Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi eksisting dewasa ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi tidak sama, Selain itu, kondisi saat ini juga menunjukkan informasi publik tidak tersebar secara luas dan merata di seluruh lapisan masyarakat di semua daerah. Informasi publik kian penting artinya dalam menghadapi tantangan pembentukan karakter bangsa di tengah pergaulan dunia global. Dalam usaha penyebaran informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat pemerintah membentuk Badan Informasi Publik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Badan informasi Publik (BIP) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi publik. Perpres tersebut diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika. Kebijakan penyebaran informasi publik merupakan sebuah kebijakan di BIP, kebijakan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebijakan yang strategis dan penting, selain itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bangsa Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi, sehingga implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka sudah seharusnya menjadi sarana yang efektif untuk memberikan informasi secara jelas dan tuntas. Untuk dapat mengukur dapat tidaknya program atau kebijakan mencapai sasaran atau tujuan seperti yang diinginkan, Edward III berpendapat ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Bertolak dari latar belakang masalah, pertanyaan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan positivis. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo sudah cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya respon yang cukup antusias dari peserta tatap muka terhadap tanggapan kegiatan forum tatap muka dalam rangka penyebaran informasi publik, adanya peran serta publik dalam penelitian ini adalah peserta forum tatap muka yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan forum tatap muka. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi adalah faktor komunikasi, sumber daya dan disposisi. Ketiga faktor tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik. Sedangkan faktor struktur birokrasi tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo.

---

The ability of Indonesian people in accesing information at the present time are not the same yet. In addition, this condition shows that public informations are not disseminated widely and evenly to various levels of Indonesian people in all area yet. The public information increasingly become significant to face the chalenges of the national character building in the midst of the global society. As an effort of public information dissemination, the government has established The Public Information Agency as stated in Presidential Regulation Number 15 Year 2005 concerning amendment to the Presidential Regulation Number 10 Year 2005 regarding Organization Unit and Task of Echelon I of State Ministries of the Republic of Indonesia, which mentions that the Public Information Agency (BIP) has the task to implement a public information service. The regulation has been implemented in the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 25 of 2008 on the organization and working arrangement of the Ministry of Communications and Information Technology.

The policy of public information dissemination must be in accordance with people needs. Its must be a policy which is strategic and important, in addition to the enactment of Law Number 14 Year 2008 on Public Information Transparency, the Indonesian nation has now entering an era of transparency, so that policy implementation of public information dissemination through face-toface forums are supposed to be an effective means to deliver information clearly and completely. To measure whether a program or policy can reach the goals or objectives as desired before, according Edward III, there are 4 (four) factors affecting the successful of policies implementation which are communication, resources, dispositions and bureaucratic structure. Step from the background matters, this research question is what factors are influencing the implementation of public information dissemination policy. This research is descriptive quantitative with positivist approaches.

The results showed that the policy implementation of public information dissemination through face-to-face forums in the Public Information Agency - Ministry of Communications and Information Technology has been quite successful. This is shown by the enthusiastic response from the participants in giving feedback and the existence of public participation as shown by the participants that take active role in the implementation of face-to-face forum.

The factors that influence the policy implementation of public information dissemination are communication factor, resources and dispositions. All three factors provide a significant impact on the implementation of public information dissemination policy at the Public Information Agency. While the bureaucratic structure factor does not give significant effect on the success of the implementation of public information dissemination policy at the Public Information Agency, Ministry of Communications and Information Technology."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh kompetensi, kepuasan kerja dan stres kerja terhadap kinerja penyidik dan Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Utara. Kinerja penyidik dan penyidik pembantu sangat penting untuk memberikan pelayanan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban terutama dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan yang berkembang khususnya di wilayah Hukum Polres Jakarta Utara. Sampel penelitian ini diambil secara simple random sampling untuk sebanyak 158 orang penyidik dan penyidik pembantu berada diwilayah Polres Jakarta Utara. Pengumpulan data kepuasan kerja dan stress kerja menggunakan kuesioner dengan skala likert dan untuk kompetensi menggunakan 9 butir tes pengetahuan terkait reserse. Analisis data menggunakan SEM untuk menjawab pertanyan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa masih cukup banyak penyidik dan penyidik pembantu yang belum memiliki sertifikat penyidik (87.1%) dan belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan reserse (42%). Analisis SEM menemukan bahwa kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap kinerja penyidik dan penyidik pembantu (r=0.682;p< 0.05). Stres kerja mempunyai korelasi negatip terhadap kinerja penyidik dan penyidik pembantu (r=-0.341;p< 0.05). Selanjutnya kompetensi mempunyai pengaruh yang tidak begitu kuat terhadap kinerja penyidik dan penyidik pembantu (r=0.106;p<005). Stres kerja tidak signifikan dalam mempengaruhi langsung kinerja dan kompetensi tidak signifikan mempengaruhi kepuasan kerja. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja sebagai variabel moderator mempunyai pengaruh paling kuat dalam peningkatan kinerja penyidik dan penyidik pembantu. Kepuasaan kerja anggota menjadi unsur penting terhadap peningkatan kompetensi dan mengurangi stres kerja penyidik dan penyidik Pembantu. Secara keseluruhan, kepuasan kerja memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja penyidik dan penyidik pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Utara.

---

This research was undertaken to investigate the influence of competency, job satisfaction and work stress toward the performance of investigators and assistance investigators of criminal unit at north police district. The performance of investigators and assistance investigators were important to serve the communities in terms of safety and order due to the increasing number of crime at north police district areas. The sample involved 158 investigators and assistance investigators that was selected using simple purposive random sampling technique. The collection of data for job satisfaction and work stress was used questionnaire with likert five scale. While the competency data used 9 items test related to the crime investigation knowledges. Structural Equation Modelling (SEM) was employed to answer the research question and objectives of the study being formulated.

The results indicated that there were many investigators and investigators assistance did not have certificate (87.1%) as the investigators and 42% of those did not have special training for crime investigation. Using SEM analysis found that job satisfaction had the strongest correlation with the performance of investigators and investigators assistance (r=0.682;p<005). Work stress had a negative correlation to the performance (r=0.341;p<005). And competency did not have strong correlation to the investigators and investigator assistance (r=0.106;p<0.05). While, work stress was not significantly influenced the performance, and competency was not significantly the job performance.

It coud be concluded that job satisfaction as the moderator variable has the strongest effect to the improvement of investigators and investigators assistance. Job satisfaction was the important elemen so that by improving the competency dan reducing the works stress will effect the improvement of investigators and investigators assistance at north police district office."