Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Akta sudah sejak lama digunakan sebagai alat pembuktian yang menunjukkan telah terjadinya suatu perbuatan hukum. Suatu hibah atas tanah wajib dituangkan dalam akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam hal pemberi hibah adalah sebuah perseroan terbatas (PT), maka perlu dilakukannya pengecekan terhadap ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar agar suatu hibah tidak cacat hukum dan mempengaruhi keabsahan aktanya. Selain itu, pencatatan peralihan haknya juga harus dilakukan secara seksama dan dengan prosedur yang tepat demi menjaga kepastian hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta hibah yang bertentangan dengan anggaran dasar PT, dan keabsahan akta hibah atas tanah yang belum dibalik nama. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif. Hasil analisis adalah akta hibah yang bertentangan dengan anggaran dasar PT dan objeknya belum dibalik nama mengandung cacat hukum, sehingga sifatnya dapat dibatalkan. Akan tetapi, akta tersebut tetap sah sepanjang tidak ada gugatan dari pihak lain dan tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan akta tersebut. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlunya kehati-hatian dan itikad baik dari PPAT dan kantor pertanahan dalam proses pencatatan peralihan hak atas tanah demi menghindari cacat hukum dan menjaga kepastian hukum bagi masyarakat. ......Deeds have long been used as evidence to show that a legal act has been carried out. An authentic deed is made by an authorized official, in a form determined by law, and has perfect evidentiary power. A land grant must be stated in an authentic deed made by the Land Deed Making Official (PPAT). In the event that the grantor is a limited liability company, it is necessary to check the provisions under the articles of association to ensure that a grant is not legally flawed and affecting the validity of the deed. In addition, the recording of the transfer of rights must also be carried out with prudent act and appropriate procedures in order to maintain legal certainty. The problems analysed in this research are regarding the validity of the grant deed which is contrary to the articles of association of a company; and the validity of the deed of grant on land that the transfer of title has not been registered. To answer these problems, normative legal research methods are used in the form of normative juridical research. The result of the analysis is that the grant deed remains valid as long as there is no lawsuit from other parties and there is no court decision that annuls the deed. The advice that can be given is the need for caution and good faith from the PPAT and the land office in the process of the transfer of land title recording in order to avoid legal defects and maintain legal certainty for the community.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kewajiban pencadangan dana ASR bagi kontraktor migas yang dalam Production Sharing Contract-nya tidak termuat ketentuan tersebut. Permasalahan ini menjadi menarik untuk dibahas karena salah satu pihak dari Production Sharing Contract adalah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah di satu sisi merupakan subjek hukum perdata yang wajib tunduk pada kesepakatan kontrak, namun di sisi lain ia juga berhak untuk membuat peraturan karena kedudukannya sebagai regulator. Dalam keadaan yang demikian, tidak jarang peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah bertentangan atau tidak diatur dalam muatan kontrak sehingga berpotensi menimbulkan konflik di antara para pihak Production Sharing Contract. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, artinya penelitian dilakukan dengan mengandalkan penggunaan kepustakaan, termasuk di dalamnya buku-buku, literatur, serta norma-norma hukum yang tertulis baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan-kebiaasan yang berlaku di masyarakat. Pelaksanaan pencadangan ASR yang masih terbilang baru ini menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai pihak. Namun bagaimanapun, secara hukum pencadangan dana ASR merupakan kewajiban yang harus tetap dilaksanakan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the obligation to reserve ASR fund for oil and gas contractors whose Production Sharing Contract does not contain such provisions. This issue becomes interesting to be discussed because one of the parties from the Production Sharing Contract is government. In this case the government on the one hand is a subject of civil law that is obligated to submit to contractual agreement, but on the other hand he is also entitled to make regulations because of his position as a regulator. In such circumstances, the regulations issued by the government may contradictory with or unregulated in contractual content, thus potentially causing conflict between the contracting parties. This thesis uses normative juridical method, which the research is done by relying on the use of literature, including books, literature, and legal norms written both in the form of legislation and customs that prevail in the community. Implementation of ASR 39 s reserves that are still fairly new lead to differences of opinion However, the reservation of ASR fund obligation still must be implemented so that comply to the law.