Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transformational leadership terhadap commitment to change dan pengaruh mediasi trust dan employee engagement di organisasi publik. Penelitian dilakukan di instansi X yang sedang mengimplementasikan perubahan struktur organisasi (restrukturisasi). Responden penelitian ini adalah pegawai instansi X dengan posisi staf (nonstruktural) pada kantor Pusat di Jakarta. Structural Equation Modeling (SEM) digunakan untuk menganalisis data dari 247 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh transformational leadership terhadap commitment to change dimediasi oleh trust and employee engagement. Selain itu, transformational leadership memiliki pengaruh langsung yang signifikan tetapi negatif terhadap.

---

The aims of this study are to determine the effect of transformational leadership on commitment to change and the mediation effect of trust and employee engagement at the public organization. The research was conducted at institution X that is implementing a change in organization structure (restructuring). The respondents were the employee on a staff position (nonstructural) of institution X at the head office in Jakarta. Structural Equation Modeling (SEM) was used to analyze the data from 247 respondents. The result of the study showed that the effect of transformational leadership on commitment to change mediated by trust and employee engagement. Also, transformational leadership had a significant but negative direct effect on commitment to change."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perrnasalahan lingkungan hidup di daerah. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan meiakukan penguatan kelembagaan lingkungan hidup di daerah. UU No. 2211999 Pasal 60 hingga Pasal 68 mengatur tentang organisasi perangkat daerah, yang kemudian dijabarkan dalam PP No. 8/2003. Untuk melaksanakan PP tersebut, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan SKB No. O1ISKBIM.PAN1412003 dan No. 1712003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2003 dan PP No. 9 Tahun 2003. Lampiran SKB tersebut pada II angka 6.c. butir 6 menyebutkan bahwa fungsi-fungsi yang selama ini diwadahi dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah seperti fungsi lingkungan hidup, pewadahannya dilakukan dalam bentuk Dinas Daerah. Penyesuaian bentuk kelembagaan tersebut dilakukan selambatlambatnya dua tahun sejak ditetapkan PP No. 8/2003, yaitu 17 Pebruari 2005. Ketentuan tersebut dipertegas dengan Surat Mendagri No. 660.1/17281Bangda tanggai 20 Oktober 2003.Bentuk kelembagaan lingkungan hidup di daerah saat ini masih beranekaragam. Ada yang berbentuk Magian dalam Sekretariat Daerah, ada yang berbentuk Dinas Daerah (baik yang berdiri sendiri maupun yang bergabung dengan dinas lainnya), dan ada yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah (Badan atau Kantor)).Tujuan dari penelitian ini adalah (a) mengidentifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan lingkungan hidup di daerah; (b) mengidentifikasi bentuk kelembagaan lingkungan hidup yang dipilih oieh daerah; dan (c) mencari bentuk kelembagaan lingkungan hidup yang ideal di daerah.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus yang bersifat multikasus dan eksploratoris. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2004 -- Januari 2005 di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Depok, dengan alasan (a) menghemat waktu, biaya, dan tenaga; (b) ketiga daerah tersebut memenuhi kriteria untuk penelitian multikasus pada kasus penerapan PP No. 8/2003; (e.) ketiga lembaga di ketiga daerah penelitian mcrupakan pelaksana kewenangan lingkungan hidup di daerah. Data dikumpulkan dengan metode studi dokumentasi, observasi langsung, dan wawancara mendalam kepada 30 orang pejabat yang menangani lingkungan hidup baik di tingkat pusat maupun di daerah, yang dipilih secara purposive. Data dianalisis dalam tiga tahap. Panama, analisis terhadap peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan kelembagaan lingkungan hidup di daerah dan bagaimana pelaksanaannya secara naratif. Kedua, dilakukan analisis terhadap bentuk kelembagaan lingkungan hidup yang dipilih daerah setelah diberlakukannya PP No. 8/2003 secara naratif. Ketiga, dilakukan analisis kelembagaan dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mencari solusi yang tepat bentuk kelembagaan Iingkungan hidup di daerah.Berdasarkan basil penelitian, ada beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar pembentukan kelembagaan lingkungan hidup di daerah, yaitu Pasal 60 - Pasal 68 UU No. 22/1999, PP No. 812003, SKB Meneg PAN dan Mendagri No. 011SKBIM.PAN1412003 dan No. 1712003. Kemudian Mendagri mengeluarkan surat No. 660.11I7281Bangda Tanggal 20 Oktober 2003 yang menghimbau daerah untuk mewadahi kelembagaan lingkungan hidup di daerah dalam bentuk Dinas Daerah, dan penyesuaiannya paling Iambat 17 Februari 2005. Namun disisi lain, Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menlh) mengeluarkan surat No. B.24661MENLH10412003 tentang penataan kelembagaan lingkungan hidup daerah, yang menghimbau daerah agar (1) kelembagaan lingkungan hidup di daerah berbentuk Dinas ataupun Badan; (2) ada di setiap Provinsi dan KabupatenlKota; (3) berdiri sendiri; dan (4) penyesuaiannya tidak dilakukan secara terburu-buru.Berkaitan dengan pembentukan kelembagaan lingkungan hidup di daerah, hanya Kota Depok yang telah melaksanakan PP No. 8/2003, dengan mengabaikan scoring. Bagian Lingkungan Hidup di Setda Kota Depok berubah menjadi Dinas Daerah, dengan nomenklatur Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Sementara itu, kelembagaan lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang tidak berubah. Kelembagaan Iingkungan hidup di DKI Jakarta tetap berbentuk LTD ( nomenklatur BPLHD), dan di Kota Tangerang tetap berbentuk Dinas Daerah (nomenklatur DLH).Setiap bentuk kelembagaan lingkungan hidup yang ada mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun dengan menggunakan AHP dan mengacu pada PP No. 812003, didapat bentuk kelembagaan lingkungan hidup di daerah yang ideal, yaitu Dinas Daerah.Kesimpulan: (1) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan kelembagaan lingkungan hidup di daerah adalah PasaI 60 - PasaI 68 UU No. 2211999, PP No. 8/2003, dan SKB Meneg PAN dan Mendagri No. 0IISKBIM.PAN1412003 dan No. 1712003. Dad SKB Meneg PAN dan Mendagri keluar dua ketentuan yang berbeda tentang kelembagaan lingkungan hidup di daerah. Mendagri mengeluarkan surat No. 660.11I7281Bangda tanggal 20 Oktober 2003, dan Menlh mengeluarkan surat No. B.24661MENLI-110412003. Kedua surat tersebut berisi ketentuan tentang kelembagaan lingkungan hidup di daerah yang berbeda. (2) Kelembagaan lingkungan hidup DK1 Jakarta tetap berbentuk Badan, Kota Tangerang berbentuk Dinas, dan Kota Depok berbentuk Dinas. (3) Kelembagaan lingkungan hidup di daerah yang ideal adalah Dinas Daerah. Penulis menyarankan: (1) Perlu koordinasi antar instasi terkait dengan Iingkungan hidup dalam mengeluarkan kebijakan public, agar tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut; (2) Kelembagaan Iingkungan hidup di daerah seyogyanya bcrbentuk dinas daerah, disertai dengan kesiapan personalia, prasarana dan sarana, scrta pendanaan (3P) yang memadai; (3) Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai efektifitas dan efisiensi masingmasing bentuk kelembagaan lingkungan hidup di daerah baik dari segi struktur organisasi, professionalisme Sumber Day Manusia (SDM) aparatur, dan pendanaan.

---

The environmental problem at the district was form the background of this research. One of the efforts to solve this problem is through institution policy. Article 60 to article 68 Act No. 2211999 regulated the organization of district equipment, which it has been spelled out by Government Regulation No. 812003. To bring out this government regulation, State Minister for Control of Machinery of State and Minister for Internal Affairs published letter of agreement No. 011SKBIM.PAN1412003 and No. 1712003 about instruction of implementation of Government Regulation No. 812003 and No 912003. Appendix II number 6.c. point 6 this letter declared that the provision of environmental function at the district is in form of Government Implementing Agency. The limit to adapt such environmental institution at the district is within two years after the determined of Government Regulation No. 812003, February 17th 2005. This stipulation is clarified by letter of Minister for Internal Affairs No. 660.1117281Bangda, October 20th 2003.

There are many types of environmental institution at the district, as Support Division, Government Implementing Agency (either independent Environmental Government Implementing Agency or merge with other Government Implementing Agency), and Certain Implementing Task Agency (Agency or Office).

The objectives aims of this research are : (I) to identify and record the regulation of environmental institution at the district; (2) to identify the type of environmental institution at the chosen by district, and (3) to seek ideal type of environmental institution at the district.

As qualitative research, this research was a case study with multi cases and explorative. The research was done on December 2004 - January 2005 in nature Jakarta, the Capital City, Tangerang City, and Depok City. Reasoning of chosen the three location are (a) to be thrifty with time, cost, and energy; (b) the three locations represent three types of organization at the district based on Government Regulation No. 812003; (c) the three institutions in the three locations are implementer of environmental authority at the district.

Data were collected by documentation study, observation, and in-depth interview methods. Thirty (30) officials who handled environmental problem at the center or district government were respondents' research. There were three stages analysis. First, regulation of environmental institution at the district and how it is being implemented which was analyzed descriptively. Second, to analysis the type environmental institution chosen by the district after the declaration of Governmental Regulation No. 812003. Third, to find ideal environmental institution at the district using Analytical Hierarchy Process (AHP).

The result of research saws that regulation which based on environmental institution at the district was article 60 to 68 of Act No. 22/1999, Governmental Regulation No. 812003, and letter of agreement State Minister for Control of Machinery of State and Minister for Internal Affairs No. 0i/SKBIM.PAN1412003 and No. 17/2003. Then Minister for Internal Affairs published letter No. 660.1117281Bangda, at October 20th 2003, which suggest the environmental institution at the district to change into Governmental Implementing Agency, and the limit to adapt such environmental institution at the district is within February l7`~ 2005. On the other side, State Minister of Environmental Affairs took letter outside No. B.2466fMENLH104/2003 about structuring the environmental institution on the district level. This letter suggest (I) the environmental institution has the form of a Government Implementing Agency or Agency (Certain Implementing Task Agency); (2) it is in each province or district; (3) independent; and (4) unhurried to adapt.Implementation of Government Regulation No. 812003 on environmental institution only happened in Depok City, although it is within scoring. Environmental section on Support Division of Depok City became Sanitation and Environmental Government Implementing Agency. Therefore, the environmental institution in Jakarta and Tangerang were the same as before. In Jakarta, it was Environmental Management Agency of Province Jakarta. In Tangerang, it was Environmental Government Implementing Agency of Tangerang City.Each types of environmental institution had positive and negative sides, but Government Implementing Agency was the best institutions to handle environment problem at the district.

Conclusion: (1) the regulation which based on environmental institution at the district was article 60 to 68 Act No. 2211999, Government Regulation No. 812003, and letter of agreement between State Minister for Internal Affairs No. 011SKNIM.PAN1412003 and No. 17/2003. Based on letter of agreement of two ministers, Minister for Internal Affairs publish letter No. 660.111728Bangda at October 20th 2003, and State Minister of Environmental Affairs published letter No. B.2466IMENLH/04/2003. Those two letters content with different policy about environmental institution at the district. (2) The Environmental Institution in Jakarta still Agency, in Tangerang City is Government Implementing Agency, and in Depok City is Government Implementing Agency too. (3) The best environmental institution at the district is Government Implementing Agency.

Therefore, the writer suggest: (I) the need coordination between institutions of state during policy making, on order not to confuse the implementation; (2) it is best to change the environmental institution at the district become Government Implementing Agency, with human resources, infrastructure, and financing preparation to support it; (3) the need for more research about effectiveness and efficiency of each types of environmental institution at the district from structuring of organization, professionalism of apparatus, and financing sides."

"Berkembangnya teknologi informasi dan pembahan perilaku manusia dalam interaksi sosial yang disebabkan oieh keterbatasan waktu, kemacetan lalu lintas, jarak dan hambatan-hambatan lain melahirkan inovasi baru yaitu social networking. Social networking tumbuh berkembang secara pesat dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, dimulai dengan munculnya email tahun 1971 kemudian berkembang ke era chatting yang sempat menjadi fenomena tahun 1990-an dengan IRC, ICQ, Napster serta lahimya blog dan komunitas weblog. Tahun 2002 Friendster meluncurkan versi beta, dalam tempo setahun Friendster dibawah payung Ventura telah meraup keuntungan sebesar 50 juta dolar dengan jumlah anggota sebanyak 9 juta. Jaringan friendster berkembang hampir tidak melakukan promosi, hanya mengandalkan jaringan dari para anggotanya.Penelitian ini berusaha menjelaskan fenomena maraknya penggunaan perangkat lunak sosial ini dikalangan muda mudi bahkan saat ini mulai menular pada orang dewasa, khususnya kalangan akademis dan profesional. Apakah komunikasi dan huhungan antar pribadi di friendster dapat disamakan kualitasnya seperti komunikasi dan hubungan antar pribadi konvensional. Apakah menggunakan friendster dapat meningkatkan jaringan teman yang sudah ada sebelumnya ? Bagaimana pola, relasi dan kualitas pertemanan di friendster dibandingkan teman konvensional ? Apakah prolil dapat mewujudkan keberadaan di friendster dengan mempertegas inforrnasi sosial mengartikulasi jaringan antar teman, dan testimonial sehingga membentuk identitas maya di internet ? Bagaimana koneksitas dan interaksi teman mempresentasikan kualitas jaringan dan besarnya jaringan ?Kerangka konsep diuraikan dalam definisi-definisi dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian antara lain komunikasi antar pribadi, manusia dan jaringan sosial, perangkat lunak sosial dan friendster.Penelitian digunakan dengan pendekatan kualilatif deskriptif, menggunakan metode pengumpulan data melalui studi literatur sebagai data sekunder, wawancara dan observasi partisipan. Analisa data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dan dicocokan dengan pola teoritis yang digunakan sebagai acuan untuk menemukan komunikasi antar pribadi dan jejaring sosial di friendster.Hasil temuan dan analisa data dalam penelitian antara lain pola-pola komunikasi dan hubungan antar pribadi, pertemanan dan jaringan, konsep pribadi dan keberadaan diri, individu dan jaringan sosial di frendster.Kesimpulan, bahwa peranan fnendster sebagai alat komunikasi antar pribadi dan jejaring sosial sebagai mekanisme untuk bersosialisasi di internet. Komunikasi antar pribadi dan jaringan pertemanan bersifat relasional dan mengutamakan koneksitas antar teman. Hubungan pertemanan friendster bersifat asosiatif karena hanya mengumpulkan teman-teman dan kualitas hubungan antar teman tidak kuat dan mendalam. Profil dan informasi personal serta testimonial mencerminkan keberadaan pribadi dan persepsi terhadap seorang individu di friendster. Pola jaringan di friendster berkembang dengan menambahkan teman-teman ke dalam jaringan meskipun tidak mengenal secara pasti orang-orang tersebut sehingga nilai jaringan lemah.Implikasi yang diperoleh bahwa komunikasi antar pribadi dan jejaring sosial di fnendster membutuhkan imajinasi untuk interpretasi profil dan fitur-fitur yang terdapat di halaman web. Pola komunikasi terjadi dengan mengirim dan menerima informasi tekstual dan visual. Keterbukaan dan kemudahan menambah teman merupakan pola pertemanan di friendster sehingga jenis pertemanan di friendster yang umumnya assosiation dapat juga reciprocity.Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya untuk mempertegas konteks komunikasi antar pribadi dan interaksi sosial, proses kecenderungan hubungan pertemanan dan ekspansi jaringan serta konsep - konsep diri bila diimplementasikan dengan konten-konten di friendster. Metode pengumpulan data selain wawancara mendalam, partisipasi aktif dan studi pustaka perlu menggunakan media mailing list unluk berdiskusi dan menggali pengalaman para anggota selama menggunakan friendster. Bagi para praktisi, friendster sebagai sarana sosialisasi dan interaksi di internet tidak Iagi bersifat sebagai situs untuk mencari teman "dating" atau sekedar mencari kenalan yang telah Iama hilang. Fungsinya dapat dikembangkan sebagai jaringan bisnis dan profesional dengan kolaborasi antara integritas dan jaringan yaitu membangun janngan yang terdiri dari teman yang benar-benar terpercaya dan kompeten sehingga orang lain akan memandang jaringan tersebut valid."

"Dalam suasana persaingan sesama bank dan persaingan dengan lembaga keuangan bukan bank yang semakin ketat dewasa ini, bank bank harus lebih cerdik agar bisa bertahan dalam bisnis. Beberapa bank, mungkin perlu menyuntikkan modal baru, dan atau mengurangi kredit agar aktiva yang mengandung resiko tidak bertambah demi pemenuhan CAR minimum.Dalam situasi sulit mencari sumber pasok dana dan banyak nya kredit macet, maka upaya meningkatkan pendapatan fee based income dapat merupakan satu alternatif selain upaya penghematan biaya. Fee business yang beresiko lebih kecil daripada bisnis peminjaman dan penempatan uang ini, lebih bersifat padat karya. Sekalipun memerlukan investasi yang memadai pada berbagai sarana, dan penataan sistem informasi dan pemasaran yang baik, ia merupakan sinergi yang baik untuk upaya pendayagunaan karyawan bank secara lebih optimal.Untuk meningkatkan fee-based income, yang saat ini baru mencapai 10 persen saja dari total pendapatan bank bank di Indonesia, diperlukan upaya sungguh sungguh. Strategi yang Cocok harus memperhatikan kondisi interen dan eksteren bank tersebut. Karena itu, pemahaman yang lebih baik atas lima kekuatan utama yang mempengaruhi persaingan, akan sangat membantu dalam perumusan strategi yang tepat.Di Bank BNI, misalnya, walaupun sebagian besar masih merupakan basic service fee, dan jumlahnya secara rata rata hanya 4,11 persen dan total pendapatan, laju pertumbuhan fee based income meningkat terus, Sumbangannya terhadap laba kotor dan marjin kontribusinya hampir 5 kali lipat dari marjin kontribusi pendapatan bunga bank BNI, merupakan suatu sinyal prospek yang baik. Karena itu, upaya peningkatan fee-based income bank BNI selalu mendapat perhatian dari seluruh jaja ran. Kebijakan Umum Direksi dan RKAP 1992, berisikan kebija kan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkat kan pelayanan mutu produk, pemasaran serta profesionalisme dan etika pegawai. Selain mengembangkan berbagai produk baru, bank BNI tetap memonitor dan mengkaji produk yang ada.Dengan jaringan cabang kedua terbesar setelah BRI, dan sistem informasi terkomputerisasi dan sistem pendidikan karyawan yang sejajar atau lebih unggul daripada bank bank lainnya, penulis berkesimpulan bahwa strategi dasar yang paling cocok bagi BNI dalam meningkatkan fee based incomenya adalah strate gi differensiasi. karena BNI saat ini masih kalah efisien dengan bank bank lainnya, terutama dalam biaya karyawan dan biaya lainnya, sedangkan Fee business, lebih merupakan kegia tan padat karya daripada padat modal. Untuk itu, perlu diru muskan product features yang khas untuk berbagai produk produk baru yang sedang digali dan dikembangkan, terutama pada produk produk sisi liabilities."

"Analisis yang dilakukan bertujuan mengidentifikasi kebutuhan inovasi model pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ditinjau dari aspek infrastruktur TIK, kesiapan pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan, dukungan kebijakan, motivasi peserta didik, serta inovasi model pembelajaran yang memanfaatkan TIK. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini meliputi: 1) apa saja infrastruktur TIK minimal yang diperlukan untuk mengembangkan model pembelajaran inovatif berbasis TIK di SKB; 2) bagaimana kesiapan pendidik dan peserta didik dalam pengembangan model pembelajaran inovatif berbasis TIK di SKB; 3) bagaimana dukungan kebijakan terkait pemanfaatan TIK untuk pengembangan model pembelajaran inovatif; (4) bagaimana tingkat motivasi belajar peserta didik; dan 5) inovasi model pembelajaran seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di SKB. Penelitian kualitatif dilakukan menggunakan metode pengumpulan data campuran. Pemilihan responden dilakukan dengan purposive random sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner daring, data diolah dengan menggunakan statistik deskriptif, dilanjutkan pendalaman data melalui wawancara dan diskusi kelompok terpumpun (FGD) secara daring. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perangkat TIK dan jaringan di SKB telah tersedia dengan memadai. Kesiapan peserta didik memanfaatkan TIK dalam pembelajaran cukup. Namun, di sisi lain, keikutsertaan pamong atau tutor dalam hal peningkatan kompetensi TIK masih rendah karena kurangnya program pelatihan serta minimnya aktivitas forum tutor atau pamong terkait inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan TIK. Inovasi model pembelajaran di SKB yang akan dikembangkan hendaknya sederhana, bermanfaat, dan menarik dengan menggunakan perangkat TIK yang dimiliki peserta didik dan pendidik. Selain itu, inovasi model pembelajaran ini juga harus memadukan aktivitas tatap muka dan daring (blended), tugas mandiri, presentasi disertai tindak lanjut pada saat kehadiran, serta mengakomodasi karakteristik peserta didik dan kekhasan lingkungan pembelajaran"