Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas pengaturan hukum pada industri program komputer di Indonesia. Pembelanjaan negara terhadap pembayaran lisensi program komputer oleh pemerintah memakan anggaran yang cukup besar. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan program komputer sebelum dan setelah Reformasi telah ada beberapa UU yang terkait; UU Hak Cipta, UU ITE, UU Perindustrian dan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Namun adanya kebijakan tersebut tidak membuat industri program komputer berkembang secara signifikan. Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan industri produk dan jasa program komputer untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing dengan membuat kebijakan guna meningkatkan menumbuhkembangkan industri program komputer di Indonesia serta mempersiapkan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015 mendatang. Dari uraian latar belakang Tesis ini ditarik permasalahan bagaimanakah ketentuan hukum Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap pengembang aplikasi perangkat lunak program komputer dan bagaimanakah aturan dan kebijakan sesuai Pasal 16 dan Pasal 49 Undang- Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dapat mendorong tumbuhnya industri kreatif produk dan jasa program komputer. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa berbagai perangkat peraturan belum dapat memfasilitasi kaidah kepastian, keberpihakan, keadilan, dan pertanggungjawaban hukum, khususnya terhadap produk perangkat lunak. Pengaturan yang terkait industri seperti standar pengembangan program komputer, rencana jangka menengah dan jangka panjang pengembangan program komputer, pengaturan terkait dengan sistem promosi yang efektif, serta sistem insentif yang menarik. Diperlukan Peraturan Pemerintah pelaksana UU Perindustrian agar bisa mengakomodir hal sebelumnya sehingga diharapkan akan dapat menumbuhkembangkan industri program komputer di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the legal regulation on computer program industrial industry in Indonesia. State expenditure on payment of a license by a computer program takes a government big enough budget. Legal arrangements relating to computer programs before and after the Reformation there has been some related laws; Copyright Law, UU ITE, Industry Act and Prohibition of Monopolistic Practices Act and Unfair Competition. However, this policy does not make computer programs industry expanded significantly. The Indonesian government must prepare the industrial products and services of a computer program to increase the capabilities and competitiveness by making industry to develop policies to improve computer programs in Indonesia and preparing to enter the ASEAN Economic Community (AEC) by the end of 2015. From the description of the background of this thesis concerns how law drawn Article 12 paragraph (1) letter a in Act No. 19 of 2002 on Copyright provides protection against software application developers and computer program how the rules and policies in accordance with Article 16 and Article 49 of Law No. 3 In 2014 on Industry to encourage the growth of creative industries products and services of computer programs. From the results of the study found that the various sets of rules have not been able to facilitate the rule of certainty, partiality, justice, and legal accountability, particularly to software products. Related settings such as industry standard computer program development, medium-term plans and long-term development of computer programs, system settings associated with effective promotion, and incentive systems of interest. Necessary Government Regulation of Industry Act implementing in order to accommodate it before so hopefully will be able to develop a computer program industry in Indonesia.