Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ruang lingkup dan Cara penelitian : Jet lag adalah sekumpulan gejala-gejala yang dihubungkan dengan zona waktu dan irama sirkadian, dan berdampak lugs terhadap fisik,mental dan emosional. Masalah jet lag dan kaitannya dengan produktivitas belum terungkap secara jelas, untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang insidensi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan jet lag. Penelitian untuk mengetahui insidensi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan jet lag dilakukan secara kohort prospektif terhadap 62 orang karyawan PT ` P' yang melakukan perjalanan ibadah haji tahun 1998. Pengumpulan data dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan pengisian kuisioner. Hasil dan kesimpulan : Insidensi jet lag setelah penerbangan Timur-Barat sebesar 88,71% sedangkan insidensi jet lag setelah penerbangan Barat-Timur 93,55%. Setelah penerbangan Barat-Timur insidensi jet lag berhubungan bermakna secara statistik dengan faktor pra penerbangan (umur, jenis pekerjaan), dan pada penerbangan Timur-Barat faktor yang berhubungan sangat bermakna secara statistik adalah faktor selama penerbangan (aktivitas ringan di pesawat). Insidensi pada kelompok yang tidak berolah raga adalah sebesar 96% yang lebih besar bila dibandingkan dengan insidensi jet lag pada kelompok yang berolah raga dalam hal ini 83,78 %. Derajat jet lag pada penelitian ini hanya ditemukan derajat ringan dan sedang. Pada penerbangan Timur-Barat derajat ringan 77,42%, derajat sedang 11,29%, sedangkan setelah penerbangan Barat-Timur derajat ringan 87,10%, derajat sedang hanya 6,45%. Dengan diketahuinya faktor yang dapat mempengaruhi turunnya insidensi jet lag dapat dilakukan upaya penurunan insidensi jet lag.

---

Scope and method of study: Jet lag is a group of symptoms relation with time zone and circadian rhythm. Jet lag affects our physic, mental and emotional. Relationship of jet lag and productivity hasn't been conclusive yet. A Cohort prospective study was conducted in order to know the incidence of jet lag and its related factors, among 62 PT' P `employees who did the pilgrimage to Mecca in 1998. Data was collected with physical examination, environmental measurement and using questionnaire.

Result and conclusion: The jet lag incidence after East-West flight is 88,71%, and after West-East is 93,55 % incidence. After West-East flight, incidence of jet lag is related significant with pre flight factors, such as age and kind of job. After East-West flight, the factor that influence is in flight factor such as light activity. The jet lag incidence of the pilgrims who regularly do physical exercise there is 83,78% while jet lag incidence of who do not physical exercise regularly is 96%. There are only light degree and middle degree of jet lag severity in this study. After East-West flight light degree is 11,29%, middle degree is 77,42%. After West-East flight, light degree jet lag is 6,45% and middle degree jet lag is 87,10%. The result of this study concerning the jet lag incidence and its related factors can be used to control and prevent the jet lag."

"Tesis ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang menganalisa klausula arbitrase dalam judul tesis ini berfokus untuk menjawab apakah klausula arbitrase yang terdapat dalam judul (Indonesia) sudah cukup mengakomodir dalam penggunaan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa dan memudahkan proses penyelesaian sengketa asuransi kebakaran di Indonesia. Kajian pustaka dijadikan dasar dalam penelitian guna penulisan tesis ini. Dari hasil yang diperoleh dengan menganalisis data serta norma, diperoleh gambaran mengenai kelebihan-kelebihan dari arbitrase dibandingkan dengan pengadilan umum dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Dari penelitian ini dapat dilihat bagaimana klausula arbitrase yang terdapat dalam tidak atau belum mengakomodir kemudahan untuk proses penyelesaian sengketa asuransi. Ketidakjelasan atau ambiguitas kurang terperincinya klausula arbitrase dalam polisnya telah menimbulkan perbedaan penafsiran yang justru menyebabkan terjadinya sengketa (kesulitan) dalam menentukan cara/forum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, yang ternyata menyebabkan berlarut-larutnya proses penyelesaian sengketa (perdagangan). Sengketa yang timbul dari pelaksanaan putusan No:46/pdt.6/1999/Jakarta Selatan yang mencantumkan klausula arbitrase di dalamnya, sebagaimana telah ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase) bahwa para pihak dalam perjanjian kehilangan haknya untuk membawa sengketanya ke pengadilan umum dan pengadilan umum yang bersangkutan dilarang menerima dan wajib menolak permohonan sengketanya, ternyata masih saja kasus arbitrase yang bersangkutan diterima oleh pengadilan umum. Dari hasil anallisis kasus yang ada penulis menyarankan bagaimana dapat dilakukan pembenahan dalam penyusunan klausula-klausula arbitrase yang ada di dalam perjanjian, Indonesia dengan memperhatikan elemen-elemen esensial yang harus ada dalam suatu klausula arbitrase. Memperhatikan sikap hakim (pengadilan) yang masih menerima kasus sengketa perjanjian dagang yang telah mencantumkan klausula arbitrase, perlu diadakan sosialisasi UU no. 30 Tahun 1999 tersebut terhadap masyarakat umumnya dan kepada para hakim khususnya dalam menyikapi kasus sengketa yang timbul dari perjanjian yang telah memiliki klausula arbitrase supaya kelebihan-kelebihan arbitrase benar-benar efektif.

---

This thesis is written based on the research that analyzes the arbitration clauses in the court. This thesis is focused on answering whether the arbitration clause contained in the court is sufficient to accommodate the use of arbitration as a way of disputes resolution and facilitate the process dispute reolution in Indonesia or not. Literature review of the research is the basis in this research in order to write this thesis.

From this research we can see how the arbitration clauses the court contained is not (yet) able to accommodate the effectiveness of dispute settlement process. Vagueness or ambiguity and the lacking of the details in the arbitration clauses the ineffectiveness on the dispute settlement process. The disputes arising from the implementation of that includes the arbitration clauses in it, as determined by Law No:46/pdt.6/1999/Jakarta Selatan (Arbitration Law) that the parties in the contractlose their right to take the disputes to the general court and relevant court is barred from receiving and shall dispute settlement reguest, apparently there still disputes case is accepted by the general court.

From the results of the analysis of the case, the author suggest the improvements can be made in darfting the arbitration clauses in the agreements, especially in the court view of the elements that essential to exist in an arbitration clause. Noting the attitude of the judge (general court) that is still receiving the contract disputes cases which its includes the arbitration clauses, it is necessary to socializw the Law No. 30/1999 (Arbitration Law) to the public generally and especially to the judges in dealing with the disputes arising from agreements which have arbitration clauses so that the advantages of the arbitration van be really effective."