berbagai masalah di perkotaan. Salah satu masalah perkotaan yang serius adalah tumbuh dan meluasnya pemukiman kumuh. Keadaan lingkungan yang demikian tentu akan sangat tidak menguntungkan baik dari segi keamanan, kesehatan penduduk, kenyamanan dan keindahan, maupun dari segi kebijakan pemerintah dalain usaha meningkatkan Icualitas sumberdaya manusia.

Salah satu upaya yang dilakukan dan dikembangkan oleh pemerintah dalam pembangunan lingkungan penmukiman kumuh adalah melalui Program Perbaikan Kampung atau Program KIP (Kampung Improvement Program), yang bertumpu pada ide Tri Bina dengan pembangunan yang sifatnya fisik. Kotamadya Surakarta sebagai salah satu kota budaya di Propinsi Jawa Tengah juga tidak terlepas dari masalah pemukiman kumuh. Salah satu kawasan pemukiman kumuh di Daerah Kotamadya surakta terletak di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon. Program KIP di Surakarta dilakukan mulai tahun 1994/1995 hingga 1999/2000.

penelitian tesis membahas: 1) Bagaimana dampak program perbaikan kampung tersebut terhadap perbaikan lingkungan fisik?; 2) Apakah program perbaikan kampung telah menyentuh terhadap perbaikan kondisi kesehatan dan sosial masyarakat lingkungan pemukiman kumuh?

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tersebut terhadap manfaat program perbaikan lingkungan fisik, mengetahui berapa besar pengaruh program KIP terhadap perbaikan kualitas hidup terutarna derajat kesehatan dan sosial masyarakat di wilayah perumahan kumuh dan mengevaluasi keberhasilan Program KIP.

Lokasi penelitian ini di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kotamadya Surakarta, khususnya di wilayah pemukiman kumuh yang memperoleh bantuan Program KIP. penelitian dilaksanakan selama dua bulan dan bulan Maret hingga Mei 1997.

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk di Kelurahan Semanggi yang berjumlah 22.316 Jiwa tercakup ke dalam 20 RW. Sampel penelitian ini adalah 130 orang responden yang berasal dan RW 010, RW 04, RW 018, dan RW 02 yaitu wilayah yang mendapat Program Periode tahun 1994/1995. Pengambilan sampel dilakukan dengan dua cara yaitu purposive random sampling dan simple random sampling.

Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan desain ex post facto. Jenis dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primor berupa hasil wawancara dan kuesioner, serta data sekunder yang diperoleh daro beberapa instansi pemerintah.

pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan pengarnatan dan studi komparasi kondisi vaniabel lingkungan fisik dan kondisi variabel lingkungan sosial antara sebelum mendapatkan program KIP dan setelah mendapatkan Program RIP. Komparasi atau perbandingan tersebut dilakukan dengan menggunakan data kuesioner yang diberikan kepada responden untuk selanjutnya diuji secara statistik inferensial chi-kuadrat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Sernanggi Kotarnadya Surakarta menganggap Program NIP bermanfaat bagi mereka. Dalam hal perbaikan kualitas hidup, terutama derajat. Kesehatan dan sosial masyarakat, Program KIP menunjukkan adanya Pengaruh yang cukup besar.

Keberhasilan Program Perbaikan Kampung (RIP) dapat dilihat pada hampir seluruh aspek kondisi tempat tinggal, seluruh aspek kesehatan, dan hampir seluruh aspek sosial ekonomi masyarakt. Program KIP menunjukkan adanya kebehasilan dalam aspek perubahan jenis rumah, lantai rumah, sumber air bersih, saluran pembuangan air limbah, keadaan jalan, kondisi air bersih, kondisi tanah, dan kondisi udara. Berkaitan dengan kondisi tempat tinggal, Program KIP tidak berhasil memberikan perubahan jenis penerangan dan tempat pembuangan sampah

Dalam aspek kesehatan Program KIP terbukti Menunjukkan perubahan dalam hal penyakit yang diderita, sumber air bersih, sarana kesehatan, manfaat sarana kesehatan, dan sarana wc umum.

Berkaitan dengan kondisi Sosial ekonomi masyarakat, program KIP menunjukkan keberhasilan dalam perubahan kegiatan belajar anak, penngkatan usaha dan jumlah pendapatan. Program KIP tidak berhasil memberikan manfaat bagi kegiatan-usaha dan penataan lingkungan.

Sebagian besar dan mereka menunjukkan partisipasi atau peran sertanya pada waktu pelaksanaan KIP maupun pemeliharan hasil KIP. Perilaku responden di dalam pelaksanaan KIP maupun pemeliharaan hasil KIP adalah perilaku yang bermotivasi. Perilaku responden menjadi berarti karena dimiliki beberapa peranan atau tanggung jawab yang mengarahkan perilakunya. Peranan tadi diperoleh dan lingkungannya (terutama masyarakat) dalam bentuk interaksi sosial. Perilaku dalam pemeliharaan sarana hasil KTP adalah suatu keluaran dan kepribadian responden.

---

ABSTRACT
The growth and the flow of citizens removal from village to town is extremely high and has inflicted to a various problems of urban affairs. One of them seriously grown and extended considerably were slummed settlement. Such environmental condition is certainly very unfavorable, either in terms of security, public health, beauty and comfort as well as government?s policy in the effort to improve the quality of human resources.

One of the efforts which is carried out and developed by the government in slum settlement environtmental rehabilitation is through the Kampong Improvement Program of KIP which rest on Tri Bina idea by development saving physical characteristic. The municipality of Surakarta as One of cultural town in the Central Java Province is also not independent of slammed settlement problems one of them is located in Kelurahan Semanggi, subdistrict of Pasar Kliwon. KIP Program in Surakarta Was Carried Since 1994/1995 to 1999/2000.

This thesis discusses: 1) What is the impact to Kampong Improvement Program towards physical environment?; 2) whether or not the Kampong Improvement Program has touched the improvement of social health Condition and the slummed settlement facilities?

This research is designed to find out how people?s perception to the benefit of physical surroundings improvement program, to find out the magnitude of the impact of environmental improvement program towards the quality of life, especially the degree of health and social conditions in the area of slumm settlement, and to evaluate the achievement of KIP Program.

The location of this research is Kelurahan Semanggì, Subdistrict of Pasar Kliwon, Municipality of Surakarta, which obtained Kip Program support. Whereas the time of research took place about two months from March to May 1997.

The populatíon of this research were the inhabitants of Kelurahan Semanggi totaled 22.316 people djstributed in some 20 RW. The sample of this search included 130 respondents cominq from RW 10, 04, RW 18, and RW 02, all of which obtain during the. 1994/1995 period. Sampling was carried out by way of proportional random sampling and simple random sampling.

This research represents a survey using ex post facto design. The instrument of this research was primary data collection in the form of interview and questionairs, along with secondary data obtained front several goverment agencies.

variable measurement in this research was carried out by observation and comparative study of physical environmenta). condition and social condition between before and after obtaining KIP Program. Said comparation was obtained by using a questionair data given to respondents for further test on a inferential manner using Chi-square.

The results of this research concluded that people of Kelurahan Semanggi, Municipality of Surakarta considered that the KIP Program is of great benefit. In case of life quality improvements especially people?s health quality the KIP Program showed a fairly large influence.

The success of Kampung Improvement program (KIP) can be seen at the condition of silence, health, and People T5 social economy. Most of them showed Participative role in the implementation of KIP as Well as safeguarding the results The Respondent? s behavior in the implementation as well as safegurding the results of KIP are motivated and purpose directed behavior. It will become significant because it has several roles and responsibility directing its behaviour. Such- role is obtained from their environment (especially the people) in the form of social interaction. participative behavior safeguarding. the results of KIP is an output of respondent?s personality.

Abstrak :
Kajian dalam disertasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa melindungi kelestarian fungsi lingkungan seharusnya dilakukan sejak tahap perumusan kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Sehubungan dengan itu, pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan menjadi penting. Persoalannya, di berbagai daerah pengarusutamaan tersebut seringkali tidak dilakukan dan kalaupun dilakukan prinsip-prinsip tersebut tidak mengejawantah dalam pelaksanaan pembangunan. Dari perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah memiliki posisi penting dan menentukan dalam pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Analisis dalam disertasi ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan lembaga pengelolaan hidup daerah tidak dapat mendorong pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pengembangan konsep kebijakan pengelolaan lingkungan hidup agar terwujud tata kelola lingkungan hidup yang baik, dan membangun model kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup daerah agar mampu mengarrusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah Teori Sistem dari Niklas Luhmann, Teori Kebijakan Publik, Teori Deep Ecology dari Arne Naess, dan beberapa teori serta konsep lain yang relevan. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan diskusi kelompok terfokus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Disertasi ini menemukan berbagai faktor yang menyebabkan lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah tidak mampu mendorong pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertama, posisi lembaga pengelolaan lingkungan hidup yang mengakibatkan lembaga tersebut memiliki keterbatasan dalam pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kedua, lemahnya kapasitas kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan ketiga, terdistorsi makna otonomi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agar terwujud tata kelola lingkungan hidup yang baik, diperlukan konsep kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah dengan karakteristik sebagai berikut: (a) input kebijakan diwarnai oleh paradigma deep ecology; (b) proses formulasi kebijakan bersifat demokratis; (c) substansi kebijakan mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development); dan (d) lingkungan kebijakan berada dalam ketepatan pemaknaan otonomi daerah. Di samping itu, agar dapat mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah harus dikembangkan untuk mencapai karakteristik sebagai berikut: (a) didasarkan pada pendekatan ecoregion; (b) visi lembaga adalah menjaga fungsi stock sumber daya alam; (c) struktur organisasi dan tata kerjanya disesuaikan dengan tipologi daerah; (d) bersifat inklusif; (e) menyelenggarakan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan; (f) Konwledge-Based Organization; (g) sumber daya manusianya memiliki visi dan komitmen dalam perlindungan lingkungan; dan (h) pendanaan kelembagaan harus diperkuat. ......This study is based on cognition that protecting the environmental sustainability should be carried out from the formulation of policy, plan, and program. Accordingly, mainstreaming of the principles of sustainable development into development planning documents becomes important. The problem is in many user mainstreaming is rarely done. If it is done, these principles do not manifest in the impelementation of development program. Based on perspective of Law Number 32 Year 2009 concerning on the Protection and Management of the Environment, the local environmental management agency has an important and decisive position in mainstreaming sustainable development principles. Analysis of the dissertation is aimed to determine the factors caused the local environmental management agency can not encourage implement the mainstreaming of the principles of sustainable development; develop the concept of environmental management policy in order to realize good environmental governance. This is build the institutional model of local environmental management agency to be able mainstreaming the sustainable development principles. This disertation used a qualitative approach. The theory used to analyze the problems is Niklas Luhman's Systems Theory, Public Policy Theory, Arne Naess Theory of Deep Ecology, and several theories as well as other relevant concepts. The study was conducted through observation, in-depth interviews with informants, and actor research. The obtained data analyzed through the steps of data reduction, data presentation, and deduced and verification. This disertation found the various factors that cause local environmental management agency does not able to mainstream sustainable development principles. First, the position of local environmental management agencies that resulted limitedness of these institutions in mainstreaming sustainable development principles. Second, weak institutional capacity in carrying out duties and functions, and the third, distorted the meaning of autonomy in local governance practices. In order to realize good environmental governance, required the concept of environmental management policy with the following characteristics: (a) input policy paradigm characterized by deep ecology, (b) the policy formulation process is democratic, (c) the substance of the policy reflects the principles of sustainable development, and (d) the policy environment is in the accuracy of interpretation of regional autonomy. In addition, in order to mainstream the principles of sustainable development, the local environmental management agency should be developed to achieve the following characteristics: (a) based on the ecoregion approach, (b) the institution's vision is to maintain the function of the stock of natural resources, (c ) organizational structure adapted to the typology of area; (d) inclusive, (e) carry out the functions to coordinate the development planning; (f) konwledge-Based organization, (g) human resources have the vision and commitment to environmental protection, and (h) funding institutions should be strengthened.