Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"1. Pembangunan nasional dan pembangunan politik Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh 'bangsa Indonesia, pada hakekatnya bertujuan untuk:"Mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, berdaulat, tertib dan damai".Pembangunan sebagaimana dimaksud meliputi segala aspek kehidupan seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya aspek kehidupan bidang politik. Pembangunan di bidang politik, secara nasional merupakan salah satu tugas Departemen Dalam Negeri, yang dalam hal ini ditangani oleh Direktorat Jenderal Sosial Politik. Ini dapat dilihat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1974 tanggal 26 Maret 1974 tentang tugas pokok Departemen Dalam negeri, yaltu:"Menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pembangunan masyarakat desa dan agraria"Sedangkan urusan pemerintahan umum, yang dimaksud adalah:"Urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketemtraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk rumah tangga Daerah".Pembangunan politik tersebut di atas adalah dalam rangka tercapainya stabilitas politik dalam negeri, dengan sendirinya juga stabilitas keamanan nasional. Dengan dicapainya stabilitas keamanan nasional tersebut, maka pelaksanaan pembangunan dibidang lainnya diharapkan akan dapat berjalan dengan baik. Atas dasar ini, maka pembinaan politik masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius supaya pelaksanaan dan perwujudannya dapat terarah sehingga pada gilirannya dapat melahirkan suatu kehidupan masyarakat yang menunjang kesinambungan pembangunan Nasional.2. Sistem pembinaan politik.Berdasar pada Keputusan Presiden di atas, maka yang berwenang mengadakan pembinaan politik terhadap masyarakat adalah Menteri Dalam Negeri, yang taktis operasionalnya dilakukan oleh Dirjen Sospol. Mengingat luasnya wilayah negara Indonesia dengan jumlah penduduknya yang cukup banyak?"

"Tujuan studi ini untuk menganalisis: 1) keberlanjutan kebijakan program pendidikan berbasis keunggulan lokal di Sekolah Menegah Atas Negeri 2 Pekalongan; 2) manfaat program pendidikan berbasis keunggulan lokal bagi peserta didik; dan 3) manfaat terhadap nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di sekitar sekolah. Studi kasus ini menggunakan metode deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa: 1) kebijakan program pendidikan berbasis keunggulan lokal tetap dilanjutkan meskipun pihak Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah tidak lagi memberikan bantuan dana sharing dan kondisi lingkungan kurang kondusif karena sering terjadi bencana tahunan air rob; 2) manfaat pendidikan berbasis keunggulan lokal bagi peserta didik antara lain, a) mengetahui keunggulan lokal di daerahnya, b) memahami berbagai aspek yang berhubungan dengan keunggulan lokal di daerahnya; c) mampu mengolah sumber daya yang berkaitan dengan keunggulan lokal; dan d) dapat menghidupi dirinya manakala memperoleh penghasilan, sekaligus melestarikan budaya, tradisi, dan sumber daya yang menjadi unggulan daerah; 3) manfaat pendidikan berbasis keunggulan lokal bagi masyarakat sekitar belum memberikan nilai tambah (ekonomi) bagi masyarakat di sekitar sekolah. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekalongan belum berhasil sebagaimana mestinya, tetapi tetap dilanjutkan walaupun kondisi lingkungan mengalami bencana banjir air rob setiap tahunnya."

"Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis: 1) kinerja hasil akreditasi badan akreditasi nasional sekolah/madrasah (BAN-S/M); dan 2) manfaat hasil akreditasi BAN-S/M. hasil kajian menunjukkan bahwa: a) kinerja BAN-S/M cukup efektif dengan telah diakreditasnya 212.537 satuan pendidikan dan program keahlian selama lima tahun. hal ini didukung adanya data dan informasi: (a) sebagian kecil dari satuan pendidikan dan program keahlian yang terakreditasi memenuhi tingkat mutu sesuai SNP; (b) komponen SNP yang belum sepenuhnya dipenuhi, yaitu standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, serta sarana-prasarana pendidikan. manfaat hasil akreditasi dapat dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan, antara lain: 1) ditjen. dikdasmen, kepala sekolah; 2) dinas pendidikan kabupaten/kota; 3) pemerintah daerah; 4) kepala sekolah dan guru dalam rangka pembinaan teknis pelayanan pendidikan yang bermutu."

"Pokok pembicaraan skripsi ini ingin menentukan kata kerja iku dan kata kerja kuru sebagai pokok pembicaraan dengan kelima alasan ialah : Dari hasil pengamatan saya selama ini, kata kerja iku dan kata kerja kuru tidak hanya memilki satu arti saja, terlebih bila dilihat dari peranan yang dibawakanya, sebagai morfem leksikal dan sekaligus sebagai morfem gramatikal. Tingkat pemakaian yang cukup tinggi dari kata kerja iku dan kata kerja kuru dalam bahasa Jepang sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Seringnya terjadi kekacauan dalam penggunaan dan pemahaman kedua kata kerja tersebut.Masalah yang dibahas dalam skripsi ini ialah bagaimana seseorang dapat menentukan arti dari kata kerja iku dan kata kerja kuru dalam suatu konteks tertentu secara tepat, dan juga bagaimana seseorang dapat mempergunakakan kedua kata kerja tersebut dengan benar dan tepat."

"Semenjak peristiwa serangan pada dua gedung kembar tertinggi di dunia, World Trade Center di Manhattan, New York, dan gedung Pentagon pada tanggal I1 September 2001, berita mengenai Islam dan ajaran-ajarannya semakin banyak memenuhi halaman-halaman media cetak dan juga menjadi pembicaraan utama di media-media elektronik. Islam menjadi penting untuk dibahas dan dibicarakan salah satunya karena para tersangka pelaku penyerangan merupakan orang Islam. Apalagi penyerangan tersebut seringkali diberitakan terkait dengan salah satu ajaran agama Islam, yaitu Jihad. Pembicaraan Islam dalam media menjadi menarik untuk dikritisi dengan adanya teori Orientalisme Edward Said (1978). Dalam Orientalisme, Said mengatakan bahwa Islam selama bertahun-tahun direpresentasikan secara negatif, diidentitaskan sebagai the other of us (Barat) dan dikonstruksikan memiliki hubungan yang tidak setara, yaitu sebagai kelompok yang membahayakan, harus direpresentasikan, dan dididik. Dengan didasarkan pada konsep wacana yang dikembangkan Foucault, Said menjelaskan bahwa kelompok yang berwenang merepresentasikan Islam ini, dalam hai ini Barat, mempertahankan kekuasaannya atas Islam dengan menciptakan wacana publik yang dominan. Dengan alasan di atas, penelitian ini membandingkan dan menganalisis sistem representasi Islam dalam media Barat seputar tragedi 11 September 2001. Korpus penelitian diambil dari sebuah media berbahasa Inggris yang sudah mapan, yaitu TIME. Data, yaitu dua buah artikel, diambil dari TIME edisi dua bulan sebelum tragedi 11 September 2001 dan edisi dua bulan sesudah tragedi tersebut. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, sebuah pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk menyelami ideologi yang terpendam dalam teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan sistem representasi Islam oleh TIME di dalam dua artikelnya. Pada artikel edisi sebelum tragedi 11 September 2001, Islam direpresentasikan sebagai kelompok radikal yang membahayakan dan melakukan kegiatan kriminal atas nama agama, diidentitaskan sebagai `mereka' dan dikonstruksikan memiliki hubungan yang tidak setara dengan `kami', Barat. Namun, pada artikel TIME edisi sesudah tragedi 11 September 2001, Islam direpresentasikan memiliki dua pandangan yang kontras, yaitu Islam moderat dan Islam ekstrimis. Islam moderat direpresentasikan sebagai kelompok yang memiliki kehidupan `normal' dan modern, dikonstruksikan identitas dan hubungannya sebagai bagian dari `kami', Barat. Sebaliknya, Islam ekstrimis tetap memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok radikal yang direpresentasikan dalam artikel sebelum tragedi 11 September 2001. Sebagai kesimpulan, dalam artikel TIME edisi sesudah tragedi 11 September 2001, TIME memberitakan Islam dengan lebih obyektif dengan melihat sisi lain dari Islam yang tidak sama dengan radikalisme yang selama ini menjadi fokus perhatian pemberitaannya."