Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Orang tua diberikan hak dan kewajiban untuk mendidik anaknya oleh negara yang diatur dalam undang-undang. Salah satu cara mendidik anak yang kerap menuai pro dan kontra adalah mendidik anak dengan menggunakan hukuman fisik. Walaupun cara mendidik ini menuai perdebatan di beberapa kalangan, pemberian hukuman fisik sebagai salah satu cara untuk mendidik anak masih banyak digunakan di Indonesia dan terkesantelah membudaya. Beberapa negara melarang secara tegas mengenai pemberian hukuman fisik sebagai salah satu cara untuk mendidik anak karena dinilai sama dengan melakukan kekerasan terhadap anak. Beberapa penelitian tentang hukuman fisik pada anak sampaipada kesimpulan bahwa pemberian hukuman fisik dapat membawa dampak negatif terhadap perkembangan anak. Penelitian ini mengkaji mengenai keberlakuan penerapan hak mendidik terkait hukuman fisik terhadap anak pada perkara KDRT dalam Putusan No. 115/Pid.Sus/2021/PN Dpk dan Putusan No. 336/Pid.Sus/2020/PN Plk. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan data primer sebagai pendukung data sekunder yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan fakta bahwa, pertama, hak mendidik sebagai alasan penghapus pidana di luar undang-undang masih berlaku dalam peradilan pidana Indonesia sebagaimana terdapat Putusan MA No. 2024 K/Pid.Sus/2009 dan belum ada peraturan perundang-undangan terkait yang melarang secara tegas mengenai hal ini. Kedua, budaya penggunaan hukuman fisik sebagai salah satu cara untuk mendidik anak sebagai bentuk dari hak mendidik nyatanya masih terjadi pada kehidupan masyarakat sekarang walaupun menuai perdebatan dalam penggunaannya karena dinilai berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Ketiga, Majelis Hakim yang memutus Putusan No.115/Pid.Sus/2021/PN Dpk dan Putusan No. 336/Pid.Sus/2020/PN Plk dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemberian hukuman fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan.

---

Parents are given rights and obligations to educate their children by the state which are regulated in law. One way to educate children that often reaps pros and cons is educating children using corporal punishment. Although this educating method has sparked some debate on its use, the usage of corporal punishment as a way of educating children is still widely used in Indonesia and has become a culture. Several research that has been conducted about the usage of corporal punishment as a way to educate children have come to conclusion that the usage of corporal punishment is considered to have a negative impact on children's development. This qualitative research examines the applicability of the right to educate related to corporal punishment against children in cases of domestic violence in District Court Decision Number: 115/Pid.Sus/2021/PN Dpk and Number: 336/Pid. Sus/2020/PN Plk using the juridical-normative writing methods by examining secondary data supported by primary data. Based on the research, it is found that, first. The right to educate as a reason for eliminating crimes outside the law is still valid in the Indonesian criminal justice system as contained in the Supreme Court’s Decision No. 2024 K/Pid.Sus/2009 and there are no related laws and regulations which explicitly prohibit this matter. Second, the culture of using corporal punishment as a way to educate children as a form of the right to educate in fact still happens today even though it has drawn debate because it is considered to have a negative impact on children's

development. Third, the District Court’s Panel of Judges who decided on Decision Number: 115/Pid.Sus/2021/PN Dpk and Decision Number: 336/Pid.Sus/2020/PN Plk in its consideration stated that corporal punishment is a form of violence."

"Pembatalan suatu surat kuasa menjual oleh pengadilan karena terdapat unsur penipuan, seharusnya mengakibatkan perbuatan pemindahan hak atas tanah melalui jual beli adalah batal demi hukum, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya nomor 83/Pdt.G/2013/PN.Slmn memutus bahwa perbuatan jual beli tersebut adalah sah demi hukum. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini membahas mengenai bagaimana kekuatan mengikat akta jual beli atas surat kuasa menjual yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan apakah alasan-alasan hukum yang digunakan dalam pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 83/Pdt.G/2013/PN.Slmn sebagai alasan pengesahan akta jual beli telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bentuk penelitian dalam penulisan tesis ini adalah yuridis-normatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis norma hukum tertulis/asas hukum dalam pelaksanaannya pada putusan pengadilan dan penerapannya dalam kasus atau peristiwa hukum terkait sinkronisasi. Dalam jual beli hak atas tanah, orang yang berhak menjual adalah pemilik tanah itu. Pemilik dapat bertindak sendiri atau mewakilkan dirinya dengan memberi kuasa kepada orang lain. Dengan adanya pemberian kuasa tersebut, maka penerima kuasa memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penjual. Keabsahan hukum jual beli tanah haruslah ditinjau dari Hukum Tanah Nasional dan putusan Mahkamah Agung No. 123/K/Sip/1970. Menurut putusan Mahkamah Agung No. 123/K/Sip/1970, sahnya jual beli hak atas tanah ditentukan oleh syarat materil dari jual beli itu, yang salah satunya adalah penjual berhak dan berwenang menjual hak atas tanah yang bersangkutan. Apabila penjual tidak berhak dan berwenang, maka jual beli tersebut adalah batal demi hukum. Jika suatu akta kuasa menjual dibatalkan oleh pengadilan, maka penerima kuasa tidak berwenang untuk bertindak sebagai penjual, sehingga salah satu syarat materiil sahnya jual beli tidak terpenuhi yaitu penjual tidak berwenang untuk menjual. Hal ini menyebabkan jual beli hak atas tanah adalah batal demi hukum.

---

A power of attorney to sell which is stated null and void by law because there is one of the elements of fraud, should cause the transfer of land rights through sale and purchase is also null and void, however Sleman District Court stated that its sale and purchase is valid. Based on that, this study discusses about the validity of the sale and purchase of land rights that its power of attorney was stated null and void, and whether the legal reasons that was used by the court had been conformable with the law. This thesis uses normative juridical research methods, because the purpose of this thesis is to analyze the regulations/the principal of law in its implementation on the decision of court and its application in cases or legal case related to synchronization. In the sale and purchase of land rights, the person who has the right to sell is the owner of the land. The owner might act on his/her behalf or authorize others. With such a power of attorney, the attorney has the authority to act as a seller. The validity of the sale and purchase of land rights shall be reviewed from agrarian law and the jurisprudence of Supreme Court Decision number 123/K/Sip/1970. According to Supreme Court Decision number 123/K/Sip/1970, the validity of the sale and purchase of land rights is determined by the material requirements of the sale and purchase, which includes the seller is entitled and competent to sell the land rights, the buyer is entitled to purchase the land rights, the land rights could be sold by law, moreover the land rights is not in dispute. If the seller is not entitled and competent to sell the land rights, resulting the sale and purchase of the land rights is null and void. In case, the power of attorney is stated null by the court, then the attorney has no authority to act as a seller, so one of the material requirements is not fulfilled that is the seller is not authorized to sell. This causes the transfer of land rights is null and void."

"Kondisi lingkungan kerja yang tidak dapat diprediksi menjadikan organisasi kurang mampu untuk menyediakan career yang aman bagi karyawannya, yang menyebabkan terganggunya career commitment karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi career commitment karyawan di dunia kerja, yang dimediasi oleh work engagement serta dimoderasi oleh role modelling. Faktor yang diuji antara lain intrinsic career growth, extrinsic career growth dan employee resilience. Studi kuantitatif dengan metode Structural Equation Method (SEM) melalui kuesioner online dilakukan terhadap 415 responden generasi Milenial yang bekerja di sektor Fast Moving Consumer Goods di Indonesia. Hasil penelitian peran mediasi work engagement pada intrinsic career growth dan resilience terhadap career commitment berpengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran role modelling sebagai moderator mampu memperkuat hubungan antara variabel career growth dan resilience dengan career commitment melalui work engagement. Perusahaan FMCG perlu untuk memperhatikan dan meningkatkan organizational career growth dan resilience karyawan yang pada gilirannya akan meningkatkan work engagement karyawan, serta pada akhirnya memengaruhi career commitment karyawan.

---

In an unpredictable and changing working environment, career and employment disruption has been profoundly affected organizations and employees in multiple industries, such as organizations become unable to provide a safe career for their employees which ultimately lower employee's career commitment. This study aims to expand our understanding of the factors that influence employees' career commitment, as mediated by work engagement, and moderated by role modelling. Factors tested: intrinsic career growth, extrinsic career growth and employee resilience. The quantitative study using online questionnaire, collects data from 415 millennialsin Fast Moving Consumer Goods Industry (FMCG). Structural Equation Modelling (SEM) used to analyze the data and the proposed hypotheses. This study shows that the mediating role of work engagement on intrinsic career growth and resilience to career commitment have a positive and significant effect. The results show role modelling as a moderator is able to strengthen the relationship between career growth and resilience with career commitment through work engagement. FMCG companies need to pay attention and improve organizational career growth and employee resilience which in turn will increase employee work engagement and affect employee career commitment."

"Drama Korea merupakan salah satu media hiburan yang kerap kali mengangkat isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat Korea Selatan sebagai bagian dari narasi cerita. Kekerasan Berbasis Gender (KBG) menjadi permasalahan yang serius di Korea Selatan sehingga kerap diangkat dalam drama Korea. Salah satu drama yang mengangkat isu tersebut adalah Mask Girl dengan karakter bernama Mo-mi yang mengalami kekerasan berbasis gender. Tindak kekerasan berbasis gender yang dialami oleh Mo-mi menimbulkan perubahan perilaku pada dirinya menjadi agresif dan amoral. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlawanan perempuan terhadap kekerasan berbasis gender melalui perubahan respons Mo-mi. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif deskriptif dengan pendekatan gothic feminism oleh Diane Hoeveler. Sumber data penelitian berupa potongan adegan dan dialog pada beberapa episode yang relevan dengan kajian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang dialami oleh Mo mi adalah negative lookism, kekerasan psikologis, stereotip, dan kekerasan seksual. Respons yang dilakukan oleh Mo-mi terhadap kekerasan berbasis gender yang ia alami adalah internalisasi dan perlawanan agresif.

---

Korean dramas are one type of entertainment that often bring social issues that occur in South Korean society as part of its story narrative. Gender Based Violence (GBV) is a serious problem in South Korea so it is often brought up in Korean dramas. One of the dramas that brought up this issue is Mask Girl with a character named Mo-mi that has experienced gender-based violence. From all of those gender-based violence Mo-mi had experienced, her behavior turned aggressive and immoral. This study aims to explain women’s resistance to gender-based violence through changes in Mo-mi’s response. The research method used is descriptive qualitative along with a gothic feminism approach by Diane Hoeveler. The data source of this research is in the form of cuts of scenes and dialogue in several episodes that are relevant to this study. The research results show that the forms of gender-based violence Mo-mi’s had experienced are negative lookism, psychological violence, stereotypes, and sexual violence. Mo-mi's response to the violence she experienced was internalization and aggressive resistance."